Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perbedaan perlakuan atas biaya tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit antara pajak (Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008) dengan akuntasi (Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16), dampak implementasi dan solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep aset yang dibangun sendiri, biaya dan penghasilan, implementasi biaya tenaga kerja berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tidak sesuai diterapkan di industri perkebunan kelapa sawit.

---

The focus in this research is about the difference treatment of labor cost in palm plantations between tax regulation ( Republic of Indonesia finance ministerial policy number 249/PMK.03/2008) and accounting ( Financial Accounting Standart number 16), implementation impact and alternative solution in PT X. This research using explanative research for qualitative approach. This research result conclude by the concept of asset self-construction, cost and income, labor cost implementation base on Republic of Indonesia Finance Ministerial Policy number 249/PMK.03/2008 is not appropriate on palm plantations industry implementation."

"Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan dalam mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan visi dan misi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menjadi Operational Excellent Enteprise dan Infratructure Solution Enterprise. Hal ini menuntut adanya perubahan pada berbagai seluruh kegiatan organisasi, khususnya perubahan pengelolaan SDM yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan tersebut. Salah satu masalah pengelolaan SDM yang paling panting dalam hal ini adalah sistem penggajian. Untuk itu perusahaan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang selama ini diberlakukan. Namun dalam penyempurnaan yang dilakukan Perusahaan belum melakukan kajian secara analitis baik terhadap sistem penggajian lama maupun sistem penggajian baru berdasarkan teori-teori kompensasi. Berdasarkan hal-hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan nilai realtif suatu jabatan dalam organisasi, mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan kontribusi individu serta mengkaji daya saing sistem penggajian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada pasar tenaga kerja berdasarkan teori kompensasi.Metode dan pendekatan serta pengambilan populasi/sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang besifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengkaji kriteria konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut : pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay : Y = ax + b (dimana Y = besaran gaji, X = nilai jabatan dan a,b = konstanta) pengkajian , penetapan nilai gaji (mid point, minimum dan maksimum) dan penyebaran gaji. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan seluruh populasi (sampel jenuh). Pengkajian kriteria konsistensi internal terhadap kontribusi individu dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan sistem penggajian lama dengan sistem penggajian baru. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampel (sampel yang dipilih dengan sengaja). Pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja dilakukan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat penggajian yang ada dengan hasil survey penggajian. Sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode multiple stage sampling berdasarkan jabatan.Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa pada kondisi awal struktur penggajian lama yang ditetapkan perusahaan tidak ditetapkan melalui evaluasi jabatan dan apabila dipetakan dalam sumbu x dan y, garis strtuktur tidak membentuk garis lurus dan memiliki trendline yang memotong pada sumbu x > 0 (pada nilai x tertentu memiliki nilai Y < 0). Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep kompensasi. Sedangkan struktur penggajian baru yang ditetapkan Perusahaan melalui hasil evaluasi jabatan baru merupakan Struktur Penggajian untuk Gaji Dasar (hasil perkalian Indeks dengan nilai jabatan), dimana untuk jabatan yang sama akan memperoleh Gaji Dasar yang sama .Dalam sistem penggajian baru Gaji Dasar merupakan salah satu komponen dari Gaji Pokok, disamping Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Masa Kerja. Kondisi ini tidak dapat membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap sistem penggajian yang sebenarnya dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan kedua kondisi tersebut, sulit untuk membandingkan apakan sistem penggajian baru lebih baik dari sistem penggajian lama, terlebih lagi untuk melihat konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Hay diperoleh persamaan garis kedua struktur penggajian tersebut. Hasil yang diperoleh adalah struktur penggajian baru memiliki nilai slope (a) yang lebih besar dari struktur penggajian lama (persamaan garis lebih vertikal). Dimana perubahan terbesar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 pada saat dilakukan perubahan struktur gaji pokok dari satu komponen menjadi tiga komponen. Kondisi penyebaran gaji menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya semakin meningkatnya kondisi gaji yang berada dalam struktur dan berkurangnya kondisi underpaid Namun dalam struktur penggajian tanpa penggolongan maupun dengan penggolongan kondisi gaji yang overpaid masih menunjukan adanya peningkatan. Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dengan menggunakan penetapan struktur penggajian yang dibuat berdasarkan teori kompensasi, sistem penggajan baru yang ditetapkan perusahaan sudah memenuhi konsistensi internal terhadap nilai reiatif jabatan. Hal ini ditunjukan oleh persamaan garis gaji yang berada diatas sumbu x. Pemenuhan konsistensi internal terhadap kontribusi individu sudah dipenuhi dengan dimunculkannya tunjangan prestasi dan tunjangan masa kerja dalam komponen gaji pokok. Demikian pula dengan posisi sistem penggajian yang ditetapkan perusahaan dalam pasar tenaga kerja sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan secara keseluruhan berada pada nilai median dan kuartil atas.Dari hasil yang analisis data yang diperoleh, saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, mengingat bahwa struktur penggajian yang ditetapkan baru struktur Gaji Dasar, perusahaan perlu membuat struktur penggajian berdasarkan gaji pokok agar mampu melakukan monitoring sistem penggajian yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan internal. Kedua, mengingat bahwa masih adanya kondisi penyebaran gaji pokok yang overpaid dan adanya kecenderungan persamaan garis struktur penggajian yang lebih vertika, perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap kebijakan penyesuaian gaji tahunan pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan rasio antara gaji tertinggi dan terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep "compa ratio". Untuk lebih melengkapi referensi dalam penyempurnaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya dilakukan pula pengkajian yang lebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit untuk seluruh eselon/golongan. Pada tahapan yang lebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi dan benefit yang diberikan dikaitkan dengan revenue, produktivitas ataupun kinerja perusahaan dari perspektif lainnya."

"ABSTRAKPT. GKD adalah sebuah pennsahaan yang bergerak di bidang perakitan casis I kerangka kendaraan Salah satu Sub Divisi yang ada adalah Sub Divisi Assy Mix Mitsubishi, yang merakit kerangka kendaraan jenis Fe-119 dan Fe-449. Jenis Casis ini sangat diminati konsumen dan permintaan tems meningkat setiap tahunnya. Untnk memenuhi permintaan tersebut salah satu caranya adalah dengan memberikan upah perangsang pada pekerja. Tujuannya adalah agar pekeda dapat bekerja lebih produktif] sehingga output yang dihasilkan bertambah besar.Untuk merencanakan suatu sistem upah perangsang, perlu dicari dulu waktu standar dari sctiap pekerjaan. Setelah itu menentukan produksi nonnal dan standar produksi yang harus dicapai pekerja agar mendapatkan upah perangsang.Sistem upah perangsang yang digunakan adalah menurut metode kelompok untuk pekerja yang melampui standar produksi yang ditetapkan dan bagi pekerja yang mencapai atau kurang dari standar produksi.Setelah dibandingkan antara sistem upah lama ( sebesar Rp_ 6.400 / hari ) dengan sistem upah perangsang yang diusulkan maka pendapatan pekerja meningkat rata-rata 28.2% , sedangkan untuk perusahaan, terjadi kenaikan jumlah produlcsi rata-rata 76.65 %.. Selain itu terjadi penumnan ongkos pekerja langsung per satuan produk rata-rata 26.185 %. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menumnkan harga pokok produksi sehingga dapat lebih bersaing.

---

"

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."

"ABSTRACTPenetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu menyebabkan permasalahan lain, yakni adanya Upah Sundulan. Upah Sundulan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun akibat adanya kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu yang diberlakukan kepada pekerja/buruh yang masih memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan Upah Sundulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori pengupahan, kompensasi, dan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari hubungan tripartit yang terjalin terdapat penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan Upah Sundulan dengan pemenuhan kepentingan ketiga pihak yang dicapai melalui adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak penengah dengan mempertimbangkan perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh berupa adanya penetapan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang dikontrol dengan perhitungan formula kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

---

ABSTRACTDetermination of Minimum Wage increases in a given year are causing problems, one of them is the existence of Upah Sundulan. Upah Sundulan is a term used for explaining granted wages to workes who have worked for one year period as a result of the escalation of minimum wage for workers who still only have less than a year of working period. The research of this study aims to analyze the tripartite relations between the Government, employers, and workers in solving the issue of Upah Sundulan. The theory used in this study includes wages theory, compensation, and industrial relation. This research uses qualitative research approach with qualitative data retrieval technique by in depth interview and documentation study. The result of this research shows that in the tripartite relationship, there is a solution to the conflict between workers and employers regarding the problem of Upah Sundulan with the fulfillment of the third party rsquo s interest which is achieved through policies issued by the Government as an neutral party with taking account the difference of interest between workers labourers and employers by determining the existence of Ministry of Manpower Regulation No.1 of 2017 about The Structure and Scale Of Wages that is controlled with the minimum wages increases calculation formulas based on the national growth and inflation that is set out in Government Regulation No. 78 of 2015 about Wage."

"Teori Kuznet mengatakan bahwa, pembagian yang lebih timpang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terjadi karena adanya transfer sumber-sumber ekonomi dari sektor pertanian ke sektor moderen dan ketimpangan pendapatan dalam proses pertumbuhan terjadi karena adanya perubahan struktur yang lambat dari dualisme ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan regional periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1998.Setelah melakukan studi-studi awal mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia maka dilakukan beberapa modifikasi dan model. Sehingga diduga variabel - variabel berikut ini : 1) pertumbuhan penduduk 2) pertumbuhan ekonomi 3) pendapatan per kapita 4) tenaga kerja 5) tingkat pendidikan 6) tingkat kesehatan.Berdasarkan karakteristik data dan kondisi wilayah penelitian,maka diklasifikasikan bahwa data observasi terdiri dari data deret waktu (rime series) periode tahun 1993-1998 dan data karat lintang (cross section) menurut 26 propinsi (tanpa Timor Timur) di Indonesia. Dengan demikian untuk mendapatkan model estimasi yang baik dan efisien maka digunakan model panel data (Pooling) dengan cara menghitung metode efek tetap (fixed effect).Berdasarkan basil regresi didapatkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungari ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kesehatan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Maka dari hasil regresi menunjukan bahwa semua variabel dalam model hasilnya cukup baik dimana hanya variabel penduduk yang tidak signifikan. Ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pada periode pengamatan variasi pertumbuhannya sangat kecil. Sehingga kenaikkan jumlah pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan.Keragaman ketidakmerataan pendapatan antar daerah propinsi (cross section) ditunjukan dengan nilai intercep dari model persamaan fungsional hasil perhitungan fixed effect. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman perbedaan ketidakmerataan pendapatan yang dimiliki masing-masing propinsi antara lain: faktor demografi seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lapangan pekerjaan. Faktor geografi seperti kondisi daerah dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daiam Perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Secara umum situasi usaha di dalam negeri masih belum terlalu menggembirakan. Selain hal itu secara khusus kondisi jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang mulai bergerak dibidang EPC di Indonesia semakin bertambah. Agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Pada perusahaan EPC yang menjadi tolak ukur perusahaan tersebut dapat berkompetitif adalah dari banyaknya proyek EPC yang dikerjakan dan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan EPC tersebut. Sehingga keberhasilan sumber daya manusia proyek dalam menjalankan proyek EPC (Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tepat Mutu) tergantung dari sumber daya manusia pada proyek tersebut. Sumber Daya Manusia disebut juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi perusahaan EPC dalam bentuk produktivitas tenaga kerja yang lebih besar pada proyek EPC yang dikerjakan sehingga diharapkan tenaga kerja dapat dihandalkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan proyek yaitu tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Produktivitas tenaga kerja merupakan masalah utama agar pekerjaan memperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Akibat dari rendahnya produktivitas tenaga kerja akan mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan dalam berbagai hal. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan mengelola tenaga kerja yang efektif maka diperlukan identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC. Tujuan Penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Pada penelitian dilakukan dengan metodelogi wawancara dan penyebaran kuesioner pada proyek EPC yang dilaksanakan PT.X.Responden penelitian adalah Project engineer dan engineer pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Analisa data diolah dengan statistik deskriptif, uji u mann-whitney, uji kruskal wallis, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), analisa korelasi kendall’s tau dengan bantuan SPSS dan metode delphi. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja ditahap engineering pada salah satu proyek EPC (proyek Y) yang dilaksanakan PT. X. Dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah Kurang terampilnya tenaga kerja dalam menggambar dan desain menggunakan program engineering.

---

Generally the business situation in the country still was not yet too pleasing. Apart from that specially the condition of the number of Service Construction companies that began to be in the EPC (Engineering, Procurement, Construction) field in Indonesia increased. So that the company could compete competitively then was needed by human resources that was good. To the EPC company that to denied measured this company could be competitive was from the number of EPC projects that was done and got the profit from the project that was done by this EPC company. So as the success of project human resources in undertaking the EPC project depended on human resources on this project.

Human resources were mentioned also with labour. Labour was gazed at as an investment if being developed and managed effectively will give the repayment for the EPC company in the form of the productivity of labour that was bigger in the EPC project that was done so as to be hoped labour could be relied on to achieve the aim of the implementation of the project that is exact the cost, exactly the quality and right on time. The productivity of labour was the main problem so that the work receives appropriate results that were wanted. Resulting from the low level of the productivity of labour will result in inefficiency or extravagance in various matters. Because of that to be able to develop and carry out effective labour then was needed by the identification of the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC Project. The aim of this Research that is identified the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X.

In the research was carried out with methodology the interview and the spreading of the questionnaire in the EPC project that was carried out by PT.X. The research respondent was Project engineer and engineer in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X. The analysis of the data was processed with descriptive statistics, umann-whitney test, kruskal wallis test, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), The analysis of the correlation kendall’s tau with SPSS help and the method Delphi.

Gotten by 5 factors that influenced the low level of the productivity of labour in the engineering phase in one of the EPC projects (project Y) that was carried out by PT. X. With the factor that most influenced was more unskilled him labour in draw and the design used the program engineering."

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."