Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedudukan larangan tindakan penyiksaan sebagai norma hukum yang takterbantahkan (jus cogens) sudah mendapatkan tempat di tatanan komunitas hukuminternasional. Eksistensi larangan tindakan penyiksaan sebagai bagian dari norma hukum takterbantahkan jus cogens sesungguhnya berasal dari kewajiban negara-negara untuk menjagakeamanan dunia, dan atau menjamin keadaan yang aman dan kedudukan negara-negaramerdeka yang sama satu dengan lainnya. Kedudukan larangan tindakan penyiksaan sebagainorma hukum tak terbantahkan yang berasal dari kewajiban negara-negara untuk memeliharakondisi hidup bersama yang damai ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kewajibannegara-negara untuk menjamin kehidupan warga negaranya untuk dapat hidup dalam kondisidamai, baik kehidupannya sebagai pribadi ataupun bernegara. Hal demikian dalam perspektifhukum disebut dengan kewajiban negara untuk menjamin warga negara mendapatkan hakasasi manusia yang dimilikinya.Hubungan ini seringkali dipertanyakan oleh berbagai pihak, khususnya tentangdarimana hubungan ini berasal. Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa bahkansebelum diadopsi dalam aturan-aturan dalam Konvensi Wina tentang Hukum PerjanjianInternasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia telah menjadi bagian tak terpisahkan darinorma hukum tak terbantahkan jus cogens. Seperti dikatakan oleh Alfred Von Verdross lewatartikelnya yang berjudul Forbidden Treaties in International Law bahwa ada jenis-jenisperjanjian internasional yang tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat hukuminternasional, jenis-jenis perjanjian internasional ini adalah perjanjian internasional yangmengurangi kedaulatan negara tersebut untuk mengatur dirinya sendiri demi melindungiwarga negaranya dan memelihara kondisi kehidupan yang aman, kemerdekaan pribadi danhak kepemilikan dari tiap individu dalam wilayah negara tersebut. Pendapat Verdross inidikeluarkan pada saat doktrin hak asasi manusia yang berlaku dalam komunitas internasionalsama sekali belum dikenal, kepentingan akan kekuatan moral ini kemudian dibuktikankebenaran dan intensitasnya lewat tekad bersama agar beberapa hak asasi manusiadinyatakan sebagai sesuatu yang tak terbantahkan lewat kehendak negara-negara.

---

ABSTRACTProhibition against torture as international peremptory norm of Jus Cogens already

gain such valid recognition in international law community. Basically the existence of

prohibition against torture as international peremptory norm of jus cogens comes from every

State's responsibility to maintain the world peace and security all along with the living order

of all the independent states. This prohibition against torture as international peremptory

norm of jus cogens which arose from the responsibility of all states in the world to maintain

peace and legal world order has a very strong relationship with the core responsibility of the

state's to assure their people live in peace one another as an individual and as a community

which embodies in State. This kind of responsibility, in legal's perspective, recognized as the

responsibility of a State to assure their people could execute their human rights.

The core relationship between human rights and prohibition against torture as

international peremptory norm of Jus Cogens sometimes being put into question by a lot of

people in community of international law, mostly about the source of this relationship.

However it can't be denied that even before the peremptory norms of jus cogens being

recognized in Vienna Convention on the Law of Treaties, principles of human rights are

already being a very important part of the norms itself. As been said by Alfred Von Verdross

through his writing in Forbidden Treaties in International Law that there's several kind of

treaties that can't be applied in daily life of community of international law, this kind of

treaties are the one who reduce the sovereign power of States in order to ensure all the people

in the world got their rights of peace, security, freedom and possession in the nation. This

statement introduced when the principles and doctrine of international law haven't

recognized yet, the urgency of it's moral content proofed later by State's consensus of how

important the human rights principle being recognized as a part of international peremptory

norms."

"One of the most complex doctrines in contemporary international law, jus cogens is the immediate product of the socialization of the international community following the Second World War. However, the doctrine resonates in a centuries-old legal tradition which constrains the dynamics of voluntarism that characterize conventional international law. To reconcile this modern iteration of individual-oriented public order norms with the traditionally State-based form of international law, Thomas Weatherall applies the idea of a social contract to structure the analysis of jus cogens into four areas: authority, sources, content and enforcement. The legal and political implications of this analysis give form to jus cogens as the product of interrelation across an individual-oriented normative framework, a State-based legal order, and values common to the international community as a whole"--"

"Pada konflik bersenjata, perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dalam hukum humaniter internasional, terlebih lagi dengan adanya suatu fenomena baru dalam prakteknya, yaitu penggunaan penduduk sipil yang dijadikan human shield untuk menahan serangan lawan. Penerapan ini juga dikaitkan dengan kasus yang terdapat di ICTY mengenai praktek human shield ini. masalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut oleh Indonesia juga menjadi permasalahan apakah termasuk dalam praktek penggunaan human shield atau bukan. Pengertian mengenai penduduk sipil dan perlindungan yang didapatkan terhadap penggunaan human shield yang terjadi pada kasus dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

In armed conflict, the protection of the civilians is an important part of international humanitarian law, especially with the existence of a new phenomenon in its practice, whic using the civilians as human shield to deter the opponent's attack. The application has also been associated with cases contained in the ICTY's practice of human shield therein. The Total Defence System problem which adopted by Indonesia is also a problem whether its practice is constitue of using human shields or not. The comprehension of the protection of civilians and the use of human shields in the case of the People's Total Defense System became the main discussion in this paper."

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"The Handbook covers key conceptual topics drawn from across the three areas of jus ad bellum, jus in bello and jus post bellum.Publisher Synopsis'A most important and timely collection of essays that places the established international rules in their modern and challenging of context.' - Philippe Sands QC, University College London, UK 'Events of the past fifteen years have sharpened the focus on well-known issues in international conflict and security law. What responses to international terrorism are permissible? Can humanitarian intervention be justified under international law? The Research Handbook on International Conflict and Security Law addresses these and other debates across the areas of conflict prevention, use of force and post-conflict reconstruction, with the critical insight for which the contributors are known.' - James Crawford, University of Cambridge"

"Eksistensi norma internasional dalam studi hubungan internasional memiliki perkembangannya yang signifikan. Konstruktivis memiliki banyak penjelasan untuk penciptaan, difusi dan sosialisasi norma internasional. Kelompok ini berpikir bahwa norma-norma internasional tidak berhenti ada hanya karena ketidakpatuhan terjadi. Sehingga, mereka menaruh sedikit perhatian pada bagaimana hilangnya norma-norma internasional dan berapa lama norma-norma itu akan bertahan. Kajian literatur ini meninjau lebih dari lima belas literatur berbahasa inggris yang terakreditasi internasional untuk menganalisis perkembangan literatur yang membahas siklus hidup norma internasional dari awal kemunculannya hingga kepunahannya. Literatur tersebut akan dikaji berdasarkan metode taksonomi ke dalam tiga tema bahasan yaitu (1) kemunculan norma internasional, (2) respons kepatuhan terhadap norma internasional, dan (3) respons penolakan terhadap norma internasional yang diikuti dengan perubahan dan/atau kepunahan norma internasional. Kajian literatur ini berusaha untuk menemukan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan tersebut. Kajian literatur ini menunjukkan adanya tren terpusat pada kajian kemunculan norma internasional dan sedikit yang mencurahkan perhatian pada bagaimana norma kehilangan efektivitas statusnya. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, kajian literatur ini berpendapat bahwa dalam siklus hidup norma internasional secara keseluruhan, komitmen suatu aktor seringnya dipengaruhi oleh faktor yang berbasis pada self-interest yang menentukan tujuan dan kepentingan aktor internasional. Komitmen ini yang nantinya menentukan berapa lama norma internasional bertahan dalam siklus hidupnya.

---

The existence of international norms in the study of international relations have experienced significant development. Constructivists have differing and numerous explanations for the creation, diffusion, and socialisation of international norms. The group advocates the idea that international norms does not stop existing based on non-compliance. Therefore, little focus seem to be directed towards the disappearance of norms and the length of their existence. This study covers over fifteen (15) internationally accredited literatures in English to analyse the development of literature that explores the life cycle of international norms from its creation to its termination. This study are classified through the taxonomy method into three main themes of discussion which are (1) the emergence of international norms, (2) the responses of compliance towards international norms, and (3) the responses of non-compliance towards international norms that results in changes and/or the extinction of international norms. This study aims to discover the consensus, debates, and gaps within the discussions. This study is able to exhibit the existence of a centralised trend in the research of the emergence of international norms and less on the research of how norms lose the status of its effectivity. Based on the differing literatures that have been reviewed, this study is able to hypothesise that in the whole life cycle of international norms, commitment of an actor is often affected by factors that is based on self-interest which defines the purpose and importance of international actors. This commitment later defines how long the international norms will survive in its life cycle."

"Skripsi ini membahas penerapan blokade sebagai metode perang kontemporer dalam hukum internasional. Permasalahan hukum internasional yang dibahas adalah pertama, blokade dalam pengertian tradisional, yang dilihat dari perjanjian internasional dan prinsip-prinsip blokade. Kedua, penerapan blokade dalam pengertian kontemporer, yang berisikan prinsip-prinsip blokade, fungsi dan peran blokade, perlindungan warga sipil, penerapan blokade di laut, darat, dan udara, serta kasus-kasus, dan ketiga, adalah analisis perbedaan penerapan blokade dalam pengertian kontemporer dengan blokade dalam pengertian tradisional, yang ditinjau dari prinsip-prinsip blokade, fungsi dan peran blokade, perlindungan warga sipil, penerapan blokade di laut, darat, dan udara, serta teknologi senjata yang digunakan dalam blokade.

---

The focus of this study is the application of blockade as contemporary method of war in international law. International legal issues discussed are first, blockade in traditional meaning, as seen from international treaties and principles of blockade. Second, application of blockade in contemporary meaning, which contains principles of blockade, function and role of blockade, protection of civilians, application of blockade at sea, land and air, and cases, and the third is analysis of differences between application of blockade in contemporary meaning and blockade in traditional meaning, viewed from principles of blockade, function and role of blockade, protection of civilians, application of blockade at sea, land and air, and weapons technology used in blockade."