Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengetahui secara langsung beberapa aspek penerapan NADCAP akreditasi dan Peningkatan Mutu. Dasar Penelaahan atas informasi yang dikumpulkan dengan kuesioner survei, tinjauan komprehensif NADCAP Akreditasi dan Peningkatan Mutu. Dari hasil survei kita bisa memberikan gambaran singkat mengenai isu-isu terkait dalam penerapan Akreditasi NADCAP. Secara umum kita dapat melihat penerapan akreditasi NADCAP dominan diterapkan di berbagai bidang Chemical Processing (CP), Nondestructive Testing (NDT) dan Heat Treating (HT). Responden percaya bahwa penerapan Akreditasi NADCAP brkontribusi keselamatan kedirgantaraan dengan persentase 72%. Aplikasi utama dari akreditasi NADCAP karena pelanggan membutuhkan (costumer require). Kendala utama dalam penerapan akreditasi NADCAP adalah Interpretasi Standar Sulit (Difficult Interpretation Standard) . Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengaruh NADCAP Akreditasi signifikan terhadap peningkatan Kualitas. Dari hasil survei kita dapat mengetahui pengaruh NADCAP Akreditasi terutama pada kualitas.

---

To find out directly some aspects of the application of NADCAP accreditation and Quality Improvement . The Review base on information collected by survey questioner , a comprehensive review NADCAP Accreditation and Quality Improvement. From the survey results can we give a brief overview of related issues in the application of NACAP Accreditation . In general we can see the application of the NADCAP accreditation dominantly applied in many fields of Chemical Processing (CP), Non Destructive Testing (NDT) and Heat Treating (HT) . Respondents believed that the application of NADCAP Accreditation aerospace safety contribute a percentage of 72%. The main applications of the NADCAP accreditation due to costumer require. Major obstacle in the application of the NADCAP accreditation is Difficult Interpretation Standard. Most respondents argued that the NADCAP Accreditation significant influence on the increase in Quality. From the survey results we can determine the effect of NADCAP Accreditation particularly on quality."

"Tesis dengan pendekatan penelitian kualitatif design studi kasus bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi dari learning organization di Pusat Kesehatan Masyarakat terakreditasi dasar yang berupaya melakukan peningkatan mutu pelayanan tetapi mampu mendapatkan prestasi pada penilaian pelayanan oleh Bupati dibandingkan Puskesmas yang paripurna di Kabupaten Bogor. Hasil survei terhadap pelaksanaan akreditasi diperoleh kesenjangan tertinggi pada masalah mutu pelayanan dimana mutu Puskesmas akan mempengaruhi kepuasan pasien, loyalitas dan keselamatan pasien. Untuk itu organisasi yang telah memiliki pengalaman proses penilaian untuk pengakuan  standar mutu maka dengan menggunakan segitiga Donabedian, lazim melakukan pengembangan organisasi dengan menggunakan pembelajaran dari struktur berupa kesadaran sumber daya manusia Puskesmas untuk selalu meningkatkan kapasitas diri yang akan berdampak pada kemudahan bekerja sama baik antar individu maupun kelompok program sehingga tercipta kerjasama kelompok (teamwork) dan komitmen yang baik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati  dalam upaya peningkatan mutu yang akan memenuhi kepuasan pasien dan memberikan prosedur pelayanan yang aman. Konsep learning organization (LO) yang utuh akan berdampak pada implemetasi LO saat proses perencanaan peningkatan mutu melalui PDSA. Hasil didapatkan bahwa pemenuhan terhadap lima elemen pembentuk LO didominasi elemen dinamika belajar dan transformasi organisasi yang akan mendorong pemberdayaan manusia, pengelolaan pengetahuan dan penguatan pemanfaatan teknologi dalam mencapai hasil kinerja yang baik pada peningkatan mutu. Puskesmas terakreditasi paripurna berhasil mengimplementasikan keseluruhan konsep LO dimana dinamika belajar dan transformasi organisasi yang kuat akan mendukung elemen pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi karena adanya kerjasama dan komitmen sangat kuat didukung dialog intens sehingga mampu mencapai tingkat learning organization antisipatif dibandingkan Puskesmas terakreditasi dasar yang banyak menemui kendala dalam implementasi LO. Dengan demikian implementasi LO akan mempermudah Puskesmas melakukan proses PD-C/S-A untuk membuat peningkatan mutu Puskesmas yang mempengaruhi peningkatan status akreditasi. Saran untuk mengupayakan pelatihan yang menyenangkan dan berkelanjutan serta adanya sistem penghargaan yang baik pada individu mampu meningkatkan motivasi petugas untuk selalu mendiskusikan ide kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan kendala pelayanan di puskesmas.

---

The thesis with a qualitative research approach, case study design aims to analyze the extent to which the implementation of a learning organization in a basic accredited Community Health Center seeks to improve service quality but is able to get achievements in service assessment by the Regent compared to a complete Puskesmas in Bogor Regency. The results of the survey on the implementation of accreditation obtained the highest gap on service quality issues where the quality of the Puskesmas will affect patient satisfaction, loyalty and patient safety. For this reason, organizations that already have experience in the assessment process for the recognition of quality standards, using the Donabedian triangle, usually carry out organizational development by using learning from structures in the form of awareness of Puskesmas human resources to always increase self-capacity which will have an impact on the ease of working together both between individuals and groups. program groups so as to create teamwork and good commitment to achieve the agreed goals in an effort to improve quality that will meet patient satisfaction and provide safe service procedures. The concept of a complete learning organization (LO) will have an impact on the implementation of LO during the quality improvement planning process through PDSA. The results show that the fulfillment of the five elements that make up the LO is dominated by elements of learning dynamics and organizational transformation that will encourage human empowerment, knowledge management and strengthening the use of technology in achieving good performance results in quality improvement. Plenary accredited health centers have successfully implemented the whole LO concept where strong learning dynamics and organizational transformation will support elements of human resource development, knowledge management and technology utilization because of the very strong collaboration and commitment supported by intense dialogue so as to achieve the level of anticipatory learning organization compared to basic accredited health centers which encountered many obstacles in the implementation of LO. Thus, the implementation of the LO will make it easier for the Puskesmas to carry out the PD-C/S-A process to improve the quality of the Puskesmas which affects the increase in accreditation status. Suggestions for pursuing fun and sustainable training and having a good reward system for individuals can increase the motivation of officers to always discuss creative and innovative ideas in facing challenges and obstacles to services at the puskesmas."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."

"ABSTRAKAkreditasi rumah sakit adalah pengakuan pemerintah kepada rumah sakit yang telahmemenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi rumah sakit di Indonesiadilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Di RSUDharma Yadnya sudah melaksanakan akreditasi 4 standar : Pencegahan danPengendalian Infeksi, Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Hak Pasien dan Keluarga danSasaran Keselamatan Pasien. Pada standar PPI paling banyak meninggalkanPerencanaan Perbaikan Strategis PPS yaitu sebanyak 23 item dari 11 elemen penilaiandibandingkan dengan tiga standar lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk diketahui proses pelaksanaan perbaikan 23 item dan hambatan yang ditemukan.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan datawawancara mendalan dan telaah dokumen, dengan 4 orang partisipan. Hasil penelitianini menunjukkan pada re-survey pertama tahun 2016 terselesaikan 5 elemen penilaian,re-survey kedua tahun 2017 terselesaikan 16 elemen penilaian dan menyisakan 2elemen penilaian yang belum tercapai yaitu pada pemenuhan sarana ruang isolasidengan ruangan bertekanan negatif dan filtrasi HEPA. Dengan kendala harga alat danpemeliharaan yang mahal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk membangunbangunan rumah sakit yang baru apalagi untuk keperluan investasi, harusmemperhatikan arsitektur rumah sakit yang ditentukan oleh standar akreditasi rumahsakit.

---

ABSTRACTHospital accreditation is the government 39 s recognition to hospitals that have met theestablished standards. Hospital accreditation in Indonesia is conducted to assess hospitalcompliance with accreditation standards. Dharma Yadnya Hospital have implemented 4accreditation standard Infection Prevention and Control, Qualification and StaffEducation, Patient and Family Rights and International Patient Safety Goals. At mostinfection prevention and control standards leave strategic improvement planning asmany as 23 items from 11 assessment elements compared with three other standards.The purpose of this research is to know the implementation process to improve 23assessment element and obstacles found. The method of this research is qualitativeresearch, using deep interview and document review technique, with 4 participants. Theresult of this study showed that in the first re survey of 2016 completed 5 elements ofassessment, the second re survey of 2017 completed 16 elements of assessment andleaving 2 elements of assessment that have not been achieved, that is the fulfillment ofisolation facilities with negative pressure rooms, and HEPA filtration. With expensivetool and maintenance cost constraints. This research concluded that to build a newhospital building especially for investment purposes, must pay attention to hospitalarchitecture which determined by hospital accreditation standard. "

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."

"Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagai kerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diri dan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner Malcolm Baldrige dan bab 7 tujuh akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasien untuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmas akreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokus pasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil. Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak 126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I approach-deployment-learning-integration dan Le-TC-I level-trend-comparison-integration < 30. Kedua jenis puskesmas berada pada level kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan non akreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan dengan hasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinis rawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belum terintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlu meningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangka kerja ekselen Malcolm Baldrige.

---

Accreditation is one of the government policies to improve health services of Public Health Centers PHC either to improve its quality or sustainability. This study used the Baldrige questionnaire and chapter 7 of Indonesian Ministry of health accreditation regulation, namely patient oriented clinical service, in order to know the description of the quality clinical services outpatient in PHC accreditation non accreditation, as well as to know the relationship of leadership, strategy, costumer focus, information, staff focus, work processes with result. Quantitative research is conducted by scoring Baldrige 126 samples by using purposive sampling technique. Baldrige score result shows that the average score of A-D-L-I and Le-TC-I is less that 30 . Both types of PHC are at the level of poor performance. PHC accreditation is classified as the early result criteria and non accreditation is classified as the early development criteria.Leadership, strategy, patient and staff focus, information, process, have a significant relationship with outpatient clinical outcome results. PHC has less documentation of out patient clinic services, not optimal approach, not well improvement if there is a problem, not yet integrated among service units. Therefor, PHC - accreditation non accreditation need to improve their quality of outpatient clinical services, conduct self assessment by using the excellent framework of Baldrige."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi dari proses dan alat dari proyek perbaikan mutu. Menyediakan fase-fase beserta kegiatannya untuk menjalankan sebuah proyek perbaikan mutu. Studi ini juga menyajikan jenis-jenisalat dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam setiap tahapan proyek.Studi ini mencatat bahwa berbagai jenis pendekatan manajemen mutu memiliki kesamaan dalam langkah proses dan alat yang digunakan dalam setiap proses. Terdapat empat langkah umum dalam sebuah proyek perbaikan, yaitu: 1. Identifikasi dan penetapan sebuah proyek perbaikan, 2. Mendiagnosa penyebab masalah, 3. Menghilangkan penyebab masalah, 4. Mempertahankan pencapaian dari hasil perbaikan. Disamping itu didapatkan juga bahwa sebuah alat sangat mungkin untuk dipakai di dalam lebih dari satu tahap atau proses.

---

This paper attempts to identify the implementation of process steps and tools in a quality improvement project. It provides phases and its activities to perform a project of quality improvement process. It also present kinds of tools and techniques are used to achieved goals in every steps of project.

This study note that various quality management approaches has a similarity in process steps and tools. There are four general steps in an improvement project. Those are identify and establish an improvement project; diagnose the cause of problems; remedy the cause of problem; and Hold the gains. It also provides most commonly tools applied in quality and a process improvement project.The application of a tool in more than one phase into a project is very possible."

"Rumah sakit wajib melakukan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berkesinambungan. Masing-masing rumah sakit baik dari rumah sakit publik ataupun privat berbeda dalam pengelolaan peningkatan mutu rumah sakit yang berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran dampak akreditasi terhadap mutu rumah sakit dan peningkatan mutu berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian RSIA Kartini dan RS Budi Kemuliaan dengan uji statistik tidak ada perbedaan rata-rata indikator mutu sebelum dan sesudah akreditasi. Hasil wawancara ketiga rumah sakit bahwa akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Berdasarkan dari analisis grafik nilai rata-rata indikator mutu menunjukan RSIA Kartini mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan penurunan setelah akreditasi. Sedangkan RS Budi Kemuliaan mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan mengalami stagnasi bahkan penurunan setelah akreditasi. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, biaya dan manusia.

---

Hospitals are obliged to hospitals accreditation to improve the quality of continuous hospital services. Each hospital from public or private hospitals differs in the management of continuous quality improvement of hospitals. The purpose of this research is to get an overview of the impact of accreditation on hospital quality and continuous quality improvement. This research is quantitative and qualitative research. Quantitative research using statistical tests and qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. The results of Kartini Mother and Children Hospital, Budi Kemuliaan Hospital with statistical tests showed no difference in average quality indicators before and after accreditation. The results of the interviews of the three hospitals that accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. Based on the analysis of the average value of quality indicators, Kartini Mother and Children Hospital improved before accreditation and decreased after accreditation. While Budi Kemuliaan Hospital experienced an increase before accreditation and stagnated even decreased after accreditation. Overall hospital accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. However, this is influenced by several factors such as leadership, cost and human beings."

"Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level.

At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area.

At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized."