Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada PT ALIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk berdasarkan akad IMBT, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 tentang 'Akuntansi Ijarah' serta peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa dan PSAK. Ketidaksesuaian tersebut berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan oleh penyewa (musta'jir) sedangkah seharusnya beban tersebut merupakan tanggung jawab pemberi sewa (mujjir).

---

This study explains the practice of ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) financing in PT ALIF as one of Islamic financial institution who has a product based on ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) contract, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107 and BAPEPAM-LK Regulation No. PER-04/BL/2007. The result shows that mostly of the practice of the IMBT financing is appropriate to those rules and policies, although it could not be stated as the best. There is a discrepancy at maintenance expense recognition which is as lessor's responsibility. Maintenance expense is recognized by lessee (musta'jir)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan PT DBM tahun 2022 berdasarkan PSAK dan peraturan Bapepam-LK VIII.G7. Evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan dilakukan dengan melakukan reviu tingkat kepatuhan PT DBM dalam menyusun pelaporan keuangan menggunakan kertas kerja yang disediakan yang berisi lebih dari 1.000 ketentuan pelaporan keuangan dengan prosedur reviu laporan keuangan yang diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kertas kerja yang disediakan cukup untuk memberikan assurance terhadap pelaporan keuangan PT DBM karena sudah memuat seluruh ketentuan yang diatur dalam PSAK dan PERATURAN BAPEPAM-LK VIII.G7. Namun, dalam proses mengevaluasi, beberapa sumber acuan diperlukan untuk membantu memahami ketentuan pelaporan yang ada pada kertas kerja, seperti SEOJK Nomor 34 /SEOJK.03/2021, dan laporan keungan ilustratif. Tindak lanjut berupa penyediaan tangkapan layar untuk setiap ketentuan pelaporan keuangan yang dipenuhi oleh PT DBM juga diperlukan setelah mengevaluasi kelengkapan pelaporan keuangan untuk membantu auditor dalam menganalisis laporan keuangan di industri perbankan. Selain itu, laporan magang juga berisi refleksi diri dari pengalaman yang dilalui penulis selama mengikuti kegiatan magang, serta bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengembangkan kepribadian penulis menjadi lebih baik.

---

This internship report aims to analyze the completeness evaluation procedures of PT DBM's 2022 financial reporting based on PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. The evaluation was conducted by reviewing PT DBM's compliance using a provided worksheet containing over 1,000 financial reporting provisions according to the review procedures stipulated by the Indonesian Ministry of Finance. The results indicate that the worksheet sufficiently assures PT DBM's financial reporting as it includes all provisions in PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. However, additional reference sources, such as SEOJK Number 34/SEOJK.03/2021 and illustrative financial reports, were needed for understanding the reporting provisions in the worksheet. Follow-up actions, including providing screenshots for each fulfilled financial reporting provision by PT DBM, are necessary to assist auditors in analyzing financial reports in the banking industry. Additionally, the report includes self-reflection on the author's internship experiences and outlines follow-up actions for personal development."

"Laporan magang ini berisi analisis terhadap pengaruh perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 terhadap PT TIA, terutama terhadap akun kas dan setara kas. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT TIA dan KSEI dalam melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010, yaitu komunikasi dengan nasabah yang begitu banyak dan sulit dihubungi, pengintegrasian sistem di PT TIA, pengintegrasian sistem antara KSEI dengan setiap bank di Indonesia, dan penyesuaian perubahan peraturan tersebut terhadap laporan keuangan PT TIA. Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 menghasilkan beberapa temuan audit dalam laporan keuangan interim PT TIA, yaitu beberapa jurnal reclassification.Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah PT TIA tetap mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 dan perubahan peraturan tersebut tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan interim PT TIA per 30 Juni 2012.

---

This internship report discuss about analysis of the change in Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 to PT TIA, especially on Cash and Cash Equivalent account. There are some constraints that PT TIA and KSEI face in the implementation Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010, that is communication with so numerous customers and difficulty to contact them, system integration in PT TIA, system integration between KSEI and every bank in Indonesia, and adjustment of the regulatory changes to financial statements PT TIA. The change of Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 generates some audit findings in the interim financial statement of PT TIA, that is some reclassification journal.The conclusion from this report analysis is PT TIA keep in compliance and implement Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 and the regulatory change do not affect the audit opinion on the interim financial statement PT TIA per June 30, 2012."

"Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencapai 2404 institusi. Transaksi yang dilayani KJKS dan UJKS adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, ijarah, qardh dan qardhul hasan. Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi ijarah menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. Ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset ijarah, namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi ijarah. Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi ijarah menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.

---

Islamic Financial Services Cooperatives and Islamic Financial Services Business Unit was founded with purpose of accommodating those who can not have the financial capital from bank. KJKS and UJKS in Indonesia are not under the supervision of Indonesian Central Bank, but under Ministry of cooperatives and SMEs. At this time the number of KJKS and UJKS in Indonesia according to data from the Ministry of Cooperatives and SME has reach 2404 institutions. KJKS and UJKS serve financial services such as murabaha, mudaraba, musharaka, hiwala, ijara, qard, and qardhul hasan. In KBMT Tadbiirul Ummah ijara transaction came second with share 6% of the total number of transactions. Ijara transactions in KBMT Tadbiirul Ummah done without having ijara asset but only sublet. Ijara practice in KBMT Tadbiirul Ummah is conformity wih DSN MUI fatwa, but they did not adopt FAS 107 in the recording. However constraints in the implementation of the transaction that makes ijara transaction not permissible, due ignorance the owner must be major concern for entities who want to undergo a similar transaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai ujrah yang dikenakan pada pembiayaan Ijarah Multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung Riba dalam bentuk apapun karena ujrah yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013 No. 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengamatan serta wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder internal dan sekunder eksternal. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank XYZ Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi Ijarah Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksaan transaksi Ijarah Multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank XYZ Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 Ijarah dikarenakan sistem pecatatan bank tersebut.

---

This research aims to determine the application of the ujrah imposed on Ijarah financing multiservice on Islamic banks does not contain any form of of Riba because ujrah happens according to the negotiation and no changes at the same time compliance with Fatwa No. DSN. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Another thing that is seen is find out that the Islamic banks have been following the recording in accordance with PSAK No. 107 and PAPSI 2013. 6 in order there are no mistakes in classifying those assets. This study is a qualitative study using case study method with observation and interviews as one of the techniques of data collection. The data collected is primary data, secondary internal and external.

The results showed overall XYZ Bank Syariah has met the requirements in terms of harmony and validity requirements of multiservice Ijarah transaction and most of the existing contract has been explained in harmony and conditions referred to by DSN, although there are shortcomings in the implementation of the multiservice Ijarah transactions. Then in terms of recording, presentation and disclosure of accounting similar with PAPSI. There are only a few differences in the account name and flow of recording, because the recording of flow of on XYZ Bank Syariah longer than PAPSI No.. 6 of rental services and SFAS 107 Ijarah due the bank recording system."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Laporan magang ini membahas tentang analisa terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan PT M&M terhadap aset keuangan yang dimilikinya pada laporan keuangan tahun 2011, serta menilai kesesuaiannya dengan SAK dan Peraturan yang berlaku untuk diterapkan pada pelaporan keuangan tahun 2012. Hasil yang diperoleh dari analisa tersebut adalah bahwa aset keuangan yang dimiliki PT M&M seluruhnya berada dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Ketidaksesuaian dengan SAK dan Peraturan yang berlaku untuk tahun 2012 adalah mengenai pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, serta belum lengkapnya pengungkapan sesuai dengan yang disyaratkan.

---

The focus of this report is about the analysis of recognition, measurement, presentation, and disclosure did by PT M&M to the financial assets they held on financial statements year 2011, and evaluating the conformity with Standards and Regulation to be applied on financial reporting year 2012. The result from the analysis is that all of the financial assets held by PT M&M classified as loans and receivables. Inconformity with Standards and Regulation applied for year 2012 is about amortized cost measurement using effective interest rate, and incompleteness of disclosure required."

"Lampiran III POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya yaitu menggunakan konversi pembiayaan. Pembiayaan IMBT dapat dikonversi menjadi Mudharabah dan Musyarakah. Fokus bahasan penelitian ini hanyalah pada konversi akad IMBT menjadi Mudharabah. Namun, konversi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hukum melakukan konversi akad Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) menjadi akad mudharabah yang termaktub dalam Lampiran III POJK No: 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari’ah.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan bersifat evaluatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Pada penelitian ini menelaah peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang konversi akad pada program restrukturisasi, terutama pada konversi akad Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) menjadi akad Mudharabah. Adapun sifat penelitiannya adalah penelitian evaluatif, yakni penelitian ini digunakan untuk menilai Lampiran III POJK No: 29/POJK.03/2019 mengenai program restrukturisasi yang dijalankan dengan cara konversi akad.Proses konversi IMBT menjadi Mudharabah tersebut akan menimbulkan beberapa risiko baik bagi nasabah maupun bank. Risiko yang akan dialami oleh nasabah adalah biaya proses perubahan pembiayaan, kerugian atas penurunan nilai aset, berakhirnya wa’d pada akad ijarah sehingga nasabah tidak dapat memiliki aset ijarah di akhir masa sewa, nasabah mengalami kebangkrutan pasca konversi, dan nasabah wajib mengembalikan seluruh modal kepada bank selaku shahib al-mal. Sedangkan risiko yang akan dialami oleh pihak bank adalah nasabah tidak potensial dan tidak memiliki prospek usaha, perubahan margin sewa dari IMBT yang bersifat tetap dan ditentukan dari awal menjadi imbal hasil pada Mudharabah yang bersifat tidak tetap, kerugian usaha mudharib yang tidak disebabkan adanya wan prestasi sehingga harus ditanggung oleh shahib al-mal, penurunan nilai aset yang digunakan sebagai modal usaha sehingga bagi hasil juga menurun, nasabah mengalami kebangkrutan pasca konversi, dan bank berisiko menanggung semua kerugiannya hingga kehilangan seluruh modalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait konversi akad IMBT menjadi Mudharabah diduga akan mengakibatkan kerusakan sehingga yang mengarah kepada perbuatan tersebut adalah dilarang.

---

Attachment III of POJK Number 29/POJK.03/2019 concerning Quality of Earning Assets and Establishment of Allowance for Elimination of Earning Assets for Islamic Rural Banks states that financing restructuring can use several ways, one of them is using financing conversion. As example, Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) financing can be converted into Mudharabah and Musyarakah. The focus of this research discussion is only on the conversion of IMBT financing into Mudharabah financing. However, the conversion can have a significant impact on the position of the bank as the lessor and the customer as the lessee.

The purpose of this study is to analyze the legal validity of converting IMBT financing into mudharabah financing as set out in Attachment III of POJK No: 29/POJK.03/2019 concerning Quality of Earning Assets and Establishment of Allowance for Elimination of Earning Assets for Financing Banks Sharia people based on Sadd al-Dzari'ah perspective.

This research is using normative legal research with statue approach and evaluative nature. This approach is carried out by reviewing all laws and regulations and other regulations related to the legal issues discussed. This study examines Indonesia's positive legal regulations governing the conversion of contracts in the restructuring program, especially the conversion of the IMBT contract into the Mudharabah contract. The nature of the research is evaluative research that is this research is used to assess Attachment III of POJK No: 29/POJK.03/2019 regarding the restructuring program carried out by means of contract conversion.

The process of converting IMBT to Mudharabah will caused several risks for both customers and banks. The risk that will be experienced by the customer is the cost of changing the financing process, losses on asset impairment, the end of the wa'd in the ijarah agreement so that the customer can not own the ijarah asset at the end of the lease period, the customer experiences bankruptcy after conversion, and the customer is required to return all capital to the bank as shahib al-mal. Meanwhile, the risks that will be experienced by the bank are customers who are not potential and have no business prospects, changes in rental margins from IMBT which are fixed and determined from the beginning to return on Mudharabah which are not fixed, mudharib business losses that are not due to defaults so that must be borne by the shahib al-mal, the decrease in the value of the assets used as business capital so that the profit sharing also decreases, the customer goes bankrupt after the conversion, and the bank is at risk of bearing all the losses and losing all of his capital. Thus, it can be concluded that the regulation related to the conversion of IMBT financing into Mudharabah is expected to cause damage so that what leads to the act is prohibited.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."