Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan merupakan salah satu syaratdalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepatpenerapan penganggaran berbasis kinerja. Adanya alat dan mekanismepengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan, diyakini akan mampumeningkatkan kinerja dan efisiensi kementerian/lembaga yang bersangkutan.Penelitian ini mencoba membangun model pengukuran kinerja dan efisiensiEselon 1 Kementerian Keuangan sekaligus melakukan pengukuran denganmenggunakan metode Free Disposable Hull. Melalui perumusan indikator kinerjaumum dan indikator kinerja fungsional, kemudian dihitung nilai indeks kinerjadan nilai indeks efisiensi 12 (dua belas) Eselon 1 Kementerian Keuangan.Hasilnya, ditemukan bahwa DJPU, BAPEPAM-LK dan BPPK merupakan eselon1 yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan eselon 1 yang lain.

---

Abstract Measuring the efficiency of the Ministry of Finance is also a prerequisite inrealizing good governance and accelerate the implementation of performance basebudgeting. The existence of tools and mechanisms for measuring efficiency in theMinistry of Finance, is believed to be able to improve performance and efficiencyof ministries/institutions concerned. This research attempts to develop models ofperformance measurement and efficiency echelon 1 of Ministry of Finance as wellas take measurements using the Free Disposable Hull. Through the formulation ofcommon performance indicators and functional performance indicators, and thencalculate the value of performance index and efficiency index value of 12echelons of Ministry of Finance. As a result, it was found that DJPU, BAPEPAMLKand BPPK is an echelon 1 is relatively more efficient in comparison with oneanother echelon."

"Masalah penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup diantaranya masalah penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Disamping pembagian kewenangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah anggaran sangat menentukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.Dengan pendekatan success approximation, maka penelitian ini mencoba menghubungkan antara data dan teori yang menjelaskan kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut maka dapat dirumuskan suatu generalisasi dari proposisi agar dapat memperoleh refleksi realitas sosial. Sedangkan teknik analisa perhitungan sendiri menggunakan analisa yang menggambarkan trend belanja anggaran melalui perhitungan public expenditure analysis (PEA).Perubahan kebijakan dan perilaku penganggaran serta penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu potret penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Tesis ini mencoba memberikan gambaran perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data yang diperoleh selain wawancara mendalam, juga dengan serangkaian pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di pemerintah Kota Pekalongan sendiri.Hasil temuan menjelaskan bahwa perilaku pemenuhan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku target penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian diantaranya menyarankan perlunya evaluasi dan koordinasi program serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu ditingkat daerah serta perlunya masukan dari masyarakat miskin dalam rangka berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

---

Problems of poverty reduction are a problem that requires special handling and attention. Because the problem of poverty is a multidimensional problem that includes issues such as policy determination and implementation of policies that affect people's lives. Besides the division of authority in determining policy concerning the relationship between central and local government, budget issues are critical for poverty reduction efforts.With the success approximation approach, this research tries to connect between the data and theories that explain the gap. From this gap, it can formulate a generalization of the proposition in order to obtain a reflection of social reality. While the analysis techniques using its own calculation that illustrates a trend analysis through the calculation of the budget expenditure of public expenditure analysis (PEA) Changes in policies and behavior of budgeting and organizing programs to reduce poverty became one of the existing portraits of poverty in the region.This thesis attempts to describe the behavior of the poverty reduction budget years 2005 to 2008 in Pekalongan City. The research is descriptive qualitative research design. The data obtained in addition to in-depth interview, also with a series of planning documents collection, budgeting and poverty reduction programs at both national and in the government's own Pekalongan City.The findings explain that the behavior of the fulfillment of the budget of poverty reduction has been done by increasing budgetary allocations for poverty reduction, but compliance does not significantly influence the behavior of the poverty reduction targets. The results suggest the need for such research, evaluation and coordination of poverty reduction programs and institutions more coherent regional level and the need for input from the poor in order to participate in poverty reduction programs in the area."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan anggaran berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintahan Pusat khususnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2014 sebagai tindaklanjut reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan UU 17 Tahun 2003. Analisis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2014 dengan membandingkan penerapan anggaran berbasis kinerja Sekretariat Jenderal dengan peraturan yang terkait. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal masih fokus pada penyempurnaan anggaran berbasis kinerja ditahap proses penyusunan anggaran namun belum optimal pada proses pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode anggaran 2014 belum seutuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This thesis analyze the implementation of performance-based budgeting in central government, case study in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014, as the enactment of public finance management reform mandated on UU No 17 year 2003. The analysis used qualitative descriptive methodology by reviewing the implementation on Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan and compare with regulation established. The analysis conclude that Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan still focus on budgeting process itself, but in the implementation phase, evaluating and reporting phase are still not optimal yet. This thesis conclude that implementation of performance-based budgeting in central government particularly in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014 has not been completely implement based on regulation of performance-based budgeting in Indonesia."

"The purpose of the present study is to know efficiency of mass seed production golden travelly fish fry (Gnathonodon speciousus forskall). The larval rearing were conducted using concrete tanks which have volumes of 6 m , density of larvae 10 pc/l. The larvae were reared for 30-35 days with plankton, rotifer, artimia nauplii, mysid shrip, and artificial feed as feed. Water exchange started with 20% of total volume of sea water. , and then increased up to 50-80%. Sampling of larvae were conducted every 5 days, to measure of survival rate (SR) total length (TL) and body weight (BW) tanks were siphoned every 2 days. At D30, larvae were harvested and graded. Four different of naupli density were used as treatments, i,e.: (a)0,4 ind/ml,(b) 0.3 ind/ml;(c)0.2 ind/ml,and(d) 0.1 ind/ml use on three replicates. The result of the experiment showed that the best average survival rate (SR) growth were reached at 0.2-0.4 ind/ml arround 16.25 - 17,02 %, and total lengh 16,52 -17.31 mm, weight o.095 - 0.118 g so that eficiency of seed productions were on 0.2 ind/ml,0.3 ind/ml and 0.4 ind/ml respictively. SR and growth were significantly difference among treatments (P<0.0.0%)."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 29 puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2009 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Varuabel input terdiri dari 5, yaitu: biaya obat dan alat kesehatan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas, jumlah tenaga medis, jumlah asisten medis, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Variabel output terdiri dari 3, yaitu: jumlah imunisasi bayi HB0, jumlah balita ditimbang, dan jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 17 puskesmas efisien secara teknis dan 12 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan jumlah variabel output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 29 public health centers in Pati regency in 2009, with Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of medical cost, operation and maintenance cost, numbers of physician, numbers of midwife and nurse, and numbers of other medical staff. Output variables consist of numbers of HB0 infant's imunization, numbers of child under five's weighting, and numbers of patients visit. The results are 17 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved its value by increasing numbers of output variable based on DEA."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek nasional di Indonesia mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah litbang iptek yang belum menjadi prioritas penganggaran oleh para pembuat kebijakan, karena masih dikalahkan oleh sektor lainnya. Sementara dihadapan kita persaingan global sudah tidak terelakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah serta menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 tahapan dalam penelitian ini: tahap pertama untuk memotret anggaran litbang nasional, tahap kedua dalam rangka membangun skenario dan tahap ketiga untuk membangun grand strategy dan roadmap peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Identifikasi trends, constraints dan issues terkait politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST), yang menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi kondusif dan mampu menciptakan kesejahteraan, baru sebatas harapan untuk menciptkan kesejahteraan, adanya pertumbuhan ekonomi belum menjadi buah manis pembangunan dan kita masuk pada situasi krisis, terpuruk karena faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang terus menurun. Driving forces yang paling berpengaruh didapati faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Garuda adalah negara, Bertelur menghasilkan inovasi dan Menetas adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran nasional, dana penelitian dan pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah, namun terkait dengan alokasi anggaran inovasi teknologi masih dikalahkan peruntukan anggarannya oleh program skala prioritas pembangunan utama lainnya. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran pada sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas, namun harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Provinsi, Industri, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara masih belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Selain itu, belum adanya grand strategy dan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini bertolak belakang dengan dinamika globalisasi yang terus menuntut perkembangan terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional.

---

In Indonesia, the implementation of research and development for the country's science and technology sector has been experiencing many problems in recent years. One of the main factors that influence this situation is the fact that science and technology's research and development is not yet a top priority of our policymakers in terms of spending, which saw this sector fall short behind other sectors while the increasing global competition is inevitable.

The purpose of this research paper was to explore the reason behind the low budget allocation for the science and technology's research and development in Indonesia. In addition, this paper would analyze the policy strategy of the science and technology's research and development program in Indonesia in the long term by exercising scenario planning scheme.

The post-positivist research paradigm was used in this paper as well as mixed research method, in which both quantitative and qualitative research methods were combined. This paper is divided into three parts. The first part illustrates the national research and development spending, the second part develops the scenario, and the third part constructs both grand strategy and road map in the enhancement of the national research and development budget. The identification of the trends, constraints, and issues related with politics, economy, social, and technology these days confirms that the goal to bring both conducive atmosphere and welfare to this country by 2035 is still a wishful thinking. While Indonesia, the Southeast Asia's biggest economy, has experienced economic growth in the past few years, it is yet to achieve satisfactory results in terms of development. Instead, Indonesia is currently facing imminent crisis with its political, economic, social and technological factors continue to decline. Out of these four elements, the most influential driving forces in Indonesia are political and economic factors.

In terms of political factor, the support may be in the form of regulations that prioritize substantial research and development in science and technology. While in terms of economic factor, the firm support was named Garuda Bertelur Menetas or literally means Garuda Spawns and Hatch. Garuda, the golden mythical bird that is also the main part of Indonesia's coat of arms, represents the nation, while ?spawns? means ?generate innovation? and 'hatch' means ?the increasing economic growth.?

The results of this paper shows that, in terms of the politics of budget, the research and development fund is already included in the government's top priority. However, the budget allocation for technological innovation in this country is still lower than other main development programs. In fact, there is still a huge gap between the budget for the government's eleven priority programs in the Indonesia?s National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 and its allocation. This is due to the fact that while the fiscal space of the national budget is limited, is still have to be divided to other Ministries/Institutions, Provincial Administrations, foreign debts, and subsidies. Public universities, provincial research agencies, industries, private parties, and State-Owned Enterprises (SOEs) have yet to maximize their budget expenditure to finance research and development activities in order to support industrial growth that is an engine for job creation and economic growth.

Furthermore, the government, public universities, provincial research agencies, industries/private firms, and society have yet to create both grand strategy and road map in relation to research and development in science and technology spending in Indonesia. This domestic situation is the complete opposite with the dynamics of globalization, which demands growth to the research and development in science and technology. The theoretical implications of this research are related to its contribution to the development of the science and technology's budget policy in Indonesia as well as the grand strategy to increase the national budget for the research and development in science and technology."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."