Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi digital dan internet selain membawa manfaat bagi pencipta bagaimana suatu ide diekspresikan dalam bentuk ciptaan digital juga menimbulkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta baru terkait ciptaan digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya penggunaan sarana teknologi sebagai alat perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak cipta atas karya digital. Bentuk perlindungan dengan menggunakan cara atau sarana teknologi atas karya digital perlu mendapatkan legitimasi hukum, sehingga pada tahun 1996 diadakan WIPO Diplomatic Conference yang membahas bentuk perlindungan baru atas karya digital, sebagai tambahan dari apa yang sudah diatur dalam Bern Convention. Salah satu hal penting dalam WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah diaturnya larangan atas tindakan pembobolan (circumvention) dalam pasal 11 atas teknologi proteksi atas ciptaan (technological protection measures), dan juga larangan tindakan pengubahan/peniadaan identitas digital dari suatu ciptaan (rights management information-RMI) dalam pasal 12, sebagai mekanisme proteksi ganda (double protection) atas ciptaan. Uni Eropa dan terutama Amerika Serikat merupakan penggagas utama kebutuhan perlindungan atas karya digital. Sebagai bentuk harmonisasi ketentuan hak cipta atas ditandatanganinya WCT oleh negara peserta, maka baik AS dan Indonesia menerjemahkan aturan tentang RMI pada ketentuan masing-masing negara. Studi ini mencoba menjelaskan dengan metode perbandingan hukum bagaimana aturan tentang RMI dalam WCT diterapkan dalam Digital Millenium Copyright Act 1998 di AS dan UU No.19 tahun 2002 di Indonesia, dimana ternyata ada perbedaan variasi dan corak pengaturan ketika diterjemahkan dalam legislasi nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam 5 (lima) hal : sistematika pengaturan, definisi pengaturan, tindakan yang dilarang, sanksi, serta pengecualian/pembatasan. Dalam Pasal 25 UUHC tercermin bahwa selain pengaturannya tidak sesuai dengan konsep dalam RMI dalam WCT juga terdapat perbedaan yang menonjol apabila dibandingkan dengan pengaturan di AS. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi arah perumusan ketentuan RMI pada ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia pada masa yang akan datang.

---

Development of digital technology and the internet is not only bringing benefits to the creator of how an idea is expressed in the form of digital works, but also gave rise to new forms of copyright infringement related to new digital creation. This further confirms the need to use technology as a means of protection and prevention of copyright infringement on digital works. Form of protection by using a method or means of digital technology on the works seeks to get legal legitimacy, so that in 1996 WIPO Diplomatic Conference held to discuss new forms of protection for digital works, as an addition to what is already regulated in the Berne Convention. One of the important point in WIPO Copyright Treaty (WCT) is arrangement of banning on acts of circumvention as regulated in Article 11 on technological protection measures, and also bans the alteration action / removal of digital identity of a works (rights management information -RMI) in chapter 12, as a double mechanism protection of works. The European Union and especially the United States is the main initiator for enhance and develop the protection of digital works. As a form of harmonization of the provisions of the copyright as legal consequence for the signing of the WCT by participating countries, the U.S. and Indonesia both translate the rules of the RMI to the provisions of each country. This study attempts to explain how the rules of the RMI in the WCT were interpreted in the Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) in the U.S. and Act 19 of 2002 in Indonesia, where there were differences in variety and style settings when it translated into national legislation. Differences are reflected in the 5 (five) things: a systematic arrangement, the definition of regulation, provision which prohibited acts, penalties, and exclusion / limitation. UUHC as reflected in Article 25 reveals that the arrangements do not fit with the concept of the RMI in the WCT also there is a difference that stands out when it compared to the U.S DMCA. These differences are expected to be a significant input for the formulation of the provisions of the RMI in developing better Indonesian Copyright Law in the future."

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penulis yang karya tulisnya diterbitkan dan lembaga manajemen kolektif (LMK). LMK dibidang penerbitan di Indonesia adalah Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku dalam perjanjian lisensi penerbitan buku; Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengumpulkan royalti berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002; Bagaimana sistem pungutan royalti yang dilakukan oleh YRCI selaku lembaga manajemen Kolektif dalam bidang penerbitan serta bagaimana pengawasan dari Direkorat Jendral HKI terhadap Lembaga Manajemen kolektif yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian normatif yang bersifat analistis deskriptif. UU Hak Cipta telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi penulis dan penerbit. Peran lembaga manajemen kolektif di bidang penerbitan dalam kondisi sekarang ini adalah posisinya mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan kerjasama dengan Pengguna (users). Keberadaan lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia belum ada pengawasan dari pemerintah.

---

ABSTRACTThe research focuses on the legal protection for authors that have papers writer which published and Collecting Management Society. CMS in publishing field is YRCI. The identification of the problem in this research is how legal protection for authors in book publishing license agreement; how the authority of CMS for royalty collected based on the act No.19/2002; how is the system of royalty collected by YRCI, as CMS in book publishing and then how the regulatory form Directorate General of Intellectual Property Right to CMS currently. The research was composed to answer the problem with the method of Juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The act on copy rights has given legal protection for copyrighted works over the book/papers especially for authors and publisher. The role of CMS in publishing field nowadays condition is that position represents the authors or copyright owner in cooperation with users. The existence of CMS of existing institutions in Indonesia there is no oversight by government."

"ABSTRAKPerkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia danberbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasimengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat HakCipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di dalam UU No. 28Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 2002 terdapat pengaturan barumengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan badan hukumnirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalambentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun di dalam tulisan inimembahas mengenai bagaimana peran dari LMK dalam pengelolaan hak ekonomidari Pencipta di bidang Lagu/Musik juga terkait usaha Karaoke sebagai PenggunaLagu/Musik untuk tujuan komersial yang harus membayar royalti kepada Pencipta.Penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan yangdilengkapi dengan wawancara.

---

ABSTRACTThe development of creative economy into one of Indonesia and various countriesand the rapid growth of information and communication technology requires anupdates for the Copyright Act, considering Copyright become the most importantbase of national creative economy. In Law No. 28, 2014 as the revision of LawNo. 19 In 2002 there is a new arrangement of the Collective ManagementOrganization (CMO). CMO is a nonprofit legal entity authorized by the Author tomanage the economic right in the form of to collect and distribute royalties. As inthis paper describes how the role of CMO in the management of the economicrights of the creator in the field of Songs/Music also related in Karaoke businessesas the user of Songs/Music for commercial purposes that have to pay royalties tothe Author. This research using the method of juridical-normative literature studyin addition with interview."

"Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – United States Trade Representative), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (World Trade Organization). Keempat, Bargaining Position Produser Rekaman terhadap Pencipta Lagu. Alasan keempat inilah yang menjadi latar belakang Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Penulis mengkaitkan permasalahan tersebut dengan kasus Ring Back Tone Telkomsel agar penjelasan mengenai pembahasan tersebut menjadi lebih konkret. Pokok permasalahan skripsi Penulis adalah untuk membahas mengenai hal-hal berikut, yaitu menjelaskan mengenai alasan tidak dapat dibenarkannya pengalihan hak cipta seluruhnya dari Pencipta lagu kepada Produser Rekaman menurut Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu dalam penggunaan karya ciptanya terhadap ring back tone Telkomsel, dan menjelaskan mengenai alasan tidak berhaknya Produser Rekaman memberikan lisensi hak mengumumkan atas ring back tone terhadap Telkomsel. Pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, dan dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak untuk untuk lebih memahami norma-norma yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi Penulis, dalam hal ini Board of Directors YKCI (Tedjo Baskoro), Advokat PRISM Law Office (Dani Setyonugroho), dan General Manager ASIRI (Michael Edwin)."

"Pemilik satuan rumah susun atau apartemen seharusnya memiliki informasi yang cukup tentang status hak atas tanah bersama dari rumah susun pada saat melakukan pembelian. Karena jika tidak mengetahui status hak atas tanah bersamanya, pemilik apartemen akan terkejut jika harus membayar biaya yang sangat mahal untuk perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dari tanah bersama apartemennya yang harus ditanggung oleh pemilik. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan akademisi tentang bentuk perlindungan konsumen terkait kewajiban pelaku pembangunan dalam hal pemberian informasi secara akurat dan tersampaikan pada saat pemasaran. Tujuan yang kedua untuk memberikan pengetahuan terkait materi muatan dalam PPJB berupa informasi kepemilikan hak yang memberikan kepastian akan kebenaran status hak atas tanah bersama apartemen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Dari penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum kepada masyarakat berupa hak konsumen untuk mendapatkan informasi terkait status hak atas tanah bersama apartemen dan cara penyelesaian sengketa jika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu PPJB sebagai kesepakatan jual beli yang dibuat dalam akta notaris sepatutnya mencantumkan isi dari sertipikat hak atas tanah bersama apartemen antara lain nomor sertipikat, pemegang hak, status hak atas tanah, dan informasi penting lainnya di dalam bagian essentiali dari PPJB.

---

The owner of the unit of flats or apartments should have sufficient information about the status of the joint land rights of the flats at the time of making the purchase. Because if the owner of the apartment does not know the status of land rights, will be surprised if have to pay a very expensive fee for the period extension of the Right of Building Use that must be borne by the owner. The first purpose of the writing is to provide legal knowledge to the public and academics about the form of consumer protection related to the obligations of developers in terms of providing information accurately and conveyed at the time of marketing. The second purpose is to provide knowledge related to content material in PPJB in the form of rights ownership information that provides certainty of the truth of the status of apartment’s land rights. Research uses juridical-normative methods with positive legal approaches that apply until present. From this study, the result shows that there is legal protection to the community in the form of consumers' right to get information related to the status of apartment’s land rights and how to resolve disputes if it is not in accordance with the promised. In addition, PPJB as a buying and selling agreement made in a notary deed should include the contents of the certificate of land rights with the apartment, including the certificate number, rights holder, land rights status, and other important information in the essentials section of the PPJB.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh berbagai perusahaan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. dan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal.

---

This study aims to determine the protection of the right to personal data provided by various companies that provide information technology-based lending and borrowing services and to find out the government's efforts in providing protection of the right to personal data to the public in online lending and borrowing transactions. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This is done to find the facts or data needed in this study. The research object chosen is the protection of the right to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. The data source used is secondary data with primary legal materials in the form of data obtained from library research. and in the form of laws and regulations, government regulations, and books and journals."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang manajemen informasi di Bagian Data dan Pelaporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi manajemen informasi di Bagian Data dan Pelaporan KPAI. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan, analisis dokumen, dan observasi langsung untuk mengamati kegiatan proses manajemen informasi di KPAI. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bagian Data dan Pelaporan KPAI mengimplementasikan empat proses yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian. Adapun beberapa kendala yang dihadapi KPAI dalam implementasi proses manajemen informasi adalah kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan proses manajemen informasi, terjadinya duplikasi data, dan belum adanya kesadaran terkait pentingnya proses penyimpanan informasi baik tercetak maupun digital berdasarkan kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis research discusses about information management in Data and Reporting Division of Indonesian Child Protection Commission KPAI . The purpose of this research is to identify information management in KPAI start from information resources, information needs, information management, and also the flow of information dissemination of KPAI in order to create a punctual, integrated, and accountable performance. This research was conducted using qualitative approach with the case study method. The data collected by in depth interviews with the informant, document analysis, and direct observation to observe the activities of the information management process in KPAI directly. The result of this research showed that KPAI, especially in Data and Reporting Division, implements four processes which are collection, processing, storage and distribution. There are several constraint faced by KPAI in the implementation of information management process which are the number and the competence of human resources in conducting information management process, duplication of the data, and the lack of awareness related to the importance of the data storage process both printed and digital in order to create a punctual, integrated, and accountable performance. "