Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dicabutnya ketentuan fasilitas pembebasan pajak Industri Reksa Dana, yang berlanjut dengan dikeluarkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah adanya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana yakni bagi investor : menurunnya return yang diterima, bagi pengelola investasi : menurunnya jumlah investor, portofolio pengelolaan dana menurun, melemahnya daya saing investasi reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, bagi emiten obligasi: menurunnya ekspansi perusahaan (emiten obligasi) dalam mengembangkan sektor usahanya, bagi pemerintah: secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan negara. Permasalahan yang timbul akibat kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana adalah timbulnya penolakkan-penolakkan dari pengelola investasi dan pihak lainnya kepada otoritas pajak karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor perekonomian serta iklim investasi pada industri reksa dana berbasis obligasi.

---

Revocation of tax exemption provisions of the Mutual Fund Industry, which continued with policies issued by the imposition of income tax on the interest on the bonds in the mutual fund industry. This study aims to provide an overview of the Policy Evaluation of Income Tax on Bond Interest In Mutual Fund Industry and the problems that arise as a result of the tax policy. The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

Results of this study was the impact of tax policy on bond interest income on the mutual fund industry for investors: decreasing returns, for investment managers: the declining number of investors, fund management portfolio declined, weakening the competitiveness of Indonesian investments in mutual funds compared with other countries, for bond issuers: reduced expansion (bond issuer) in developing the business sector, for the government: will indirectly reduce state revenue.

Policy issues arising from tax on interest income on a bond mutual fund industry is the emergence of rejection-rejection of investment managers and other parties to the tax authorities because the policy has the potential to cause an impact on the economy and investment climate in bond-based mutual fund industry."

""

"Skripsi ini membahas mengenai pencabutan fasilitas pajak penghasilan atas industri reksa dana yang kemudian melihat pengalaman dengan kebijakan perpajakan mengenai hal yang sama di negara Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa reksa dana saat ini telah berkembang dan sudah memenuhi tujuan pemberian fasilitas pajak sehingga tidak perlu lagi diberikan fasilitas tersebut. Selain itu pencabutan fasilitas pajak penghasilan bertujuan untuk menciptakan equal treatment serta mengeliminasi terjadinya tax avoidance. Meskipun di Malaysia reksa dana dibebaskan dari pengenaan pajak, Indonesia tidak serta merta dapat mengikuti hal tersebut karena setiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda.

---

This study describes the revocation of income tax facility that previously enjoyed by the investment fund industry in Indonesia up to 2008 and conducts a comparative analysis with those happen in Malaysia. The research is using qualitative approach with a description typed of methodology. This concludes that investment fund has tremendously growing and the government is of the view that it is time to revoke the tax incentive so that it can contribute tax collection equally and eliminate tax avoidance. Even though Malaysia exempt investment fund from income tax it does not means that Indonesia should follow because every country had different purposes. This research recommended investment manager to adjust the product of investment fund."

"Penelitian ini membahas dasar pertimbangan pemerintah melakukan penangguhan kenaikan tarif pajak penghasilan atas reksa dana berbasis obligasi dan implikasi dari adanya penangguhan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dasar pertimbangan pemerintah melakukan penangguhan kenaikan tarif pajak penghasilan atas reksa dana berbasis obligasi dan implikasi dari adanya penangguhan tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan. Dasar pertimbangan pemerintah melakukan penangguhan ini adalah untuk menarik investor perorangan dan untuk mendorong perkembangan industri reksa dana. Implikasinya adalah adanya peningkatan investasi pada reksa dana, adanya potential tax loss, dan masih adanya ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan terhadap investasi lain.

---

This study discusses the government’s basic considerations to deffer the income tax rate increase on bond-based mutual fund and the implications of defferal. The purposes are to describe the government’s basic considerations to deffer the income tax rate increase on bond-based mutual fund and the implications of defferal. This qualitative research used in-depth interviews in order to obtain the necessary informations. Basic considerations of the defferal are to attract individual investors and to encourage the mutual fund industry development. The implications are mutual funds investments increasing, potential tax loss, and still there is inequal treatment for other investments."

"Dalam tahun 2002, perkembangan Reksa Dana (mutual funds) sebagal salah satu instrumen investasi di Pasar Modal Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah Reksa Dana, jumlah pemodal, dan nilai aktiva bersih. Sampai Desember 2002 total Reksa Dana adalah 131 Reksa Dana, dengan dana yang dikelola sebesar Rp 46,613 triliun dan jumlah pemodal 125.820 pemodal.Pesatnya perkembangan industri Reksa Dana tersebut tidak terlepas dan adanya insentif di bidang perpajakan terhadap industri ini berupa dikecualikannya bunga obligasi yang diperoleh atau diterima perusahaan Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Pembenan insentif ini mengingat Reksa Dana merupakan salah satu altematif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil atau pemodal yang tidak ingin menanggung risiko tinggi.Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan, yang menjadi perumusan masalah di sini adalah apakah penerapan babas pajak atas pendapatan bunga obligasi (bond interest income) yang diperoleh atau diterima Reksa Dana masih dapat dianggap relevan, dan bagaimana implikasi jika masih diterapkan aturan yang ada dan sebaliknya terhadap industri Reksa Dana.Untuk menjawab masalah tersebut, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis dengan mengambil sampel praktek perpajakan Reksa Dana di berbagai Negara dan di Indonesia. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasi sesuai pokok bahasan, kemudian dilakukan pembandingan. Dari analisis pembandingan dilakukan evaluasi kemungkinan penerapan pajak penghasilan untuk Reksa Dana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bebas pajak (tax free) alas bunga obligasi yang diperoleh atau diterima Reksa Dana dapat dianggap tidak relevan, karena sebagian besar investor yang melakukan investasi pada Reksa Dana adalah para pemodal besar, bukan pemodal kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf j UU Nomor 17 tahun 2000. Hal lni dibuktikan, dari Rp 46,613 triliun total dana kelolaan Reksa Dana sampai akhir tahun 2002 sebesar Rp 37,357 triliun (80,15%) merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang portofolio investasinya ke Obligasi. Di samping itu, batasan umur Reksa Dana yang dikenakan pajak merupakan 'loophole' para Manajer Investasi dengan cara menutup Reksa Dana yang telah berumur lebih dari 5 tahun dan menggantinya dengan Reksa Dana baru.Dari pengkajian, analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : (1) pemberian fasilitas bebas pajak untuk reksa dana dapat dianggap sudah tidak relevan lagi, (2) apabila masih diterapkan, diperlukan aturan baru sebagai batasan atau rambu-rambu yang mengatur arah penerapan kepemilikan Reksa Dana yaitu untuk kesejahteraan bangsa.Berdasarkan basil kajian, penulis memberikan saran: (1) agar peraturan di bidang perpajakan yang mengatur Reksa Dana ditinjau kembali atau diganti dengan aturan pengenaan pajak penghasilan atas Reksa Dana yang lebih bersifat netral, (2) apabila diterapkan pajak perlu aturan yang tegas dan jelas batasan investor kecil sehingga insentif pajak yang diberikan tepat sasaran, dan (3) untuk lebih menyakinkan diperlukan penelitian lebih lanjut."

"Obligation Transaction Income Tax Policy Justice and Legal Certainty Principle ReviewA progressive obligation market expansion in Indonesia has made Government released Governmental Regulation Number 6 Year 2002 representing a law execution regulation. However, there have been still many issues not yet regulated resulting in confusion among taxpayers.Income accepted or taken from obligation transactions is one of incomes on a global taxation base. Thus, its is fair that income accepted or taken from obligation transactions combined with another incomes and taxable with a progressive rate. The main problem of this thesis is how should an obligation transaction income tax be regulated to make all economic ability additions accepted or taken from obligation transaction fairly taxable.This thesis is a descriptive analytic in type and data collection techniques used are (1) literature research including on various taxation regulations and another related documents and (2) field research using interviews with such related parties as tax administrator, tax consultant, and capital market administrator. Also, author has sent 10 (ten) questionnaires to taxpayers.Taxation policy of year 2002 has been inconsistent with Income Tax Law in cases of (1) deduction in final income tax (Pajak Penghasilan/PPh) on transaction value imposed only on transactions tradable and reportable to the stock exchange, has been inconsistent with global taxation and regulated no all transactions taking place in both primary market and secondary market, and guaranteed no a justice principle in tax imposition as well, (2) existence of tax exemption to certain taxpayers illustrating a chance for the taxpayers to conduct tax evasion, and (3) inexistence of premium income tax accepted or taken by taxpayers from obligation transactions.Therefore, it is suggested to make a comprehensive and consistent policy consistent with the one obeyed by Income Tax Law by taking the following tax imposition principles into consideration: (1) tax imposition, at the time of realization and implementation of global taxation, on all economic ability additions accepted or taken by taxpayers from obligation transactions, (2) equality in taxation treatment without differentiating type, source of party accepting income from those obligation transaction, and (3) reference of regulation concerning taxation on premium income accepted or taken by taxpayer from obligation transactions.xv + 145 + 5 tables + 2 pictures + 2 graphs + 3 appendices Bibliography: 40 books + 7 law and regulation + 5 journals/papers"

"Kegiatan berinvestasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia (muamalah), Salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang saat ini dikembangkan adalah obligasi syariah. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga, tetapi merupakan penyertaan dana yang didasarkan prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan utang piutang melainkan penyertaan atau investasi. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari unit lama. Atas penyertaannya maka investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik Pernegang obligasi syariah (syariah bond holders) dapat mengalihkan (al hawalah) yaitu mekanisme pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil kepada pihak lain dengan perjanjian revenue sharing, dengan mengeluarkan syariah bonds atas nama, berarti dapat dilakukan di pasar sekunder. Di Indonesia baru terdapat dua jenis obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.Untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung bagi para pelaku pasar obligasi maka harus dipegang teguh asas-asas pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam tesis ini akan dibahas tentang dua asas pemungutan pajak yaitu asas kepastian dan asas keadilan.Dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi obligasi syariah di Indonesia baru berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, belum terdapat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang obligsi syariah ini sehingga untuk pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi obligasi syariah masih mengacu pada Undang undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi secara umum (konvensional). Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi ini tidak mengatur tentang premium obligasi, hakekat ekonomi dari premium adalah suatu jumlah di atas nominal yang pembeli bersedia bayar.Penghasilan dengan jumlah yang sama (dari jenis penghasilan yang sama) namuii transaksi berbeda, yaitu penghasilan bagi hasil berjalan yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Untuk menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajak seharusnya atas jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis - jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Yang membedakan besarnya taril, adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tarn bahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan (unequal treatment for the unequal). Hal tersebut dapat terpenuhi bila kita menggunakan global taxation dengan tarif progresif.Kedua hat tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi obligasi syariah belum memenuhi asas kepastian ( certainty ). Adanya sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak secara global taxation tidak menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajaknya. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai obligasi sehingga sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan segera dikeluarkannya peraturan perpajakan khusus mengenai obligasi syariah sehingga memenuhi asas kepastian.

---

Investment is activity to arranging relation of human being (muamalah). One of product of investment in Islamic capital market which developing in this time is syariah bonds. Syariah bonds non representing interest bonds , but representing and also the fund based by a result sharing principle. Base of the transaction is non receivable and liability but join and investment. In the form of simple model, syariah bonds published by a company as organizer and bought by investor. Fund used to development the old effort or development the real new unit. Investor have rights For sharing holder ratio which certain advantage by proportional and paid periodic. Syariah bonds holders can transfer (al hawalah) by the mechanism of transfer of receivable with responsibility of sharing holder to other party with agreement of revenue sharing, released by syariah bonds on behalf of, meaning can be done in secondary market. In Indonesia newly there are two type of syariah bonds that is mudharabah bonds and ijarah bonds.

To create system of taxation which supporting to all items in market bonds must have to be holding a tax income principle. This thesis will be analyzing about two tax income principle of certainty and equality.

Legal fundament in execution of transaction of syariah bonds in Indonesia newly pursuant to religious advices from Council of Moslem law National, there not are regulation yet made special to arrange about syariah bond so that for imposition of income lax for transaction of syariah bonds still relate of Income Tax laws and regulation of general bonds. The income tax laws and regulation of general bonds do not arrange about premium bonds - economic essence from premium is a nominal above amount which the buyer ready pay.

Income with same amount (from same type of income) but the different transaction, is sharing income which accepted or obtained by seller of bonds imposed with different rate. To guarantee of equality principle in imposition ought to for all amount all income which fulfilling income definition, if it amount is of equal, imposed by lease with same rate, without differentiating type - type of income or production source. Differentiating the level of rate is amount of all income or addition of economic ability, non difference of source income or difference of income type unequal treatment for the unequal). The mentioned can be fulfilled when we used global taxation with progressive rate.

Both the things indicate that imposition of income tax for transaction of syariah bonds yet fulfilled certainty principle. Existence system for imposition of income tax having the final character and not globally taxation make not guarantee ground of equality principle. Hereinafter, suggested to be made a change a income tax regulation so that as according to equality principle and is immediately released the regulation tax of syariah bonds."