Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 133152 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1983
S10537
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Prasetyawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Evi Fitriani
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Iskandar Ramis
"Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional Bangsa Indonesia yang melandasi tata laku bangsa Indonesia didalam ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. TAP IV/MPR/1973 serta Ketetapan-Ketetapan berikutnya tentang Garis-garis besar Haluan Negara, dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional bahwa Wawasan Nusantara adalah "Wawasan" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
Sebagaimana Wawasan Nusantara juga merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang "Sarwa Nusantara", maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik "asing" tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui "stream of thought" atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat dalam lingkup perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia berada.
Terkait dengan hal diatas, maka upaya untuk mempelajari faham-faham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik dan strategi negara-negara Asia Pasifik serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap Wawasan Nusantara, dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan stretegi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan-perbedaan prinsip antara Wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut kedalam perkiraan-perkiraan perkembangan lingkungan strategic jangka waktu ± 25 tahun mendatang.
Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang diperkirakan diatas maka dielaborasikan bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional maupun lingkup kedalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul.
Dari hal-hal diatas, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan Hankam, yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula, maka implemetasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun kedalam dalam kerangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang dinamis dan mantap.
Dari keseluruhan uraian dan pembahasan, maka dirangkum sumbang saran pemikiran sebagai berikut:
1. Setiap upaya implementasi Wawasan Nusantara agar memperhatikan prinsip-prinsip utama yang dikandung baik prinsip utama dalam bidang politik, social budaya, ekonomi dan Hankam guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
2. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun kedalam yaitu sejalan dengan upaya memantapkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.
3. Upaya yang bersifat mengembangkan kemampuan bangsa yang maju dan mandiri dan sejajar dengan negara maju di dunia perlu digalakkan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kebangkitan Nasional II dalam GBHN 1993, terutama dalam kerangka mengantisipasi negara Asia Pasifik yang, menganut paham geostrategi global.
4. Secara dini perlu penyelesaian sengketa maupun antisipasi potensi konflik antara Indonesia dengan negara dalam kawasan Asia Pasifik sebelum berkembang menjadi pertikaian yang dapat merugikan kepentingan Nasional Indonesiaa, terutama dalam mengantisipasi negara Asia Pasifik yang menganut paham negara organis."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
S26398
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evi Fitriani
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Tan Tai Hiong
"Skripsi ini adalah sebuah studi komparatif dari reformasi keuangan yang terjadi belakangan ini dengan perilaku pergeseran portofolio yang diakibatkannya di negara-negara Cekung Pasifik. Analisis di fokuskan pada elemen dan trend yang sama, tetapi pengalaman khas dari tiap negara juga dikaji sebagai ilustrasi tambahan.
Studi atas proses reformasi keuangan di negara-negara Cekung Pasifik mencakup suatu pandangan umum atas ciri-ciri struktur keuangan tradisional yang sama, suatu analisa atas tekanan-tekanan perubahan pasar finansial, suatu kajian atas perubahan-perubahan struktural dan reformasi regulasi, serta suatu eksplorasi terhadap perkembangan di masa depan, tantangan dan prospek pasar finansial. Ini khususnya adalah suatu analisa kualitatif.
Studi atas perilaku pergeseran portofolio yang ditimbulkan dilaksanakan dengan memakai model ekonometri yang dikembangkan dalam satu bab dari skripsi ini. Ide dasarnya adalah untuk menyelidiki bagaimana perubahan-perubahan dalam variab,el makroekonomi dapat mendorong perubahan-perubahan dalam permintaan relatif atas berbagai aset. Aset finansial yang dipelajari digolongkan atas aset alat tukar domestik, aset nilai simpan domestik, dan aset nilai simpan asing. Variabel kausal makroekonomi di sini digolongkan atas : variabel pendapatan dan variabel hasil deposit. Studi ini menegaskan banyak hubungan perilaku yang penting antara variabel-variabel tersebut sehubungan dengan kondisi ekonomi negara yang bersangkutan. Khususnya, beberapa perbedaan perilaku antara negara maju dan berkembang ditemukan sangatlah signifikan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18729
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Esra Yepasa
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.
Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>