Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Kebutuhan energi Indonesia semakin besar, sementara itu minyak bumi yang selama ini berperan sebagai sumber energi utarna Indonesia kian menipis persediaannya.Untuk itu perlu adanya altematif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Batubara dengan cadangan yang mencapai 39 milyar ton merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk dapat bezperan di masa datang.Dalam memanfaatkan batubara tentunya kita perlu mengetahui segala sesuatunya mengenai batubara. Untuk itu studi ini dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut pemanfaatan batubara, meliputi karakteristik dan potensi cadangan batubara Indonesia, masalah-masalah yang ada dalam pemanfaatannya serta infommasi-infomaasi lain yang sckiranya panting bgi rencana pemanfaatan batubara. Selain itu perlu diketahui pula sektor-sektor pemakai batubara.Pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan studi literatur, kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam bidang batubara seperti Direktorat Batubara., laboratorimn batubara PPTM, Bandung Serta PLN sebagai pernakai batubara. Di samping itu penulis juga membuat kuesioner yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan penambang batubara untuk memperoleh data-data karakteristik dan potensi cadangan.Data-data karakteristik dan potensi cadangan yang diperoleh, dianalisa lalu digambarkan pada suatu peta sehingga dapat dilihat karakteristik batubara yang menonjol di daerah-daerah di Indonesia. Masalah-masalah yang sekiranya timbul dalam pemanfaatan batubara Indonesia diidentiiikasi dan diberikan suatu usulan bagi pemccahannya. Tenyata dari hasil analisa tadi diperoleh bahwa karakteristik batubara Indonesia secara umum sebagai berikut :1. Kelas batubara rendah hingga menengah2. Nilai kalor sebagian tinggi (di Kalimantan) dan sebagian tidak terlalu tinggi (Sum-sel)"

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations. "

"ABSTRAKPemetaan distribusi lithofasies dari lapisan batubara telah berhasil dilakukan padaformasi Muara Enim Lapangan ?P? Riau. Studi ini mengacu pada data sumur dandata seismik 2D. 19 sumur utama dengan kedalaman 400 ft dan satu sumurpendukung dengan kedalaman 2000 ft. 3 line seismik 2D digunakan sebagaikoreksi lateral daerah studi. Pemetaan distribusi lithofasies ini merupakan carayang cukup baik untuk menentukan persebaran lateral batubara. Persebarannyadapat dilihat dengan melakukan beberapa langkah yaitu melakukan pemodelandari sebaran fasies batubara. Pemodelan ini didasarkan pada data sumur dan dataseismik, yang pada tahapannya menghasilkan marker geologi, struktur waktu danjuga struktur kedalaman. Kemudian dari struktur waktu dibuat 4 zona batubaradan lapisan dari tiap zona yang akan dihitung volumenya. Setelah persebaran daribatubara sudah dapat dimodelkan, maka selanjutnya dilakukan proses perhitunganvolume batubara untuk tiap lapisannya berdasarkan batasan daerah penelitian,ketebalan tiap lapisan dan juga persentase batubara pada tiap lapisannya.

---

AbstractLithofasies distribution mapping of coal seams have been successfully performedin the formation of Muara Enim Field "P" Riau. The study is based on well dataand 2D seismic data. 19 main wells with a depth of 400 ft and a support wellswith a depth of 2000 ft. 3 2D seismic line is used as a correction of the lateralstudy area. Lithofasies distribution mapping is good enough way to determine thelateral distribution of coal. The distribution can be viewed with doing severalsteps that perform modeling of coal facies distribution. This modeling is based onwell data and seismic data, which in geological marker of subsequent yield, timestructure and also the depth of the structure. Then from the structure of the coalzone and made 4 layering of each zone to be calculated volume. After thedistribution of coal is to be modeled, then the calculation process is performed foreach layers of coal volume based on boundary study area, the thickness of eachlayer and also the percentage of coal in each layer."

"Penurunan harga batubara dan volume penjualan yang disebabkan karena kondisi ekonomi global yang tidak stabil membuat perusahaan pertambangan batubara terancam. Oleh karena itu analisis sensitivitas terhadap perubahan harga dan volume penjualan batubara dengan membuat proyeksi keuangan dalam lima tahun mendatang berguna untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan di masa depan. penelitian ini meneliti tentang kondisi lima perusahaan pertambangan batubara seperti ADRO, BUMI, DOID, INDY dan BRAU dalam lima tahun mendatang dengan melihat perubahan harga, volume penjualan serta biaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa jika harga batubara tetap dalam lima tahun mendatang dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID dan BRAU tidak mampu bertahan dengan menghasilkan ROA minus. Sedangkan ADRO dan INDY mampu bertahan walaupun ROA semakin mengecil. Jika harga batubara menurun 2 dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID, INDY dan BRAU tidak mampu bertahan dengan menghasilkan ROA minus sedangkan ADRO mampu bertahan walaupun ROA yang dihasilkan mengecil. Jika harga batubara menurun 15 dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID, INDY, BRAU dan ADRO tidak mampu bertahan. Jika volume penjualan meningkat 6 dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID, INDY, BRAU dan ADRO mampu bertahan. Jika volume penjualan tetap dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID, BRAU tidak dapat bertahan dengan menghasilkan ROA minus sedangkan ADRO dan INDY mampu bertahan walaupun menghasilkan ROA semakin mengecil. Jika volume penjualan menurun 10 dan biaya penjualan meningkat 0,5 maka BUMI, DOID, INDY, BRAU dan ADRO tidak mampu bertahan.

---

The decline of coal prices and sales volume due to the global economic conditions are unstable making coal mining company threatened. therefore, a sensitivity analysis toward coal price and sales volume changes to make financial projections for the five years is useful to know what to do should be done in the future. This study examines the condition of five coal mining companies such as ADRO, BUMI, DOID, INDY and BRAU for next five years to see the changes in price, volume and cost of coal sales. The results showed that if coal price consist in the next five years and the cost of sales increase 0,5 , So BUMI, DOID and BRAU can 39 t to survive by generate ROA minus. And then ADRO and INDY able to survive despite the ROA has decrease. If coal price decrease 2 and the cost of sales increase 0,5 , So BUMI, DOID, INDY and BRAU can 39 t survive by generate ROA minus. And then ADRO still able to survive despite ROA decrease. If coal price decrease 15 and the cost of sales increase 0,5 , So BUMI, DOID, INDY, BRAU and ADRO can 39 t survive. If sales of volume increase 6 and the cost of sales increase 0,5 , So BUMI, DOID, INDY, BRAU and ADRO able to survive. If sales of volume consist and the cost of sale increase 0,5 , So BUMI, DOID, BRAU can 39 t survive by generate ROA minus. And then ADRO and INDY able to survive. If sales of volume decrease 10 and the cost of sales increase 0,5 , So BUMI, DOID, INDY, BRAU and ADRO can 39 t survive."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal.

---

This research aims to determine the concept, purpose, regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research, it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However, IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many companies don?t obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest protection can be implemented optimally."

"Pada PT. "X" penambangan yang dilakukan adalah tambang terbuka dan sistim continuous mining atau penambangan menerus dengan serangkaian alat yang terdiri dari Bucket Wheel Excavator, Belt Wagon, Conveyor Excavating yang merupakan peralatan gali, angkut dan muat sampai kepenumpukan batubara. Dalam perhitungan jam jalan kerja dari peralatan tambang tersebut saat ini ada beberapa halangan seperti : halangan terencana, halangan sistim tambang dan halangan tak terduga. Dalam tulisan ini yang akan di bahas adalah hanya pada halangan tak terduga. Dalam optimalisasi jam jalan alat tambang akibat halangan tak terduga ini yang dilakukan adalah memperbaiki cara kerja dari peralatan tambang tanpa mengubah dari sistim tambang yang ada, tetapi dengan memperbaiki operasi penambangan secara teknis dan non teknis yang penekanannya pada sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini adalah berupa peningkatan jam kerja efektif dari alat tambang sehingga secara langsung hasil produksi dapat meningkat, ini semua dengan usaha mengurangi waktu yang terbuang percuma akibat cara kerja yang kurang efektif dan perawatan peralatan yang kurang sempurna.

---

The mining activity that is carried out by PT. "X" is surface mining type using continuous mining sytem. The equipment being implemented among others are Bucket Wheel Excavator, Belt Wagon and Conveyor Excavating which are functionning as digging, transporting ang loading equipment. During the recording of the working hour of the equipment, there were some obstacles, mining system obstacles and unestimated obstacles. In this thesis discussion will be more stressed in the unestimated obstacles. In optimising the working hour of the equipment affected by the unestimated obstacles improvement is proposed to be carried out without any changing to procedures with more emphasis in human resources. Result of this research is the improvement of the effetive working hour of the equipment whic will directly affect the productivity of PT.X as a whole, due to the minimisation of the wasted time and in effective working method and equipment maintenance."