Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan frekuensi radio sebagai sarana telekomunikasi telah berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Jakarta. Penggunaan kanal frekuensi radio di wilayah Jakarta dapat dikatakan sangat, padat mengingat setiap kanal alokasi frekuensi radio pada setiap layanan yang diperuntukkan diwilayah Jakarta digunakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan. Kondisi kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta tersebut menuntut adanya suatu layanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio dari pemerintah. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balai Monitor Jakarta) sebagai Unit Kerja Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta. Potensi gangguan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta kemampuan monitoring, pengukuran dan validasi penggunaan frekuensi radio, maka Balai Monitor Jakarta perlu menyiapkan suatu strategi untuk memperbaiki kinerja layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio menuju kinerja operasional yang optimal. Dari hasil analisis terhadap organisasi Balai Monitor Jakarta dengan menggunakan eTOM di dapat hasil bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal, maka perlu diusulkan penambahan satu Seksi pada struktur organisasi Balai Monitor Jakarta, penambahan formasi SDM sebanyak 46%. Dengan strategi menajemen dengan menggunakan BSC menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar 46% bagi belanja pegawai dan operasional serta penyediaan call centre dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memberikan kinerja operasional yang optimal dalam rangka layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta.

---

The use of radio frequencies as a means of telecommunications have grown rapidly, especially in Jakarta. The use of radio frequency channels in the Jakarta area are fully utilized, that each radio frequency channel allocation in each designated region of Jakarta service is used and exploited as a whole. The use of radio frequency density conditions in the Jakarta region demands a service, monitor and control over the use of radio frequencies from the government.

The First Class Radio Spectrum Monitoring Office of Jakarta (Jakarta Monitoring Office), as the Government's Agency has an important role in providing services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area. Potential for interference and violation of the use of radio frequencies and the ability of monitoring, measurement and validation of the use of radio frequencies, The Jakarta Monitoring Office need to prepare a strategy to improve the performance of services, monitoring and controlling the use of radio frequency become to the optimum operational performance.

From the analysis of the organization of the Jakarta Monitoring Office by using the eTom, it can result an important point, that to be able to generate optimal operational performance, it is necessary for the addition of a section on the organizational structure of the Jakarta Monitoring Office and the addition of human formation as much as 46%. In addition, management strategies using BSC showed an increase in the budget by 46% for personnel expenditure and operations and the provision of call center and complaint service counter use of radio frequencies.

Based on that strategies, it is expected that Jakarta Monitoring Office can deliver the optimum operational performance in the context of services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang strategis sehingga pengelolaannya dikuasai negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam rangka menjaga optimalisasi pemanfaatan frekuensi, terkadang pemanfaatan frekuensi radio perlu dilakukan perubahan peruntukannya yang dikenal dengan realokasi frekuensi radio. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur, buku-buku, peraturan-peraturan serta data-data terkait, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah Tinjauan Ketentuan Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia Internasional mengatur terkait BHP frekuensi radio dan realokasi frekuensi radio dan bagaimana menurut Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia mengenai pemanfaatan BHP spektrum frekuensi radio sebagai insentif bagi proses realokasi frekuensi radio? dan bagaimanakah efektifitas regulasi yang berlaku saat ini terhadap efektifitas proses realokasi frekuensi radio dan konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses realokasi frekuensi radio. Berdasarkan kepada kajian, regulasi eksisting terkait proses realokasi frekuensi radio belum optimal dalam mendukung proses realokasi frekuensi radio,sehingga diusulkan suatu mekanisme serta pemberian insentif dari BHP frekuensi radio agar hasil realokasi frekuensi dapat segera dirasakan oleh masyarakat berupa penetrasi layanan.

---

Radio frequency spectrum is a strategic and finite resource that controlled by the state for the benefit and prosperity of the people by the Law No. 36 Year 1999 on Telecommunication. In order to maintain the optimum use of radio frequency spectrum, sometimes it is necessary to perform the spectrum reallocation to change the spectrum usage. By using a normative juridical literature study that examined the documents in the form of literatures, books, rules and related data, and also conduct interviews with sources.

This study seeks to answer the question on how legal provisions in the Telecommunications and international best practice organize related matters about spectrum fee and radio frequency spectrum reallocation? How the Law of Telecommunications and the World best practice in using the spectrum fee as an incentive for radio frequency spectrum reallocation? And, how is the effectiveness of current regulation for radio frequency spectrum reallocation processes and concepts that could offer solutions to improve the efficiency and optimization of the radio frequency spectrum reallocation process.

Based on the assessment, the existing regulations related to radio frequency reallocation process is not optimal to support radio frequency spectrum reallocation process, thus proposed a mechanism as well as the provision of incentives from spectrum fee so that the result of radio frequency spectrum reallocation could be immediately reached to the community in the form of penetration."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pada pita frekuensi radio 5 GHz digunakan oleh beberapa jenis service, diantaranya adalah Dinas Tetap dan Dinas Radiolokasi. Untuk pita 5600 - 5650 MHz diperuntukkan bagi Dinas Radionavigasi Maritim, Dinas Bergerak dan Dinas Radiolokasi. Sedangkan untuk Dinas Radiolokasi yang sharing dengan Dinas Tetap di pita 5 GHz dialokasikan di pita 5250 - 5255 MHz, 5255 - 5350 MHz, 5650 - 5725 MHz dan 5830 ? 5850 MHz. Dikarenakan prinsipnya adalah sharing, maka potensi interferensi antara kedua service tersebut sangat mungkin terjadi. Penggunaan frekuensi radio di pita 5 GHz untuk kepentingan Dinas Radiolokasi adalah sangat vital yaitu penggunaan radar cuaca untuk kepentingan penerbangan dan pemantauan cuaca sehingga potensi interferensi tersebut harus diantisipasi dengan membuat strategi mitigasi, diharapkan dengan adanya solusi strategi mitigasi ini potensi interferensi dapat diminimalkan atau dikurangi. Metode pembuatan strategi mitigasi antara Dinas Tetap (RLAN-Radio Local Area Network)) dan Dinas Radiolokasi (Radar) di pita frekuensi radio 5 GHz dilakukan dengan menggunakan framework untuk problem solving.

---

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information No. 29 of 2009 on Radio Frequency Allocation Table Indonesia, the 5 GHz radio frequency band used by some types of service, including Fixed Service and Radiolocation Service. For band 5600 - 5650 MHz is for Maritime Radionavigasi Service, Mobile Service and Radiolocation Service. As for the sharing with Fixed Service and Radiolocation Service at 5 GHz band allocated in the band 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz, 5650-5725 MHz and 5830-5850 MHz. Because of the principle is sharing, then the potential for interference between the two services is very likely to occur.

The use of radio frequencies in the 5 GHz band for Radiolocation Service is very vital that the use of weather radar in the interests of flight and weather monitoring, so that the interference potential to be anticipated to create mitigation strategies, is expected with this mitigation strategies potential interference can be minimized or reduced . Mitigation strategies method between Fixed Service (RLAN - Radio Local Area Network) and Radiolocation Service (Radar) in the 5 GHz radio frequency band is done by using a framework for problem solving."

"Peneliian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telelomunikasi dalam memanfaatlan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efejtif dan efisien. Efektifitas dan efisien pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum single preserence policy on telecommunication sector (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemeggang saham pengendali pada satu badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restruktuisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggata yang idel. Pengaturan hukumingle preserence policy on telecommunication sector wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persangan usaha yang sehat"

"

---

Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya yang terbatas karena itu diperlukan pengelolaan dari regulator agar pemakaiannya bisa seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang handal untuk pengelolaan spektrum frekuensi tersebut. Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai regulator yang bertugas untuk mengelola spektrum frekuensi telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan spektrum frekuensi radio sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio tersebut. Sistem itu dinamakan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF). SIMF merupakan sistem yang sangat penting di Ditjen SDPPI karena mengelola aset berupa PNBP dari BHP Frekuensi yang bernilai trilyun-an rupiah. Namun seiring perkembangan yang pesat di sektor teknologi informasi dan komunikasi serta berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PwC) bahwa SIMF yang dibangun pada tahun 2004 sudah memerlukan peningkatan karena saat ini kondisinya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan yang ada karena : masih memakai teknologi lama, belum bisa mendukung ke arah pelayanan good governance, adanya restrukturisasi di lingkungan Kemenkominfo serta belum dapat menyajikan secara cepat informasi yang bisa membantu pimpinan dalam merencanakan, mengawasi dan mengambil keputusan. Peningkatan dari SIMF tersebut akan diberi nama Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk menganalisa perubahan dalam peningkatan SIMF diperlukan data yang berhubungan dengan aspek : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Data tersebut diperlukan untuk menggambarkan kondisi saat ini, selanjutnya diperlukan juga data tentang kondisi yang diharapkan ke depannya. Analisa data pada penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard dan Gap Analysis. Dengan menggunakan analisa kualitatif dalam tesis ini, akan diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kualitas SIMF menuju SIMS dengan kemampuan menerapkan e-licensing dan teknologi web base dan cloud computing dapat meningkatkan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio.

---

ABSTRACT

Frequency Radio Spectrum is a limited resource because it required manage from regulator so that use can be as effective and efficient as possible so as to provide maximum benefit to the prosperity of the people. Because that, this requires a powerful management information system for the management of the spectrum frequency. Currently Ditjen SDPPI as a regulator whose job is to manage the frequency spectrum has been using management information systems for the management of radio frequency spectrum as well as to provide services to the public using the radio frequency. The system is called Systems Information Management Frequency (SIMF). SIMF system is very important in Ditjen SDPPI for managing assets in the form of tax revenues Frequency BHP's worth trillions of rupiah. But with the rapid development in information and communications technology sector as well as based on examination of Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) and reports of the internasional consultant Price Waterhouse Coopers (PwC) that SIMF which built in 2004 already requires improvement because the current conditions are no longer able to meet the needs that exist because: still using old technology, has not been able to support the ministry towards to good governance services, the restructuring in the Ministry of Communication and has not been able to quickly present information that could assist management in planning, control and decision making. The improvement of SIMF will be named as System Information Management Spectrum (SIMS). To analyze the change in the increase SIMF required data related to aspects: financial, customer, internal business process and learning and growth. The data needed to describe the current conditions, are needed also data on the condition that expected in the future. Analysis of the data in this study using the Balanced Scorecard and Gap Analysis. By using the qualitative analysis of this thesis, it would be concluded that the increase in the quality obtained SIMF into SIMS with the ability to implement e-licensing and technology web-based and cloud computing can improve the radio frequency spectrum license service."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"Industri telekomunikasi memiliki peluang di bidang IoT dengan menggelar teknologi LPWA sebagai jaringan aksesnya. Teknologi LPWA yang dapat diterapkan oleh operator telekomunikasi adalah teknologi NB-IoT. Teknologi NB-IoT merupakan pengembangan dari teknologi LTE dan dapat diterapkan dalam blok frekuensi LTE dengan mode inband atau guardband dan dapat juga diterapkan dengan mode outband yang menempati blok frekuensi tersendiri yang terpisah dari LTE. NB-IoT dengan mode inband dan guardband memiliki kendala dari sisi penentuan harga BHP yang nilainya berdasarkan harga BHP untuk LTE karena NB-IoT menempati blok frekuensi yang sama. Pembebanan harga BHP layanan legacy untuk NB-IoT menjadi masalah karena BHP masih dihitung dengan skema industri legacy yang berbasis layanan untuk manusia sedangkan pada NB-IoT layanannya digunakan oleh mesin. Perbedaan model bisnis ini membuat harga BHP yang diterapkan belum tentu sesuai untuk bisnis layanan NB-IoT. Permasalahan kedua adalah pada penerapan BHP frekuensi NB-IoT dengan mode outband yang belum memiliki regulasi untuk menentukan besaran BHP-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kelayakan investasi NB-IoT mode inband yang terbebani dengan harga BHP legacy dan melakukan penghitungan harga BHP frekuensi yang sesuai untuk NB-IoT mode outband. Pengujian dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi untuk menghasilkan angka net present value (NPV) sebagai indikator kelayakan investasi teknologi. Nilai NPV didapat dengan membuat cashflow investasi NB-IoT yang berdasarkan pada proyeksi kebutuhan spektrum, biaya CAPEX dan OPEX serta proyeksi revenue NB-IoT. Pengujian dilakukan dengan periode investasi di tahun 2018 hingga tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta. Uji investasi NB-IoT mode inband memberikan nilai NPV sebesar -27.817.011.428 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,1 GHz di tahun 2017. Uji NPV yang kedua memberikan hasil sebesar -4.018.684 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,3 GHz di tahun 2017. Nilai NPV pada investasi NB-IoT mode outband diuji menggunakan harga BHP ISR dengan pilihan aplikasi jasa wirelss data primer dan hasil NPV yang didapat adalah sebesar 35.466.419.374. Penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mendapatkan harga BHP yang sesuai untuk bisnis LPWA yaitu sebesar Rp. 1.156.833.369,- per MHz.

---

The telecommunication industry has an opportunity in the field of IoT by deploying LPWA technology as its access network. LPWA technology that can be applied by telecommunication operators is NB-IoT technology. NB-IoT technology is a development of LTE technology and can be implemented in LTE frequency blocks with inband or guardband modes and can also be implemented with outband mode that occupies separate frequency blocks from LTE. NB-IoT with inband and guardband modes have constraints from the BHP pricing whose value is based on BHP price for LTE because NB-IoT occupies the same frequency block.

The imposition of legacy BHP service prices for NB-IoT is a problem because BHP is still calculated by the legacy industry-based service scheme for humans while in NB-IoT its services are used by machines. This business model difference makes BHP price applied not necessarily suitable for NB-IoT service business. The second problem is the application of BHP frequency NB-IoT with outband mode that has not been regulated to determine the price of BHP. Therefore, this research will examine the feasibility of investment in NB-IoT loaded with legacy BHP price and calculate the corresponding BHP frequency price for NB-IoT outband mode.

The test is done with techno economic approach to generate net present value (NPV) as an indicator of technological investment feasibility. NPV value is obtained by making cashflow of NB-IoT investment based on spectrum requirement projection, CAPEX and OPEX cost and NB-IoT revenue projection. The test is done with the investment period in 2018 until 2022 within the area of DKI Jakarta. The investment test of NB-IoT inband mode gives the NPV value of -27.817.011.428 with BHP price referring to the 2.1 GHz frequency auction price in 2017.

The second NPV test gives a result of -4.018.684 with BHP price referring to the frequency auction price 2.3 GHz in 2017. The NPV value of the NB-IoT outband mode investment is tested using the BHP ISR price with the application choice of primary data wirelss services and the NPV yield obtained is 35,466,419,374. This research also does the calculation to get the appropriate BHP price for LPWA business which is Rp. 1.156.833.369, - per MHz."

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."