Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka PemerintahDaerah Kota Pagar Alam rnembuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemampuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor eksternal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertimbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besemah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM. Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan dan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

---

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decreel Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTI). Based on those reasons, Pagar Alam government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.

The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data In this research found that the process to change Besemah Regional public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.

Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Alam City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in

making policy, and other related factors."

"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

---

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.

The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.

Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data.

The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD.

The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency.

The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized."

"Penelitian ini adalah penelitian operasional riset dengan pendekatan masalah melalui analisis deskriftif, mengenai Perencanaan Strategis Untuk Pelayanan Publik di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 - 2015.Hasil penelitian menunjukkan perlunya dikembangkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dalam rangka penetapan PPK BLU/ BLUD. Rencana Strategi Bisnis harus dibuat dengan mengacu pada tujuh strategi terpilih yang dihasilkan dari Consensus Decision Making Group (CDMG) berdasarkan positioning Rumah Sakit Daerah Besemah yaitu market development dan product development.Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah Besemah untuk mengimplementasikan perencanaan strategis rumah sakit. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, sebaiknya Rumah Sakit Daerah Besemah menerapkan manajemen SDM yang berorientasi pada kompetensi, memiliki sistem rekruitmen dan promosi yang jelas serta perlu dilakukan pelatihan prajabatan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan rumah sakit dan pelatihan tentang pendokumentasian data yang baik.Selain daripada itu perlu dilakukan penambahan jumlah/kapasitas tempat tidur dan peningkatan kualitas pelayanan agar pemanfaatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah Besemah lebih optimal dan proses advokasi yang kuat dengan menggunakan justifikasi akademis dan strategi yang cerdas oleh pihak manajemen Rumah Sakit Daerah Besemah ke DPRD agar Perencanaan Strategis yang dibuat dapat menjadi RAPERDA.

---

This research is an operational research with descriptive analysis approach, it`s about Strategic Planning for Public Service at Besemah Regional Hospital, Pagar Alam City of South Sumatera Province in 2011-2015.The result of this research showed the need to developed Business Strategic Plan (SBP) in order to implement PPK BLU/BLUD system. The Business Strategic Plan must be designed by referring to seven chosen strategies through Consensus Decision Making Group (CDMG) based on the positioning of Besemah Regional Hospital, that are market development and product development.To implement the Business Strategic Plan, strong commitments are needed from all Besemah Regional Hospital employees. In order to improve human resources quality Besemah Regional Hospital should implement competency oriented human resources management, have clear recruitment and promotion systems, pre positioning training about health care and hospital bills and also training a bout good data documentation.In addition, it is necessary to add the amount/capacity of beds and to improve the quality of health service provided by Besemah Regional Hospital as well as to strengthen the process of advocacy with academic justification and smart strategy by the management of Besemah Regional Hospital to the Regional People`s Representative Council in order that the strategic planning could be adopted into the Draft of Local Goverment Regulation."

"Salah satu strategi pembangunan wilayah ialah memperkuat keterikatan pedesaan dan perkotaan untuk membangun kekuatan ekonomi lokal kedua kawasan. Kerikatan pedesaan dan perkotaan ditandai dengan adanya arus orang, barang, uang, tekhnologi, pengetahuan dan informasi antar kedua kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterikatan pedesaan dan perkotaan di Kota Pagar Alam melalui pendekatan LQ local quetient dan arus komoditas antar kawasan. Untuk mengetahui basis ekonomi dianalisis dengan pendekatan LQ dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi arus antara kawasan rural dan urban.Analisis basis ekonomi menunjukkan komoditas teh dan kopi merupakan basis ekonomi yang menggerakkan arus barang dan orang baik itu dalam wilayah, maupun keluar wilayah Kota Pagar Alam. Arus tersebut dianalis melalui distribusi tenaga kerja, rantai pengolahan produk product chain dan distribusi komoditas hingga kekonsumen. Di bandingkan dengan arus dalam wilayah Kota Pagar Alam, arus keluar wilayah lebih besar. Kawasan urban menjadi pusat pengolahan dan distribusi komoditas dalam berbagai bentuk dan kegiatan, sedangkan kawasan rural sebatas memproduksi komoditas yang menyebabkan arus balik ke kawasan rural masih sangat sedikit. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan kawasan rural menjadi agrowisata dapat menjadi strategi dalam meningkatkan arus balik ke kawasan rural. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan wilayah strategis pertumbuhan ekonomi belum memperhatikan peluang komoditas untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan potensi wilayah strategis pertumbuhan ekonomi dalam aglomerasi kegiatan produksi komoditas.

---

One of the regional development strategies is to strengthen the rural and urban linkages to build the local economic power of the two regions. Rural and urban linkages s characterized by the flow of people, goods, money, technology, knowledge and information between the two areas. This study aims to see rural and urban linkages in Pagar Alam through LQ approach local quetient and commodity flow between regions. To find out the economic basis is analyzed by LQ approach and in depth interviews to identify current between rural and urban areas.The analysis of economic base shows tea and coffee commodities is the economic base that drives the flow of goods and good people in the region, as well as out of Pagar Alam.

These currents are analyzed through the distribution of labor, product chain and commodity distribution to consume. In comparison with the current in the area of Pagar Alam, the outflow of the region is greater. Urban area becomes the center of processing and distribution of commodities in various forms and activities, while the rural area is limited to produce commodities that cause the flow back to the rural area is still very little. Increasing infrastructure and development of rural areas into agro tourism can be a strategy in increasing the flow back to rural areas. Government policy in determining the strategic area of economic growth has not considered the commodity opportunity to be a catalyst for economic growth. In addition, the government needs to consider the potential of strategic areas of economic growth in the agglomeration of commodity production activities."

"Penelitian bertujuan mengetahui determinan yang berhubungan dengan kepesertaan pria dalam KB di Kota Pagar Alam Propinsi Su.matera Selatan tahun 2009.Penelitian dengan rancangan cross sectional pada 300 orang pria pasangan usia subur dengan istri berumur kurang dari 50 tahun, diambil secara cluster 3 tahap. Data dikumpulkan melalui wawaneara dengan kuesioner. Hasil penelitian mendapatkan persetujuan istri, keterpaparan dengan petugas KB kesehatan dalam 6 bulan terakhir dan dukungsu tokoh masyarakat yang mempunyui hubungan dengan kepesertaan pria dalam KB setelah dlkontrol pendidikan, pengetahuan, sikap, keterjangkauan sarena pelayanan, serta jumlah anak, dan persetujuan istri mempakan fuktor yang paling dominan. Disarankan kepada Badan KBPP Kota Pagar Alam untuk melalrukan advokesi kepada pihak ekskutif dan legislatif untuk penentuan kebijakan dan pendanaan, melakekan keijasama lintas sektor untuk mendapat dukungan sosial dari tokeh masyarakat dan agama serta meningkatkan jumlah dan kualitas petugas lapangan KB untuk pemberdayaan masyarakat serta meningkatan metade promosi melalui media dangan kemasan yang memtrik dan bervariasi.

---

The objective of this research was to find out the determinant of male contraceptive participation at Pagar Alam, South Surnatera province in 2009. This research used cross sectional design to observed 300 fertile married couples whose wife age was less than 50 years old. The respondents were selected by cluster in 3 phases. Data was collected by interview using questionnaire. This research found that wife's approval was the most dominant factor of male contraceptive participation, besides exposure of family planning official during the last 6 monts and informal leader after adjusted by education, knowledge, attitude to ward family planning; accessibility of family planning service and the number of children. It was suggested to Badan KBPP Pagar Alam to advocate the local government and legislators in term of policy and funds, cooperation between KBPP an inter sectors in order to giving social support to increase quantity and quality of field family planning to empowerment the community and to improve promotion through mass using the various interesting packages."

"Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi dan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2001, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru (baik Propinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota) yang terlepas dari induknya. Keinginan masyarakat diberbagai daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom itu antara lain juga disebabkan karena UU No. 22/1999 tidak lagi mengenal adanya Kota Administratif (Kotif), namun hanya daerah Propinsi, Kabupaten dan Daerah Kota. Kebijakan Pemerintah tersebut tentu saja di respon oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kota Administratif Pagar Alam. Apabila Kotif Pagar Alam tidak mengajukan peningkatan status untuk menjadi Daerah Kota Pagar Alam, maka harus kembali menjadi Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam dan proses peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam.Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 2 pertanyaan penelitian yaitu : " Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan Daerah Kota Pagar Alam ? ? dan Bagaimana Proses pembentukan Daerah Kota Pagar Alam dilakukan ? ".Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, Tahapan pertama adalah wawancara mendalam dan observasi dan tahapan kedua adalah kajian dokumentasi dan kepustakaan.Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendukung analisa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai dasar analisis. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi data), Data Organization (Pengorganisasian data) dan Interpretation (Interpretasi atau Penafsiran) serta didukung oleh ketentuan dari PP No 129 Tahun 2000. Kelayakan untuk menjadi daerah Kota dilihat dari 7 kriteria yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Dari perhitungan diperoleh bahwa jumlah skor minimal kelulusan adalah 2280.Peningkatan Status Wilayah Administrasi diidentifikasi dengan beberapa indikator yaitu Kontribusi PDS terhadap Pengeluaran Rutin, PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kondisi SDA, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Pendidikan dan Kesehatan, Transportasi dan Komunikasi, Sarana Pariwisata, Ketenagakerjaan, sarana tempat peribadatan, Sarana kegiatan institusi, sarana olah raga, jumlah penduduk, luas wilayah, mata pencaharian, penataan wilayah Kota, keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana pemerintahan dan rentang kendali.Dari Hasil Analisa diperoleh kesimpulan bahwa Kotif Pagar Alam Layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Kota, karena total skor dari beberapa indikator pada Calon Kota Pagar Alam adalah sebesar 2735, atau lebih besar dari jumlah skor minimal yang dipersyaratkan sebesar 2280.Sedangkan skor total Kabupaten Induk adalah sebesar 2640. Skor tersebut meskipun masih lebih rendah dari skor total Calon Kota Pagar Alam, namun bila dibandingkan dengan total skor minimal juga masih lebih besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya daerah Kota Pagar Alam tidak terlalu mengganggu pertumbuhan Kabupaten induknya. Dari analisa ini dapat dijelaskan juga bahwa penulis menganalisa kelemahan dari Peraturan Pemerintah ini.Rekomendasi hasil analisa adalah bahwa Kotif Pagar Alam telah menjadi daerah Kota, perlu memperhatikan Kabupaten Induknya agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin besar, mengingat hasil kajian menunjukan bahwa skor daerah Kota lebih besar dari Kabupaten Induk. Padahal jumlah penduduk dan Kecamatan lebih besar di daerah Kabupaten Induk."

"Penelitian ini membahas model prediksi berat lahir bayi berdasarkan status gizi dan faktor lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kejadian rata-rata berat lahir bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebesar 3172,96 gram.Untuk mengetahui model prediksi berat lahir bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dilakukan penelitian dengan desain penelitian Cross Sectional, menggunakan data sekunder dari rekam medik ibu yang memeriksakan kehamilan atau melahirkan di Rumah Sakit tersebut. Hasil penelitian rata-rata usia ibu yang melahirkan 30,29 tahun dengan pendidikan ibu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tertinggi SMP sebesar 50,4%, SD 22,2%, SMA 25,9%, dan Perguruan Tinggi 1,5%. Rata-rata ibu yang memeriksakan kehamilan atau melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah tidak bekerja sebesar 97,8% dengan paritas atau jumlah anak kurang dari sama dengan tiga orang sebanyak 68,9% dan rata-rata usia kehamilan ibu 38,59 minggu, rata-rata berat badan sebelum hamil sebesar 53,52 kg. Hasil penelitian menyebutkan 3 variabel yang signifikan yaitu usia ibu, usia kehamilan, dan berat badan sebelum hamil dan usia kehamilan yang paling besar pengaruhnya terhadap berat lahir bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

---

This study discusses birthweight prediction model based on nutritional status and other factors at the General Hospital in Depok. This research is a quantitative study. Average incidence of birth weight babies in the General Hospital of 3172.96 grams. To determine the predictive model birth weight infants in the General Hospital in Depok conducted research with cross sectional research design, using secondary data from medical records of mothers during their pregnancy or childbirth in the hospital.

The results of the study the average age of mothers giving birth to 30.29 years of education of mothers in the General Hospital of Depok City junior high at 50.4%, SD 22.2%, 25.9% high school, and university 1.5% . Average mothers during their pregnancy or childbirth in the General Hospital of 97.8% does not work with parity or the number of children less than three to 68.9% and an average age of 38.59 weeks gestational mother, average The average pre-pregnancy weight was 53.52 kg.

The results mentioned three significant variables, namely maternal age, gestational age, and prepregnancy weight and gestational age were greatest effect on birth weight infants in the General Hospital in Depok."

"RSUD Kota Bandung sesuai dengan paradigma Good Governance harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ia harus melaksanakan mutu pelayanan prima. Untuk itu diperlukan alat pengukuran kinerja yang komprehensif, akurat dan sensitif, sebagai wujud pertanggung jawabannya kepada masyarakat maupun pemilik. Namun ternyata Pengukuran Kinerja yang ada di RSUD Kota Bandung tidal: dapat menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat dan pemilik, tentang bagaimana posisi RSUD sesungguhnya. Jadi diperlukan cara lain untuk pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, akurat dan sensitif.Balanced Scorecard dengan empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan, oleh banyak perusahaan besar dan Iembaga nonprofit dianggap sebagai alat ukur yang komprehensif dan seimhang. Apakah ia dapat menjadi altematif ? Penelitian ini bermaksud menganalisis pengukuran kinerja RSUD Kota Bandung pada tahun 2006 dengan pendekatan Balanced Scorecard. Desain penelitiannya adalah studi deskriptif analisis, pengolahan dengan metode studi kualitatif dan kuantitatif terhadap data sekunder kegiatan tahun 2003-2005 dan data primer dari survei tahun 2006.Hasii penelitian mencakup empat perspektif yaitu : 1) Kinerja finansial : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 110,53 %, Inventory Turn Over 16 kali. 2) Kinerja pelanggan : Tingkat Kepuasan Pelanggan Rawat 'nap 80,12 %, Rawat Jalan 72,06 %, Pangsa Pasar Rawat Jalan (2003 - 2005) adalah 19,22 %, 18,79 %, dan 23,25 % , Pangsa Pasar Rawat snap (2004-2005) adalah 22,8 % dan 9,14 % Retensi Pelanggan tahun 2003 - 2005 adalah 56,64 % , 57,42 % ,dan 60,87 %, Akuisisi Pelanggan (2003 - 2005) adalah 43,36%, 42,58%, dan 39,13%. 3) Kinerja proses bisnis internal : Tingkat Pertumbuhan Pelayanan yaitu dua parameter bare pada pelayanan Radiologi, Tingkat Efisiensi Pelayanan (2003-2005) adalah 130R 62,34%, 69,97%, dan 75,05%, Avl,OS 2,90 had, 3,02 hari, dan 3,16 hari, TO1 1,8 had, 41,3 hari, dan 41,15 hari, BTO 74,53 kali, 81,92 kali, dan 79,48 kali. 4) Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan : Tingkat Kepuasan Kerja/Pegawai 73,87 %, Turn Over Pegawai tahun 2003-2005 adalah 11,54%, 20,83%, dan 18,52%, Tingkat Produktivitas Pegawai 2003-2005 adalah 19,04 juta , 26,08 juta, dan 24,72 juts, Tingkat Absensi Pegawai 2003-2005 adalah 4,17%, 6,23%, dan 5,58%.Seluruh hasil ukur saling terkait dalam hubungan sebab akibat baik sebagai indikator hasil maupun sebagai indikator pendorong. Dengan demikian RSUD Kota Bandung dapat melakukan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, akurat dan sensitif dari sebelumnya dengan pendekatan Balanced Scorecard.

---

Consistent to Good Governance Paradigm RSUD Kota Bandung must to do health service implementation, that is accountable, efective and efficient. It must to carry out the best quality services. That to need performance measurement tools which comprehensive, accurate, and sensitive one, as accountability existences to public and the owner. Whatever in fact the performance measurement in RSUD Kota Bandung could not to answer all questions from people and the owner to describe the position of the Hospital actually. So, they need another formulas to measure the performance comprehensively, accurately and sensitively.

Balanced Scorecard with four perspective that is financial, customer, internal business process, learning and growth, has considerred by a lot of manufactures and non profit institutions as a comprehensive and balance measurement tools. Can that be an alternative ? This reaseach is analizing performance measurement of RSUD Kota Bandung in 2006 with Balanced Scorecard approach. The design of research is descriptive study analize, processing by qualitative and quantitative study method, towards secondary data of activity in period 2003-2005 and primary data from survey in 2006.

Results of this research consist four perspective that is : 1) Financial Performance Income Growth Level 10,53 %, Inventory Turn Over 16 kali. 2) Customer Performance : Inpatient Customer Satisfaction Level 80,12 %, and Outpatient 72,06 %, Outpatient Market Share (2003 - 2005) are 19,22 %, 18,79 %, and 23,25 % , Inpatient Market Share (2004-2005) are 22,8 % and 9,14 %, Customer Retention (2003-2005) are 56,64 % , 57,42 % , and 60,87 %, Customer Acquisition (2003 - 2005) are 43,36%, 42,58%, and 39,13%. 3) Internal Business Process Performance : Service Growth Level is two new parameter of Radiolgy Services, Service Efficiency Level (2003-2005) are BOR 62,34%, 69,97%, and 75,05%, AvLOS 2,90 days, 3,02 days, and 3,16 days, TOI 1,8 days, 41,3 days, and 41,15 days, BTO 74,53 times, 81,92 times, and 79,48 times. 4) Learning and Growth Performance : Work/Employee Satisfaction Level 73,87 %, Labour Turn Over (2003-2005) are 11,54%, 20,83%, and 18,52%, Level of Hospital Revenue per employee (2003-2005) are 19,04 million, 26,08 million, and 24,72 million, Employee Absenteeism Level (2003-2005) are 4,17%, 6,23%, and 5,58%.

All of measurement results are conected each other in cause and effect relation as laging indicators and driver indicators. Conclusion result RSUD Kota Bandung can do performance measurment that more comprehensive, accurate and sensitive than before with Balanced Scorecard Approach."

"Salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah rumah sakit. Rumah sakit memiliki karakteristik banyak menyerap tenaga kerja, padat teknologi, terbukanya akses bagi pasien, pengantar, dan pengunjung, serta kegiatan berjalan selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem manajemen kebakaran mulai dari pra kebakaran, saat kebakaran, hingga pasca terjadinya kebakaran di RSUD KiSA Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2022, Pedoman Teknis di Bidang Bangunan dan Sarana Rumah Sakit, standar NFPA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi observasional dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang didukung dengan instrumen berupa daftar tilik. Analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan manajemen terkait kebakaran sudah disosialisasikan. Telah terbentuk tim K2G, namun papan struktur K2G belum diisi dengan rutin. Terdapat dokumen identifikasi bahaya kebakaran dan telah terlaksana pelatihan sebanyak 2 kali dalam setahun, namun pasien dan pengunjung belum mendapat pembinaan. Persentase tingkat kesesuaian penerapan sistem proteksi kebakaran aktif adalah 80%, sistem proteksi kebakaran pasif adalah 67%, dan sarana penyelamatan jiwa adalah 81%. Inspeksi kebakaran internal belum dilakukan secara rutin dan masih terdapatnya pegawai yang merokok di rumah sakit. Terdapat prosedur tanggap darurat kebakaran yang komprehensif, namun HT dalam kondisi rusak untuk mendukung komunikasi darurat. Penyelidikan dan pelaporan telah terlaksana oleh pihak K3RS, kepala bagian, dan perwakilan instalasi terkait, serta audit kebakaran telah dilakukan setiap 4 tahun sekali dan 1 tahun sekali berupa pemeriksaan dan pengujian. Saran yang diberikan, yaitu mensosialisasikan kembali kewajiban untuk mengisi papan K2G, memberikan sosialisasi kepada pasien dan pengunjung terkait keselamatan kebakaran, memperhatikan jarak pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif, melakukan inspeksi secara rutin pada seluruh sarana keselamatan kebakaran, membentuk sanksi bagi pegawai yang merokok, dan memperbaiki HT yang rusak untuk digunakan saat komunikasi darurat.

---

One sector that has a high risk of fire hazards is hospitals. Hospitals have the characteristics of being labor-intensive, technology-intensive, open access for patients, caregivers, visitors, and operations for 24 hours. This study aims to analyze the implementation of the fire management system from pre-fire, during fire, to post-fire at RSUD KiSA Depok City in accordance with the Indonesian Minister of Health Regulation No. 40 of 2022, Technical Guidelines in the Field of Hospital Buildings and Facilities, NFPA standards, and Minister of Public Works Regulation No. 20 of 2009. This research used an observational study research design with a qualitative approach. Data collection was obtained through observation, interviews, and document review supported by an instrument in the form of a checklist. Data analysis was carried out by descriptive analysis and compared with applicable regulations and standards. The results showed that management policies related to fire have been socialized. The K2G team has been formed, but the K2G structure board has not been filled regularly. There is a fire hazard identification document and training has been carried out 2 times a year, but patients and visitors have not received guidance. The percentage of conformity level of active fire protection system implementation is 80%, passive fire protection system is 67%, and means of escape facilities are 81%. Internal fire inspections have not been conducted regularly and there are still employees who smoke in the hospital. There is a comprehensive fire emergency response procedure, but the HT is in poor condition to support emergency communication. Investigation and reporting have been carried out by the K3RS, section heads, and representatives of related installations, and fire audits have been carried out every 4 years and once a year in the form of inspection and testing. The suggestions given are to re-socialize the obligation to fill in the K2G board, provide socialization to patients and visitors regarding fire safety, pay attention to the installation distance of active fire protection systems, conduct regular inspections of all fire safety facilities, establish sanctions for employees who smoke, and repair damaged HTs to be used during emergency communication."