Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Metode Argumentasi yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebelum Developer Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Pada kasus tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan para kreditor untuk mengeluarkan tanah/bangunan yang masih diikat dalam PPJB kedalam Boedel Pailit. PPJB ialah perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli sebagai bentuk kesepakatan awal sebelum dibuatnya AJB. Metode yang dipergunakan ialah dengan melaksanakan dan wujud yuridis normatif, data yang dipakai yaitu sekunder dengan kemudahan untuk dibaca ataupun dipahami, kemudian teori yang mendukung ialah dengan membahas hal tersebut, kemudian simpulan serta yang menjadi saran dari Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat PPJB Sebelum Developer Pailit dan Penerapan Metode Argumentasi oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Terkait Penentuan Boedel Pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah objek PPJB yakni tanah/bangunan tersebut seharusnya masih merupakan milik debitur pailit sehingga kurator berwenang untuk memasukkannya ke dalam boedel pailit namun Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk mengeluarkan obyek PPJB tersebut dari Boedel Pailit dengan mengesampingkan aturan hukum khusus yang berlaku dan menggunakan aturan hukum yang lebih umum yakni yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sehingga Hakim dalam hal ini telah menggunakan metode argumentasi analogi dalam memutus perkara.

---

The credit agreement for banking and non-banking Financial Institutions requires the existence of a guarantee that must be met in order to be able to make a

loan. A credit agreement with a fiduciary guarantee is a policy taken to adapt to the development of the business world and the needs of the community. One of the things

that will be discussed in this thesis is the transfer of the object of fiduciary security without the approval of the creditor through a case study taken from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In this case, the debtor must have good faith to maintain the collateral properly. Article 23 of Law Number 42 of 1999

concerning Fiduciary Guarantees, debtors are prohibited from transferring, mortgaging or leasing to other parties the objects that are used as objects of fiduciary

security if there is no prior approval from the creditor. This research is a normative juridical research, in which data collection techniques are obtained from the library

and analyzed based on applicable laws. The results of this study are after an analysis of Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn concluded that in the Judge's Consideration of Court Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn, the panel of judges accepted and

granted Exception from PT. AF Surabaya which states that Mr. R is legally proven to have committed a criminal act of a fiduciary provider who transferred the object of a

fiduciary guarantee which was carried out without prior written consent from the fiduciary recipient. This means that if there are parties who commit crimes like this, this can be considered by the judge in making a decision."

"Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan.

---

Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in which the owner of the rights to the guaranteed object is not properly protected. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using legislation and case studies. The results of this study conclude that fiduciary security is not born if it is carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, which ultimately has the potential to sue between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court. "