Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-commerce barang fashion diartikan sebagai mekanisme bisnis barang fashion dengan menggunakan media elektronik. Perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peluang untuk mengenakan pajak atas transaksi ini sangat besar terutama Pajak Konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun sampai dengan saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN Tahun 2009, belum mengatur secara khusus tentang bagaimana sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi ini. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu staf Sub Direktorat PPN Jasa dan Kepala Sub Direktorat Aplikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat E-Business pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang- undang perpajakan terutama UU PPN Tahun 2009 dan UU KUP Tahun 2008. Ketentuan pengenaan PPN diperkuat juga dengan dikeluarkannya aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang intinya mengatur masalah penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan pengaturan pelaku transaksi e-commerce. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi.

---

The term fashion e-commerce is defined as a fashion business mechanism using electronic media. It is shown that e-commerce develops significantly year by year along with the development of information technology. Although, the possibility to impose consumption tax namely Value Added Tax (VAT) on such transaction is very high. However, until now, the Indonesian VAT Law ( Law Number 42 Year 2009) has not clearly ruled the system and procedure of it. This thesis is drawn up pursuant to reseach by using qualitative methode. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials of Directorat General of Taxes and Sub Directorate of Politic, Law and Security Application on Departement of Information and telematics. According to this research, Indonesia is still enable to impose VAT on e-commerce transaction pursuant to taxation law, that is VAT Law and The General Tax Provisions and Procedures Law, and strenghtened with The Law of Information and Electronic Transaction (Law Number 11 Year 2008) that arrange of using electronic document, digital signature, and the arrangement of the persons who involve in electronic transaction (e-commerce). Therefore, it is advisable to Directorate General of Taxes in order to make a clear and comprehensive regulation about e-commerce transaction, especially in making system and procedure for taxing VAT on e-commerce transaction base on certainty principle, ease of administration and low cost by using technology."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui media internet (E-commerce) pada PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Terdapat 2 jenis transaksi E-Commerce PT. Harlanda Putera yaitu perdagangan B2C (Busines to Customer) dan B2B (Business to Business). Kegiatan B2C perusahaan adalah berhubungan dengan penjualan produk perusahaan sendiri sedangkan kegiatan B2B perusahaan berkaitan dengan penyedia jasa penjualan produk rekanan melalui website Perusahaan. Transaksi perdagangan B2C perusahaan sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pada transaksi perdagangan B2B ditemukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN.

---

This Internship report aims to explain how to recording and reporting of value added tax on transactions via the Internet (E-commerce) in PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera as "Pengusaha Kena Pajak" (PKP) has an additional obligation to collect and report the VAT. The Procedure in this report is the calculation and recording of VAT according to the UU PPN and other relevant regulations. There are 2 types of E-Commerce transaction in PT. Harlanda Putera, the B2C (Busines to Customer) and B2B (Business to Business). B2C activities related to the sale of the company's own products, while the activities related to the company's B2B service is provide selling partners product through the Company's website. In conclusion the B2C trading is done correctly and according to the rules. In the B2B trading there’s an error in the accounting records and the calculation of VAT."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Besarnya potensi e-commerce membuat pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk mengatur pemungutan pajak dari transaksi e-commerce. Penelitian ini mengukur nilai elastisitas dan buoyancy pemungutan PPN dari transasksi e-commerce dengan menggunakan metode indeks divisia serta menghitung potensi penerimaan PPN dari transaksi e-commerce dengan menggunakan metode dekomposisi multiplikatif. Hasil dari penelitian ini mendapatkan nilai koefisien elastisitas sebesar 4,098 dan buoyansi sebesar 5,768. Sementara itu, penerimaan PPN dari transaksi e-commerce pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi sebesar Rp 56,49 triliun dan Rp 73,93 triliun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penyusunan strategi oleh DJP agar efektivitas dalam pemungutan PPN dari transaksi e-commerce semakin meningkat serta potensi PPN dari transaksi e-commerce dapat terealisasi optimal.

---

The Covid-19 pandemic has resulted in people choosing to carry out economic activities through e-commerce to reduce physical contact with sellers. The huge potential of e-commerce has prompted the government to issue Law Number 2 of 2020 to regulate tax collection from e-commerce transactions. This study measures the elasticity and buoyancy of VAT collection from e-commerce transactions using the index divisia method and calculates the potential for VAT receipts from e-commerce transactions using the multiplicative decomposition method. The results of this study obtained a coefficient of elasticity of 4,098 and a buoyancy of 5,768. Meanwhile, VAT revenues from e-commerce transactions in 2022 and 2023 are projected to be Rp. 56,49 trillion and Rp. 73,93 trillion. Based on the results of this study, this study recommends that DGT formulate a strategy so that the effectiveness in collecting VAT from e-commerce transactions increases and the potential for VAT from e-commerce transactions can be realized optimally."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa perdagangan di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-145/PJ/2010 mengenai Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan, khususnya pada butir 3 huruf c, d, dan e. Tujuan penelitian adalah menjelaskan mengapa Dirjen Pajak menetapkan ekspor jasa perdagangan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean, bagaimana kebijakan PPN atas ekspor jasa perdagangan ditinjau dari konsep taxable supplies dan destination principle, serta bagaimana perlakuan PPN atas ekspor jasa seharusnya menurut kelaziman internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekspor jasa perdagangan telah sesuai dengan konsep taxable supply dan penyerahan ekspor jasa perdagangan yang ditetapkan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean tidak sesuai dengan konsep destination principle. Alasan Dirjen Pajak adalah terkait dengan masalah pengawasan yang belum cukup memadai untuk dikenakan PPN dengan tarif 0%. Kelaziman internasional atas pengenaan PPN atas ekspor di beberapa negara Asia Pasifik sebagian besar sudah menganut destination principle.

---

This research discusses the Value Added Taxes policy on export of trade services in Indonesia. This policy is particularly reflected in Circular Letter Director General of Taxation Number SE-145/PJ/2010 regarding the Value Added Taxes Treatment of Trade Services, especially in point 3 letter c, d, and e. The research's objectives are to explain why DG of Taxation determine export of trade services as a supply of trade services within the Customs Area, how the VAT policy on exports of trade service is seen from the concept of taxable supplies and the destination principle, as well as how the treatment of VAT on export of services suppose to be according to international practice. The type of research is descriptive using quantitative approach.

Based on the results, the writer has found that the trade services export has been in accordance with the concept of taxable supply, and the exports of trade services that has been determined as a supply of trade services within the Customs Area is not in accordance with the concept of destination principle. Reasons from the DG of Taxation is related to supervision issues which still insufficient to be burdened by VAT at the rate of 0%. On the other hand, international practice for the imposition of VAT on exports of services in some Asia Pacific countries has been using the destination principle."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang yang ditarik kembali dapat terutang PPN pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Sengketa ini disebabkan perbedaan interpretasi hukum sehingga memerlukan manajemen sengketa pajak berupa pembentukan aturan baru atau revisi aturan menggunakan peraturan yang sifatnya mengikat ke luar seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

---

This thesis discusses facts which underpin the Judge?s verdict in Value Added

Tax (VAT) disputes on matters related finance company insurance discounts and sale

repossessed goods. It uses descriptive qualitative approach. VAT is levied on insurance

discount in consumer financing transaction scheme, while VAT on the sale of repossessed

goods can be levied in a finance lease transaction. This tax disputes are caused by different

legal interpretation, thus it needs tax dispute management by forming a new rule or

amendment of the existing rules using the rules which have legal binding force to the

society such as Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, and Peraturan Direktur

Jenderal Pajak"

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."