Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajakbumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dankepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi diKecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yangmenjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memilikiwewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnyakerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama prosespelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masihsangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ketahun.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyze the implementation of property tax

administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used

here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting

technique that used are indepth interview and literature. The result of this research

are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP

Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute

property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant

agencies is a major problem of implementation of the property tax administrative

process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so

that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi di Kecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yang menjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnya kerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama proses pelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masih sangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ke tahun.

---

The purpose of this research was to analyze the implementation of property tax administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting technique that used are indepth interview and literature. The result of this research are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant agencies is a major problem of implementation of the property taxadministrative process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perbedaan Property Tax dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kepastian Hukum perihal Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan data sekunder, dan menggunakan tipologi penilitian yang bersifat eksplanatoris .Kesimpulan atas permasalahan tersebut, bahwa Property Tax dan Pajak Bumi dan Bangunan memang berbeda.Karena Property Tax ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.Property Tax mencangkup benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pada UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 bahwa hanya terdiri dari bumi dan bangunan sehingga hanya benda tidak bergerak dan berwujud. Asas Kepastian dalam pemungutan pajak seringkali menjadi pemicu dispute, suatu objek pajak akan lebih baik dihitung sesuai dengan peruntukkannya yangmana telah dibuat dalam SIPPT. Karena objek pajak terdiri dua jenis yakni umum dan khusus.Jadi, saran dari hal-hal diatas, seharusnya Property Tax perihal makna dan peruntukkannya lebih diperjelas lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak.Karena masih terdapat kerancuan dalam menfasirkan dan menempatkan Property Tax dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan lebih diperjelas lagi atau disebutkan dalam surat perjanjian atau akta perjanjian dan, perlunya diperhatikan suatu SIPPT objek pajak untuk menentukan besaran NJOPnya karena agar terlaksananya suatu asas pemungutan pajak yakni asas kepastian hukum.Kata kunci :Property Tax, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak, Asas Kepastian.

---

ABSTRACTThis paper will discuss about the difference between Property Tax with Land and Building Tax, and also about the Legal Certainty regarding the objects of Land and Building Tax. This research uses the secondary data method and explanatory research typology method. The conclusion of this paper is that there is a distinction between Property Tax with Land and Building Tax. Since the scope of Property Tax is wider than the Land and Building Tax scope, Property Tax covers the movable and immovable objects, tangible and intangible objects different with the Land and Building Tax which regulated in Law no. 12 Year 1985 jo. Law No.12 of 1994 that consist only the land and buildings, so that it is only includes the immovable and tangible objects. The Principle of Certainty in tax collection is often triggered a dispute , a tax object will be better calculated in accordance with the designation that has been made in SIPPT. Tax object consists of two types, general and specific. So, the suggestion for the problem above is that the Property tax regarding the meaning and the designation has to be more clarified by the Directorate General of Taxes because there are still confusions in defining and placing the Property Tax and Land and Building Tax. Perhaps it can be mentioned in the deed of agreement. Also, the need to consider a SIPPT tax object to determine the scale of NJOP as the implementation of the Principle of Tax Collection which is the Principle of legal certainty.Keywords Property Tax, Land and Building Tax, Objects of Tax, The Legal Certainty"

"Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia yang salah satu didalamnya memuat peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sisi kesiapan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan dari sisi administrasi utamanya Regulasi, Sumber Daya Manusia serta penyempurnaan Teknologi Informasi.

---

With the adoption of Law No.28 of 2009 about regional tax and regional retribution

as the tax reform policy in Indonesia regulated about handed property tax. The purpose of this study is to analysis the readiness of DKI Jakarta government to implement the property tax administration by using qualitative approach. The result of this study is the property tax devolution in DKI Jakarta Province still need perfecting and completing for administration specialy of Regulation, Human

Resources and Information Technology."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"ABSTRAKRendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJPSumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategidalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif denganparadigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalahwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yangdigunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalahekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan basispajak, serta intensifikasi pajak berupa penyempurnaan administrasi pajak dansosialisasi perpajakan. Implementasi strategi dilakukan oleh semua KPP Pratamadi wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.Dalam pelaksanaannya, tidak semua strategi telah direalisasikan yaitu penggunaanteknologi pesawat drone. Hal tersebut karena adanya skala prioritas dan jugakendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB pertambangan batubara.Kontrol strategi oleh KPP Pratama dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan BangkaBelitung dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan tujuan untukmengevaluasi pelaksanaan strategi di KPP Pratama.

---

ABSTRACTInability of South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office inproviding comparative data is one of factors of the low level of tax ratio inProperty Tax on Coal Mining collection. This research is aimed to analyze thestrategy and it?s implementation in increasing the Property Tax on Coal Miningrevenue. The research is conducted with post-positive paradigm, quantitativeapproach, and in-depth interview as data collection technique. As the result, thestrategies are tax extensification and tax intensification. Tax extensificationincludes expanding the number of tax payers and tax bases. Tax intensificationincludes tax administration improvement and tax socialization. The strategyimplementation was done by all Pratama Tax Offices. Utilization of drone aircrafttechnology is one of strategies which is not implemented yet. Priority level andsome obstacles as the factors. Regular meetings are done by Pratama Tax Officesand South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office to implement thecontrolling function;"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas pelimpahan kewenangan PBB kepada Kabupaten Lombok Barat serta untuk mencari alternatif upaya yang tepat untuk diterapkan dalam pencapaian optimalisasi penerimaan PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunugtan, meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial, menetapkan besaran minimum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan yang lebih baik, sosialisasi terhadap masyarakat, meminimalkan kekeliruan dalam dokumen penetapan, membangun unit pelayanan yang berbasis on-line, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for property tax devolution and to find an alternative policy that relevant to be applied in order to achieve optimalization of property tax revenue. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the property tax devolution policy which applied at Lombok Barat district at the moment can not fulfilled the needs of governance.

Some of alternatives policy that recommended are: recover of tax administration, add some of revenue basis, make a minimum payment of taxpayers, revenue capacity building, minimize an error on documentation, improving on -line basis service, capacity building."

"Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor.

Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions."

"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

---

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."