Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"Pada kesempatan ini saya memilih bidang yang menurut pengamatan saya merupakan bidang pemikiran yang kelihatannya kurang populer di dalam ruang-ruang kuliah, yaitu mengenai sistem ekonomi Indonesia. Bidang pemikiran ini saya pilih tentu raja bukan karena kedudukannya yang kurang populer itu, dan bukan pula kemudian saya berpretensi dapat membuatnya lebih populer melalui suatu pidato singkat ini, tetapi adalah karena sesuai.-dengan konstitusi kita, perihal sistem ekonomi mempunyai kedudukan sentral bagi Indonesia. Bagi Indonesia, sistem ekonomi , berdasarkan pada demokrasi Pancasila merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.Keterlibatan saya dalam pemikiran-pemikiran mengenai sistem ekonomi Indonesia kiranya diperhatikan benar oleh Saudara Dekan Fakultas Ekonomi terdahulu, Prof. Dr. Wagiono Ismangil, sehingga benar﷓benar diaturnya pidato pengukuhan saya ini jatuh pada hari ini, dikaitkan dengan Hari Koperasi ke-41. Dleh karena itu, di dalam pidato ini ditampilkan peristiwa-peristiwa yang perlu kita peringati pula.Dengan ditetapkannya TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 10 tahun yang lalu, maka sejak itu BP-7 didirikan melalui Keppres No. 10 Tahun 1979 untuk memasyarakatkan P-4, baik dengan melaksanakan pengkajian-pengkajian maupun menyelenggarakan penataran-penataran.Penataran P-4 yang bersifat nasional selama hampir 10 tahun ini, tidak dapat dibantah, telah mempunyai dampak nasional pula.Penatar-penatar P-4 menyebar ke seluruh penjuru, hampir ke semua tingkat dan lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan pula dunia pendidikan tinggi kita. Dunia kampus tidak saja menjadi tempat terpilih untuk melaksanakan pemasyarakatan Pancasila, tetapi sekaligus merupakan sumber bagi pengadaan manggala dan penatar.Sebagai kelanjutannya, dunia kampus mulai dituntut untuk lebih mampu mengintegrasikan pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam kurikulumnya. Dunia kampus dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bukan tanpa landasan moral Pancasila. Saya melihat bahwa kemampuan dunia kampus kita dalam melakukan tugas transformasi kurikulum ini masih terbatas. Saya menaruh harapan kepada konsorsium ilmu-ilmu pengetahuan untuk secepatnya menyelenggarakan pembaharuan-pembaharuan dalam kurikulum. Secara disadari atau tidak, ilmu-ilmu sosial dan budaya yang hidup di kampus kita ini belum terbebaskan dari ide-ide dan pandangan-pandangan hidup Barat."

"Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia."