Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Desain Industri dengan mengukur nilai kesenjangan kompetensi antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat suatu peta kompetensi dengan analisa pemetaan Model Generic Competence yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer. Penguasan kompetensi digolongkan ke dalam tingkat Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan yang di nilai dari kompetensi aktual dan kompetensi ideal dilakukan menurut Mc Cann.Kajian kompetensi menggunakan instrumen self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri kemampuan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan kedalam tingkat penting dan kemampuan idealnya yang terdapat dalam kuesioner, sementara untuk kemampuan aktualnya direpresentasikan ke dalam bentuk tes kemampuan yang berkenaan dengan bidang pekerjaan sebagai pemeriksa. Penelitian ini bersifat penelitian populasi dimana seluruh Pemeriksa Desain Industri dijadikan objek penelitian. Nilai yang disediakan dari pernyataan verbal responden menggunakan skala interval atau Skala Likert. Teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi digunakan dalam penganalisaan data dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi aktual Pemeriksa Desain Industri masuk dalam kategori comfort, yaitu dapat memahami dengan cukup sampai dengan baik terhadap item kompetensi serta sudah terbiasa melakukannya, tetapi mereka masih diliputi perasaan, yang kurang yakin untuk dapat melaksanakanya dengan efektif. Tetapi ada 3 (tiga) variabel kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, yaitu kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan.

---

This research focused on competency of Industrial Design Examiner through calculated gap score between actual and ideal abilities. According to the resulted a competency map is made using Generic Competence Model of Spencer & Spencer, Competency is grouped into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery level. The need of training was examined by Mc. Cann about actual and ideal competency.

The examinalion competency is made by self appraisal inslrument, where respondents were rcquired to self-evaluate how their competency to handle important assignments comparing with ideal nature, as questionnaire report. Mcanwhile, their actual ability was checked by the proficiency test of examiners. This research is dealing with population, where the whole industrial design examiners were subjected in this research. The scores from respondents verbal statement was analyzed using Likert Scale. Quantitative technique that in form of distribution frequency was utilized in order to analyze data; yet, quantitative technique was coupled-gap examination to map competency.

This research results show that the actual examiners competency level was comfort, which meant adequate to understand competency items and got used with them. Besides, thcy havc feeling of less self-confident to deploy effectively. There were three competency levels grouped into exploratory variables, namely English proficiency, Indonesia language proficiency including oral and written, and communication with supervisor ability."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 423 orang, sampel penelitian ini adalah 147 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eselon III dan IV dan pernah menjadi pejabat di Unit Pelaksana Tehnis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor?.Hasil pengukuran skor kinerja pembelajaran dan pertumbuhan sangat kecil. Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pemasyarakatan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focuses on performance measurement at Directorate General of Correctional Department of Law and Human Rights Indonesia by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard. Total population in this research are 423 persons, the research take sample from 147 respondences, thoose come from the employees of Directorate General of Correctional 3rd and 4th Esselon, and already become structural employees on Technical Unit. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Correctional by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard is quite good with total score?.The result of measurement on performance is too low. The strategic efforts to enhance the performance of Directorate General of Correctional should be remain continually so the level of performance can achieve better, even more, best conditions, mainly to learning and growth performance. For performance on learning and growth, we need to enhance on knowledge and the wealthy of employees."

"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey.Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut.Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :

---

ABSTRACTThe main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework.In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation.The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16.Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values"."

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada masalah pelayanan di sektor pemerintahan yang tidak kalah pentingnya mengingat peranannya menjadi lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh aparat pegawai negeri sipil makin terasa dengan semakin meningkatnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga secara gradual layanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yakni hak atas pelayanan. Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.Gambaran kesenjangan secara menyeluruh dan puncak penilaian terhadap seluruh kesenjangan/gap antara harapan dan persepsi dari kualitas pelayanan tergambar pada kesenjangan ke-5. Sebagai salah satu strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan, Peters dan Waterman (1984) menjabarkan unsur-unsur yang saling berhubungan yang menjadi dasar pemandu komprehensif, yang dikenal dengan Seven S (7?S ) yaitu: Strategy, structure, system, staff, style and shared values. Model 7?S merupakan alat bantu untuk menganalisa permasalahan internal dan eksternal dalam tubuh organisasi sehingga dapat diterapkan strategi untuk dikembangkan dan diimplementasikan.Jenis metode pendekatan adalah metode deskriptif analitis. Metode analistis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berlokasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yaitu :Pejabat (eselon II, eselon III dan eselon IV) pada jajaran Direktorat Perdata; Pejabat notaris, staf notaris dan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan sebanyak 100 responden dijabarkan dalam 20 pertanyaan indikator.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh secara keseluruhan kualitas pelayanan di Direktorat Administrasi Hukum Umum khususnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas belum menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan dari persepsi dan harapan masyarakat yang menunjukkan hasil nilai kesenjangan atau gap dengan nilai skor negatif dari keseluruhan dimensi baik dimensi Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimana dimensi responsiveness menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya. Sementara kondisi sistem, struktur dan staf dalam konteks kualitas pelayanan pengesahan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum maksimal. Terkait dengan penanganan dimensi responsiveness upaya meningkatkan kemampuan ,pengetahuan dan perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan dengan selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik

---

The Background of this Thesis title is based on importantly service issue in the government which its role become higher related to public interest. The role of public service is conducted by government and involving every public servant with increasingly awareness of society. It is develop into same level in society to be rights i.e. right to service. The primary of the writing thesis theory is the qualities theory of service which addressed by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) through five dimensions of Service qualities which consists of Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.The fifth dimensions shown overall gap and assessment between hopes and perspective of service quality. As one of the strategy to enhance the service quality, Peters and Waterman (1984) elaborates the interrelating elements to be a basic of comprehensive direction. It is known as Seven S (7?S) i.e. Strategy, Structure, System, Staff, Style and Shared values. The Model of 7?S is strategic equipment for analyzing internal and external problems in Organization body in order to be developed and implemented.The approach of this research is using descriptive analysis method. The descriptive analysis method is a research method with take sample from population and its using questioner as gathering data. The Research is located in Directorate General of Legal Administrative Fair. Target of this research are all of Public Servants who involving into registration service of institution/ foundation or PT. such as Echelon I, Echelon II, Echelon III and Echelon IV at Directorate of Civil; Notaries, Staff of Notary and Societies whose applied and its number 100 respondents with detailed in 20 indicators questions.Based on research and analysis results obtained overall service quality in Directorate General of Legal Administrative Fair especially for division of registration service of the institution/ foundation or PT that its have not yet to enhance the quality which is required by consumer. It was emerging gaps Hence, in largely, for satisfaction of consumer to the registration service of institution/ foundation or PT is negative point. The identification of the satisfaction of consumer has not reach what they are expected. Through implementation system, structure and staff in simultaneously in order to improve the service quality registration of institution/foundation could be achieved by pay attention to Responsiveness Dimension without denied others dimensions. In order to conduct their task and function, the impact of dimension should affirm consciousness which is reflected from public service performance. Therefore, the attempt to improve public servant assignment is continually necessary in order to perform public service. In facing globalization era which is fully challenges and opportunities, the public servant shall more increase their capacity and skills in order to provide better service, oriented to the needs and satisfaction of relation and to advance competitive sector in providing public service."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?". Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."