Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad murabahah. Dilihat dari latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penggunaan akad murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi fiqih serta rukun dan syarat akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) yang berdasarkan murabahah dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang berdasarkan mudharabah serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA).Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada dasarnya menggunakan konsep tawarruq. Akad murabahah yang digunakan dalam SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi fiqih bukan mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad maka akad murabahah pada surat edaran telah memenuhi ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SiKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 diharapkan penggunaan SiKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles. Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity sharia use the contract murabahah. Judging from the background is the purpose of this paper is first, to determine the use of murabahah contract in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms of fiqh as well as the pillars and requirements of the contract. Second, to know the differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (Sika) is based on murabahah with Mudharabah Interbank Investment Certificates (SIMA) is based on mudharabah and to know that there are advantages and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles (Sika).

The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of Tawarruq. The murabahah contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers to the terminology of fiqh is not referring to the fatwa DSN No.04/DSNMUI/ IV/2000 about murabahah. Associated with the pillars and requirements of the contract then murabahah contract on circular letter in compliance with the provisions of sharia. The existence of 2 (two) SiKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS expected to use SiKA still meet the applicable provisions of sharia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan risiko likuiditas pada perbankan syariah serta imbal hasil PUAS terhadap perkembangan pasar uang antarbank syariah. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara volume transaksi PUAS dengan rasio risiko likuiditas pada perbankan syariah yaitu dengan menggunakan rasio Short Term Mismatch (STM), rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dan imbal hasil yang diterima pada transaksi PUAS. Selain itu juga digunakan analisis ekonometri dengan metode ARCH dan GARCH yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan risiko likuiditas dan imbal hasil PUAS terhadap perkembangan PUAS. Hasil dari analisis ekonometri dengan metode ARCH dan GARCH diperoleh varian model ARCH-M (1,1), sebagai model terbaik dalam penelitian ini, menunjukan bahwa rasio risiko likuiditas pada perbankan syariah yang berupa rasio STM, rasio FDR dan imbal hasil PUAS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PUAS. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas pada saat terjadi excess liquidity maupun shortage liquidity serta manajemen pengelolaan risiko likuiditas jangka pendek perbankan syariah dan imbal hasil PUAS dianggap sebagai hal yang mempengaruhi perkembangan PUAS.

---

This study aims to determine the effect of liquidity risk management and return of PUAS againts of sharia interbank money market developments. This study used a descriptive analysis that describes a relationship between the volume of PUAS transaction with liquidity risk ratio in islamic banking by using Short Term Mismatch (STM) ratio, Financing to Deposit Ratio (FDR) and return of PUAS. Furthermore, its used an econometric analysis of the ARCH and GARCH method that aims to determine the effect that caused by management of liquidity risk and return of PUAS againts of sharia interbank money market developments.

The result of the econometric analysis by using an ARCH and GARCH method resulting variants model ARCH-M (1,1), as the best model in this study, showed that the ratio of liquidity risk in islamic banking in the form of STM ratio, FDR ratio and return of PUAS has a significant influence on the development of PUAS. Liquidity risk management policy in the terms of excess liquidity, shortage liquidity, short term liquidity management and return of PUAS regarded as affecting the development of Sharia interbank money market."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."

"Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antarapemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalamikekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnyadisebabkan antara lain banyaknya investasi yang dilakukanoleh bank syariah mengalami kemacetan atau kegagalan dansedikitnya dana yang terhimpun dari nasabah penyimpan. Olehkarena itu, pada tanggal 23 Februari 2000, Bank Indonesiamenetapkan PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar UangAntarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlakusejak tanggal 1 Maret 2000. Dalam penelitian ini, penulismengangkat 2 (dua) buah pokok permasalahan yaitu bagaimanahukum transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank(Sertifikat IMA) yang dilakukan oleh Bank Konvensionalsebagai Bank Penanam Dana dan Bank Syariah sebagai BankPengelola Dana di Pasar Primer menurut hukum Islam danbagaimana hukum transaksi Sertifikat IMA yang dilakukanantar Bank Konvensional di Pasar Sekunder menurut hukumIslam. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulismenggunakan metode penelitian normatif. Alat pengumpulandata yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan danwawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk membandingkanketentuan fikih Islam dengan ketentuan hukum positif.Penulis telah berhasil mewawancarai dua narasumber yaituDr. Jafril Khalil, M.C.L., Direktur Center for IslamicEconomic Research and Application (CIERA) dan EdiSetijawan, S.E., M.M., Peneliti Bank pada Tim Penelitiandan Pengembangan Perbankan Syariah Direktorat PerbankanSyariah-Bank Indonesia. Hasil wawancara dengan keduanarasumber tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi.Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan,disimpulkan bahwa hukum transaksi Sertifikat IMA antaraBank Konvensional sebagai Bank Penanam Dana dan BankSyariah sebagai Bank Pengelola Dana di pasar primer adalahtidak sah jika dana yang ditanamkan berasal dari pendapatanbunga bank dan menggunakan metode revenue sharing dalammembagi hasil usaha dan hukum transaksi Sertifikat IMA yangdilakukan antar Bank Konvensional di pasar sekunder adalahtidak sah karena mengandung riba, gharar, maisir, dantujuan yang tidak dibenarkan syariah."

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."

"ABSTRAKTesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehinggaterbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikandalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenistawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classicaltawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI danperaturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimanatawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi inimenemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepadaperbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturanBank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatanteori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspekkemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

---

ABSTRACTThis thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board ofSharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovationtransaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to dosome individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product usedin contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two typesof tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruqatau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are howdid Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’sregulation. The research uses normative legal research which uses secondaryresources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihadproduct which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t complywith maslahah which is the aim of sharia."

"Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui seberapa besar penempatan dana pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas dan penempatan dana pada Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah. Data penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, dan juga dari berbagai buku, koran, tesis dan internet yang berhubungan dengan topik ini. Data yang digunakan mulai bulan Januari 2003 hingga Maret 2006. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas X. Dan hasil analisa diketahui bahwa kedua variabel bebas yaitu variabel SWBI dan PUAS secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel FDR perbankan syariah. Kedua variabel tadi dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 50,6 % dan sisanya yaitu 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalarn model. Walaupun kedua variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel FDR perbankan syariah, namun hasil uji t menunjukkan bahwa hanya variabel SWBI yang signifikan dalam mempengaruhi FDR perbankan syariah.

---

The aim of this research is to examine the influence of the fund allocation in Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, SWBI (a short term monetary instrument for syaria banking who had over liquidity problem ) and Syaria Interbank Money Market (PUAS) on Financing to Deposit Ratio (FDR) in syaria banking. This research is using database from Bank Indonesia, newspapers, thesis, internet and textbooks that relevant with the topic, from January 2003 to March 2006. And the analysis method is "Multiple Linear Regression " to analyze the relation among dependent variable (Y) and two or more independent variables (X). The F-Test analysis shows that both independent variables; SWBI and PUAS for FDR of syaria banking is 50,6 % while the rest of 49,4% is determined by other variables exclude in the econometric model. The T- Test result indicates that SWBI is the only variable that significantly influenced FDR syaria banking."

"Penelitian ini bertujuan antara lain untuk menganalisis dan mengidentifikasi tekanan likuiditas perbankan syariah dan upaya perbankan syariah untuk mencari kebutuhan dana atau mengelola dana di PUAS. Selain itu secara khusus, tesis ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan (volume) PUAS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data bulanan PUAS periode 2005 sampai dengan 2013 dengan pertimbangan pada periode tersebut Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Operasi Moneter Syariah ditandai dengan dibukanya instrumen moneter syariah ekspansif dan kontraksi. Penelitian ini menggunakan model dinamis ARDL (Auto Regresive Distributed Lag) karena setiap variabel dalam industri perbankan syariah dapat berfungsi baik sebagai variabel bebas (menjelaskan variabel lain) atau variabel terikat (dijelaskan variabel lainnya) dalam sebuah persamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam variabel bebas yang mempengaruhi volume PUAS. Berdasarkan pengujian korelasi terhadap enam variabel tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh positif yaitu tingkat imbalan IMA, pembiayaan, deposito dan inflasi year to year. Sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu ROA dan inflasi month to month memberikan pengaruh negatif terhadap volume PUAS. Selanjutnya berdasarkan model persamaan volume PUAS yang telah terbentuk diketahui bahwa keenam variabel independen di atas secara bersama-sama mempengaruhi volume transaksi PUAS. Tesis ini merekomendasikan tiga hal, yaitu pembatasan penempatan dana perbankan syariah di bank sentral melalui pemberlakuan persyaratan FDR pada level tertentu, perlunya koordinasi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas fatwa untuk mengkaji instrumen baru yang dapat mengakomodir pengembangan pasar uang syariah, dan perlunya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain di luar variabel dalam tesis ini yang dapat mempengaruhi volume PUAS beserta estimasi permodelannya.

---

This research aims to analyze and identify liquidity pressures in the Indonesian Islamic banking industry and its efforts to fulfill the needs of funding or manage the funds in the PUAS. Specifically, this thesis explains the factors that affect utilization (volume) of PUAS. It employs monthly data PUAS during the period 2005 to 2013, with a consideration on the period of Bank Indonesia Sharia Monetary Operations by the opening of Islamic monetary instrument expansionary and contraction.

Further, this research uses a dynamic model of ARDL (Auto Regresive Distributed Lag) for each variable in the Islamic banking industry which functions as both anindependent variables (other variables explain) or dependent variable (described other variables) in an equation.

The results shows that there are six independent variables that affect the volume PUAS namely IMA rate of return, financing, deposits and year-to-year inflation. In addition, two other independent variables are ROA and month to month inflation show negatively impact on the volume of PUAS.

Finally, this thesis recommends three things, namely (i) restrictions on the placement of funds in the central bank's Islamic banking through the application of the requirements of the FDR at a certain level, (ii) the need for coordination between the central bank as a monetary authority with the authority of the National Islamic Council as a new instrument for assessing fatwa can accommodate sharia money market development, and (iii) the need for further research using other variables beyond the variables in this thesis that can affect volume estimates PUAS along its modeling."

"Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah tidak sepesat perbankan konvensional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang diindikasikan tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan pelaksanaannya di dalam praktik; serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, serta didukung data primer untuk melihat implementasinya dalam praktik pada beberapa bank syariah di wilayah Jabodetabek. Teori yang digunakan adalah teori maqasid syariah untuk melihat apakah pengaturannya menunjukkan tujuan untuk kemaslahatan umat; dan digunakan teori pertukaran karena  murabahah merupakan bagian dari suatu transaksi pertukaran. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan pengaturan perbankan syariah di Indonesia  tidak terlepas dari dinamika sejarah keberadaannya di Indonesia. Penerapan pembiayaan murabahah digunakan UU Perbankan Syariah dan aturan-aturan pelaksanaannya, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan manfaat melalui: perbaikan terhadap beberapa peraturan terkait pembiayaan murabahah dan kinerja pengawasan eksternal Bank Syariah oleh otoritas; dilakukan evaluasi diri dan upaya perbaikan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan, peningkatan kinerja SDM, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS);  nasabah bank Syariah bertanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran dan menjadi bagian  kontrol sosial pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai syariah.

---

Banking institution is a very important financial institution in a country's economic system. In its development, the growth of sharia banking institution is not faster then conventional banking, whereas majority of Indonesian population is Muslim. On the other hand, there are still various legal issues related to murabaha financing, which is indicated no longer in accordance with sharia principles. This research will address issues concerning the arrangement of murabaha financing in accordance with the principles of sharia and its implementation in practice; as well as efforts made to finance murabaha done in accordance with the principles of sharia. The method used in this research using normative juridical approach based on secondary data, and supported by primary data to see its implementation in practice at some sharia banking in Jabodetabek region. The theory used is the theory of maqasid shariah to see whether the arrangement shows the purpose for the benefit of the people; and used the theory of exchange because murabaha is part of an exchange transaction. The results show that the development of sharia banking arrangements in Indonesia is inseparable from the historical dynamics of its existence in Indonesia. The implementation of murabaha financing is used by the Sharia Banking Law and its implementation rules, as well as the National Sharia Board Fatwa (DSN). Murabaha financing implementation shows that there is still sharia irregularities. Therefore, efforts should be made to ensure that murabaha is implemented in accordance with sharia and provides benefits through: improvements to some regulations related to murabaha financing and external supervisory performance of sharia banking by the authority; Self evaluation and improvement of technical regulations on implementation, improvement of human resources performance, and improvement of internal supervision through Sharia Supervisory Board (DPS); sharia banking customers are responsible for repayment of their financing and become part of social control of sharia in implementation of murabaha financing.

 

 

"