Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan arsip inaktif di Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS). Pentingnya pengelolaan arsip inaktif yaitu untuk memudahkan temu kembali arsip inaktif yang cepat dan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan arsip inaktif di Bagian Arsip Biro Keuangan BPS dengan fokus pengamatan mulai dari tahap pemindahan ke bagian arsip sampai ke tahap penyusutannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Adapun proses sistem pengelolaan arsip inaktif mengacu pada pedoman manajemen arsip inaktif yang dikeluarkan oleh ANRI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan arsip inaktif di Biro Keuangan Badan Pusat Statistik sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada. Meskipun begitu, peneliti masih menemukan beberapa kendala di luar proses pengelolaannya.

---

This research discusses about the management of inactive records in Biro Keuangan of Badan Pusat Statistik (BPS). The importance of the management of inactive records is to facilitate retrieval of inactive records quickly and accurately. The purpose of this study is to investigate the management of inactive records in Biro Keuangan of Badan Pusat Statistik (BPS) with a focus on observations from the stage of transfer to the records center until the disposition phase. This study is a qualitative research using case study method. The process of inactive records management system refers to an inactive records management guidelines issued by the ANRI. These results indicate that the management of inactive records in the Biro Keuangan of Badan Pusat Statistik (BPS) has been running well in accordance with existing guidelines. Nonetheless, researchers still found some obstacles beyond their management process."

"[Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran angket, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama BPS yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.;A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well., A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.]"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kepemimpinan authentic dengan komitmen organisasional. Kepemimpinan authentic merupakan kepemimpinan yang dapat memperlihatkan keotentikan seorang pemimpin akan nilai integritasnya yang berdampak pada komitmen para pegawaian. Penelitian ini dilakukan pada Biro Kepegawaian di Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Pusat. Variabel kepemimpinan authentic diuji dengan menggunakan 4 dimensi dari Avolio, William L. Gardner, dan Fred O. Walumbwa. Variabel komitmen organisasional diuji dengan menggunakan 2 dimensi dari Meyer and Allen. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh secara positif dan signifikan dari Kepemimpinan Authentic terhadap Komitmen Organisasional.

---

This study aims to determine the influence of Authentic Leadership on Organizational Commitment. Authentic leaders means taht leaders which is showing the authenticity in leaders integrity values that could effect on followers commitment. The research was conducted at Human Resources Bureau of BPS Statistic Indonesia Head Office. Variables of Authentic Leadership were assessed using 4 dimensions created by Avolio, William Gardner, dan Fred O. Walumbwa. Variables of Organizational commtiment were assessed using 2 dimensions created by Mayer and Allen. The approach of this study is a quantitative approach, data collection techniques is through questionnaires. Data analysis techniques used in this study is a simple linear regression. The results of hypothesis testing indicate a positive and significant influence of Authentic Leaders to Organizational Commitment."

"ABSTRAKDalam Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam menyusun IT Design and Strategy adalah menyusun tata kelola dan tata laksana teknologi informasi (IT governance and management). Namun, tata kelola teknologi informasi (TI) di BPS belum mencakup semua bidang keputusan terkait TI. Salah satu bidang keputusan TI yaitu Infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memiliki peranan penting di BPS adalah Data Center atau Pusat Data. Tidak adanya tata kelola yang mengatur pengelolaan Pusat Data dapat berdampak pada terganggunya layanan Pusat Data yang menghambat proses bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian case study dan action research. Perancangan kebijakan dan pedoman diawali dengan penyusunan aspek-aspek pengelolaan Pusat Data yang diperoleh dari standar ANSI/TIA-942 dan standar ANSI/BICSI-002. Dari aspek-aspek pengelolaan Pusat Data tersebut kemudian diamati kondisi pengelolaan Pusat Data saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pusat Data, Kemudian dari kondisi yang ada dan kendala yang dihadapi diberikan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data dengan masukan berupa hasil dari tahapan sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan usulan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS sehingga pengelolaan Pusat Data dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada pengguna.

---

ABSTRACT

On the strategic plan of BPS-Statistics Indonesia 2015-2019, one phase to develop IT design and strategy is to develop IT governance and management. However, IT governance in BPS does not include all area of IT decisions. One of these areas is IT infrastructure. IT infrastructure which has an important function in BPS is data center. The absence of governance that regulates the data center management can have an impact on service disruption of data center that later impedes the business process.

The purpose of this research is to make a design of policy and guideline of data center management that is suitable for BPS. This research is qualitative research using two methodologies: case study and action research. Design of policy and guideline begins with drafting aspects from data center standards: ANSI/TIA-942 and ANSI/BICSI-002. Then, the current condition and constraints encountered on data center management are observed based on aspects derived from standards. If the management does not meet the standards then recommendations given. Next, design of policy and guideline for data center management, using aspects from standards, current conditions, constraints and recommendations.

The result of this research is a proposed policy and guideline for data center management that fit to BPS in providing better services to users."

"ABSTRAKPerkembangan keadaan moneter yang terjadi sejak bulan Juli 1997 di Indonesia hingga kini, 1999, memiliki dampak yang cukup mempengaruhi keadaan di suatu perusahaan/lembaga/organisasi. Salah satu akibat dari krisis moneter yang dapat dirasakan langsung oleh suatu lembaga pemerintahan seperti halnya Badan Pusat Statistik (BPS) adalah menurunnya anggaran dana pembiayaan APBN untuk proyek-proyek kegiatan yang bersifat rutin atau terprogram. Hal ini mengakibatkan BPS harus dapat mengelola dan mengalokasikan anggaran yang. terbatas tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Tesis ini berupaya untuk menemukan salah satu cara penyelesaian terhadap masalah tersebut.Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengurangi masalah pendanaan yang terbatas pada lembaga BPS adalah dengan mengenalkan atau mengusulkan suatu konsep profit center. Konsep profit center adalah tindakan kegiatan yang berorientasi kepada keuntungan atau profit. Konsep ini dapat diterapkan pada salah satu unit kerja BPS, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik dan Komputer (Pusdiklatikom). Dalam penerapannya sebagai profit center, beberapa hal perlu dikaji yaitu perencanaan strategi-strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing, aspek-aspek bisnis, manajemen dan organisasi yang mengatur seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan.Tesis ini mengkaji perencanaan strategi-strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam Pusdiklatikom sebagai profit center pada lembaga BPS. Tesis ini menyarankan agar konsep organisasi profit center dapat membudaya dalam paradigma pengelola dan penanggung jawab Pusdiklatikom, sehingga unit kerja tersebut dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menambah anggaran pendapatan.Metodologi yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi konsep profit center dan pengusulan penerapannya pada Pusdiklatikom. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian model strategi-strategi bisnis untuk memenangkan persaingan kompetisi. Untuk melengkapinya digunakan model perencanaan strategi bisnis menurut Boar, model bisnis menurut Potter, model proses menurut Alter, analisa SWOT, Critical Success Factors (CSF) serta bahan-bahan perpustakaan dan bahan kuliah.

---

ABSTRACT

Monetary affairs that has occurred since mid of June 1997 until now, 1999, in Indonesia so far has significantly influenced the conditions of a firm I corporation 1 organization. One of the outcomes from the crisis that was perceived directly by government institution such as Central Agency of Statistics (Badan Pusat Statistik) was decreasing financial affairs which came from National Expenditure and Revenue Budget (APBN) for regular projects or programs. It means that BPS should manage and allocate their limited financial resource to support their activities. This thesis tries to find a solution to that problem.

One of the solutions offered to alleviate the problem of limited budget of BPS institution is to introduce or to suggest a concept of profit center. The concept of profit center means that all activities conducted concern with benefit. The concept might be implemented in one of the BPS's units, which is Statistics dan Computer Training and Education Center Unit (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik dan Komputer - Pusdiklatikom). In applying the SCTEC as a profit center, it has to conduct and analyze the organization's business strategic planning in order to achieve competitive advantage, to examine business issues, management and organization which arranges all available resources and activities for benefit results.

This thesis analyzes the strategic business plan that can be implemented in SCTEC as a profit center unit of BPS organization. The analysis and the concept of profit center organization are aimed to be socialized to the SCTEC's key managers; therefore, this unit can be utilized in the maximum capacity in order to increase the revenue.

Methodology that will be used in this discussion consists of the concept of profit center and suggestion of its implementation in SCTEC. Then, the discussion continues with analyzing strategic business planning model in achieving the competitive advantage. To complete the methodology, it will be using the model of strategic business plan according to Boar, business model according to Potter, business process by Alter, SWOT analysis, Critical Success Factors (CSF), and other materials from library and course hand out."

"Preservasi memiliki peran penting bagi perpustakaan agar koleksi yang dimiliki dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Perpustakaan Badan Pusat Statistik menyimpan hasil penelitian dan publikasi terkait survei masyarakat Indonesia yang sangat penting untuk dilestarikan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi upaya pustakawan melakukan perawatan, metode pustakawan Perpustakaan BPS dalam melakukan tindakan preservasi, memahami pustakawan dalam melakukan tindakan preventif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara pada tiga informan, melakukan observasi pada koleksi bahan pustaka yang akan dialihmedia dan alat yang digunakan serta kondisi yang terjadi pada tempat penelitian, melakukan kajian dokumen statistik pengunjung dan standar operasional prosedur kegiatan alih media. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Perpustakaan Badan Pusat Statistik, terdapat temuan bahwa Perpustakaan Badan Pusat Statistik melakukan alih media sebagai upaya preservasi koleksi bahan pustaka dengan alat yang digunakan yaitu alat pemotong kertas, scanner, dan komputer. Terdapat kendala seperti koleksi yang sudah rusak, alat yang terbatas, dan koleksi yang terus bertambah untuk dilakukan alih media.

---

Preservation has an important role for libraries so that their collections can be used for a long period of time. The Central Statistics Agency's library stores research results and publications related to surveys of Indonesian society which are very important to preserve. This research aims to identify the efforts of librarians to carry out maintenance, the methods of BPS Library librarians in carrying out preservation actions, understanding librarians in carrying out preventive actions. This research uses a descriptive qualitative research design by conducting interviews with three informants, observing the collection of library materials that will be transferred to the media and the tools used as well as the conditions that occur at the research site, conducting a review of visitor statistical documents and standard operational procedures for media transfer activities. Based on the results of interviews and observations conducted at the Central Statistics Agency Library, there were findings that the Central Statistics Agency Library carried out media transfer as an effort to preserve library material collections with the tools used, namely paper cutters, scanners and computers. There are obstacles such as collections that are damaged, limited tools, and collections that continue to grow to transfer media."

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merupakan satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Meskipun Badan Pusat Statistik Kabupaten merupakan satuan kerja terkecil di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, namun Badan Pusat Statistik Kabupaten menyumbang peran besar dalam pencapaian tujuan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas data. Hal ini disebabkan oleh peran Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai tombak dalam pengumpulan data langsung ke responden dan sekaligus sebagai pengolah dan diseminasi data. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung pada semester I tahun 2019 saat penyusunan penelitian ini. Dari survei ini diperoleh permasalahan yaitu terdapat ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan isian dan ketidaktepatan harga pada Modul Kor dan Konsumsi Pengeluaran saat entri data dalam aplikasi. Begitu pula saat pasca entri masih ditemukan ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan isian. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan evaluasi tingkat kematangan manajemen kualitas data menggunakan kerangka kerja Manajemen Kualitas Data Loshin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan berada pada kisaran 2 dan 3. Dari delapan dimensi, terdapat empat dimensi yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu harapan kualitas data, protokol kualitas data, standar data, dan teknologi. Selain itu, hasil dari pengukuran kualitas data statistik menggunakan kerangka kerja European Statistical System menunjukkan bahwa total skor yang dicapai adalah 5.7 dari target yang diharapkan sebesar 9.4. Dari hasil penelitian ini selanjutnya disusun rekomendasi peningkatan kualitas data.

---

The BPS-Statistics of Kaur Regency is a work unit under the BPS-Statistics of the Republic of Indonesia which is responsible for carrying out statistical activities in the regency area, precisely the Regency of Kaur, Bengkulu Province. Although the Regency Statistics Agency is the smallest work unit, the BPS-Statistics of Kaur Regency contributes a large role in achieving the goals of the BPS-Statistics of Republic of Indonesia to improve data quality. This is due to the role of the Regency Statistics Agency as a spearhead in collecting data directly to respondents and at the same time as data processors. An example is the implementation of the National Socio-Economic Survey which was taking place in the first semester of 2019 during the preparation of this study. From this survey, there are problems, namely there are incompleteness, inconsistency in the contents and inaccuracy of the price range in the Cor Module and Expenditure Consumption during data entry in the application. Likewise, inconsistencies and inaccuracies are found after post entries. To overcome this problem, an evaluation of the maturity level of data quality management using the Loshin’s Data Quality Management was done. The results indicate that the maturity level is in the range of 2 and 3. Of the eight dimensions, there are four dimensions that have not met the expected targets, namely expectations of data quality, data quality protocols, data standards, and technology. In addition, the results of measuring the quality of statistical data using the European Statistical System indicate that the total score achieved is 5.7 of the expected target of 9.4. From the results of this study, recommendations were made for improving data quality."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."