Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Infrastruktur TI (Teknologi Informasi) berperan di dalam membantu efektifitas dan efisiensi dalam tingkat strategis dari organisasi. Salah satu prasyarat organisasi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan integrasi infrastruktur TI. sesuai dengan struktur, manajemen, dan kultur dalam organisasi. Masalah yang umum yang timbul adalah penerapan infrastruktur yang tidak seragam. Hal tersebut terjadi karena penerapan tidak dilakukan secara sekaligus sehingga terjadi perbedaan platform infrastrukur, disamping masih terjadi proses-proses pengolahan data secara manual. Selain itu faktor organisasi yang besar, lokasi yang berjauhan serta biaya yang timbul seringkali menjadi penyebab tidak terintegrasinya infrastruktur teknologi informasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi dengan karakteristik kantor pelayanan yang tersebar di seluruh indonesia, memiliki permasalahan belum terintegrasiuya infrastruktur TI yang dimiliki di lain pihak, dengan aktivitas perdagangan internasional yang meningkat, DJBC semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, keseragaman dalam pelayanan, serta informasi yang akurat untuk mendukung kelancaran aktivitas pedagangan tersebut. Sebagai antisipasi terhadap kebutuhan tersebut maka perlu diterapkan integrasi infrastruktur TI dengan menerapkan rancangan Enterprise Network yang akan menghubungkan kantor-kantor Bea dan Cukai di seluruh Indonesia ke dalam suatu Network dukungan Enterprise Network tersebut diharapkan dapat mendukung pengolahan data secara terpusat untuk proses-proses pelayanan khususnya di bidang ekspor. Metoda Hierarchical Networking digunakan untuk menjaga kualitas network service untuk mempertahankan kehandalan network pada proses pelayanan yang dilakukan terpusat. Untuk menjaga keamanan network karena adanya interkasi dengan jaringan publik, disiapkan suatu perimeter network."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"ABSTRAKFenomena dalam menapaki era globalisasi adalah semakin berkembangnya peralatan yang berbasis teknologi sehingga segala aspek kehidupan membutuhkan pemahaman tentang perkembangan teknologi tersebut. Tuntutan akan perubahan teknologi tidak saja terhadap kehidupan masyarakat secara umum tetapi juga terhadap instansi pemerintah. AIih teknologi di era globalisasi ini merupakan sebuah keharusan. Dengan merujuk pendapat tersebut maka DJBC juga secepatnya harus menerapkan alih teknologi di Iingkungan kerjanya. Adapun tujuan alih teknologi di DJBC adalah sebagai upaya untuk mernaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat dan sebagai upaya pencapaian efektititas dan efisiensi.Banyak faktor yang harus diidentifikasi guna penerapan alih teknologi di lingkungan DJBC. Faktor yang paling penting adalah sumber daya manusia yang akan menggunakan upaya alih teknologi tersebut, disamping diperlukan pemenuhan syarat-syarat standar dan sistem yang akan dikembangkan. Sistem tersebut bisa meliputi peralatan yang akan digunakan, bidang yang enjadi prioritas dan kerjasarna yang akan diterapkan dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi tersebut, sehingga timbul permasalahan mendasar yang menarik untuk dikaji yaitu strategi SDM yang bagaimana yang tepat guna menghadapi alih teknologi tersebut. Data diperoich dengan teknik random sampling melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur kepada sejumlah responden dan studi kepustakaan . Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptifterhadap hasil tabulasi dala yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan karyawan masth perlu ditingkatkan, balk dan segi pengetahuan maupun ketrampilan teknis kepabeanan dan cukai. Informasi mengenai pengembangan karier yang dapat ditempah oleb seluruh pegawal hans diberikan secara transparan dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi. Setiap perubahan dalam metode dan tekriologi atau peralatan kerja yang digunakan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya meliputi dana dan program pelatiban bagi pegawai dalam rangka adaptasi dan kelancaran pelaksanaannya. Sistem evaluasi dan penilaian prestasi pegawai hanis diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif, tidak sekedar memenuhi fonnalitas. Oleh sebab ¡tu perlu ditetapkan strategi sumber daya manusia yang tepat disesuaikan dengan strategi kelembagaan, antara lain dalam rangka menciptakan keefektifan dalam pelaksanaan alih teknologi yang hendak diterapkan di lingkungan DJBC.Untuk itu hendaknya mengacu pada butir-butir berikut ini:1) Pembinaan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan alili teknoiogi tersebut dengan membuat perencanaan yang matang guna penerapannya, sehlngga skala pnioritas sangat diperlukan. Pengembangan kemainpuan pegawai sangat diperlukan dalain aith teknologi sehingga prioritas yang terpenting adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan pegawai semaksimal mungkin.2) Sedangkan faktor yang perlu diwaspadai adalab: pengelolaan prestasi pegawai, karena akan berpengaruh terhadap motif berprestasi dan fasilitas keija yang digunakan serra memperbaiki lingkungan kerja dan perlunya penghargaan bagi mereka yang berprestasi sehingga kesejahteraan pegawai alcan meningkat.Dampak atau pengaruh dan vaiiabel-variabel tersebut akan berubah-ubah seiring dengan bertainbahnya waktu, unttik itti perlu adanya penelitian secara berkesinarnbungan atau adanya evakiasi secara berkala, gima mengantisipasi penurunan efektivitas aìih teknologi yang ingin dikembangkan di DJBC."

"ABSTRAK"Makin majunya cars-cars pelaksanaan konstruksi dewasa ini menyebabkan makin perlunya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik di dalam mencapai sasaran-sasaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan di suatu proyek.Hal ini terutazr+a disebabkarn oleh waktu yang tersedia untuk mencapai hasil karya yang diminta mempengaruhi banyak hal, terutama biaya yang dipergunakan untuk penanaman modal pembangunan suatu proyek, sehingga orang rnulai menghargai waktu sebagai suatu dimensi yang sangat penting. Dengan demikian, maka basil produksi optimal dengan mute yang mememdii persyaratan teknis dalam waktu yang minimal merupakan suatu tuntutan yang wajar.Biaya dan tenaga kei ja merupakan sumber days yang akan mengalami banyak peiubahan bila dilakukan percapatan waktu pelaksanaan proyek, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang optimal dan continue, agar tertaksananya pelaksanaan percepatan itu sendiri akan mcngltasilkan keuntungan, balk dari segi waktu maupun biaya.Studi tentang Pengaruh Percepatan PeIaksanaan Proyek Terhadap Biaya dan Pengaturan Tenaga Ketja ini, disajikan supaya berbagai pihak dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan percepatan, untuk dapat mengambil tindakan dan analisa yang tepat, guna mengambil keuntungan dari pelaksanaan percepatan tersebut.Studi yang dipakai adalah dengan cars menganalisis setial) kegiatan yang terdapat dalaln diagram CPM, tenutama kegiatan-kegiatan yang melalui jalur kritis. Sumber-sumber daya yang digunakan sebelbm dilaksanakan percepatan dan setelah melakukannya harus dianalisis dengan lepat agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tidak ter adi pemborosan pemakaian sumber days, karena dengan pelaksanaan percepatan sumber-cumber daya tersebut akan meningkat kebutuliannya, sehubungan dengan bertambalinya kegiatan yang hares diselesaikan. Dari hasiI studi yang dilaksanakan didapatkan hash bahwa waktu inempunyai zulai tersendiri dari seluruli anggaran proyek, sehingga percepatan waktu pelaksanaan proyek secara tepat dapat memberikan keuntungan tersendid, terutama keuntungan dalam lial waktu dan biaya.Hal lain yang perlu diperha"",an adalah pada saat percepatan pengatvran tenaga kerja harus dilakukan dengan baik sehingga jumlali tenaga kerja yang meningkat akibat adanya percepatan, akan meghasilkan basil pekerjaan yang seimbanglmeningkat kuantitasnya dan dengan jumlah tenaga yang lebih banyak pula, harus diperhatikan faktor K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sehingga pelaksanaan pekerjaan di proyek tersebut tidak akan terjadi hal-lial yang merugikan, contohnya: terjadinya kecelakaan di proyek, lingkungan kerja yang lidak sehat dan sebagainya.Dari contoh Proyek Pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat dilihat bahiva pengaruh yang timbul dengan adanya percepatan selama 4 bulan adalah terjadinya peningkatan biaya sebesar Rp. 142 J'uta pada saat dilaksanakannya percepatan. Tetapi nilai pengeluaran proyek secara keseluruhan bila dijuHali di akhir masa penyelesaian proyek itu sendiri, terdapat penghematan biaya, baik bagi pemilik proyek yaitu Rp. 5.438.000.000,- ataupun bagi kontraktor pelaksana yaitu Rp. 7.486.000.000,- Hal ini disebabkan karena bila tidak dilaksanakannya percepatan, maka proyek akan mundur selama 4 bulan, yang berarti dana yang kits tanamkan pada proyek tersebut akan rnembengkak sebagai akibat dari berjalannya fungsi waktu sebagai pengaruh dari berlakunya suku bunga bank yang ada."

---

"

"Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I adalah salah satu kantor pabean yang telah menerapkan e-government pada proses pelayanan impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori disampaikan oleh Magno dan Serafica (2001) bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel bebas penerapan e-government dengan indikator : teknologi komunikasi dan informasi, perubahan organisasi, dan aplikasi dalam pelayanan publik. Variabel terikat dalam peneilitian ini adalah good governance dengan indikator : partisipasi publik, akuntabilitas publik dan transparansi. Hipotesis yang dijukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan analisa korelasi Spearman rho.Populasi penelitian ini adalah importir/perusahaan yang melakukan importasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I,II dan III, sejumlah 1.850 perusahaan. Sedangkan sampel sejumlah 185 responden diambil dengan metode simple random sampling.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan e-government dengan upaya pelaksanaan good governance. Hubungan positif tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis statistik dengan koefisien korelasi (r) = 0,562. Walaupun terdapat hubungan antara penerapan e-government dengan good governance, namun penerapan e-government bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang dimungkinkan berpengaruh antara lain sumber daya manusia namun tidak dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I is the customs office that implemented e-government on import service procedure. The objective of this research is to examine the impact of the e- government toward Good Governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I .This research based on Magno and Serafica theory (2001) : IT promotes good governance in three basic ways: First, by increasing transparency, information, and accountability. Second, by facilitating accurate decision-making and public participation; and third by enhancing the efficient delivery of public goods and service. Variables of research are : dependent variable is implementation of e-government with indicators : information and communication technology, reorganization process, and application on public services. Independent variable is good governance, with indicators : public participation, accountability, and transparency. The hypothesa of this research is : There is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I.The population of this research is importir/company of Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I meanwhile is sample 185 respondents that is taken by simple random sampling. The methods used in this research are survey method and correlational by Spearman Rho.The study result that : there is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I r.y = 0,562. The result of this study is hopelly useful inprove the good governance implemantation by increasing e government quality."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."