Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kepailitan yang diajukan oleh Joint Operation dalammemenuhi syarat sebagai subjek dalam kepailitan, yaitu dua kreditur. Penelitianini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukumnormatif dan tipologi pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalahJoint Operation tidak memenuhi syarat sebagai subjek pailit yaitu dua kreditur,karena Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma dengan meperhatikanaspek pembentukan dan nama bersamanya, oleh karena itu dihitung sebagai satukreditur. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu aturan khususmengenai Joint Operation baik mengenai status maupun hubungan hukumnya.

---

Abstract This thesis discusses the bankruptcy filed by Joint Operation in connection tomeet the requirements as a subject in bankruptcy; two creditors. This is adescriptive analysis research using normative legal analysis and case approachtypology. This research conclude that Joint Operation could not meet therequirements as a subject of bankruptcy; two creditors, because Joint Operationcould be categorized as a firm, considering the aspect of establishment and thebody names. This research suggest to create a specific law for Joint Operation forits status and legal relation."

"Tesis ini membahas kedudukan Personal Guarantor dalam proses kepailitan dimana debitur yang melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian penanggungan (borgtoct) dikenal istilah penjamin pribadi atau Personal Guarantor yaitu orang ketiga yang menjamin debitur manakala debitur wanprestasi, dalam hukum kepailitan peran seorang Personal Guarantor dalam sangat penting, walaupun sebagai pihak ketiga Personal Guarantor sebagai penjamin dapat diposisikan sebagai debitur pada saat Personal Guarantor melepas hak istimewanya. Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 Standard Chartered Bank menuntut Termohon Pailit I Tundjung Rachmanto dan Termohon Pailit II Rudy Syahputra (selaku pemegang saham dan pemberi jaminan) karena PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Stadard Chartered Bank. Stadard Chartered Bank mengajukan kasasi karena dinilai putusan pengadilan negri tidak tepat dengan alasan, Tundjung Rachmanto dan Rudy Syahputra memiliki memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mahkamah Agung mengabulkan permohon Standard Chartered Bank (pemohon kasasi) sesuai dalil dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Standard Chartered Bank (pemohon kasasi).

---

This thesis has contended the role of a Personal Guarantor in bankruptcy process where the Debitur is a party who performs a default. In a encumbrance agreement the term of Personal Guarantor is known, which is a third party (third person) who guarantees the Debtor when the Debtor performs a default. In a law of Bankruptcy, the role of a personal Guarantor is important although as the third party, the standing of such Personal Guarantor as the guarantor may be positioned as a debtor when the Personal Guarantor releases its privilege. In the Case of the Judgment of the Supreme Court No.868 K/Pdt.Sus/2010, Standard Chartered Bank demands the Bankruptcy Respondent I Tundjung Rachmanto and the Bankruptcy Respondent II Rudy Syahputra (as the shareholders and the guarantors) because PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) did not pay its debt due to Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank filed a petition for cassation as it was considered that the court's judgment was inappropriate on the ground that Tundjung Rachmanto and Rudy Syahputra had two or more creditors and they did not settle at least the debt that was due and payable. The Supreme Court acceded Standard Chartered Bank?s petition (the Requester for cassation) pursuant to an argument by the evidences given by Standard Chartered Bank (the Requester for cassation)."

"Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditrur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantng pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (Secured Creditors) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan.

---

Bankrupt has effect to all creditors, neither nor creditor fich receive guarantee fiducia. The debt returning of debtor to creditor, in the casa of debtor are nonis as bangkrupt, it's depend on the position of creditor itself. The position of creditors which receives gauarantee fiducia is as secure creditor, their rights are not vanished, because there are bangkrupting and liquidation of debtor guarantee fiducia receiver. Secure creditors are usually called as saparatish creditors. Debtor guarantee fiducia receiving as separatish creditors fas responsible in other to can still execute as if as there are not bangkrupting."

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan hukum atas penggunaan Sistem Informasi DebiturBank Indonesia (SID-BI) oleh Perusahaan Pembiayaan guna pengajuankepailitan terhadap debiturnya. Konteks penggunaan SID-BI ini adalah gunamenunjang pemenuhan atas syarat Concursus Creditorium dalam kepailitanditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimanaterkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiappengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya “kreditur lain” yangkemudian dikenal dengan istilah Concursus Creditorium sebagai syarat pertamadan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya dengan pranatakepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktudalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yangdiperkenankan, penggunaan SID-BI juga menawarkan efisiensi guna pemenuhansyarat Concursus Creditorium ditengah minimnya dukungan dari kreditur laindikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara padakreditur terhadap debiturnya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkaraPerkara No. 389 K/Pdt.Sus/2010 Juncto No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.Penulisan tesis ini merupakan penelitian doktrinal sebagai bagian dari metodepenelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder denganmenggunakan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil penelitianini diketahui bahwa SID-BI dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syaratConcursus Creditorium dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan informasi dan/ataudata yang termuat dalam SID-BI tidak dapat dikategorikan sebagai RahasiaBank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan, oleh karenanya tidak ada kepentingan debitur yang dirugikansehubungan penggunaannya untuk kepentingan kreditur mengingat informasidan/atau data yang tertuang dalam SID-BI bukan mengenai simpanan dananasabah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik juga menegaskan diperkenankannya penggunaan informasidan/atau data elektronik guna proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara dipersidangan.

---

ABSTRACTThis Thesis written, overview the legal aspect concerning the use of Bank ofIndonesia Credit Information System (SID-BI) by finance company to filedbankruptcy againts its debtor. The context of using the SID-BI is to fulfill theterms and condition of Concursus Creditorium on bankruptcy lawsuit in order toeliminate obstacle which may arise. As contain under the Law Number 37 year2004 concerning Bankruptcy and debt restructuring, that every Bankruptcy filedshould fullfil the terms of “other creditor” which commonly known asConcursus Creditorium as the first and main terms on bankruptcy lawsuit.Bankruptcy norm offers legal breakthrough concerning time eficiency on courthearing process and procedure allowed. As well as using Bankruptcy norm as atool for settle dispute, using SID-BI also offer efficiency in order to fulfill theterms of Concursus Creditorium in the lack of support from other creditorcaused by conflict of interest among the creditors as happened on case No.: 389K/Pdt.Sus/2010 Jo. No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. This Thesis written is adoctrinal research as juridical norm methode based on secondary data by usingcase study approach. Based on this research know that SID-BI are possible touse on court to fulfill the Concursus Creditorium term under the bankruptcyLaw because the information or data contain on SID-BI are unable to categorizeas bank secrecy as mentioned under Law Number 7 year 1992 as amended bythe Law Number 10 year 1998 Concerning Banking, further than, there is nodebtor interest which will be harmed with reference of the use of SID-BI for theinterest of its creditor.Under the Law Number 11 year 2008 Concerningelectronic information & Transaction, has been declared that all electronicinformation or electronic data are allowed to be used as evidence in courthearing process."

"Joint OperatiorL, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerjasama mi tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya.JO dibagi inenjadi 2, yaitu JO Mumi dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni di.mana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinyauntuk dikendalikan bersama-sama.Sampai saat mi, perlaküan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jendral Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah WajibPajak Dalam Negeri, letapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajaklainnya, namun JO tidak terhutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak."

"Penelitian ini menguji signifikansi pengaruh Debt to Equity Ratio, Operation Leverage, dan Firm Size terhadap Imbal Hasil (return) saham yang diperdagangkan Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu tahun 2009 - 2013. Analisis data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), dan mendapatkan kesimpulan bahwa variabel Debt to Equity Ratio, Operation Leverage, dan Firm Size secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variasi imbal hasil (return) saham. Selain itu, ditemukan bahwa Firm Size secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil (return) saham untuk sektor Industri Dasar dan Kimia, Industri Barang Konsumsi, Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, Aneka Industri, serta Perdagangan dan Jasa. Debt to Equity Ratio (DER) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil (return) saham untuk sektor Industri Dasar dan Kimia, Industri Barang Konsumsi, serta Aneka Industri. Operation Leverage (DOL) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil (return) saham untuk sektor Industri Dasar dan Kimia, Industri Barang Konsumsi, Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, serta Aneka Industri.

---

Research conducted to test the significance of the influence of the Debt to Equity Ratio, Operation Leverage, and Firm Size against the yield (return) shares traded on Non Financial Companies in Indonesia stock exchange during the period 2009 - 2013. Data analysis method using the Ordinary Least Square (OLS), and get the conclusion that the variable Debt to Equity Ratio, Operation Leverage, and Firm Size together was not able to explain and does not have significant influence towards variations of yield (return) shares of the company traded on the non financial IDX during the years 2009-2013. However, it was found that Firm Size variable have a significant influence on an individual basis against the yield (return) shares for Basic Industry and Chemicals, Consumer Goods Industry, Infrastructure, Utilities and Transportation, Miscellaneous industry, and Trade and Service sectors. Debt to Equity Ratio (DER) individually have significant influence towards the yield (return) shares for Basic Industry and Chemicals, Consumer Goods Industry, and Miscellaneous industry sectors. Operation Leverage (DOL) individually have significant influence towards the yield (return) shares for Basic Industry and Chemicals, Consumer Goods Industry, Infrastructure, Utilities and Transportation, Miscellaneous industry sectors."

"Before taiwan's first party alternation in 2000, it is common that the president doubles as the party chairperson. Afterwards and until now, it does not seen so. The three presidents, Chen Shui-Bian, Ma Ying -Jeou and Tsai Ing-Wen, all had taken and quit the party chairperson position"

"Model kerja sama operasi (joint operation) kerap menjadi pilihan umum dalam pengerjaan proyek bidang konstruksi di mana terdapat bentuk perkumpulan dua badan hukum atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dengan jangka waktu tertentu hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal penyelesaian utang piutang, diperlukan pedoman proses dan sarana hukum yang mendukung bagi joint operation, demi penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pun hadir sebagai solusi dengan cara memberikan kesempatan kepada Debitor dan Kreditor untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor dengan syarat pengajuan adanya utang yang telah jatuh tempo dan harus terdapat 2 (dua) atau lebih Kreditor. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), belum dapat menjadi pedoman yang efektif bagi joint operation terutama yang berperan sebagai Kreditor dalam hal pengajuan permohonan PKPU. Hal ini dapat terlihat dalam Putusan Nomor75/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst di mana Pengajuan PKPU yang dilakukan oleh ADHI-KMN joint operation ditolak karena tidak terbukti adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor. Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yakni mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum ADHI-KMN selaku Kreditor yang berbentuk joint operation dalam permohonan PKPU serta bagaimana akibat hukum apabila permohonan PKPU yang diajukan oleh ADHI-KMN terhadap PT Albok dikabulkan.

---

The joint operation model is often a common choice in construction projects where there is an association of two or more legal entities that join forces to complete a project for a certain period of time until the project is completed. In the case of settlement of debts and receivables, a process guideline and legal means that support the joint operation are needed, for a fair, fast, open and effective settlement. Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is also present as a solution by providing opportunities for Debtors and Creditors to make peace which includes an offer to pay all or part of their debts to Creditors on condition that there is a debt that is due and there must be 2 (two) or more Creditors. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (UUK-PKPU), has not been able to become an effective guideline for joint operations, especially those acting as creditors in terms of submitting PKPU applications. This can be seen in Court Ruling Number 75/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst where the PKPU submission made by the ADHI-KMN joint operation was rejected because there were no proven 2 (two) or more creditors. By using a juridical-normative research form, namely referring to legal norms contained in laws and regulations, court decisions, as well as norms that live in society, discussing how the legal position of ADHI-KMN as Creditors in the form of a joint operation in the application PKPU and what are the legal consequences if the PKPU application submitted by ADHI-KMN against PT Albok is granted."

"Kanker sigmoid merupakan salah satu penyakit keganasan pada saluran gastrointestinal yang banyak dialami pada masyarakat perkotan. Kanker sigmoid dapat menyebar ke secara langsung ke organ terdekatnya seperti ovarium. Salah satu tindakan pembedahan yang dapat dilakukan adalah dengan operasi sigmoidektomi dan histerektomi. Berdasarkan jurnal terkait, pasien paska operasi sigmoidektomi dan histerektomi berisiko masing-masing sebesar 14 dan 54 untuk terjadi injuri uretra dengan gejala kelemahan pada spingter uretra sehingga dapat menyebabkan inkontinensia urine. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut ialah dengan melakukan latihan kegel. Latihan kegel yang dilkukan secara rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan otot pelvis dan menguatkan sfingter uretra. Latihan dilakukan bertahap sebanyak 4x10 set dalam sehari. Evaluasi latihan kegel dilakukan dengan palpasi bladder untuk mengevaluasi pengosongan bladder setelah miksi. Sebelum latihan kegel dilakukan, penanganan manajemen nyeri pada pasien paska operasi harus dilakukan dengan baik terlebih dahulu agar toleransi latihan kegel tinggi sehingga latihan dapat dilakukan.

---

Sigmoid cancer is a malignancy of the gastrointestinal tract that is experienced by the urban community. Sigmoid cancer can spread directly to nearby organs such as ovary. One of the surgery choices is sigmoidectomy and hysterectomy. Based on the relevant journal, patients were treated with this method have risk of 14 and 54 respectively for urethra injury which symptoms is weakness of the urethra sphincter, resulting in urine incontinence. One of the interventions that can prevent patients from the urine incontinence is Kegel exercise. Regular exercises can help improve and strengthen control of the urethra sphincter. Exercises done gradually as 4x10 sets in a day. The evaluation of exercise using a bladder palpation to evaluate bladder emptying after micturition. Before kegel exercise is started, handling the management of pain post surgery must be performed well so that patients have a high tolerance of kegel exercises and the exercise can be done soon after surgery."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang tepat untuk diterapkan, antara UUJF dan UUKPKPU, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit, mengingat keduanya memiliki ketentuan yang saling bertentangan, dan untuk mengetahui urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa asas Systematische Specialiteit dapat digunakan untuk menentukan peraturan mana yang harus diterapkan, dan juga urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit, namun belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedua hal tersebut, sehingga belum ada kepastian hukum, karena hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda dalam menentukan peraturan yang akan diterapkan, dan akibatnya putusan yang terbit juga berbeda.

---

This research is purposed on knowing which regulations are suitable to be implemented; between "UUJF" and "UUKPKPU", in executing the bankruptcy estate, despite the contraries in those regulations, and to define the priority of creditors on the estates’ execution. Based on the research, Systematische Specialiteit can be used to which regulation is suitable, and also reveal the suitable priority of the creditors on the estates’ execution. However, the law couldn’t regulate them precisely, so the supremacy of law won’t be established because Judges are having different interpretation on implementing the law. Therefore, there’ll be different decision in bankruptcy cases."