"Masih ada perbedaan pandangan mengenai kedudukan Humas di kalangan pemerintahan. Di Departemen Pekerjaan Umum, kedudukan Humas setingkat dengan Bagian (eselan III). Kedudukan ini mempengan.rhi mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat. Dilatarbelakangi kenyataan ini, penulis mencoba menggambarkan kedudukan dan mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Pekerjaan Umum, baik dalam menjalankan kegiatan komunikasi eksternal maupun komunikasi internal. Idealnya, kedudukan Humas harus sedekat mungkin dengan pimpinan puncak sebuah organisasi, sehingga mendukung terlaksananya kegiatan kehumasan secara optimal.
Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kedudukan Bagian Humas Departemen Pekerjaan Umum berdampak pada tidak optimalnya kegiatankegiatan yang dilakukannya. Unjuk kerja terganggu karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan saran dan prasarana yang memadai, serta akses ke bagian lain. Penerbitan jumal intern yang ditargetkan menjadi jembatan informasi bagi karyawan tidak dapat dipenuhi karena penyebarannya tidak dapat dilakukan secara merata. Berikan informasi yang lengkap dan mendalam kepada pihak media massa pun terhambat karena sebagian besar nara sumber memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Bagian Humas.
Melihat kenyataan ini, disarankan untuk menempatkan Humas pada kedudukan yang lebih strategis yakni selingkat Biro (Eselon II) dengan kemampuan melakukan komunikasi vertikal, horisontal, maupun diagonal secara lebih fleksibel."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
