Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berjudul Perkembangan Diskotik Tanamur di Jakarta (1970-2005). Inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah muncul dan berkembangnya Diskotik Tanamur dan pengaruhnya terhadap hiburan malam dan diskotik lainnya. Dalam skripsi ini juga akan dibahas para pengunjung diskotik Tanamur, dan hal yang mempengaruhi meredupnya diskotik Tanamur. Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, intepretasi, dan historiografi. Sumber yang ditemukan, dan dijadikan sumber primer adalah koran se-zaman, artikel majalah musik dan gaya hidup dalam kurun waktu 1970-2005. Dalam skripsi ini juga diadakan metode wawancara dengan para pelaku sejarah yang pernah menjadi bagian dalam Diskotik Tanamur. Keterangan dari para pelaku sejarah ini berguna untuk memperkuat sumber-sumber yang telah didapat sebelumnya. Diskotik Tanamur merupakan diskotik mandiri pertama yang ada di Jakarta yang berdiri pada tanggal 12 Desember 1970. Diskotik Tanamur menjadi tempat berkumpul para penikmat musik disko dari semua kalangan. Diskotik Tanamur berkembang, dan para pengusaha mulai tertarik untuk mendirikan diskotik lainnya. Setelah terjadi bom Bali I, pengunjung Diskotik Tanamur mengalami penurunan, dan tutup pada tahun 2005.

---

This thesis is titled Developments Tanamur Discotheque in Jakarta (1970-2005). The core of the problems discussed in this thesis is emerging and growing Tanamur Disco and its influence on other night clubs and discotheques. In this essay will also be discussed Tanamur Discotheque visitors, and things that affect faded of Tanamur Discotheque.

This paper uses the historical method consists of four stages, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Sources are found, and is used as a primary source of contemporary newspapers, magazine articles and music lifestyle in the period 1970-2005. In this thesis also held interviews with the actors who had been a part of history in Tanamur Discotheque. A description of the perpetrators of this history is useful to strengthen the resources that have been obtained previously.

Tanamur Discotheque is the first independent discotheques in Jakarta which was established on December 12, 1970. Tanamur Discotheque become a gathering place for disco music lovers from all walks of life. Discotheque Tanamur growing, and getting interested businessman to set up other discotheques. After making the first Bali bombing, visitors Tanamur Discotheque decline, and closed in 2005."

"Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam. Perusahaan multinasional, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi. Menurut perkiraan Ernst & Young's Global Islamic Banking Center of Excellence, permintaan global untuk Sukuk diperkirakan akan tumbuh tiga kali lipat dari US $ 300 miliar 900 miliar dollar AS pada 2017.

---

Definition sukuk / certificates are certificates of equal value with part or wholly of tangible property ownership to get results and service in the ownership of assets and certain projects or special investment activity, the certificate is valid after receiving the value of sukuk, at maturity receive funds fully consistent with the objectives of sukuk mentioned. Sukuk has developed into one of the most important mechanisms in raising finance in the international capital markets through a structure that is acceptable in Islam. Multinational companies, Government, State Owned Enterprises, and international financial institutions using sukuk as an alternative to syndicated financing. According to estimates by Ernst & Young's Global Islamic Banking Center of Excellence, the global demand for Sukuk is expected to grow three-fold from U.S. $ 300 billion, 900 billion U.S. dollars by 2017."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta (1957-1965). Untuk melihat perkembangan PerguruanTinggi Muhammadiyah di Jakarta tersebut perlu untuk dibahas latar belakang dari gerakan Muhammadiyah serta latar belakang dari perkembangan perguruan tinggi di Indonesia secara umum dan juga tentunya perkembangan gagasan mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah. Pencarian data berupa buku-buku yang mengulas tentang Muhammadiyah, artikel mengenai pendidikan tinggi Muhammadiyah serta dokumen-dokumen pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang diperlukan, maka digunakanlah sumber lisan melalui proses wawancara dengan narasumber juga termasuk data-data lain yang memungkinkan untuk penulis gunakan sebagai sumber penulisan. Setelah semua data-data berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dan intpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian setelah itu barulah masuk pada tahapan historiografi, yaitu rekonstruksi dalam bentuk penulisan sejarah. Gagasan mengenai penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi oleh Muhammadiyah telah diusahakan sejak zaman kolonial tepatnya pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1936, namun dikarenakan beberapa kendala cita-cita tersebut harus ditunda. Usaha pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah lantas pertama kali dilakukan di Sumatera Barat dengan pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah yang presidiumnya sendiri berada di Jakarta dengan ketuanya Dr. H Ali Akbar. Namun berkenaan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI di daerah Sumatera Barat maka fakltas tersebut pun terkena imbasnya dan harus ditutup. Lantas gagasan Muhammadiyah di Bidang pendidikan tinggi ini diteruskan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang didirikan di Jakarta dan tetap merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah. FKIP yang pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) ini sempat mengalami beberapa masa sulit terutama yang berkaitan dengan masalah biaya dan penggalangan mahasiswa sehingga perguruan tersebut hampir ditutup namun berkat jaringan baik yang terjalin antara Muhammadiyah dengan instansi-instansi pemerintah maka suatu proyek kerjsama pun berhasil diadakan yang kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammadiyah untuk menjaga kelangsungan perguruan tingginya tersebut. Dari FKIP Muhammadiyah Jakarta inilah kemudian kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan tinggi dapat berkembang pada tahapan selanjutnya sampai pada bentuknya yang sekarang."

"Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul. Pencabutan TDUP sendiri merupakan suatu tindakan hukum publik yang melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua perangkat daerah ini memiliki kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Sementara, jenis AUPB yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan serta Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Untuk mempermudah analisis dan pemahaman, penelitian ini mengambil contoh kasus pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown yang berlokasi di Jakarta Barat. Pencabutan TDUP terhadap Diskotek Golden Crown dilakukan atas dasar ditemukannya pelanggaran narkoba. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sumber kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan TDUP berasal dari Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 dan dalam kasus pencabutan Diskotek Golden Crown, pemerintah belum menerapkan AUPB secara baik dan benar. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu mengkaji kembali Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya ketentuan mengenai sanksi pelanggaran narkoba, prostitusi dan perjudian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kembali penerapan AUPB dalam melaksanakan pencabutan TDUP.

---

This research discusses about the authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the implementation of the General Principles of Good Administration (AUPB) on handling the revocation of Tourism Business Permission (TDUP). Based on the Government Administration Law Article 9 paragraph (1), the government has to take notice of the legislation and the Good Governance principles when carrying any public legal action. However, it’s still possible for problems to occur even after implementing what is stated on the legislation and the Good Governance principles. The revocation of TDUP itself is a public legal action that involves 2 (two) regional institutions, namely Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. These 2 (two) insitutions gain their respective authorities from the Governer Regulation No. 18 of 2018 on Tourism Business Administration. Meanwhile, the types of AUPB that will be analyzed in this thesis are Principle of Public Interest, Principle of Accuracy, and Principle of Motivation for Every Decision. To simplify and understand the analysis better, this thesis analyzes the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque which is located in West Jakarta. The reason behind the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque was the discovery of drug trafficking. The form of research that is conducted out by the author is normative judicial research, namely a research that draws important legal principles and regulations. The result of this research is that the government needs to do a further review of the Governor Regulation No. 18 of 2018 regarding The Administration of Tourism Business, especially the provisions regarding sanctions for drug violations, prostitution and gambling. Apart from that, the goverment also needs to pay further attention on implementing AUPB principles in terms carrying out TDUP revocation."

"Globalisasi ekonomi dunia dengan disepakatinya GATT menjadi WTO (1994), Deklarasi APEC (1994), AFTA 1995) dan ASEM (1996) menjadikan dunia dengan ciri makin terkikisnya hambatan-hambatan lalu-lintas keuangan internasional, arus ke luar masuk modal dan tingkat investasi. Proteksi pada sektor finansial tidak dapat dilaksanakan lagi. investasi asing, campuran maupun domestik dalam bentuk pembelian aset domestik ( deposito, obligasi, saham dan sekuritas lainnya) perlu mendapat dukungan penuh dan konsisten. Dalam konteks Indonesia kebijakan investasi portofolio perlu lebih dikembangkan karena kecenderungan arus dana internasional dalam masa-masa mendatang ke Indonesia meninjukkan pola atau karakteristik dimana investasi portofolio akan memimpin lalu lintas keuangan, dana dan modal internasional. Melampaui : Direct Investment , pinjaman dari pemerintah (Goverment /Public Debt) , pinjaman dan obligasi swasta ( Private Debt dan Obligation ), dan Hibah ( Grand ). Fenomena ini sudah terlihat pada tahun 1989 dan semakin pesat di tahun 1993 (Laporan Bank Dunia, tahun 1993 dan 1994 ). Kondisi ini tentunya menantang para pembuat kebijakan (Policy Maker ) dalam mengantisipasi arus dana internasional, khususnya investasi portofolio yang semakin deras ke negara kita. Dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta (BET) mempunyai peran yang dominan dan sentral dalam menangkap peluang tersebut dengan lebih mengembangkan perdagangan dan transaksi di bursa efek. Dari data terakhir (Juni 1996 ) menunjukkan bahwa porsi pembelian saham oleh investor asing di pasar modal Indonesia sudah melampaui 70 % , bahkan 72 % pada Juni 1996. Hal ini menunjukkan bahwa porsi pembelian saham oleh investor asing akan sangat menentukan dalam mekanisme supply (jual ) dan demand (beli ) di pasar modal. Penetrasi investasi asing yang terlalu besar dan kondisi investor domestik yang sangat lemah mempunyai konsekuensi menguntungka dan merugikan dalam skenario waktu : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dari data dan analisis kuantitatif didapat hasil yang mendukurig yaitu anara nilai kurs US $ terhadap Rupiah bisa mempengaruhi kinerja pasar modal Indonesia, dimana bila kurs menguat mengakibatkan investor asing terpacu untuk membeli saham di pasar modal Indonesia, karena kurs dinilai lebih tinggi sehingga keuntungan kurs dapat dimainkan dalam pasar modal Indonesia. Hal ini akan terbalik bila kita meninjau keputusan investasi Investor domestik. "

"Skripsi ini mencakup empat bab pembahasan. Pembahasan pokok terdapat dalam Bab III yakni mengenai penga_ruh Tarekat Sammaniyah pada masyarakat Betawi, yang meliputi upacara pembacaan Hikayat Samman serta upacara pembacaan Ratih Samman; yaitu pengaruh mela1ui mubalig, pesantren serta kitab-kitab tertentu. Pribadi Syeikh Muhammad Samman sebagai pendiri Tarekat Sammaniyah dibahas dalam Bab II, yang meliputi rangkaian silsilahnya, zikir-zikirnya serta karya-karya tulisnya. Dalam bab I, dibahas mengenai arti tarekat, dasar hukumnya, tujuan mengamalkannya, serta hubungannya dengan tasawuf. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai langkah pengenalan terhadap tarekat. Pembahasan tentang prospek kegiatan upacara pembacaan hikayat Samman serta prospek kegiatan upacara pembacaan Ratib Samman terdapat dalam pembahasan Bab IV sebagai bab kesimpulan dan sekaligus sebagai penutup skripsi ini."