Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin bervariasi bentuk perjanjian sewa guna usaha, membuat para pengguna dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi jenis sewa yang ada pada perjanjian sewa guna usaha itu. PSAK 30 (revisi 2011) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan klasifikasi perjanjian sewa guna usaha di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis pengklasifikasian suatu perjanjian sewa guna usaha dari sewa operasi menjadi sewa pembiayaan dan dampak jika terjadi perubahan terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan PT PIP.Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengakuan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 32.796.105.295 dan berkurangnya nilai buku aset tetap PT PIP sebesar Rp 32.634.423.873. Sedangkan pada rasio keuangan terjadi perubahan yang cukup besar pada rasio periode penagihan rata-rata yang meningkat 84%, perputaran piutang usaha yang menurun sebesar 46% dan perputaran aset tetap yang meningkat sebesar 1.040% setelah mengalami perubahan menjadi sewa pembiayaan.

---

The more veried the form of lease agreement, makes the users of lease agreement face difficulties to determine the classification of lease agreement. PSAK 30 (revised 2011) provides rules to be completed in classifiying a lease agreement in Indonesia. By using the library research and field research methods, this research analyzes the classification of lease agreement from operating lease to finance lease and the effects if any changes to PT PIP financial statements and financial ratio.

The results of this research are the recognition of lease receivables amounting to Rp 32,796,105,295 and declined the PT PIP book value of fixed assets amounting to Rp 32,634,423,873. While on financial ratios have substantial changes in the average collection period increased by 84%, accounts receivable turnover decreased by 46% and fixed assets turnover increased by 1,040% after changing into a finance lease."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit AAA Indonesia dan penerapan PSAK 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB, suatu perusahaan jasa kesehatan. Pengadaaan sebagian besar aset medis PT. SHB dilakukan dengan menggunakan skema sewa pembiayaan. Masalah yang muncul pada sewa pembiayaan ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian sewa, prosedur audit AAA Indonesia yang meliputi prosedur konfirmasi pihak ekternal dan prosedur penilaian going concern entitas, dan jawaban konfirmasi yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menyimpulkan perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh PT. SHB terkait pembatalan perjanjian dan perbaikan prosedur audit AAA Indonesia serta pembenahan dalam pembuatan jadwal pembayaran oleh pihak ketiga.

---

This report analyzes the lease audit procedures done by AAA Indonesia and the implementation of PSAK 30 revised 2011 in PT. SHB, a health care company. In order to acquire its medical equipment, PT. SHB uses financing lease as an option to provide most of its medical equipment. The main problems arising on these financing lease agreements are related to the cancellation of the lease agreement, the audit procedures held by AAA Indonesia that include the external confirmation procedure and going concern entity assessment, and confirmation responses made by third parties. The analysis results conclude the need for adjustments made by PT. SHB related to the cancellation of agreements, improvement of AAA Indonesia audit procedure, and enhancement in the preparation of leasing schedules by third parties."

"Skripsi ini tentang Analisis dan Audit atas Penerapan PSAK 30 serta dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Angkutan Udara: Studi Kasus pada PT EEA. PT EEA merupakan perusahaan jasa angkutan udara, bergerak di bidang jasa charter pesawat terbang dan penerbangan reguler. PT EEA memperoleh aset utamanya, yaitu pesawat, dengan cara sewa. Isu utama yang terdapat dalam pencatatan dan pengakuan sewa adalah mengenai klasifikasi perjanjian sewa, yang dari sisi PT EEA sebagai lessee, dapat dibagi menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi yang masing-masing memiliki perbedaan pencatatan yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kesimpulannya adalah di dalam perusahaan jasa angkutan udara ini, klasifikasi sewa yang tepat dan konsisten berdasarkan substansi perjanjian sewa pesawat dan semua kriteria-kriteria dalam PSAK 30 adalah sewa operasi.

---

This thesis contains the Analysis and Audit of the Application of PSAK 30 and Its Impact on Air Transportation Services Company Financial Statement's: A Case Study in PT EEA. PT EEA is an air transportation service company engaged in aircraft charter services and regular flights. PT EEA acquire its main asset, the aircraft used in its business, by lease. The main issues contained in the lease recording and recognition is the classification of lease agreement, by which PT EEA in this case act as lessee, that can be divided into finance leases and operating leases, each of which has the significant distinction of recording in the financial statements. The conclusion is, in this air transportation service company, the correct and consistent classification of aircraft leases based on the substance of the lease agreement and the criteria?s in PSAK 30 is an operating lease."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 16 (revisi 2011) dan PSAK 10 (revisi 2010) terhadap proses pelaporan keuangan pada PT “XYZ” sebagai perusahaan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian juga dilakukan dengan studi literatur, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan pemeriksaan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 (revisi 2011) belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan dalam kebijakan akuntansi aset tetap. Sehingga Perusahaan perlu melakukan penelaahan kembali terhadap kebijakan akuntansi aset tetapnya. Selain itu untuk proses penjabaran laporan keuangan Perusahaan dengan pendekatan proses pengukuran kembali (re-measurement) menjadi Dolar Amerika Serikat, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam PSAK 10 (revisi 2010).

---

This research was conducted to find out the implementation of PSAK No. 16 (revised 2011) and PSAK 10 (revised 2010) towards financial reporting process in PT “XYZ” as an airline company. The research methods used in this study is descriptive analysis. This research are also conduct with literature review, field research by interview and document examination.

The result of this research indicate that the implementation of PSAK 16 (revised 2011) has not been fully implemented by the company in their accounting policy for fixed asset. Therefore the company need to review the accounting policy of fixed asset. Furthermore for the translation process of financial statement with re-measurement approach to convert to US Dollar in reporting currency, indicate that the process are still inappropriate with the requirement of PSAK 10 (revised 2010)."

"Laporan karya magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa di PT SDR dengan kasus Kontrak A dan Kontrak B. Untuk Kontrak A dan Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sewa di tahun 2018 sedangkan kontrak dimulai 2017. Berdasarkan hasil analisis, waktu pengklasifikasian kontrak sewa tidak sesuai PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak A, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan analisis, klasifikasi Kontrak A sudah sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa operasi. Berdasarkan analisis dengan salah satu faktor yaitu jenis menara yang disewa di Kontrak B hanya dapat di isi oleh PT SDR, penulis mengklasifikasikan kontrak B sebagai sewa pembiayaan.

---

This final project aims to analyze the implementation of PSAK 30 (revised 2011) leasing tower at PT SDR with cases of contract A and contract B. For contract A and contract B, PT SDR classifies the lease contract in 2018 while the contract starts in 2017. Based on the analysis, the time of classifying the rental contract is not in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract A, PT SDR classifies contracts as finance leases. Based on the analysis, the classification of Contract A is in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract B, PT SDR classifies contracts as operating leases. Based on the analysis with one of the factors, the tower type leased in Contract B can only be filled by PT SDR, the author classifies contract B as a finance lease."

"Dalam upaya perbankan menghadapi persaingan global dan internasional melalui implementasi PSAK - Pernyataan Standar Akuntansi 50 (revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" yang telah dilaksanakan, dalam proses penerapannya menghadapi tantangan dalam keseragaman penyajian informasi yang sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards). Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) atas klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, pihak selain Bank dapat memahami pengaruh penerapan tersebut dari perspektif perbankan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku.

---

In Bank's effort towards challenging global and international competition with recent SFAS 50/55 enforcement, in the process of implementation deals with challenges along with uniformity in the presentation of information in accordance with IFRS convergence. This study discusses the impact of SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 50 (revised 2010) and SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 55 (revised 2011) and PAPI - Indonesian Banking Accounting Guideline (revised 2008) application from the classification of financial assets and liabilities. Therefore, parties other than Bank to be able to understand the influence of implementation from banking perspective with respect to the applicable regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACTThe focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."

"Skripsi ini berisi tentang Dampak Penerapan PSAK 13 Revisi 2011 pada Perusahaan Properti: Studi Kasus pada PT TBI. PT TBI merupakan perusahaan penyewaan menara yang menyewakan bangunan tower yang dimilikinya kepada operator telekomunikasi melalui sewa operasi. Pendapatan utama Perusahaan didapat dari hasil penyewaan atas properti investasinya. Di dalam pengakuan bangunan tower yang dimiliki perusahaan juga terdapat isu dalam perbedaan pengakuan di perusahaan-perusahaan penyewaan me nara yang ada di Indonesia ada perusahaan yang mengakui sebagai properti investasi dan ada juga ya ng mengakui sebagai aset tetap. Kesimpulannya adalah didalam industri penyewaan menara penentuan yang benar atas pengakuan bangunan tower yang dimilikinya adalah sebagai properti investasi karena kriteria-kriterianya mengacu dalam PSAK 13.

---

This contains about the Impact of PSAK 13 Revised 2011 on Company Property: Case Study on PT TBI. PT TBI is a rental company that rents its tower to telecommunications operators through an operating lease. The company's main revenue derived from the rental of property investment. In the recognition of the company-owned buildings tower there is also an issue in recognitionof differences in tower rent companies in Indonesia there are companies that recognize the investment properties and some are recognized as fixed assets. The conclusion is in industry rent tower the correct recognition of the tower building as an investment property because of the criteria, are referred to in PSAK 13."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan sewa dan pengungkapan atas transaksi sewa pada PT Bengawan, salah satu perusahaan rental kendaraan roda empat terkemuka di Indonesia yang dianalisis menggunakan dua standar akuntansi yaitu PSAK 30 yang diimplementasikan penuh saat periode pelaporan dan PSAK 73 yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Selain itu dalam laporan magang ini juga membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan PT Bengawan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi, PT Bengawan telah mengimplementasikan PSAK 30 secara penuh baik dari pengakuan hingga pengungkapannya. Berdasarkan hasil proses audit, laporan keuangan konsolidasian PT Bengawan telah disajikan dengan wajar untuk segala hal yang bersifat material. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP MTY telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report is aimed to explain the accounting treatment for the recognition of rental income and disclosure of lease transactions of PT Bengawan, one of best four-wheeled rental companies in Indonesia that analyzed using two accounting standards which are PSAK 30 that fully implemented during the reporting period and PSAK 73 which is effective as of January 1, 2020. In addition, this report also discusses about audit procedures for PT Bengawan 39;s revenue account for the period ended December 31, 2017. Based on the analysis of accounting treatment, PT Bengawan has fully implemented of PSAK 30 from the recognition to the disclosure section. Based on the results of the audit process, the consolidated financial statements of PT Bengawan have been fairly presented for all material matters. The accounting treatment and audit procedures that conducted by the KAP MTY have been in accordance with prevailing theories and standards."

"[Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada perusahaan tambang dan konstruksi yaitu PT XYZ. Studi kasus ini membahas penentuan mata uangfungsional, proses pengukuran kembali, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan PT XYZ. Selain itu studi kasus ini juga membahas tentang pengaruh kurs valuta asing terhadap pajak terutang perusahaan. Analisa juga ditambahdengan analisis terhadap dampak peraturan baru Bank Indonesia yaitu Per 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah di Indonesia bagi industri secara umum dan PT XYZ secara khusus.

---

This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3/PBI/2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.;This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised

2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and

construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the

determination of functional currency, the process of the re-measurement,

recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the

company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of

new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use

currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in

particular PT. XYZ., This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised

2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and

construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the

determination of functional currency, the process of the re-measurement,

recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the

company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of

new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use

currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in

particular PT. XYZ.]"