Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan pajak penghasilan perusahaan pelayaran nasional dalam pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mernbandingkan kententuan PPh perusahaan pelayaran di Indonesia, Singapuran dan Filipina Serta menganalisis daya saing perusahaan pelayaran nasional dengan ketentuan PPh yang diterapkan di Indonesia S6113 melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPh perusahaan pelayaran dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional khususnya dalam melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPh atas perusahaan pelayaran belum mampu mendorong perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan PPh ini sudah berlangsung selama enam belas tahun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis, kebijakan PPh ini belum mampu meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah dapat mengacu kepada kebijakan PPh di negara-negara lain sebagai referensi untuk menetapkan kebijakan PPh untuk mengernbangkan perusahaan pelayaran nasional.

---

This thesis discusses the income tax policy for national shipping company doing the export and import transportation in international lines. The purpose of this study is compare the policy of the income tax in Indonesia, Singapore and Phillipines and analyze the competitiveness of national shipping company with the policy that implemented in Indonesia and evaluate the income tax policy to improve the competitiveness of national shipping company specifically for doing export and import transportation in the international lines. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. This research concluded that income tax policy to shipping company has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company doing the export and import cargo in international lines. In addition, income tax policy has been going for sixteen years, based on an evaluation conducted by the author, income tax policy has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company. Government should be refer to income tax policy in other countries as a reference for setting income tax policy to develop a national shipping company."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (within province inequality) dengan menggunbakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dipresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapata Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang terkait dengan tambang batubara dan melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor tambang batubara untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dilakukan untuk menambahkan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dijadikan objek PNBP serta adanya perubahan tarif berupa kenaikan khususnya untuk iuran tetap (land-rent) untuk golongan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; (2) masih banyak identitas para penambang yang kurang jelas karena belum tersedianya database yang mampu mencakup semua wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh serta masih adanya silang kepentingan di sektor tambang batubara ini.

---

This aim of the study is to explore the background of the change in Government Regulation No. 45/2003 which has been converted into a Government Regulation No. 9/2012, which regulates the type and rate of the types of Non-Tax Revenues, especially those related about coal mining and evaluation of Non-Tax Revenues policy of coal mine sector to support the the National Action Plan and the Regional Action Plan - Greenhouse Gas. Data analysis in this study use the theory of policy evaluation criteria of William N. Dunn. This study used a qualitative approach, the technique of collecting data through in-depth interviews and literature study.

The results of the study (1) the changes in Government Regulation No. 45/2003 made to add objects tax state revenue (non-tax revenues) that have not made the object of Non-Tax Revenues as well as a change in the form of fare hikes, especially for fixed fees (land-rent) for the class of Mining Permit ( IUP ) Coal, (2) the identity of the miners still much less clear because of the unavailability of the database that is able to cover all areas, particularly in the province of East Kalimantan as a whole as well as the persistence of cross- interests in the coal mining sector."

"ABSTRACTKebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growthdanpro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model(ECM), hasil penelitian menemukanbahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"Penelitian ini membahas analisis kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost Green Car LCGC di Indonesia Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car di Indonesia dan dampak kebijakan pemberian insentif pajak untuk industri Low Cost Green Car di Indonesia Pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car tersebut adalah situasi ekonomi domestik yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi situasi area pasar bebas regional yang menuntut industri otomotif Indonesia untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau teknologi untuk efisiensi bahan bakar minyak yang disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan membangun industri komponen otomotif dalam negeri serta investasi lapangan kerja dan kemacetan Dampak kebijakan pemberian insentif pajak ini adalah berkembangnya Industri Low Cost Green Car meningkatnya investasi di industri komponen otomotif pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tidak terkendali serta penurunan jumlah impor kendaraan utuh CBU Completely Built Up.

---

This study discusses the analysis of the tax incentive policy on the Low Cost Green Car industry This study raised two issues that considered tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry in Indonesia and the impact of tax incentive policy of Low Cost Green Car industry in Indonesia Consideration of tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry are the economic situation the situation of regional free trade area that demands the Indonesian automotive industry to constantly innovate to create energy efficient vehicles and affordable prices the technology for fuel efficiency required to make vehicles more environmentally friendly build domestic auto component industry and investment employment and traffic congestion The impact of this tax incentive policy is the development of Low Cost Green Car industry increased investment in the automotive component industry growth in the number of vehicles getting out of control and the reduction in the number of imported vehicles "