Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keseimbangan lingkungan hidup di Tolongano karena tersedianya sistem pengaturan air (pare'), sehingga data dilaksanakan penganekaragaman dalam pemanfaatan lahan dan jenis tanaman. Keanekaragaman dalam pemanfaatan lahan disertai usah-usaha pencegahan terjadinya pengrusakan lingkungan, mendukung kestabilan dan kualitas lingkungan. Cara bertani dari Orang Bugis, tersebut, telah diambil alih oleh Orang Kaeli sebagai model pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian dan sumber daya lingkungan di Tolongano. Keberadaan Orang-Orang Bugis sebagai pemukim perintis, telah memberi corak lingkungan hidup di Tolongano, di mana pemanfaatan sumber daya lingkungan menjadi lebih intensif tetapi keseimbangan dan kualitas lingkungan tidak rusak (kerusakan lingkungan dapat ditekan). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitas dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan wawancara, pengamatan terlibat (partisipant observation) dan menggunakan alat bantu camera dan tape recorder. Metode kuantitatif, digunakan kuesioner. Selain itu diadakan juga pencatatan riwayat hidup beberapa responden Orang Bugis (sebagai golongan pendatang) dan golongan Orang Kaeli (sebagai golongan penduduk asli). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara optimal tentang interaksi antara migrasi spontan Orang Bugis dengan lingkungan hutan dan lingkungan sosial di Tolongano. "

"Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan yang dilakukan sejak dini dan sangat tergantung pada kualitas kesehatan ibu hamil. Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995). Kematian ini umumnya dapat dicegah bila komplikasi kehamilan dan keadaan resiko tinggi lainnya dapat dideteksi secara dini melalui pelayanan antenatal yang baik. Manurut Green perilaku pemanfaatan antenatal dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, pendukung. Dalam penelitian ini difokuskan pada faktor predisposisi yaitu karakteristik sosiodemografi dan pengetahuan ibu. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan yang dibagi 2 wilayah yaitu wilayah yang cakupan antenatalnya tinggi (Kl > 90% dan K4 > 80%) dan wilayah cakupan antenatalnya rendah (Kl <90% dan K4 <80%). Desain penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 192 ibu hamil yang terdiri dari 94 ibu hamil di wilayah ANC tinggi dan 98 ibu hamil di wilayah ANC rendah. Cara pengambilannya simple random sampling. Pengumpulan data untuk variabel bebas: umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, dan pengetahuan ibu dilakukan dengan wawancara langsung, sedangkan untuk variabel antenatal dilakukan wawancara dan studi dokumentasi melalui KMS ibu hamil. Hasil penelitian melaporkan proporsi ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal baik adalah 29,7% dan yang pemanfaatan antenatal kurang adalah 70,3%. Sedangkan proporsi pemanfaatan ANC berdasarkan wilayah adalah untuk wilayah ANC tinggi yang memanfaatkan antenatal baik adalah 29,6% dan untuk wilayah ANC rendah adalah 29,8%. Hasil uji Chi-square menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna (p >0,05) antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan umur, pendidikan, paritas. Akan tetapi ada hubungan yang bermakna (p<0,05) antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan status pekerjaan dan pengetahuan ibu (baik secara umum maupun secara terpisah berdasarkan wilayah). Hasil analisis multivariat regresi logistik juga menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan antenatal untuk wilayah ANC tinggi adalah pengetahuan (OR 3,3161) sedangkan untuk wilayah ANC rendah adalah pekerjaan ibu (OR 21,6495). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pelayanan antenatal di wilayah Kabupaten Donggala masih sangat rendah baik itu secara umum maupun terpisah berdasarkan wilayah cakupan. Untuk itu perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada ibu hamil dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka terhadap manfaat pemeriksaan kehamilan.

---

Analysis on Relationship between Socio-demographic Characteristics and Pregnant Mother's Knowledge with Utilization of Antenatal Care in Two Areas of Donggala District, Central Sulawesi Province 2001The objective of National Health Development is to improve the quality of human resources and to improve the quality of life. Those improvements are to be started early at life and heavily depend on the quality of pregnant and maternal health. At the present time, Maternal Mortality Rate in Indonesia is 373 per 100.000 life births (SKRT, 1995). In general, these deaths could be prevented if the maternal complication and other high risk situations could be detected early through good antenatal care. According to Green, predisposing, enabling, and reinforcing factors influence the behavior of antenatal care utilization. This study focused on predisposing factors, which is socio-demographic characteristics and mother's knowledge.

This study was conducted in working area of Donggala Health Office, which is divided into two areas, that is area with high antenatal coverage (K1 > 90% and K4 > 80%) and area with low antenatal coverage (K1 < 90% and K4 < 80%). Design of the study is non-experimental with cross-sectional approach. Subjects were 192 pregnant mothers comprised of 94 pregnant mothers in "high ANC area" and 98 pregnant mothers in "low ANC area". Subjects were chosen in a simple random sampling way. Data on independent variables (age, education, current employment, parity, marital status, and mother's knowledge) were collected by face-to-face interview, while data on antenatal variable was collected through both interview and document study on pregnant mother's KMS (health record card).

The study found that in general, the proportion of pregnant mother who utilize antenatal care well was 29.7%, while those who utilize antenatal care poorly was 70.3%. In "high ANC area", pregnant mothers who utilize antenatal care well were 29.6% and those who utilize antenatal care well in "low ANC area" were 29.8%. The Chi-square results exhibited no significant association (p > 0.05) between ANC utilization with age, education, and parity. However, significant association was found between ANC utilization with employment status and mother's knowledge (both in general or partial based on area). The logistic regression showed that the most dominating factor that influences ANC utilization in "high ANC area" is knowledge (OR = 3.3161), while in "low ANC area" it is mother's employment status (OR = 21.6495).

The study came into conclusion that the utilization of antenatal care in Donggala District was still very low in both general and partial (based on different ANC coverage). Therefore, there is need to improve extension and promotion to pregnant mothers in order to improve their knowledge on the usefulness of antenatal care."

"Hutan mangrove merupalan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem taut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rentan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena species biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar.Hutan mangrove di Indonesia saat ini tinggal 3,24 juta hektar (Yayasan Mangrove, 1993). Sulawesi Tengah salah satu propinsi yang memiliki luas hutan mangrove hanya 28.000 ha, namun ancaman untuk eksploitasi menjadi tambak dan kegiatan Iainnya cukup tinggi.Hutan mangrove di Banawa Selatan yang luasnya 1167 hektar pada tahun 1973 dan pada tahun 1998 tersisa 167 hektar. Penurunan jumlah tersebut disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Konversi hutan mangrove
   Kawasan pesisir Banawa Selatan yang ditumbuhi oleh hutan mangrove telah di dikonversi menjadi tambak udang dan ikan bandeng.
2. Areal Permukiman
   Bertambahnya jumlah penduduk baik karena pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi telah mendorong meningkatnya permintaan akan areal permukiman.
3. Sistem Pertanian
   Sistem pertanian yang dikembangkan di Banawa Selatan sangat variatif mulai dari perladangan berpindah, pertanian menetap, maupun pertanian tambak telah mendorong meningkatnya tekanan terhadap hutan mangrove.
4. Pengelolaan tataguna lahan
   Pengelolaan tataguna lahan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan kesesuaiannya, telah menyebabkan zona lindung pun telah berubah fungsi menjadi areal permukiman dan pertanian.
5. Perubahan struktur mata pencaharian
   Perubahan struktur mata pencaharian dialami oleh etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde sebagai peladang dan nelayan tradisional menjadi petani tambak, menyebabkan degradasi hutan mangrove terus meningkat.

Kelima faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian dengan judul Perubahan Pofa Adaptasi Etnik Kaili Dalam Pengelolaan Mangrove, Studi kasus etnik Kalil Data dan Kaili Unde di Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.Maksud dilaksanakannya penelitian ini untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sain (M.Si) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah urrtuk memperoleh gambaran kaitan antara perubahan pola adaptasi dan degradasi hutan mangrove, serta menghasilkan suatu konsep pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Banawa Selalan.Gambaran hubungan perubahan pola adaptasi etnik Kaili dalam pengelolaan hutan mangrove di Banawa Selatan dan pola pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Hubungan perubahan pola adaptasi dengan eksploitasi hutan mangrove. Eksploitasi hutan mangrove terjadi pada akhir tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada awal 1990-an, ini terjadi karena masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang mulai memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan pemukiman dan areal tambak. Sementara bagi etnik Kaili hutan mangrove adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan pertanian dan permukiman, sebab ada nilai magis yang dikandungnya. Namun akibat proses interaksi dengan kaum migrant, lambat laun etnik Kaili mulai terlibat memanfaatkan hutan mangrove untuk pemukiman dan kegiatan pertanian tambak.
2. Penabahan pola adaptasi terhadap perubahan fungsi hutan menjadi lahan permukiman.
   Konsepsi etnik Kaili Da'a dan Kaili Uncle yang memagiskan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan permukiman berubah, bersamaan dengan masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang telah memanfaatkan hutan mangrove untuk perrnukiman tetapi tidak mengalami gangguan apa pun seperti wabah penyakit.
3. Perubahan pola adaptasi terhadap sistem pertanian. Erik Kaili Da'a dan Kaili Linde adalah peladang dan nelayan tradisional yang cenderung menjauhi hutan mangrove sebagai csmber mata pencaharian.
   Perubahan terjadi saat ini peladang menjadi petani tambak, maka yang terjadi adalah sistem perladangan tebang-bakar ditransformasikan dalam kegiatan pertanian tambak.
4. Perubahan pola adaptasi dengan pendapatan dan kesejahteraan.
   Berubahnya mata pencaharian dari peladang dan nelayan tradisional menyebabkan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan etnik Kalil Da'a dan Kaili Uncle pada sisi yang lain menjadi faktor penekan yang potensial terhadap eksploitasi hutan mangrove karena meningkatnya pendapatan akan meningkat pula akses modal terhadap hutan mangrove.
5. Sistem Empang Parit sebagai bentuk pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan.
   Berangkat dari empat fenomena yang tergambar di atas, maka penerapan sistem empang parit, yakni suatu model empang/tambak yang tetap mempertahankan ekosistem mangrove antara 30 -- 70 % peneliti yakin dapat mempertahankan ekosistem mangrove yang ada, serta dapat mempertahankan fungsi daya dukung dari hutan mangrove baik dari sudut fisik ekologis maupun dari fungsi sosial ekonominya.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ekosistem hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian telah mengalami penurunan luasan dari 1167 hektar pada tahun 1973, tersisa 167 hektar pada tahun 1998.
2. Perubahan lingkungan hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak udang dan bandeng oleh para migran merupakan salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde. Perubahan pola adaptasi tersebut dalam hal memanfaatkan hutan tidak hanya sebagai sumber bahan ramuan rumah tinggal, namun diolah menjadi areal tambak.
3. Cara pandang dan persepsi tentang kawasan hutan mangrove yang tidak lagi magis, salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde dari menjauhi kawasan hutan mangrove menjadi memanfaatkan kawasan hutan mangrove untuk pemukiman.
4. Perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kalil Unde juga terjadi pada sistem budidaya perladangan yang berpindah-pindah menjadi petani menetap baik pada sistem budidaya teresterial maupun pada sistem budidaya aquatik.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan menjadi faktor daya tarik bagi etnik lokal untuk memanfaatkan hutan mangrove yang berasal dari pembagian hak ulayat seluas 2 (dua) hektar, sebagai sumber pendapatan dan ekonomi keluarga.
6. Untuk mencegah berlanjutnya konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan yang tidak ramah lingkungan, maka penerapan sistem pengelolaan tambak yang ramah Iingkungan mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan untuk :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu segera mendata kembali luas kawasan yang tersisa, selanjutnya mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan kawasan lindung pada kawasan yang tersisa tersebut.
2. Segera menerapkan sistern budidaya empang parit (silvofishery) pada kawasan yang telah berubah menjadi areal tambak.
3. Meningkatkan peran lembaga adat bagi masyarakat lokal setempat.
4. Perlu dilakukan suatu studi antropologis yang Iebih komprehensif, terutama menyangkut nilai dan tradisi masyarakat setempat.

---

Change in Adaptation Patterns in Mangrove Management.Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition zone between terresterial ecosystem and a marine ecosystem. Its special physical environmental conditions have caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity. This ecosystem is very susceptible to the presence of external influences, especially since the biota species in the mangrove forest have limited tolerant changes from outside.

Mangrove forests in Indonesia currently cover 3,24 million hectares (Yayasan Mangove, 1993). Central Sulawesi is one of the provinces that has mangrove forests, about 28.000 hectares, but exploitation by conversion to fishponds and other activities is quite high.

South Banawa had 1167 hectares of mangrove, but when this research was conducted only 167 hectares remained. This decrease is due to some factors as follows :

1. Conversion.
   The coastal area of South Banawa planted to mangrove forest has been changed into areas of milk fish and shrimp ponds.
2. Settlement Area.
   Increasing population both naturally and by migration has led to an expansion of settlement area.
3. Agriculture System.
   The agriculture system in South Banawa including shifting cultivation, permanent cultivation and fish pond culture, has led to increased pressure on the mangrove forest.
4. Land Use Management.
   Land use management without concern for its carrying capacity has caused the alteration of protected areas into settlement and agriculture areas.
5. The alteration of livelihood source structure.
   The conversion of the Kaili Da'a and Kalil Unde peoples from field farmer and traditional fishers to fish pond farmers has degraded the mangrove forest significantly.

This research was aimed at descriptively obtaining the relationship between change of adaptation patterns and mangrove forest degradation and to produce a concept of sustainable mangrove forest management for South Banawa. Changes in the adaptation patterns of the Kaili people in mangrove management can be described as follows :

1. The relationship between changes of adaptation pattern with mangrove forest exploitation :
   The exploitation of mangrove forests has occurred since the end of the 1970's and reached its peak in the early of 1990's. This Is caused by the coming of Bug is, Toraja and Mandar people to South Banawa where they converted mangrove Forest into settlements and fish pond. For the Kalil people the mangrove forest was considered forbidden for any activity including agriculture and settlement However, through the interaction process between them and the newcomer groups they slowly have become involved in converting mangrove forests into settlement and fishpond areas.
2. Change of adaptation pattern in the change of forest function into settlement area :
   The concept of Kalil Da'a and Kalil Untie people, who originally considered the mangrove forest as a forbidden zone, has changed simultaneously with the coming of Bugis, Toraja and Mandar ethnic groups to South Banawa. These newcomer groups have converted mangrove forests into settlement areas without ever experiencing any problems such as disease epidemics.
3. Change of adaptation pattern in agriculture systems :
   Kaili Da'a and Kalil Untie people were farmers and traditional fishermen who tended to avoid the mangrove forests as their livelihood source but since they have been influenced by other ethnic groups, from they have converted cut-andbum farming to fishpond culture.
4. Change of adaptation patterns with income and prosperity.
   Change of livelihood source from farming and traditional fishing has increased their income and prosperity but on the other hand this is a potential pressure factor on the existing mangrove forest.
5. The application of the ditch-embankment (sllvofishery) system as one type of sustainable mangrove forest management.
   The application of the ditch-embankment system (a model of embankment that maintains 30-70 % of the original mangrove ecosystem) can preserve the existing mangrove ecosystem and its carrying capacity both ecologically or economically.

Based on the research result, it can be concluded that :

1. Mangrove forest in the research field has decreased its width from 1167 hectares in 1973 into 167 hectares in 1998.
2. Change of physic environment has caused Kalil Da'a and Kaili Untie people after their adaptation pattern from exploiting mangrove forest as housing materials to becoming fish farmers that converting mangrove forest into open fishpond areas.
3. The new perspective and perception of Kaili Da'a and Kaili Untie people about the mangrove forest zone, i.e. that the mangrove forest has no magic value, again hs pushed them to convert mangrove forest to settlement areas.
4. Their relationship with Bugis, Toraja, Mandar and Javanese people since 20 years ago has stimulated the conversions of their cultivation system into fish pond farming in the mangrove forest.
5. The increase of income and prosperity of Kaili Da'a and Kaili Untie people has raised pressure to exploit the existing natural resource including mangrove forests.
6. To prevent the exploitation of mangrove forest continuously both by migrants and by local peoples, sustainable mangrove forest management with a ditch-embankment should be applied.

Therefore some suggestions are :

1. The local government (Donggala Regency) must resurvey existing areas of mangrove forest and then make a regional regulation about protecting this area.
2. The ditch-embankment system should be applied immediately within fish pond areas.
3. Increase the role of custom any institutions in the area.
4. Conduct a comprehensive anthropology study, focused on the culture system, a specially on local environmental knowledge and practices.

"

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."

"Program Pemberantasan TB Paru bertujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit TB Paru. Salah satu upaya dalam pemutusan rantai penularan adalah menemukan dan mengobati penderita BTA (+) sampai sembuh, dengan menggunakan obat yang adekuat dan dilakukan pengawasan selama penderita minum obat. Kegiatan pemberantasan TB Paru dengan strategi DOTS di Kabupaten Donggala telah dilaksanakan sejak tahun 1995, tetapi penderita baru tetap ditemukan dan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat disebabkan adanya kesadaran masyarakat untuk mencari pengobatan atau memang dimasyarakat TB Paru masih banyak ditemukan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru di Kabupaten Donggala. Jenis disain yang digunakan adalah kasus kontrol dengan menggunakan 2 jenis kontrol. Kasus adalah penderita TB Paru BTA (+), kontrol-1 yang merupakan kontrol yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan yaitu adalah tersangka TB Paru dengan hasil pemeriksaan BTA (-) dan tidak diobati dengan obat anti tuberkulosis serta pada saat wawancara tidak sedang menderita batuk 3 minggu atau lebih dan kontrol-2 berasal dari masyarakat yaitu tetangga kasus dengan criteria tidak sedang menderita batuk 3 minggu atau lebih. Jumlah sampel yang diwawancarai sebanyak 270 kasus dan 540 kontrol. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru pada kasus dan kontrol-1 adalah umur, adanya sumber penular, cahaya matahari dalam rumah, kepadatan penghuni rumah, interaksi antara sumber penular dan cahaya matahari dalam rumah, dan sumber penular tidak berobat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru pada kasus dan kontrol-2 adalah jenis kelamin, status vaksinasi BCG, keeratan kontak, lama kontak, sumber penular tidak berobat dan kepadatan penghuni rumah. Dari basil penelitian ditemukan bahwa adanya kontak dengan penderita TB yang tidak berobat merupakan faktor risiko yang erat hubungannya dengan kejadian TB, sehingga disarankan untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan penderita sedini mungkin hingga penderita sembuh dan dilakukan penyuluhan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar segera mencari pengobatan.

---

The objective of Pulmonary Tuberculosis Control Programme is to reduce TB transmission. In order to reduce the transmission, the first priority is to decrease the risk of infection by case finding, treatment and cure of AFB (+) tuberculosis patients with adequate regimens and proper supervision during the treatment.

TB Control Programme activities with DOTS strategy in Donggala District has been implemented since 1995. Due to the increasing of case finding of new AFB (+) patients, tuberculosis still remain as public health problem. This is caused by the awareness of community to get the treatment or the existence of Pulmonary Tuberculosis in the community.

The research aim is to identify the related factors to Pulmonary Tuberculosis in Donggala District. The case-control method had been used with two different controls. The case is the new AFB (+) tuberculosis patients while the first control is the TB suspect with the result of the examination is negative as facilities based control and the second is the neighbor of cases as community based control. Both controls were not coughing for last 3 weeks at the time of the interview. 270 cases and 540 control had been interviewed as the respondents.

The result of the research reveals that related factors to Pulmonary Tuberculosis with facilities based control are age, source of infection, house lighting, house density, interaction of house lighting and source of infection, and the source of infection who were not treated.

Related factors to the incidence of Pulmonary Tuberculosis with community based control are sex, BCG vaccination status, contact closeness, duration of contact, the source of infection who were not treated and house density.

Based on the result of the study, it is identified that a contact with TB patients who were not treated is the risk factor that closely relates to the Tuberculosis. Therefore, it is recommended to improve the case finding, early treatment and cure the patients. In addition, it is necessary to provide continuous health education in order to improve the awareness of community to seek the treatment."

"Anemia gizi yang disebabkan karena kekurangan zat besi masih merupakan masalah gizi utama di Indonesia. SKRT tahun 1995 menunjukkan bahwa 50,9 % ibu hamil menderita anemia, sedangkan pada kehamilan trimester III angkanya sebesar 49,2 %. Hasil survey anemia gizi ibu hamil di kabupaten Donggala tahun 1996, juga menunjukkan angka anemia yang sangat tinggi, yaitu 92,12 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa anemia gizi ibu hamil masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan cakupan suplementasi tablet tambah darah (Fe3) ibu hamil dan faktor lainnya yang berhubungan dengan kadar Hb ibu hamil trimester III, yang nantinya dapat dijadikan masukan untuk perencanaan program penanggulangan anemia gizi ibu hamil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagai unit analisisnya adalah ibu hamil, yang usia kehamilannya _> 7 bulan pada saat penelitian dilakukan, baik pada wanita primigravida maupun multigravida.Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dan cara pengambilan sampelnya dilakukan dengan pendekatan metode multistage random sampling dengan jumlah sampelnya sebanyak 150 ibu hamil trimester III. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 63,5 % ibu hamil trimester III di Kabupaten Donggala menderita anemia. Persentase anemia ini lebih tinggi pada daerah dengan cakupan suplementasi tablet tambah darah yang rendah (< 80 %) dibandingkan dengan daerah yang cakupan suplementasi tablet tambah darahnya tinggi (? 80 %).Hasil uji bivariate menunjukkan hubungan bermakna, antara cakupan suplementasi tablet tambah darah (Fe3) ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah, tingkat pendidikan ibu, alat kontrasepsi hormonal dan ukuran LILA ibu dengan kadar Hb ibu hamil. Sedangkan variabel lain seperti : umur ibu, tingkat pengetahuan, status pekerjaan, usia kehamilan, dan jarak kehamilan, berbeda tapi tidak bermakna, dan variabel paritas tidak bermakna. Selain itu uji bivariate antara cakupan suplementasi tablet tambah darah dengan konsumsi tablet tambah darah menunjukkan hubungan yang bermakna.Dari hasil uji analisis multivariate, terdapat tiga variabel yang berhubungan bermakna dengan kadar Hb ibu hamil, yaitu variabel konsumsi tablet tambah darah, tingkat pendidikan, dan ukuran lingkar lengan atas (LILA). Dari ketiga variabel tersebut, LILA merupakan variabel yang paling dominan.Karena masih rendahnya konsumsi tablet tambah darah, dimana faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kadar Hb ibu hamil, maka perlu adanya upaya peningkatan KIE yang berkaitan dengan konsumsi tablet tambah darah. LILA ibu merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kadar Hb ibu hamil, oleh karena itu ukuran lingkar lengan atas ibu dapat dijadikan indikasi anemia. Dengan demikian upaya peningkatan KIE pada ibu yang LILA nya < 23,5 cm perlu dilakukan.Mengingat cakupan suplementasi tablet tambah darah berkaitan dengan konsumsi tablet tambah darah, sementara konsumsi tablet tambah darah berpengaruh terhadap kadar Hb ibu hamil, maka upaya peningkatan cakupan program suplementasi tablet tambah darah harus terus dilakukan, dengan penekanannya pada aspek monitoring program dan diupayakan agar tablet tambah darah diberikan lebih dini kepada ibu hamil.Daftar bacaan : 57 (1972 - 2001)

---

The Coverage Role of Iron Tablet Supplemental (Fe3) from Pregnant Mother and Other Factors to Mother's Hemoglobin (Hb) Content on the Third Trimesters in Donggala Regency, Central Sulawesi Province Year of 2001Nutritional anemia because of the iron deficiency is still became particular problem of nutrition in Indonesia. SKRT in the year of 1995, shown that of 50,9 percent of mother in pregnancy has suffered of anemia, whereas in pregnancy within the third trimester, it's figure amount of 49,2 percent. Data of survey reported that nutritional anemia of pregnant mother, 1996 in Donggala Regency as well that the number of anemia are very high, that is 92,12 percent. The matter, shown that nutritional anemia of pregnant mother is still remaining a problem seriously.

This research has aim to identify the role of coverage of iron tablet supplemental (Fe3) from pregnant mother and other factor in relation to mother's Hb content on the third trimester, for the next it can be made an input for planning program of tackling to nutritional anemia of pregnant mother.

The research conducted in Donggala Regency, Province of Central Sulawesi and as analysis unit is pregnant mother with pregnant aged of _> 7 months during research conducted of the both for women in first pregnancy (Primigravida) and multi pregnancy (Multigravida).

Design research applied cross sectional and the ways of adopting the sample carried out by approaching multistage random sampling method with

total of it's samples as many of 150 mother pregnancies on the third trimester. This results of research concluded that 63,5 percent of pregnant mother on the third trimester in Donggala Regency has anemia. This anemia percentage is higher at site with coverage of iron tablet supplemental is low (< 80 percent) than coverage's site of iron tablet supplemental is high (_> 80 percent).

The result of bivariate test indicated that value a significant relation among coverage of iron tablet supplemental (Fe3) from pregnant mother, iron tablet consumption, education level of mother, hormone contraception device and mid-upper arm circumference (MUAC) of mother with Hb content of mother age, knowledge-level, occupation status, age of pregnancy, and range of pregnancy were different but no significant, and variable parity has no significant.

From the result of multivariate consumption iron tablet supplemental, education Ievel and mid-upper arm circumference measurement (MUAC), from the three of those variables upper hand measurement is the most dominant variables.

Due to the consumption for iron tablet supplemental is low remain that the related factor is one of influencing factor to Hb content of pregnant mother, therefore, attempts to increase KIE (Communication, Information and Education) that related with consumption of iron tablet supplemental is apparently needed. The mid-upper arm circumference (MUAC) relating with Hb content of mother pregnant, as a result upper hand measurement of mother can be made anemia indication. Thus, attempts to increase KIE of mother whose mid-upper ann circumference (MUAC) measurement of < 23,5 cm is necessary followed up.

Considering that coverage of iron tablet supplemental relating with iron tablet consumption while consume iron tablet impact to Hb content of pregnant mother attempts to increase coverage of iron tablet supplemental must be done continuity by stressing to aspect of monitoring program and attempted that iron tablet is earlier given to pregnant mother.

References : 57 (1972 - 2001)"

"Kesehatan Ibu dan bayi perlu perhatian khusus dengan mendekatkan akses pelayanan berkualitas dan pemberdayaan masyarakat. Progran perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi untuk mencapai kualitas hidup sehat. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan P4K oleh Bidan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah. Desain penelitian cross sectional populasi 186 bidan puskesmas sample size menggunakan estimasi proporsi diambil secara simple random sampling dengan sampel 67 bidan. Hasil analisis statistik bivariat diperoleh 62,5% lama kerja < 14 tahun berperilaku kurang terhadap pelaksanaan P4K nilai p- value 0,039 dan nilai OR 3,1, ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan pelaksanaan P4K, lama kerja bidan ≥14 tahun berpeluang 3,1 kali untuk berperilaku baik terhadap pelaksanaan P4K di sarankan menyekolahkan Bidan dan lebih mengembangkan penelitian kualitatif mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan P4K.

---

Maternal In Infant need special attention with closer access to quality services and community empoverment. Program planning and prevention complications of childbirth (P4K) an effort to reduce maternal mortality and infant mortality rate to achieve a healthier quality of life. Research objectives were to determine the factors relaxed to implementation of the P4K by midwives in Donggala district area central Sulawesi Province. This research is quantitative research with cross sectional analitytic methode. With the total population 186 midwive only 67 sampel 67 of midwive as research respondents drawn using simpel random sampling technigue. Bivariat statistic analysis result that 62,5% working period < 14 year actiess to the implementation of P4K. P=value 0,039 and OR value 3,1 there is significant corelation between working period ≥ 14 year has 3,1 probability to act well to the implamentation of P4K it is suggested to educate the midwive formally and development qualitative researh, related to the factors influencing the midwive to inplemet the P4K."

"Paktik perkawinan anak adalah fenomena sosial yang dialami oleh banyak perempuan di berbagai belahan dunia. Temuan Unicef mencatat pada tahun 2014 lebih dari 700 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun, sementara Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di ASEAN. Disertasi ini di tulis untuk mengungkap dan memaparkan proses reproduksi budaya praktik perkawinan anak yang berkelindan dengan beragam aspek dan konteks serta pengalaman dan negosiasi perempuan dalam menjalani perkawinan anak pada orang Kaili di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Suatu kajian etnografi feminis yang meggunakan teori habitus dan practice, Pierre Bourdieu untuk mengungkap relasi antara gagasan budaya dan aspek sejarah dengan praktik perkawinan anak. Teori intersectionality dari patricia Hill Collins untuk menganalisis posisi subyek dengan rangkaian persinggungan relasi kuasa yang mempengaruhi pengalaman hidup subyek perkawinan anak serta teori agency danresistance dari Saba Mahmood untuk menguraikan upaya perempuan dalam membangun subyektivitasnya. Penelitian dilakukan bulan Juli 2016 - Maret 2019 melaui observasi dan wawancara mendalam serta metode life history dan genealogi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1). Bagaimana praktik perkawinan anak menjadi bagian dari sistem sosial orang Kaili dari masa ke masa? 2). Bagaimana reproduksi kultural praktik perkawinan anak dimaknai oleh subyek dari berbagai latar belakang sosial dalam generasi yang berbeda? 3). Bagaimana perempuan Kaili membangun subjektivitasnya selama menjalani praktik perkawinan anak dan menggunakan subyektifitas tersebut untuk menegosiasikan posisinya? Temuan penelitian menujukan bahwa praktik perkawinan anak merupakan disposisi atas berbagai masalah terutama yang menyangkut kehormatan dan martabat perempuan yang membentuk habitus. Praktik tidak selalu identik dengan usaha untuk meneguhkan dominasi seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu. Pada kondisi tertentu praktik sosial terkadang mengekspresikan ketulusan dalam menjalin relasi yang intim antara manusia seperti relasi antara orang tua dan anak. Pada masa lampau perkawinan anak menjadi pilihan paling rasional saat itu, untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan. Pada generasi masa kini perkawinan anak ditafsir kembali sebagai strategi mengatasi dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial, baik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya tidak semua perempuan subyek perkawinan anak kemudian menjadi powerless. Berbagai cara dan mekanisme yang dikembangkan oleh para subyek menegaskan bahwa praktik ini bukan fenomena tunggal denganreason yang tunggal pula, akan tetapi didalamnya terdapat para individu dengan beragam kepentingan (self interest) lalu mengembangkan berbagai mekanisme sesuai dengan kondisi diri dan keluarga yang melingkupinya.

---

The practice of child marriage is a social phenomenon experienced by many women in various parts of the world. Unicef's findings noted that in 2014 more than 700 million women were married under the age of 18, while Indonesia was the second highest in ASEAN. This dissertation was written to reveal and describe the cultural reproduction process of child marriage practices that are intertwined with various aspects and contexts as well as experiences and negotiations of women in undergoing child marriage to Kaili people in Donggala Regency, Central Sulawesi. A feminist ethnographic study that uses habitus and practice theory, Pierre Bourdieu is used to reveal the relationship between cultural ideas and historical aspects and the practice of child marriage. The intersectionality theory from Patricia Hill Collins is used to analyze the subject's position with a series of power relations that affect the life experience of the subject of child marriage and the theory of agency and resistance from Saba Mahmood is used to describe women's efforts in building their subjectivity. The research was conducted in July 2016 - March 2019 through observation and in-depth interviews as well as methods of life history and genealogy. The research questions posed are 1). How has the practice of child marriage been part of the Kaili social system from time to time? 2). How can the cultural reproduction of child marriage practices be interpreted by subjects from various social backgrounds in different generations? 3). How did Kaili women develop their subjectivity during the practice of child marriage and use this subjectivity to negotiate their positions? The research findings show that the practice of child marriage is a disposition to various problems, especially those concerning the honor and dignity of women who form the habitus. The practice is not always in line with efforts to assert domination as argued by Bourdieu. In certain conditions social practice sometimes expresses sincerity in forging intimate relationships between humans such as relationships between parents and children. In the past, child marriage was the most rational choice at that time, to protect women's honor and dignity. In the current generation, child marriage is reinterpreted as a strategy to overcome contextual dynamics in social life, both individually and in groups. Furthermore, not all women who are subject to child marriage become powerless. The various ways and mechanisms developed by the subjects emphasize that this practice is not a single phenomenon with a single reason, but there exist individuals with various interests (self-interest) then develop various mechanisms according to their own conditions and the family conditions that surrounds it."

"Tesis ini menjelaskan implementasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a cross-sectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines."