Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia."

"The arrangement of Nation Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government. there are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power. "

"ABSTRAKDemokrasi adalah sistem kekukasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi."