Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan Yayasan Pendidikan XYZ dalam melakukan perencanaan pajak terhadap sisa lebih hasil penyelenggaraan pendidikan serta menggambarkan dan menjelaskan model-model penghindaran pajak terhadap sisa lebih hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan pajak terhadap sisa lebih yang diperoleh, Yayasan Pendidikan XYZ memanfaatkan fasilitas Pajak Pengahasilan berdasarkan PER-44/2009 di mana sisa lebih yang diperoleh pada tahun 2009 dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian terdapat 2 model penghindaran pajak atas sisa lebih tersebut yaitu model tax planning yang mengarah ke tax avoidance dan model tax planning yang mengarah ke tax evasion

---

The purpose of the research is to describe and analyze XZY Academic Institution decision in tax planning of the profit of its education activities, also to describe and explain their way to avoid the tax on the profit of education activities. The approach of the research is qualitative in order to provide an understanding about the statement of the problem. To have all the data needs, researcher conducted a field study through depth interview as well as literature study. The result of the research shows that to decide the tax planning for the profit, XYZ Academic Institution applied the income tax according to PER-44/2009 which the profit gained in 2009 should be used all to develop and provide academic facilities and infrastructures. Then, there were 2 ways to avoid the tax on the profit: tax planning leading to tax avoidance and tax planning leading to tax evasion."

"Skripsi ini menganalisis mengenai perbedaan compliance cost antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa. Yayasan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 akan menimbulkan compliance cost. Penelitian ini membahas compliance cost yang diukur menggunakan indikator direct money cost, time cost, dan psychological cost. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan compliance cost yang timbul akibat pemenuhan kewajiban perpajakan antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa dipengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the comparation of compliance cost between The Educational Foundation that earned from donors and The Educational Foundation that earned from tuition fee students. The Foundation to fulfiil their tax liabilities based on Income Tax Law No. 36 Year 2008 that caused the foundation will arised compliance cost. This study discusses the compliance cost is measured using indicators of direct money cost, time cost, and psychological cost. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview and study some of literatures. The researcher suggests the difference of compliance cost between the educational foundation that earned from donors and the educational foundation that earned from tuition fee students affected by the use of consulting services tax."

"Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an."

"Dalam karya tulis ini, penelitian dilakukan pada suatu badan usaha swasta yang bergerak dibidang hilir yaitu PT "X" yang melakukan distribusi dan pemasaran atas gas bumi. Masalah yang muncul dari kegiatan ini adalah mengenai penjualan gas bumi yang menimbulkan keraguan bagi PT "X" untuk menetapkan apakah dikenakan PPN atau tidak (mengingat pembelian gas dari Pertamina tidak dikenakan PPN).Masalah lain yang timbul adalah pada saat PT "X" melakukan pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan yang tercantum dalam kontrak dengan cara Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Milik, apakah di potong pajak atau tidak.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa PT "X" dalam mendapatkan gas buminya tidak langsung dari sumbernya melainkan membelinya terlebih dahulu dari Pertamina. Dimana gas yang dijual oleh PT "X" tersebut merupakan gas yang langsung siap dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga penjualan gas ke pelanggan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.Sehubungan dengan adanya pemakaian pipa gas oleh PT "X", maka pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dianggap sebagai sewa atas penggunaan pipa gas yang dibangun. sehingga PT "X" harus memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.Pada saat berakhirnya perjanjian dengan cara Bangun Guna Serah, bangunan yang diserahkan oleh investor kepada PT "X" merupakan penghasilan PT "X", sehingga PPh yang terutang adalah sebesar 5% x nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang diserahkan."