Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tampilnya Mohammad Khatami dalam panggung politik Iran telah menciptakan dinamika tersendiri dalam kaitannya dengan modernisasi politik di Iran. Gagasan-gagasan modernisasi politik seperti civil society, kebebasan pers, dan lain sebagainya menjadi isu utama yang ditawarkan khatami. Modernisasi politik yang digulirkannya memadukan teori-teori yang berkembang di Barat dengan yang ada dalam tradisi Islam. Modernisasi politik tersebut meliputi dibukanya ruang kompetisi yang bebas dalam memilih pimpinan nasional, pelibatan partisipasi rakyat, dan kebebasan dalam mengekspresikan sikap politik. Modernisasi politik di Iran berhadapan dengan berbagai kendala baik struktural ataupun kendala kultural.Tulisan ini akan berupaya mengeksplorasi pemikiran politik Khatami yang terkait dengan modernisasi politik di Iran. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme; sebuah paradigma yang dipakai dalam rangka memahami bagaimana para pelaku sosial berupaya mengelola dunia sosialnya. Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan metode fenomenologis. Melalui metode ini, penulis berusaha memahami arti sebuah peristiwa kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Adapun sumber datanya, dikumpulkan melalui penelaahan secara sistematis terhadap data-data yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, koran, dan situs Internet yang relevan dengan topik penelitian ini.Political Modernization in Iran:Phenomenological Study on Khatami's Political Thought 1997-2004 Mohammad Khatami's appearance on Iranian political arena created particular dynamic concerning Iranian political modernization. The notions of political modernization such a. civil society, freedom of press, etc were Khatami's main issues. His political modernization combines the western theories and the Islamic tradition. It is including free election of national leadership, people's political participation and freedom of political expression. Political modernization in Iran encountered Muslim scholar's conservatism upholding theocracy.

This research attempts to explore Khatami's thought regarding political modernization in Iran. The writer used constructivism; a paradigm to comprehend the way people manages their social sphere. It is a qualitative research by phenomenological method. Trough this method, the writer attempts to comprehend the meaning of an event regardin6 ordinary people within certain context. Data is collected trough systematic observation trough books, journals, magazines, newspapers, and internet."

"Tesis ini membahas tentang Iran Versus Amerika Serikat (Perebutan Pengaruh dan Hegemoni di kawasan Timur Tengah tahun 1979-2008). Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyaan: Bagaimana upaya Iran untuk menciptakan pengaruh dan hegemoni ditengah kekuatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah; Bagaimana perebutan pengaruh dan hegemoni antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah; Bagaimana prospek kawasan Timur Tengah ditengah persaingan antara Iran dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil sebuah negara dalam menciptakan hegemoni, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari perebutan hegemoni di suatu kawasan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hegemoni. Hegemoni berarti keunggulan atau supremasi dari negara, kelompok ataupun individu yang berupaya menguasai pihak lain. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari neo-Gramscian yang mengernukakan ada tiga aspek penting dalam menciptakan hegemoni, yakni, politik; ekonomi; militer. Untuk melihat prospek kawasan Timur Tengah ditengah persaingan antara Iran dan Amerika Serikat, maka digunakan teori Hegemonic War. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitataiil yakni, penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang dapat berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. Upaya Iran dalam menciptakan hegemoni dapat dilihat dalam hubungan antara Iran dan Syria, Iran dan Hizbullah di Lebanon, Iran dan HAMAS di Palestina, Serta peranan Iran di Iraq. Iran mampu untuk menciptakan nilai-nilai dan cita-cita bersarna yang disepakati oleh negara ataupun kelompok tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat cukup berhasil membangun kekuatan militernya. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan militer yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Secara ekonomi, Amerika Serikat menjadi pasar yang besar bagi negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah, hal ini menciptakan adanya interdependensi antara Amerika Serikat dan negara-negara penghasil minyak. Kekuatan dari hegemoni Amerika Serikat terletak pada kemampuan koersifnya. Baik Iran ataupun Amerika Serikat kerap menyebarkan nila-nilai untuk mempengaruhi negara-negara Iain di kawasan. Iran pernah menyebut Amerika Serikat sebagai "setan besar", lalu presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (2005-...) mempertanyakan kebenaran Holocaust, yang dianggap sebagai dasar berdirinya negara Israel yang merupakan Salah satu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat juga menuduh Iran sebagai negara pendukung terorisme, dan juga negara yang berupaya untuk menciptakan senjata nuklir. Persaingan antara Iran dan Amerika Serikat masih akan bcrlangsung. Sclama distribusi kekualan masih berlangsung seperti ini, maka dapat dikatakan tidak akan terjadi perang besar di kawasan Timur Tengah.

---

This thesis discusses Iran Versus the United States of America (The Seizure of Influence and Hegemony in the Middle East Regions 1979-2008). The focus in this research is covered by three main questions: How lran's efforts to create the influence and hegemony in the domination of the United States in the Middle East Regions; How the seizure of influence and hegemony between United States and Iran in the Middle East Regions; How do prospects the Middle East Region in the rivalry between Iran and the United States. The objectives of this research are to know the policy has been taking by a country in creating hegemony and to find out how implications of seizing influence and hegemony in the region. Theoretical framework used in this research is the Hegemony Theory. Hegemony means preeminence or supremacy of the state, groups or individuals may exercise over others. The more specific, this research used Hegemony Theory of neo-Gramscian revealed that there are three important aspects in creating hegemony, there are political, economic, and military. Theory of Hegemonic War used to analyze the prospect of the Middle East Region in the rivalry between Iran and the United States of America.

The methodology in this research is a qualitative method. Qualitative method is a research that produces descriptive data which can be a speech, writing, and behavior. Iran's efforts in creating influence and hegemony can be seen in the relationship between Iran and Syria, Iran and Hizbullah in Lebanon, Iran and HAMAS in Palestine, and the role of Iran in Iraq. Iran success to create consensus of the common values and ideals with them. Meanwhile, United States of America was successful to build military power. It can be seen from a military cooperation that was built by the United States of America with the Middle East countries such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, and Bahrain. Economically, United States of America became a major market for the oil countries exporter in the Middle East, it creates the interdependence between the United States of America and the oil countries exporter.

Strength of the hegemony of the United States of America lies in the coercive ability. Neither Iran nor the United States of America often transmit values to influence other countries in the region. Iran is ever mentions the United States as the ?Great Satan", then Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (2005-....) asking the truth of Holocaust tragedy, which is considered as a basic reason for the state of Israel, is one ofthe United States of America?'s interest in the Middle East. Meanwhile, The United States of America accuses Iran as a state terrorism sponsors, and also the country that attempts to create nuclear weapons. The rivalry between Iran and the United States of America will be held. If the distribution of power were still in progress like this, a war will not occur in the Middle East Region."

"Kebijakan luar negeri Iran era Khatami memasuki suatu face baru, bergerak dari konfrontasi ke konsiliasi. Dalam gagasan kebijakan luar negerinya, tidak terdapat "benturan antar kebudayaan", dia lebih memilih "dialog antar kebudayaan". Kebijakan "detente" Khatami telah menciptakan suatu atmosfir yang mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar. Teheran tengah meningkatkan upayanya untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Teluk dan sekitarnya. Sekarang kebijakan "detente" menjadi "cornerstone" dalam Kebijakan Luar Negeri Iran.Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat dibawah kepemimpinan Khatami, politik luar negeri Iran mempunyai corak baru yang secara signifikan berbeda dengan pendahulunya. Namun menyimpulkan bahwa Khatami sangat dominan dalam peran perubahan tersebut adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sistem politik Iran yang khas, faktor geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tuntutan domestik, nasionalisme, agama, dan tentunya lingkungan eksternal, mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan dalam perubahan ini.Tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan luar negeri di Iran sejak revolusi tahun 1979, dengan titik berat pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana suatu sistem politik yang pada mulanya berdasarkan pada doktrin religius secara ketat berhadapan dengan tuntutan domestik dan konteks internasional yang harus disikapi. Hal ini akan memperlihatkan bagamana suatu kebijakan luar negeri, yang berusaha untuk tetap hidup dalam prinsip-prinsip revolusi dan agama, secara simultan tiba pada suatu term pengembangan hubungan yang lebih rasional dan praktis dengan negara luar.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori determinants factors, serta teori pengambilan kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami mempunyai kaitan dengan adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan dalam sistem politik Iran, kemunculan kaum reformis dalam kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh kemenangan dalam pemilihan parlemen, kebutuhan ekonomi dan pertahanan serta perubahan konteks internasional.Pertimbangan-pertimbangan pragmatis kepentingan domestik berperan dalam terjadinya peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran. Pertimbangan pragmatis tersebut menyebabkan faktor-faktor normatif, seperti konsitusi, revolusi Islam dan nasionalisme Iran yang pada masa awal-awal revolusi Iran menjadi pendorong utama politik luar negeri Iran, pada masa Pemerintahan Khatami tidak lagi mendominasi."

"Iran, pasca Revolusi 1979, mengubah bentuk negaranya dari negara monarki menjadi bentuk Republik Islam Iran (Mazhab Syi'ah) dengan sistem Wilayah al-Faqih (kewenangan/otoritas ahli agama). Menurut Imam Khomeini, sebagai pengkonsep sistem ini, rakyat harus memutuskan wewenang mereka dengan suatu cara tertentu, kehendak orang banyak (rakyat) tersebut harus diikat oleh kehendak Ilahiyyah. Dan ikatan ini dimanifestasikan dengan pengendalian Wilayah al-Faqih atas pemerintah. Ini pula yang sering ia sebut sebagai hukum Ilahiyyah-manusia atau yang lebih sering ia sebut dengan demokrasi Islam. Dalam mewujudkan hukum Ilahiyyah-manusia atau pemerintahan yang berdemokrasi Islam ini, suatu pemerintahan harus memenuhi dua syarat. Pertama ia harus legal, artinya ia telah mendapat restu/kelegalan dari Allah sebagai Sang pembuat hukum. Restu yang diberikan Allah ini hanya kepada orang-orang yang sudah mengenal lebih Allah dan hukumnya (Nabi/Rasul, Imam, Faqih/ahli agama). Kedua, harus legitimate. Selain diperlukannya `restu' Allah, maka untuk pelaksanaannya diperlukan pula legitimasi dan rakyat dan bisa diperoleh melalui pemilu. Kedua syarat inilah yang menjadi pilar dari demokrasi Islam. Bahwa dalam konsep Wilayah al-Faqih yang diterapkan di Republik Islam, Iran (RII), nampaknya Imam Khomeini mencoba menggabungkan sistem politik Barat (dengan keberadaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dengan sistem politik Islam (dengan keberadaan Dewan Perwalian, Dewan Kemashlahatan Nasional dan Imam/ Rahbar, yang bertugas mengawasi dan membatalkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam, konstitusi RII dan cita-cita revolusi). Bahwa dalam perjalanannya, konsep Wilayah al-Faqih ini mendapat kritik bahkan ditentang oleh sebagian rakyat Iran, dan ini terjadi sejak awal perjalanan negara ini pasca revolusi. Hal ini disebabkan beragamnya ideologi yang diusung kelompok-kelompok politik oposan di Iran. Kelompok-kelompok ini terdiri dari: kelompok nasionalis-liberal, kelompok kiri/Marxis, kelompok suku Kurdi (Sunni) dan kelompok Royalis (pro Shah). Bahwa konflik atau pertarungan antara kubu reformis dan konservatif di Iran saat Ini merupakan suatu fenomena demokrasi yang sedang berjalan. Tuntutan dari kubu reformis selama ini tidak sampai pada tuntutan mengubah tatanan bangunan Republik Islam Iran. Tuntutan perubahan masih terbatas pada butir-butir dalam konstitusi, meninjau kembali kekuasaan mutlak Pemimpin/Rahbar dan sekaligus memberi kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden.

---

Islam and Democracy: Institutional Format of Democracy in Islamic Republic of Iran After Islamic revolution of 1979, Iran reshapes its political system from monarchy into Islamic Republic (Shi'a sect) based on the principle of velayat-e-faqih (guardianship of the supreme jurist-theologian). To supreme leader Ayatollah Khomeini, the originator of that concept, the people have to stipulate their authority through a certain way, namely the desire of majority (people) must be bind by God's rule and legislation. This bind is manifested in form of velayat-e-faqih control over government. This is indeed what he calls man-deity legislation or what is often termed Islamic democracy.

To implement this man-deity legislation or government based on the Islamic democracy, two requirements must meet. Firstly, it shall be legal, namely obtaining approval from God as the Legislator. The approval of God is only given to ones who know God as well as His legislation much better (namely Prophet/Messenger, Leader, jurist-theologian). Secondly, it shall be legitimate. For the sake of implementation, in addition to obtaining God' approval, it is necessary to get legitimacy from the people, and this can be reached through election.

Based on principle of velayat-e-faqih as implemented in the Islamic Republic of Iran, in addition to clergy institutions themselves, there are also democratic institutions whose functions and tasks are exactly the same as democratic institutions in other countries. However, their authority is limited to the power of clergy institutions, (such as the Guardian Council, Expediency Discernment Council of the System, and the Supreme Leader/Rahbar) whose functions are to oversee and annul a legislation that is in contravention Islamic order, Iran's constitution, and revolutionary goal.

During the course of its implementation, this concept of velayat-e-faqih has gotten criticism and even opposition from some walks of life in Iran, and this truly has been taking place since the beginning of the country's course in the post-revolutionary period. This happens because the varieties of ideology that are put forward by some political opposition groups in Iran. These groups consist of nationalist-liberal group, left/Marxist group, Kurd group (Sunni), and Royalist group (pro-Shah).

Actually, conflict or struggle for power between reformist and conservative party in Iran must be deemed as a normal phenomenon in on-going democracy. The reformist's demand so far doesn't exceed to reshape structural pillar of the Islamic Republic of Iran. It is only limited to some articles included in Iran's constitution, to reconsider absolute power of the Supreme Leader (Rahbar), and to share more authority to the president as executive power. As a matter of fact, these demands were ever voiced and fought by moderate group during Ayatollah Khomeini in power."

"Konstruksi media massa tentang modernisasi politik di Iran adalah bagaimana sebuah media dalam hal ini Koran kompas membangun sebuah perspektif tentang gerakan modernisasi politik di Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami periode tahun 1997 - 2001 dan 2001 -2004.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas membingkai gerakan modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dan untuk mengetahui sikap kompas terhadap konflik politik antara kubu kiri-reformis dengan kubu kanan konservatif.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis (constructivis paradigm) dengan menggunakan metode penelitian CDA (Critical Discourse Analysis) Norman Fairlough dan Analisis framing Robert N. Ethman. Data diperoleh dari teks tajuk rencana kompas, wawancara dengan pengelola kompas, dan study literature yang relevan selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoritical framework) tentang modernisasi politik, analisis wacana, dan analisis framing.Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dalam frame kompas adalah menciptakan kehidupan politik yang didasarkan kepada keadilan, persamaan hak,kebebasan dan keterbukaan. Penyebabnya adalah kondisi dunia yang sedang mengalami banyak perubahan akibat krisis ekonomi dan keinginan sendiri masyarakat Iran.Konflik politik yang terjadi akibat modernisasi politik yang dilakukan oleh Mohammad Khatami disebabkan oleh kelompok kanan-konservatif yang tidak mau kekuasaan yang selama ini didominasinya diambil oleh kelompok politik baru (generasi kedua dan ketiga).Implikasi dari pembingkaian kompas terhadap modernisasi politik yang dilakukan Mohammad Khatami pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk pencitraan terhadap sebuah gerakan politik, apakah mendapat dukungan dari masyarakat atau tidak.

---

The construction of mass media on political modernization in Iran is now the media, Kompas newspaper is in this matter, has developed a perspective of political modernization movement in Iran during the president Mohammad Khatami period between 1997 to 2001 and 2001 to 2004.This research purposes for knowing how did Kompas make a framework of Iranian political modernization movement in Mohammad Khatami era and what was attitude of Kompas to the political conflict between a left-reform group and a right-conservative one.This work uses a constructive paradigm by the critical discourse analysis of Robert N. Ethman. The data had accepted from the editorial of Kompas, interviewing with Kompas management and its organizers and studying of relevant literatures to be analysis by researcher interpretation within theory framework of the modernization of politic, discourse analysis and framing analysis.The result of this research shows that the modernization of Iranian politic in Khatami era from Kompas point of view is creating political life which is relying of justice, equality of right, freedom and open transparency. This situation was caused by global changes as a result of economic crisis and the willingness of Iranian people themselves. However, the modernization of politic by Khatami, created a political conflict have been-caused by a right-conseniative group who didn't want their dominated power would be taken by now political group (the second and third generation).Someday, the implication of Kompas's framework to the modernization of politic which was organize by Mohammad Khatami will produce a form of image for political movement, whether supporting by society or just the opposite."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan pola dan gaya kepemimpinan politik di Iran yang cukup fluktuatif dimulai dari pra dan pasca revolusi Iran 1979. Hal itu berkaitan dengan gagasan Imam Khomenei tentang Wilayah Al-Faqih yang menggantikan sistem monarki menjadi teo-demokrasi. Penelitian ini berfokus pada dua variabel penelitian yakni pola kepemimpinan politik dan gaya kepemimpinan politiknya pada pemimpin tertinggi di negara Iran yakni Imam Khomenei dan Sayyid Ali Khamenei. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan metode pengumpulan data studi pustaka.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Khomenei dan Ali Khamenei cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional diukur dari kriteria kepribadian keterbukaan, kesadaran, ekstraversi dan kesesuaian. Keduanya juga ditopang oleh modal spiritual (Spiritual Capital) yang cukup sehingga mempengaruhi kinerjanya dalam mengarahkan pengikut. Namun, Khomenei memiliki kelebihan pada sifat ekstraversi, keterbukaan dan kesesuaian disebabkan oleh kondisi natural krisis. Meski demikian, mereka juga menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dalam situasi tertentu namun dengan intensitas yang rendah.

---

This research discussed the development of patterns and styles of political leadership in Iran which are quite fluctuating starting from the pre and post-1979 Iranian revolution. That was related to Imam Khomenei's idea of ​​the Wilayah Al-Faqih which replaced the monarchy system into a theo-democracy. This study focused on two research variables, the pattern of political leadership and the style of political leadership on the highest leaders in Iran, namely Imam Khomenei and Sayyid Ali Khamenei. The research used descriptive analysis method and literature study data collection method.The results of this study indicated that Imam Khomenei and Ali Khamenei tend to use transformational leadership styles measured by the personality criteria of openness, awareness, extraversion and agreebleness. Both are also supported by sufficient spiritual capital (Spiritual Capital), which affects their performance in directing followers. However, Khomenei has the advantage of extraversion, openness and agreebleness due to the natural conditions of the crisis. However, they also applied transactional leadership styles in certain situations but with low intensity."