Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Skripsi ini membahas upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok periode 2005-2006. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pentingnya koordinasi internal Kantor Pelayanan Pajak Depok; koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah; pendaftaran wajib pajak perlu dilakukan penelitian lapangan agar dapat dibuktikan keberadaannya; pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak dan daftar harta kekayaan penanggung pajak dalam laporannya; visibilitas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan; sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat; serta pembenahan sistem jaringan.This researh study about efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office period 2005-2006. This research is qualitative research with descriptive design. Result of this research are to suggest improving internal coordination at depok tax office; improving external coordination with local government; the registration of tax payer have to pass the field researh, so that can be proved the existence of the tax payer; tax auditors have to make list of tax payer properties on their tax audit report; visibility accomplishment of taxation on tax audit report by tax auditors; socialization of Indonesian tax law to the citizen; and completion of network system."

"Small Taxpayers Office represents one roof tax service which serves all kind of taxes. Taxpayers expect accurate services which are provided by tax officer. They expect immediate services as well. On the other side, due to maturity date of Tax Return, both of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, usually, the taxpayers are getting increase.

This research describes about the service regarding the reporting of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, due to its maturity date. The approach which is used on this research is qualitative approaching on descriptive disposition, and supported by quantitative data which are obtained from Small Taxpayers Office Jakarta Grogol Petamburan.

Based on the data, researcher is trying to make time calculating which is required by taxpayer is reporting Tax Return, by using queue theory which represents a quantitative theory. For instance, a queue theory constitutes of awaiting process conducted by taxpayers who request a services from service Provider Company. It is equivalent to taxpayer whom waiting services which are given by tax officer.

The result indicates that waiting time required by taxpayers is smaller than the existing practice. Hence, it is concluded that services for reporting Tax Return, both Monthly Tax Return and Annual Tax Return haven?t been effective yet. It is cause by lack services facilities, human resources, and the using of information system on Directorate General of Taxes ineffectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi wajib pajak (pelanggan) dan kinerja pelayanan rill yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen SERVQUAL (service quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan, yakni: daya tanggap, bukti fisik, jaminan, keandaian, dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-kuantitatif, yaitu metode ini penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 90 orang wajib pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan bantuan perhitungan statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan pelayanan antara harapan wajib pajak dengan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan rill (kinerja) Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. dimulai dari yang paling penting, dimensi-dimensi pelayanan Kantor Pelayanan. Pajak Jakarta Pulogadung adalah keandalan, jaminan, daya tanggap, empati, dan bukti fisik. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan wajib pajak dan SERVQUAL Score setiap dimensi, diketahui Pula teriadi ketidaksesuaian antara prioritas kepentingan wajib pajak dengan kualitas pelayanan.Dengan hasil demikian maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu melakukan perbaikan pelayanan dengan mengacu pada kepentingan para wajib pajak berdasarkan skala prioritas dengan urutan: keandalan, jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan empati. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan dengan menggunakan indikator lain seperti 7S dari Mc-Kinsey yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan menggunakan teknik analisis Diagram Kartesius."