Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia periode tahun 2008-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model regresi berganda dengan model efek random. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah Tingkat II selama periode tahun 2008-2010. Namun, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Pengujian tambahan yang dilakukan membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta temuan audit atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah baik secara nyata maupun yang masih bersifat potensi juga berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of audit opinion, audit irregularities, and audit rectification on perception of corruption in local governmnet in Indonesia during 2008-2010. This study is quantitative research by using panel data and multiple regression with random effect model. The study found that audit opinion has negative correlation on perception of corruption, audit irregularities of the complience to the regulation has positive correlation on perception of corruption, and audit rectification has negative correlation on perception of corruption. However, audit irregularities of the weakness of the internal control system has no correlation on perception of corruption. Additional test on this study proved that audit irregularities related to the weakness of accounting and reported control system, and audit irregularities which caused financial loss have positive correlation to perception of corruption. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dalam penelitian ini terdiri dari jumlah temuan terkait SPI, jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama yaitu menggunakan metode Lag Effect, yang meneliti pengaruh opini dan temuan audit di tahun 2008 terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di tahun 2009, sedangkan metode kedua tidak menggunakan Lag Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.

---

The study was conducted to analyze the effect of audit opinions and findings on the level of disclosure of local government financial reports. Audit findings in this study consisted of the number of findings related to SPI, the number of findings related to non-compliance and value of finding.

In this study using a 2 (two) research model. The first model is using the Lag Effect,which examines the influence of audit opinions and finding in 2008 on the disclosure of financial statement in 2009. While the second method does not use the Lag Effect.

The results showed that for both models only the opinions and the findings of a significant effect on the level of disclosure. For the opinionshas a positive and significant impact on disclosure. As for the value of the findings has a negative and significant effect on disclosure."

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Asap cair merupakan produk hasil kondensasi dari pembakaran langsung maupun tidak langsung bahan yang mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa dan karbon lainnya. Asap cair mengandung senyawa asam, fenol dan karbonil yang berperan sebagai pengawet, antibakteri, dan antioksidan sehingga dapat menghambat kerusakan produk pangan. Senyawa kimia yang terkandung di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya suhu. Penelitian ini memanfaatkan sekam padi untuk pembuatan asap cair secara pirolisis dengan variasi suhu 330, 370, 400, dan 450⁰C. Asap cair yang dihasilkan diaplikasikan pada bakso sapi untuk mengetahui kemampuan biopreservatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimum pembuatan asap cair adalah 450⁰C dengan rendemen sebesar 39,34%. Asap cair pada suhu ini juga memiliki kemampuan biopreservatif terbaik terhadap bakso sapi.

---

Liquid smoke is condensation product of pyrolysis from materials containing lignin, cellulose, hemicellulose, and other carbon component. Liquid smoke contains acid, phenol and carbonyl compounds which act as preservative, antibacterial , and antioxidant agent that inhibit the spoilage of food products. Chemical compounds in liquid smoke are influenced by several factors, such as temperature. This study utilizes rice hull for production of liquid smoke by pyrolysis method with temperature variations 330, 370, 400, and 450⁰C . Liquid smoke product then applied on meatballs to determine its biopreservative performance. The results showed that the optimum pyrolysis temperature to produce liquid smoke is 450⁰C with yield of 39.34 % . This liquid smoke also has the best biopreservative performance when applied on meatball."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"