Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia selama ini sebagian besar merupakan warisan kolonial yang mana pada masa sekarang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan yang ada dasar falsafah - ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta kurang mampu memberikan dana pembangunan yang besar. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka pada akhir tahun 1983 telah diadakan perombakan yang sangat mendasar, di mana terhadap semua perundang-undangan perpajakan produk kolonial diganti dengan perundang-undangan perpajakan produk nasional. Salah satu yang penting di dalam perubahan terhadap perundang-undangan perpajakan tersebut adalah perubahan terhadap tata cara penetapan pajak dari sistem Official Assessment (penetapan besarnya pajak oleh aparatur perpajakan) menjadi sistem Self Assessment (penetapan besarnya pajak oleh Wajib Pajak sendiri). Pemungutan pajak dengan sistem Self Assessment Memang baik, akan tetapi penerapan sistem ini menjadi tidak berhasil manakala tidak ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilannya. Secara garis besar, keberhasilan pemungutan perpajakan sangat tergantung pada tiga faktor utama yakni : 1. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya 2. Aparatur perpajakan 3. Masyarakat (khususnya wajib Pajak) Di samping ke tiga faktor tersebut masih ada faktor ekstern yang ikut mempengaruhinya, yakni faktor perekonomian. Akan tetapi dalam pembahasan skripsi ini faktor perekonomian tidak dibahas. Dalam rangka mensukseskan sistem Self Assessment tersebut, khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (Pajak Penghasilan 1984) terhadap kewajiban-kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil III Jaya I beserta Kantor-kantor Inspeksi Pajak dilingkungannya telah melakukan usaha usaha yang ditujukan pada tiga unsur di atas. Usaha-usaha yang dilakukan itu telah membuahkan hasil berupa. tingkat kepatuhan sebesar 56,86% (lihat Bab I tentang permasalahan pokok Prosentase tersebut memang sudah cukup baik untuk kondisi sekarang ini. Tapi prosentase ini harus lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang atau paling tidak dijaga agar prosentase itu tidak menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan itu. Dan untuk melakukan perbaikan-perbaikan-tersebut telebih dahulu harus dilihat apakah masih-ada faktor-faktor yang bersifat menghambat dalam pelaksanaannya dan q.pakah usaha-u saha yang telah dijalankan sudah sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Bertolak dari hal-hal tersebut barulah dapat diketahui usaha-usaha yang bagaimanakah yang sebaiknya dilakukan di tahun-tahun yang akan datang."

"ABSTRAKTugas utama aparatur pajak yang diatur dalam perundang- undangan pajak yang baru adalah membina dan mengawasi. Wajib Pajak Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak PPh adalah Pemeriksaan Buku. Pemeriksaan Buku yang ditujukan untuk menetapkan jumlah Pajak yang terhutang dilakukan dengan memeriksa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Edarannya menetapkan kriteria SPT-SPT yang harus diteliti, diperiksa di kantor (room audit) atau dLperiksa di lapangan (field audit). Pem~riksaan Buku yang telah dilakukan di lingkungan Kanwil III dan XI secara umum telah dilakukan dengan baik, tetapi bila dilihat lebih detail lagi masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan yang cukup menonjol terutama dari segi aparat pelaksananya, yaitu baik dari segi kwalitasnya maupun kwantitasnya masih belum memadai. Dilihat dari segi kwalitas, masih ada beberapa Kantor Inspeksi Pajak yang memiliki tenaga pemeriksa yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu akuntansi dan ilmu hukum pajak. Dari segi kwantitas, jumlah tenaga pemeriksa yang tersedia masih belum mencukupi dari yang dibutuhkan. Pelaksanaan Pemeriksaan Buku di lingkungan Kanwil- III dan XI telah dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang berlaku. Sistem penyusunan laporan hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara umum telah cukup baik, karena didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Buku terhadap wajib Pajak PPh, tetapi karena Pemeriksaan Buku yang telah dilakukan tersebut telah membawa dampak yang positip untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang telah diperiksa, maka sebaiknya pemeriksaan buku tersebut telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Bila dilihat dari segi penerimaan Pajak Penghasilan yang semakin meningkat setelah dilakukan Pemeriksaan Buku, sebaiknya pemeriksaan lebih digiatkan pada tahun yang akan datang."

"ABSTRAKSuatu hal yang sangat panting dari perombakan sistem perpajakan pada tahun 1983 adalah diterapkannya sistem self assessment sebagai pengganti sistem oficial assessment. Sistem self assessment akan berjalan dengan baik apabila kepatuhan wajib pajak dalam· membayar pajak tinggi. Dari serangkaian kewajiban yang ada di dalam Pajak Penghasilan, kewajiban membayar PPh pasal 25 adalah merupakan kewajiban yang sangat panting karena melalui kewajiban ini, pengeluaran-pengeluaran negara ( khususnya yang bersifat rutin) dapat terpenubi. Namun sayang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban ini masih rendah, seperti yang terjadi di Kanwil III Ditjen Pajak (Jaya I). Di Kanwil ini tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban PPh pasal 25 ini berkisar 54,20% untuk wajib pajak perseorangan dan 52,53 % untuk wajib pajak badan. Menurut Andre F. Vinch , seorang konsultan pajak asal tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan tinggi telah mencapai angka di atas 75 %. Belgia', apabila Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25 masih lemah. Ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Surat Tagihan Pajak (S~P) yang merupakan sarana pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25. Keterlambatan didalam proses penerbitan STP ini dikarenakan adanya keterlambatan data· yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Untuk mengatasi hal itu komputerisasi merupakan pertimbangan yang tepat. Dengan adanya komputerisasi,STP akan lebih cepat diterbitkan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ke\'lajiban membayar PPh pasal 25. Disamping itu usaha penyuluhan pajak harus lebih ditingkatkan baik mutu maupun jumlah pelaksanaannya."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."