Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTVAT refund is one of a Taxpayer right to be requested to the Tax Authority. However the VAT and can not automatically be received by the taxpayer. There are many requirements and edures to be followed up by them. Since there are many delinquencies in the application of VAT Refund by the Taxpayer on August 2006 the Director General of Taxes issued the new y concerning the procedures for requesting the VAT Refund. The procedures for the VAT application in accordance with the new policy is more strict to avoid any government loss by the VAT refund.In the Taxpayer side, the new policy must be faced wisely by arranging od tax planning in order to obtain their VAT Refund. A good tax planning can minimize rrections made by the Tax Authority in the process of the VAT Refund application and maximize the benefit for the Taxpayer"

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"ABSTRAKSejak Pelita ke empat (FV) hingga kini pajak telah menjadi primadona bagi pemasukan negara. Pajak lebih dapat diandalkan dibanding dengan minyak dan gas bumi yang sebelumnya menjadi sumber masukan terbesar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya, merupakan jenis pajak tidak langsung yang memberikan sumbangan cukup besar kepada kas negara. Namun dari sektor PPN teryata juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kas negara dengan adanya manipulasi restitusi PPN. Tujuan dan skripsi ini adalah menggambarkan bagaimana pelaku melakukan tindakan manipulasi restitusi PPN, pola penanganannya oleh DitJen Pajak dan faktorfaktor yang dapat mendukung untuk timbulnya manipulasi restitusi PPN. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode studi dokumen dengan jenis penelitian deskriptif. Data mengenai kasus-kasus manipulasi restitusi diperoleh dari dokumendokumen yang ada di Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dan tahun 1990 hingga 1994 diperoleh 7 kasus manipulasi restitusi PPN yang telah diberi putusan oleh pengadilan. Dari tujuh kasus manipulasi tersebut teridentifikasi lima modus operandi. Dalam melakukan manipulasi restitusi PPN pelaku melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar dengan dilampirkannya faktur pajak fiktif dan dokumen ekspor yang tidak benar pula. Modus operandi dengan memakai faktur pajak fiktif menimbulkan fenomena baru dengan munculnya perusahaan-perusahaan fiktif yang melakukan jual beli faktur pajak fiktif. Keadaan ini menunjukkan pula adanya jalinan kerjasama di antara pengusaha khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menginginkan restitusi secara tidak sah. Adanya kolusi antara pelaku dan oknum pegawai perpajakan telah menjadi titik rawan dalam manipulasi restitusi PPN. Kebijaksanaan perpajakan yang terlalu berat sebelah atau lebih menguntungkan pengusaha menciptakan kondisi yang tidak menguntungjkan dalam menangani manipulasi restitusi PPN. Rendahnya sanksi terhadap pelaku manipulasi restitusi PPN khususnya pada sanksi administrasi dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan tidak memberikan efek penjeraan dan menjadi faktor pendukung untuk timbulnya kembali manipulasi restitusi PPN. Ketidakpastian mengenai pihak mana yang paling berwenang menangani manipulasi ini juga menjadikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan tidak efektif."