Ditemukan 194145 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10171
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10095
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fika Kristi Nugraheni
"Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).
Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.
This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP). Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dina Rahmanur Fajarwati
"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan impor serta praktik perpajakan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia serta menganalisis masalah dan kendala yang dihadapai oleh perusahaan terkait kegiatan impor dan praktik perpajakannya. Dari analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan impor dan praktik perpajakan, PT Kewalram Indonesia selain telah mengikuti peraturan mengenai penghitungan PPh 22 impor, PPN dan PPnBM yang berlaku umum, juga telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, terkait status perusahaan sebagai PDKB.
The focus on this study is import activity and taxation practice related to import transaction conducted by PT Kewalram Indonesia and also analize the problem and constraints faced by the company. From the research, we conclude that PT Kewalram Indonesia has followed the rules regarding the calculation of income tax 22 import, VAT and VAT on Luxury Goods and also followed regulation of Ministry of Finance No. 147/PMK.04/2011 and Directorate General of Custom and Excise No. 57/BC/2011 about Bonded Zone, related to company?s status as a PDKB."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S52529
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hotmian Helena S.
"Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU yang lama dan UU yang baru.
For the tax obligation have not . et paid addicted by the Force Letter that it same to the decision of court although Taxpayer is making objection or appeal. In the new rule, chapter of objection and appeal had changed and the poin is that the Taxpayer will not addicted if the Taxpayer had paid tax obligation at least as amount that he was agree to paid only. The chapter of transition enable for one Taxpayer probably two rules, they are new rule and old rule."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25704
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Angge Andryni
"Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006.
Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor.
Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006. Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T27335
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Soeparman, supervisor
1993
D325
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Toto Hari Saputra
"Tesis 1ni , embahas mengenai dampak perlakukan perpajakan dan kepabeanan terhadap bida g usaha minyak an gas burnl, k:hususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tali 2001 teatang Minyak dan Gas
Bumi. PeneHtian int adalah penel· tian dengan pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif. Hasil penelitian menyarankan Hahwa Badan Pelaksana Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami ketentuan-ketenhlan terkait antara ain ketentuan di bidang pe aja.k:an dan kepabean , kehutanan. lingkumm hidup dan lain set3agaimanya sehi gga penyusunan kontrak di bidang migas lebih se~aras dengan lJU Migas dan peraturan perundangan lain yang terka ~t. 1 enginfat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu lama,
dan berpengaruh pad a keuangan negara dalam jangka pan· ang> Pemerintah perlu membentuk suatu tim yang soli (bersifat .ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensif{baik dari aspek penerimaan mi as, pajak. kehutanan~ lingkungan hi
kepa.~tian hukum serta memberikan profit bagi negara dan menarik bagi investor.
The focus of this study is the impact of the taxation and custom regulation to the oil and gas industry in Indonesia, si ce effectiveness o the Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001) dated of November 23. 2001. This research is qualitative descriptive interpretive. he researcher suggestthat Bada.n Pelaksana Migas and tlie Ministry of Energy and Mineral Resources)need to understand to the taxation and c stom egulation, fo restry regulation,environment regulation, ami other relating regulation, · order to draft oil and gasstandard contract under the Undang-Undang tent g Minyak dan G Bumi {1 aw No. 22 of2001) and other relating regula ion. Further~ considering that ti>il and gas contract have a wide impact to the pub icpriority and state's finance, Government require te build a team to resea.rcfi oiland gas policy in order to drdft oil and gas standard contract that giv advant~ge to"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25710
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
"Dalam menyelenggarakan kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan kadangkala pemerintah melanggar hak-hak masyarakat terutama dalam pemungutan pajak, hal ini dapat dihindari jika pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering), artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya. yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap wajib pajak dan fiskus dalam melaksanakan undang-undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah seimbang dan reformasi perpajakan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dan fiskus. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum deskriptif analitis yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka hukum positif di Indonesia dan pelaksanaanya dalam praktik. Hasil penelitiannya akan dianalisis secara kualitatis yuridis yaitu cara menganalisis terhadap data-data yang diperoleh tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian ini adalah dalam pemungutan pajak, pemerintah harus menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang ilmu hukum. Reformasi Undang-undang perpajakan bertujuan untuk megnadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak. yang bertujuan membangun good and clean govermance, transparansi, serta akuntabilitas institusi. Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi pajak modern."
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
