Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"The main problem of rural development in Indonesia is related with coordination among the main actors and the focus of activities...."

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"Tujuan dilaksanakan kajian adalah untuk menyusun :Strategy Nasional Pembangunan Perdesaan" yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun strategy/program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 bidang Pembangunan Perdesaan. Kajian ini memberikan penekanan yang cukup penting terhadap tinjauan teoritik dan pengalaman-pengalaman empirik yang relevan dengan topik kajian . Hal ini agara dapat diperoleh pemahaman konseptual yang benar dan kuat tentang pembangunan perdesaan . Pemahaman konseptual yang akan memberikan landasan yang kuat pula dlm mengiterpretasi dan menganalisis berbagai data kualitatif ataupun kuantatif . Untuk mendukung adan memperkuat tinjauan teoritis dan empirik dan kajian ini dilakukan juga penyusunan model dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang dipergunakan adalah Analythical Hierarchy Process (AHP). Wilayah yg menjadi sample tinjauan lapangan kajian ini sebanyak sepuluh provinsi dengan total responden sebanyak 200 orang.Lingkup kajian difokuskan pd 5 bidang dlm kerangka pembangunan perdesaan dengan fokus pd masing -masing bidang . Hal ini disesuaikn dengan UU No. 17 th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional th. 2005 - 2025 dan mengkombinasikannya dengan UU No. 26 th. 2007 tentang Penataan Ruang . Setelah mengkonbinasikan hasil analisis model AHP dengan tinjauan teoritik dan empirik, maka pertama pembangunan ekonomi perdesaan difokuskan pd pengembangan sistem agribisnis (yg di dlmnya termasuk agroindustri). Pengembangan sistem agribisnis ini perlu didukung dengan berbagai faktor penggerak ekonomi . Jika merujuk pd RPJMN 2005-2025, maka penggerak tsb adalah akses informasi & pemasaran, lembaga keuangan , kesempatan kerja & teknologi; kedua pembanguna bidang sumber daya alam (SDA) & lingkunga hidup (LH) difokuskan pd upaya pemenuhan energi perdesaan dr sumber daya alam terbarukan yg ada; ketiga penbangunan bidang politik & kebijakan difokuskan pd upaya penciptaan iklim yg konduksif untuk beraktivitas & berusaha; keempat pembangunan bidang sosial & budaya difokuskan pd upaya pemberdayaan masyarakat; kelima pembangunan bidang fisik & tata ruang difokuskan pd upaya penciptaan keseimbangan hubungan perdesaan - perkotaan & keenam pembangunan bidang ketahanan pangan difokuskan pd upaya penyediaan lahan pertanian pangan yg berkelanjutan."

"ABSTRACTDalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam prinsip syariah Rarasati, Trigunarsyah, dan Too 2014. Dengan dipelajarinya metode alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bagi infrastruktur perdesaan di Batang, diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Antara News 2015a untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap penduduk di kecamatan Subah. Dari hasil wawancara terstruktur tersebut, data dapat diproyeksikan untuk tingkat Kabupaten Batang untuk jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, potensi dana donasi dan pemberian modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga siapa yang paling dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola pembiayaannya. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh penduduk kecamatan subah adalah infrastruktur pengolahan sampah, dibiayai dengan skema donasi maupun musyarakah yang dikelola oleh organisasi masyarakat setempat.

---

ABSTRACTIn building infrastructure, the government has not been able to allocate the exact needed fund for infrastructure development due to the limited state budget. The government is only able to provide 41.3 of the development cost needs for the period 2015 2019 throughout Indonesia Bappenas 2016b . Therefore, in financing infrastructure development, other financing schemes are required outside the state budget APBN and the regional budget APBD in order to meet those needs. One of the financing options that can be used is syariah based financing Rarasati 2014. Infrastructure financing is able to be fund by sharia since it contains nothing that is prohibited in sharia principles Rarasati, Trigunarsyah, and Too 2014. With the study of alternative methods of infrastructure financing, especially for rural infrastructure in Batang, it is expected to reduce one of the obstacles in infrastructure development Antara News 2015a to catch up with the development itself. This study was held by conducting structured interviews to the community in Kecamatan Subah. From these structured interviews, the data can be projected at the Batang District level as the type of infrastructure which most needed by the community, the potential of donation fund, and the provision of capital for infrastructure development, to whom the community trusts most to manage its financing. From this research, it is found that most infrastructure needed by sub districts is waste processing infrastructure, can be funded by donation scheme or musharaka and managed by local community organization. "

"Menurut riset evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan oleh Kemenpora pada tahun 2010 bahwa Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan belum efektif dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu revitalisasi daJam rangka pertumbuhan dan perbaikan program melalui penyempurnaan strategi program.Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi harapan desa dan memotret kondisi yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang ada antara harapan dan kondisi menjadi dasar penetapan strategi revitalisasi program SP3.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tcori revitalisasi oleh GouiUart dan Kelly, dimana dalam melakukan revitalisasi menuntut dilakukannya tiga hal yaitu : mencapai fokus pasar, menciptakan bisnis baru, dan memanfaatkan te.knologi informasi.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi harapan desa dan merumuskan strategi revitaHsasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancaradengan informan terkait. Penelitian ini diiakukan di Provinsi Banten.Kesimpulan penelitian ini yaitu pertama, harapan stakeholder adalah adanya pembangunan di bidang pertanian dengan memanfaatkan potensi desa, terlaksananya fasilitasi dan koordinasi antara tenaga SP3 dengan pemerintah setempat, mampu mewujudkan kemandirian dengan berwirausaha yang menguntungkan masyarakat, dan tenaga SP3 bisa tetap terus aktif di desa.

---

According to evaluation research of Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan by The Ministry of Youth and Sports, Republic of Indonesia in 2010, Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan has not been effectively implemented. Therefore it is necessary to revitalize growth and improvement of the program by improving program strategies.

The focus of this research is lo identify the expectations of the stakeholder and to figure out the current condition. The gap that exists between expectations and facts become the basic to arrange the strategy of SP3 revitalization program.

The theory used in this study is the theory of revitalization by Gouillart and Kelly, where the revitalization requires three things: achieving market focus; creating new business and utilizing information and technology.

The purposes of this study are to identify the expectations of the stakeholder and to formulate the strategy of "Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan". To achieve this goal, the study employs primary data through the interview of related informants. The research has been conducted in the Province of Banten.

The study showed that the stakeholder expects development in agriculture to exploit the potential of villages, implementation of the facilitation and coordination between personnel SP3 with local government. able to realize the independence of the entrepreneurship that benefit the community. and personnel SP3 can remain continuously active in the village.Besides, the strategies to be used in the revitalization of Graduate for Rural Development Initiator Program are to achieve market focus through the establishment of the criteria concerning the village that needs the program; to create the new business through the establishment of the criteria of competence of SP3; to utilize information and technology through the countryside databases, online registration system, and integrated communication technology."

"

Pembangunan Ibu Kota Negara yang terletak di Kalimantan Timur mengusung konsep Future Smart Forest City. Untuk mendukung pembangunan konsep kota ini diperlukan integrasi antara konstruksi dengan digitalisasi seperti teknologi Digital Twin. Namun konsep Digital Twin ini masih dalam tahapan pengembangan di seluruh dunia dan belum banyak diketahui efek dan manfaatnya pada tahapan konstruksi terutama pekerjaan monitoring. Oleh karena ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apa saja perbedaan yang terdapat pada monitoring konvensional dengan monitoring digital untuk kemudian dilihat seberapa besar efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis studi literatur dari penelitian yang telah ada dan penyesuaiannya dengan pembangunan IKN yang kemudian didiskusikan dan validasi oleh pakar/ahli melalui wawancara. Diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa perbedaan yang terdapat antara kedua jenis monitoring ditinjau dari tahapan Construction Progess Monitoring. Dari perbedaan tersebut juga diperoleh daftar tenaga ahli atau SDM yang digunakan serta peralatannya. Tenaga ahli dan peralatan yang digunakan pada kedua jenis monitoring kemudian di analisis dengan hasil yaitu efektivitas waktu sebesar 68.97-78.57% serta efisiensi biaya sebesar 58.55-71.60%.

---

The development of the Ibukota Negara which is located in East Kalimantan carries the concept of the Future Smart Forest City. To support the development of this city concept, integration between construction and digitalization is needed, such as Digital Twin technology. However, the Digital Twin concept is still under development throughout the world and not much is known about its effects and benefits at the construction stage, especially monitoring work. Because of this, this research was conducted with the aim of finding out what are the differences between conventional monitoring and digital monitoring and then seeing how much time effectiveness and cost efficiency are used. This research was carried out using the method of analysis of literature studies from existing research and its adjustments to the development of IKN which were then discussed and validated by experts through interviews. The results show that there are several differences between the two types of monitoring in terms of the Construction Progress Monitoring stage.. From these differences also obtained a list of experts or human resources used and the equipment. The experts and equipment used in both types of monitoring were then analyzed with the results of time effectiveness of 68.97-78.57% and cost efficiency of 58.55-71.60%.

"

"Pembangunan pedesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional . Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu aspek penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung...."