Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk dapat menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Dengan demikian ketersediaan sumber keuangan yang memadai mutlak harus ada. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, perlu dikelola dengan baik, agar tidak timbul praktek penghindaran pembayaran BPHTB yang dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan keuangan pemerintah daerah dari pos bagi hasil pajak.Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bogor. Hipotesa (1) Lemahnya "Law Enforcement", kurangnya upaya penyidiKan dan lemahnya administrasi BPHTB menyebabkan praktek penghindaran pembayaran BPHTB dari yang seharusnya menjadi relatif besar, dan (2) Adanya praktek penghindaran pembayaran BPHTB menyebabkan berkurangnya pendapatan Pemerintah Kota Bogor secara signifikan. Sementara itu tujuan penelitian adalah : (i) mengetahui besar hilangnya pendapatan daerah dari pos penerimaan BPHTB akibut Adanya praktek manipulasi Nilai Perolehan Objek Pajak-Akta Jual Bali (NPOP-AJB) dan (ii) mendapatkan informasi tentang faktor utama yang menyebabkan penghindaran pembayaran BPHTB dan mencari solusinya.Metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptiif-kuantitatif. Dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, maka untuk: mendapatkan informasi faktor-faktor yang menjadi penyebab praktek penghindaran pembayaran BPHTB digali melalui survei/kuisioner terhadap warga/rumah tangga yang pada tahun 1999/2000 pernah melakukan transaksi jual bell tanah dan bangunan. Responden dikelompokkan berdasarkan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak-Pajak Bumi & Bangunan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuisioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Sedangkan untuk mcmbuktikan hipotesis kedua, maka untuk mengetahui besarnya BPHTB yang hilang atau yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah (i) menghitung potensi penerimaan BPHTB, (ii) realisasi penerimaan BPHTB menggunakan angka dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan (iii) potensi penerimaan BPHTB dikurangi realisasi penerimaan BPHTB merupakan besarnya kehilangan penerimaan keuangan dari pos penerimaan BPHTB akibat praktek manipulasi NPOP-AJB.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktek penghindaran BPHTB telah terjadi di Pemerintah Kota Bogor. Adanya praktek penghindaran BPHTB, Pemerintah Kota Bogor kehilangan penerimaan keuangan dari pos bagi hasil pajak sebesar Rp. 2.122.695.000,- atau sekitar 31,68% dari yang telah diterima sekarang.Praktek panghindaran BPHTB ini terjadi karena : (i) Adanya perbedaan yang cukup besar antara NPOP harga pasar dengan NJOP-PBB, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata rasio antara NPOP harga pasar terhadap NJOP-PBB sebesar 2,36, (ii) Kecilnya probability (a) manipulasi NPOP-AJB dapat diketahui oleh pejabat Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan, yang dibuktikan bahwa 92% responden tidak takut melakukan manipulasi NPOP-AJB, dimana 24% responden beralasan karena lemahnya administrasi perpajakan, dan 28% beralasan kemungkinan untuk terlacak sangat kecil, sisanya 48% responden beralasan seandainya ketahuan sanksinya masih bisa dinego/damai, (iii) Kurangnya upaya penyidikan terhadap praktek penghindaran pajak dan lemahnya "Law Inforcement", dimana balum diterapkannya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. (iv) Peraturan Pemerintah No. 4811994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan, dan (v) Biaya administrasi pembuatan akta jual beli tanah/bangunan tarifnya didasarkan pada persentase NPOP.AJB.BPHTB merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial untuk tahun-tahun mendatang. Hasil survei menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio antara NPOP harga pasar (hasil survei) terhadap NPOP-AJB sebesar 1,86 dan rata-rata persentase NPOP dilaporkan hanya 59,45% artinya jika Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mampu mengupayakan maka potensi/kapasitas BPHTB Pemerintah Kota Bogor adalah jauh lebih besar dari realisasi yang ada sekarang.Sejauh ini efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPHTB sudah sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat efisiensi sebesar 0,16 dan tingkat efektivitas sebesar 167,50%. Sementara itu effortnya baru mencapai 75,94%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan jauh lebih kecil dari kapasitas pajak.Langkah proaktif yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengantisipasi/memperkecil praktek penghindaran BPHTB adalah : (i) merevisi NJOP-PBB agar perbedaan NJOP-PBB dengan NPOP sesuai harga pasar tidak terlalu besar; (ii) merevisi besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) sampai batas terkecil yang masih diperbolehkan dalam Undang-undang dan (iii) Perlunya upaya penyidikan terhadap adanya isue praktek penghindaran pajak dengan lebih intensif."

"Sejak dekade 1970-an muncul revolusi digital yang merupakan hasil penemuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dunia pun memasuki suatu babakan sejarah yang baru, menurut Alvin Toeffler, disebut gelombang ketiga atau masyarakat informasi. Seluruh dunia, seluruh bidang kehidupan, seluruh institusi mempersiapkan diri mempergunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk bidang pemeriksaan.Disadari agar sukses maka para pengambil kebijakan harus mulai menggunakan sumber daya informasi di samping sumber daya lainnya. Dan teknologi informasi telah membawa dampak utama bagi struktur organisasi dan struktur industri, berupa automasi, disintegrasi, dan integrasi. Alvin Toeffler manawarkan cara berupa memperkuat pusat pemerintahan, sekaligus desentralisasi keputusan.Ketersediaan jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif dan penggunaan teknologi moderen merupakan kondisi pendukung terhadap kesuksesan pemungutan pajak di suatu negara. Administrasi pajak yang efektif dengan di dukung oleh kedua faktor tersebut diharapkan mampu mendeteksi berkas yang dicurigai atau pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Dengan demikian, keefektifan administrasi akan menjadi tinggi dan mampu meminimalisasi penggelapan pajak yang terjadi.Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah apakah SIP yang diterapkan telah berjalan efektif dan optimal dalam menunjang pemeriksaan pajak. Sebaliknya juga perlu diketahui efektivitas pemeriksa pajak sebagai unsur penunjang (penghasil) data SIP.Pengujian dan pembahasan permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap para pemeriksa pajak baik yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (Seksi PPh Badan KPP Gambir Satu) maupun Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa Jakarta Lima). Fokus pembahasan pada peran pemeriksa pajak sebagai pengguna sekaligus penghasil data SIP. Pengujian keeratan berbagai faktor pengaruh dilakukan dengan uji statistik.Kesimpulan yang dapat diambil bahwa data SIP berguna dan digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, tetapi belum efektif dalam penentuan wajib pajak yang harus diperiksa dan menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Padahal dari proses pemeriksaan pajak, selain sebagai pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak, juga diharapkan dapat menambah pemasukan pada negara. Selain itu, faktor nilai data yang material, kemungkinan penyalahgunaan data dan keengganan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi respon pemeriksa pajak sebagai penghasil data SIP.Karena itulah, saran yang diajukan adalah memperbaiki waktu pengiriman, keakuratan, dan ketersediaan data yang memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya pengawasan bahwa data yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak telah dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga terjadi komunikasi timbal balik."

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap sengketa pajak yang terjadi pada perusahaan perdagangan Perdagangan, Jasa Investasi dan Properti, Real Estate Konstruksi dan non-perdagangan Transportasi, Infrastruktur Utilities dan Industri Lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri, liquidity, leverage, profitability dan capital intensity. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi logistik untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan atas tahun pajak 2008-2015 terhadap sengketa pajak yang diukur dengan adanya SKP yang diterbitkan pada tahun 2013-2016. Penelitian ini juga hanya terbatas pada SKP untuk PPh Badan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 28 perusahaan sampel dalam penelitian mengalami sengketa pajak, dan kasus sengketa pajak terbanyak dimiliki oleh perusahaan perdagangan sebesar 19 . Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan liquidity memiliki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak perusahaan. Namun, penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh signifikan antara karakteristik perusahaan berupa jenis industri, leverage, profitability dan capital intensity terhadap sengketa pajak perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate characteristics on tax disputes occuring in trading companies Trade, Services Investment and Property, Real Estate Construction and non trade Transportation, Infrastructure Utilities and Other Industries listed on Indonesia Stock Exchange. Characteristics of companies used in this study include company size, company age, industry type, liquidity, leverage, profitability and capital intensity. The method of analysis used in this study is logistic regression method to determine the effect of corporate characteristics over the taxable year 2008 2015 to the tax disputes as measured by the SKP issued in 2013 2016. This research is also limited to SKP for Corporate Income Tax. The results of this study concluded that 28 of the sample companies in the study experienced tax disputes, and most tax dispute cases were owned by trading companies by 19 . Characteristics of companies in the form of company size, company age, and liquidity have a significant influence on corporate tax disputes. However, this study can not find a significant influence between company characteristics in the form of industry type, leverage, profitability and capital intensity to corporate tax disputes. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif PBB P2 tentang pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasi dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi pada tahun 2020 dimana diprakarsai dengan adanya fenomena COVID-19 dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George Edward III serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Bekasi mempunyai pemeringkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik berskala Provinsi Jawa Barat Pra COVID-19 muncul, dimana hal ini dipengaruhi oleh  salah satu jenis Pajak Daerah yaitu PBB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan metode kuantitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan insentif PBB-P2 yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila ditinjau melalui teori implementasi yang telah dikemukakan oleh Edward III, hal ini dikarenakan adanya hambatan pada dimensi komunikasi yaitu pada indikator transmisi yang diakibatkan oleh adanya fragmentasi yang cukup panjang dalam menyampaikan implementasi kebijakan ini.

---

This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 incentive policy regarding the reduction of basic provisions and the abolition of administrative sanctions during the COVID-19 pandemic in Bekasi City on 2020 which was initiated by the COVID-19 phenomenon by reviewing the theory of policy implementation that has been put forward by George Edward III and the obstacles experienced by policy implementers when implementing this policy. Researchers chose Bekasi City as the research location because Bekasi City has a good Locally Generated Revenue rating on the Pre-COVID-19 in scale of Jawa Barat Province, where this is influenced by one type of Regional Tax, namely PBB-P2. This study uses a paradigm post-positivist with a quantitative method approach through in-depth interviews with resource persons. From this research, it can be seen that the implementation of PBB-P2 incentive policy that has been implemented has not been fully implemented properly when viewed through the implementation theory that has been proposed by Edward III, this is due to obstacles in the communication dimension, namely the transmission indicator caused by the fragmentation that occurs quite long in conveying the implementation of this policy."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dampak terhadap beban pajak penghasilan dan net profit perusahaan, permasalahanpermasalahan yang muncul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh final , PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli.

---

This study discusses the application of the final income tax for taxpayers who attempt to transfer rights to the principle of land and / or buildings, the impact on income tax expense and net profit companies, the problems that arise. The study was a descriptive qualitative research design through a case study in PT X. The results suggest that PT X to calculate income tax in accordance with the provisions of the final income tax, PT X must pay the income tax in accordance with the value of the transaction and paid-time payment from the buyer."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangsa karena menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi suatu bangsa. Pemungutan pajak dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah. Dalam praktiknya di Indonesia, pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan self assessment system yang berarti pemerintah memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Maka tidak jarang terjadi salah perhitungan terkait pemungut pajak dengan wajib pajak, padahal telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih khusus terkait pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Khususnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kekeliruan terhadap penerapan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas bangunan yang dibangun setelah terjadinya perolehan hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya telah diatur dalam peraturan daerah bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh melalui adanya peralihan hak.

---

Tax is one of the most important sources of revenue receipts for a nation. Taxation is collected by both the central government and local government. The tax imposed by the local government becomes the Original Regional Revenues (PAD) of the area. One of the types of tax levied by local governments is called Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is the tax imposed on the acquisition of land and or buildings. The acquisition of these rights has been regulated in both central and regional laws and regulations. In Indonesia, Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is collected using a self-assessment system, which means that the government gives authority, trust, and responsibility to the taxpayers to calculate, pay, and report the amount of tax to be paid themselves. Thus, it is not uncommon for miscalculations related to tax collectors and taxpayers to occur, whereas it has been regulated in a more specific regional regulation related to the duty on Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Specifically, in the area of Musi Banyuasin Regency, there is an error in the application of tax collection of Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) to the transitional of land or building rights built after the acquisition of land rights. In fact, it has been regulated in regional regulations that the object of the tax is the acquisition of land or building rights obtained through the transitional of rights. "

"Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hanya sedikit Pemerintah Daerah yang sudah siap melakukan transisi pemungutan PBB-PP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis mengenai Faktor-Faktor Penentu Kebijakan dan Cost and Benefit Analysis dalam Kebijakan Pendaerahan PBB-PP. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor perumus kebijkan dan studi literatur. Adapun hasil yang diproleh peneliti adalah ditemukan faktor-faktor penentu yang terdiri atas tiga faktor penghambat dan empat faktor pendorong. Selain itu, penulis juga menemukan kerugian dan manfaat yang akan timbul dari kebijakan tersebut.

---

January 1st of 2014 is the deadline of the implementation of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector as stated on Local Tax and Charges Act Number 28 Year 2009. Yet, The Local Authorities which has prepared for the transition is only few. This research?s purpose is to describe analytically about The Policy Determinants and Cost and Benefit Analysis of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector. The study was conducted through in-depth interviews to The Actors of the policy formulation and also through literature study. The author found that there are some determinants consist of three inhibiting factors and four driving factors. The author also found some cost and benefit that may occur from this policy implementation."

"ABSTRAKSejak dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, menyebabkan segala bentuk pengelolaan atas PBB-P2 sudah menjadi hak sepenuhnya dari Pemerintah daerah. dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan tentang penilaian Objek Pajak PBB-P2 dimana memberikan kewenangan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menganalisis Nilai atas bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. yang atas penilaian tersebut dapat melakukan penyesuaian NJOP atas bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak PBB-P2. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis proses implementasi kebijakan penilaian objek pajak PBB-P2 dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dengan lokus yang ditunjuk peneliti yaitu wilayah UPPRD Penjaringan. Dalam proses analisisnya peneliti berusaha untuk menjabarkan substansi kebijakan penelitian objek pajak PBB-P2 itu sendiri serta membahas segala aspek terkait kegiatan implementasinya serta menganalisis kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan PBB-P2 selain dengan penilaian objek Pajak PBB-P2.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode penilaian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil penelitian yaitu dengan indikator yang telah ditentukan peneliti sebelumnya menunjukan hasil sudah berjalan dengan baiknya implementasi penilaian objek pajak PBB-P2 di UPPRD Penjaringan serta masih banyaknya kebijakan lain untuk mengoptimalisasikan penerimaan selain dari kebijakan Penilaian

---

ABSTRACTSince the transfer of the collection of Land and Rural and Urban Revenue PBB P2 Taxes from the central government to the regional government, it causes all forms of management PBB P2 to be fully owned by the local government. in an effort to optimize the revenues of PBB P2, the Government of DKI Jakarta has issued a policy on the assessment of PBB P2 Tax Object which gives authority to the Provincial Government of DKI Jakarta, especially for the Regional Tax and Retribution Agency to analyze the value of the land and buildings in each region Regional Tax and Retribution Unit UPPRD . which in its judgment may adjust the NJOP of the land and buildings as the basis for the taxation of PBB P2. This research is intended to analyze the implementation process of PBB P2 tax object assessment policy in order to optimize PBB P2 Acceptance with the locus designated by the researcher is UPPRD Penjaringan. In the process of analysis, the researcher tries to describe the substance of research policy of PBB P2 tax object itself and discusses all aspects related to its implementation activities and analyzes other policies that can boost the PBB P2 revenue in addition to the assessment of PBB P2 Tax object.The approach used in this research is post positive approach with descriptive qualitative descriptive method that produces the result of research that is with indicator which has been determined by previous researcher show result have been run well implementation of PBB P2 tax object evaluation in UPPRD Penjaringan and still many other policies to optimize acceptance other than the Assessment policy"