Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Tak dapat di hindari lagi penggunaan Sistem Informasi (SI) dan Tekhonologi Informasi (TI) untuk bisa digunakan dalam memenangkan persaingan bisnis. Bahkan bisa dikatakan dewasa ini sebagian besar organisasi dalam seluruh sektor industri, perdagangan dan kepemerintahan sangat tergantung dengan SI/TI mereka. Penggunaan strategi yang tepat akan menentukan keberlangsungan organisasi. Sehingga setiap manajer TI harus benar-benar bisa menyelaraskan antara strategi SI/TI yang di ambil dengan tujuan sebuah organisasi. Dengan adanya penyelarasan SI/TI dan tujuan organisasi maka keberadaan investasi di bidang SI/TI tidak dipandang sebelah mata lagi.Strategy Maps, yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton merupakan sebuah sebuah peta/diagram (map) yang menggambarkan/menerangkan bagaimana sebuah organisai menciptakan nilai (value) dengan menghubungkan sasaransasaran strategis dalam hubungan sebab akibat dari empat (4) perspektif yang ada pada Balance Scorecard (financial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan).Dalam strategy map ini telah di buatkan "template" yang "unified" dan langkah yang jelas untuk membuat sebuah strategy sehingga manajer bisa me-manage tujuan (objective) dan ukuran (measure). Guna meningkatkan peranan IT dalam program reformasi kepabeanan dan cukai diperlukan sebuah IT Strategy Map yang tepat sehingga investasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai efisien dan efektif. Dalam pengembangan IT Strategy Map tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan template yang di kembangkan oleh Kaplan dan Norton(2006) dalam bukunya aligment. Data-data yang digunakan dalam pengembangan IT Strategy Map Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rencana Strategis, Rekomendasi IMF dan hasil pengamatan.

---

It is an inevitable that Information System and Information Technology are to win the business competition nowadays. Even most of organization in industrial sectors, trades, and governments are dependent on their Information System and Information Technology. The implementation of the right strategy affects the organization"s progress. Hence, every IT manager should harmonize IS/IT strategy with the organization"s goal. With IS/IT relevant to the organization"s goal, IS/IT investment is very prominent.Strategy Maps, which is developed by Kaplan and Norton, is a map/diagram that describe/explain how an organization creates value by connecting strategic goals in a cause-effect relationship from four different perspectives provided by the Balance Scorecard (financial, customer, internal business process, and learning and growth).In this strategy map, a unified template is provided, as well as clear step-by-step procedure to design a strategy, allowing the manager to manage its objective and measure. In order to improve the role of IT in a reformation program of customs, an appropriate IT Strategy Map is needed in order the investment by Directorat General Customs and Excise can be effecient and effective. In the development of the IT Strategy Map, the Directorat General Customs and Excise implemented a template provided by Kaplan and Norton in Alignment (2006). The data used in the development of IT Strategy Map in the Directorat General Customs and Excise are Strategic Plan, IMF Recommendation, and observation."

"Tesis ini membahas hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa statistika nonparametrik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanan audit tersebut, dan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi.

---

This study discusses the relationship between post clearance audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to companies those receive customs facility and effort in securing state revenue. This study is using descriptive analytical procedure and statistic non parametric analysis. The aim of this study is to find whether there is a relationship between number of auditors in Directorate of Audit and audit conducted to the company that receives customs facility, relationship between audit frequency and the number of companies those receive the customs facility and to find the relation between the audit conducted to companies those receive customs facility and the effort in securing state revenue. The study has concluded that there is a significant relation between the quantity of auditor and quantity of audit assignment which has been finished, a significant relation between the frequency of audit for companies those receive customs facility with the quantity of companies those receive customs facility and there is a significant relation between state revenue from audit and state revenue from importation activities."

"Sejak 1 April 1997 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan sistem pengawasan on arrival dengan post audit. Dalam sistem pengawasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pelayanan dan pengawasan kepabeanan ke dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang masuk jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang untuk bisa dikeluarkan dari pelabuhan, sedangkan barang yang masuk jalur merah selain dilakukan pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah barang keluar dari pelabuhan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam bentuk post audit terhadap perusahaan importir secara periodik. Post audit dilakukan terhadap pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan impor barang untuk menguji kebenaran informasi dalam dokumen impor, terutama jenis, jumlah, dan nilai barang impor.Setelah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berjalan kurang lebih lima tahun, berbagai pihak mulai mempertanyakan kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti nilai impor yang menurun drastis, membanjirnya barang-barang ilegal dari Cina, serta tudingan adanya praktek underinvoicing, yaitu praktek dimana importir memberitahukan nilai transaksi sebagai dasar penetapan bea masuk lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hal yang kontras terjadi pada hasil pelaksanaan audit kepabeanan yang ternyata menunjukkan penurunan hasil yang cukup tajam selama tahun 2002-2004 triwulan I. Hal ini menunjukkan pelaksanaan audit kepabeanan ternyata belum mampu menjawab permasalahan ini.Banyak hal yang bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara dari hasil audit. Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang amat vital pada proses audit adalah tahap pemilihan obyek audit. Dengan sumber daya auditor yang terbatas, Ditjen Bea dan Cukai harus bisa memilih target yang tepat yang bisa memaksimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini pemilihan obyek audit dilakukan secara sederhana berdasarkan data nilai impor, jenis importir, dan besar fasilitas kepabeanan yang diperoleh. Tidak pernah dilakukan studi dan evaluasi yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang dapat meningkatkan kemungkinan adanya temuan audit.Dalam rangka reformasi kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menerapkan kebijakan registrasi importir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko. Hasil registrasi importir berupa profil importir akan digunakan sebagai sumber data penentuan risiko importir yang akan menentukan sifat dan lingkup pelayanan dan pengawasan pihak pabean terhadap importir. Sehubungan dengan pelaksanaan program registrasi importir tersebut, Ditjen Bea dan Cukai akan memiliki sumber data berupa data wajib pajak (importir) yang apabila digabungkan dengan data importasi yang telah dimiliki selama ini akan bisa menjadi alat perencanaan yang kuat dan tepat yang bisa dijadikan dasar pemilihan obyek audit secara akurat.Untuk mengetahui bagaimana profil importir hasil registrasi importir dapat digunakan sebagai alat perencanaan audit maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis dengan teknik regresi logistik. Dengan menggunakan teknik ini, kemungkinan hasil temuan audit kepabeanan dapat diprediksi secara ilmiah."

"Customs Reformation affected DJBC to increasing customs services, especially in import document administration. For this purposes, DJBC used Electronic Data Interchange (EDI) System to satisfy the customs society (exporter and importer). Problem of this research is to estimate the influence of EDI System. EDI is a system that can exchange electronic data between organization that has advantages such as, "just in time", "simple", and "paperless". Independent variable in this research is "the implementation of EDI system", and the dependent variable is "increasing customs services". The independent variable has three indicator, which is: sparepart/component; customs procedure; and human resources. This research has been located at KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta, with population from customs society and customs employee. Sample choosed based on Krejcie Table with 5% degree of mistaken. For data technic analysis, this research used library research, respondent, and in depth interview. The obstacles have been founded in this research was the influence of EDI system showed significant result. Highly recommended as an import for better quality of custom;s services user are:

1. DJBC have to increase their quality by 24 hours operation of EDI system.
2. Certainly need commitment from related instance for maintaining the system, so it can operate well.
3. Suggested to make an continuity evaluation for the growth of organization.

"