Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli, dan PT X memilih alternatif upaya yang dilakukan dalam kasus tanah yang dikembangkan bukan milik atau atas nama PT X.

---

The focus of this study is implementation of final income tax procedure for tax payer which its core business in transferring of land and/or building, some problems which often occurred, and he way to solve the problems. This research is qualitative descriptive interpretive through case study in X company. The researches suggests X company to count other income based on corporate income tax and final procedure, they should pay tax payable as some as the amount in transaction, deposit just in time when paid form costumer occurred, and they should choose another alternative ways in case land are built but not by name of X company in the lands document."

"Industri jasa konsultan manajemen adalah salah satu sektor industri primadona karena perannya dalam pembayaran pajak: dan sumbangan pemikiran dalam pembangunan secara makro dan mikro. Atas jasa yang dapat disediakan oleh konsultan manajemen terdapat duaJisme penerapan .fiibyek pajak penghasilan yaitu dapat diberlakukan pajak penghasilan non final atau final. Impetfect Information yang menggambarkan adanya kelemahan pada perpajakan konsultan manajemen akan mendorong tirnbulnya Opportunistic Behavior bagi wajlb pajak, konsultan pajak, dan oknum fiskus. Dalam melaksanakan kewajiban terhadap pengurangan komponen biaya transaksi bagi konsultan manajemen, (4) signifikansi biaya transaksi yang ditimbulkan pajak penghasilan final bagi konsultan manaJemen. Dalam rangka pengolahan data, pnulis akan menganalisis data primer hasil wawancara dengan responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi step-wise dengan menghitung variabel independen dan dependen secara rinci satu per satu untuk menentukan tingkat signifikansi hubungan korelasi antara variabel yang terseleksi. Hasil yang diperoleh dalam paneutian adalab: (1) Komponen biaya transaksi yaitu Actual Cash Outfay (biaya fonnulir pajak. biaya fotocopy, biaya transponasi. biaya konsultansl biaya pendidikan dan pelatihan .karyawan, biaya penyirnpanan dokuruen, biaya ucapan H!rima kasih dan commitment fee, dan biaya entertainment) dan Opportrmity Cost of Time. Penyebabnya adalah InstituJion Arrangement tidak memberikan batasan yang jelas, Biaya transaksi yang signifikan tinggi akibat Institution Arrangement tidak jelas akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan konsultan manajemen; (2) Faktor biaya transaksi untuk perencanaan pajak yang baik adalah biaya komitmen dan terimakasih, biaya konsultan pajak, dan opportunity cost of time. (4) berlakunya pajak penghasilan final secara signifikan menimbulkan biaya transaksi bagi konsultan manajemen. Penulis merekomendasikan bahwa sebaiknya pihak pemerintah meninjau ulang atas peraturan pajak penghasilan bagi konsultan manajemen dengan memberikan batasan atas definisi dan tariff pajak yang jelas bagi obyek pajak atas jasa yang disediakan konsultas manajemen."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhitungan PPh secara proporsional bagi suami isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah serta menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.  Kondisi saat ini, masih banyak WP dengan status Memilih Terpisah yang belum menjalankan perhitungan dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan metode post-positifisme dan dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, belum terpenuhinya indikator implementasi dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn terkait efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan pada kebijakan PPh atas penghasilan OP bagi suami isteri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara teori terkait perhitungan PPh dengan kebijakan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang memiliki NPWP terpisah. Kebijakan tersebut justru membuat WP harus mengeluarkan biaya tambahan karena terdapat potensi kurang bayar pada perhitungan PPh secara proporsional. Selain itu kebijakan tersebut juga memberatkan WP untuk melakukan perhitungan PPh kembali secara proporsional meskipun setiap bulannya pemberi kerja sudah melakukan pemotongan PPh 21. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh WP dan fiskus dalam implementasi ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri yaitu terbatasnya pengetahuan WP terkait kebijakan perhitungan PPh secara proporsional, keraguan untuk mengajukan penghapusan karena adanya konsekwensi penelitian, dan adanya tambahan biaya kepatuhan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Sementara itu, faktor penghambat dari sisi fiskus yaitu keterbatasan sistem IT untuk mengawasi dan mengintegrasikan data suami isteri, jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah WP serta penyelarasan ketentuan di setiap KPP.

---

This research aims to evaluate income tax calculation policy regarding maried filing separately and to analyze the obstacles in its implementation. At the present time, there are still many maried filing separately taxpayers that have not conduct their tax payment and submission based on the prevailing regulations. This research is post-positivisme method and conducted through literature review and in-depth interview. The results show that first, the indicator of implementation with evaluation criteria by William Dunn related to Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness on tax income policy on married filing separately have not been found due to the gap between proportional tax calculation on married filing separatlely. This policy tends to cause the taxpayers to spend additional costs due to potential underpayment on the proportional income tax calculation. Furthermore, this policy will cause the taxpayers to recalculate their income tax proportionally even though their monthly income tax article 21 have been withheld by their employers. Secondly, the obstacles faced by taxpayer and tax official in the implementation of proportional income tax calculation on married filing separately are insufficient knowlegde of the taxpayers, the uncertain feeling of submitting cancellation due to the fear of being observed, and additional compliance cost to comply with the regulation. Meanwhile, the challenges found in tax official's side are the limit of IT System to control and integrate data regarding married taxpayers, insufficient number of tax personnels compared to the number of taxpayers and the harmonization of many regulations in every small tax office."