Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 201424 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Rahayu Lin Astuti
"Pelaksanaan transformasi dibidang organisasi dengan melikuidasi dan menggabungkan cabang-cabang yang merugi di PT. X berakibat ada beberapa posisi tertentu yang tidak dibutuhkan lagi dan hal tersebut akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Pelaksanaan likuidasi dan penggabungan cabang tersebut mendorong PT. X untuk melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan downsizing.
Downsizing menumt Sirico (1996) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi biaya sehingga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan tetap dapat benahan. Namun dilain sisi, akan menimbulkan akibat bagi karyawan yang terkena yaitu timbul shock, kemarahan dan rasa malu (Illes, 1996). Downsizing dalam pelaksanaannya menurut Knodwell, Branstead dan Moraveo (1994) ada beberapa pilihan, salah satunya adalah dengan pensiun dini. Pensiun dini sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja rnenurut Gomez, Balkin dan Cardy (1998) memiliki 2 (dua) sifat, yaitu : Voluntary (sukarela) dan Mandatory (keharusan).
Pada saat ini PT. X memiliki rencana untuk melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory pada karyawan-karyawannya. Untuk itu, penulisan ini merupakan kajian pendahuluan mengenai persiapan PT. X dalam rencana pelaksanaan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory dan penanganan dampak dari program tersebut.
Dari data yang ada apabila PT. X melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini yang bersifat mandarory maka ada 170 (seratus tujuh puluh) orang yang akan terkena program tersebun Dimana diantaranya 25 (dua puluh lima) orang masih menduduki jabatan struktural dan 53 (lima puluh tiga) orang perwira kapal. Dengan demikian dengan program tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi PT. ?X? yaitu penyiapan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong akibat program tersebut dan apabila PT. X tetap akan menjalankan program tersebut secara umum dapat dikatakan PT. X belum siap.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengisi kekosongan karyawan yang menduduki jabatan maka direkomendasikan untuk menata ulang sumber daya manusianya, melakukan upaya kaderisasi untuk karyawan darat dan laut dengan rnelakukan upgrading bagi karyawan laut dan pelatihan manajerial bagi karyawan darat. Dengan solusi ini, diharapkan dapat diketahui kekurangan ataupun kelebihan jumlah karyawan, dan untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan dengan kaderisasi karyawan darat maupun laut melalui program uprading ataupun pelatihan.
Apabila prioritas di atas sudah dilaksanakan oleh PT. X maka program selanjumya adalah pelaksanaan survey mengenai sikap karyawan terhadap downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory, Pembentukan Tim Kelayakan, serta Pelatihan-pelatihan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
T38501
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Sumarsinah
"Penulisan Tugas Akhir ini ingin mengetahui : ?Model program pelatihan apa yang sesuai bagi peserta P.P.D.S di perusahaan "X". Sebagaimana diketahui, pemsahaan X di Jakarta merupakan salah satu cabang dari pemsahaan X yang berpusat di Amerika. Sehohrmgan dengan perubahan kebijakan bisnisnya yang berlaku di perusahaan X di seluruh dunia, maka pimpinan puncak perusahaan X tersebut bermaksud melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.
Langkah yang dilakukan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi mereka juga turut memikirkan masa depan peserta P.P.D.S. Ide mendirikan program "0utplacement" (suatu tempat yang rnenyediakan program pelatihan dan konseling untuk pesena P.P.D.S) ditujukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri. Pada kenyataannya program ?outplacement' di perusahaan X ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan perusahaan karena tidak semua peserta P.P.D.S. memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan disini. Disisi lain, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil bahwa peserta P.P.D.S membutuhkan program pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan mengembangkan keterampilan wira usahanya.
Sesuai dengan judul dari Tugas Akhir ini, penulis mengusulkan : Program pelatihan 'Tangguh' bagi peserta P.P.D.S di perusahaan ?X?. Dalam penyusunan program pelatihannya sendiri harus mempertimbangkan :
1. Ciri khas perusahaan.
2. Ciri khas budaya setempat dimana perusahaan ini berada
3. Situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap karyawan.
4. Kebutuhan peserta P.P.D.S dalam rangka menunjang keinginannya untuk bisa mandiri.
Dalam membahas masalah ini digunakan beberapa teori mengenai program pensiun dini, program 'outplacement' dan penyusunan program pelatihan berikut mengenai hal-hal apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemandu.
Melalui kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan P.P.D.S di perusahaan X, diketahui bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan tersebut bukan hanya pada pemilihan topik pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, tetapi juga pada perencanaan pemberlakuan P.P.D.S secara keseluruhan. Selain itu komitmen dari pihak manajemen juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan program ini."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghita Putriani
"Penelitian ini membahas evaluasi hasil (outcome) Program Diklat Re-orientasi 2012 yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap karyawan yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun) dan yang telah pensiun (56 tahun) pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembekalan persiapan psikologis, pengetahuan kewirausahaan, dan pengetahuan kesehatan pensiunan, pelatihan ini telah berhasil dengan baik memberikan pengetahuan tersebut kepada pesertanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, ditujukan kepada 39 responden yang diambil dengan teknik stratified random sampling.

The focus of study is to know the outcome of Re-orientation Training Program 2012 organized by PT. Angkasa Pura II (Persero) for employees who have retired (55 years) and who have been retired (56 years) in 2012. The results showed that in giving a psychological preparation, knowledge of entrepreneurship, and retiree health knowledge, the training has been successfully increased knowledge of the participants. The approach used in this study is quantitative. The measurement tool used is questionnaires, which has been addressed to the 39 respondents who were taken by stratified random sampling technique."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45200
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tatit Prihandoyo
"Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance yang cukup pentingperanannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus.
Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dan arahan Pendiri. Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari pelaksanaan peraturan GPFG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP- 136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Sebagai akibatnya, praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian GPFG pada Dapetri.
Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun.
Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFG pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1.Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun benchmarking dengan best practices Komisaris bank umum.
2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan best practices dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA).
3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa kesesuaiannya dengan best practices dana pensiun internasional.
Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri. Kondisi ini terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan peralihan. Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada best practices dana pensiun internasional.
Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPFG, saat ini Dapetri telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal. Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi mencapai praktek GPFG yang lebih baik di masa mendatang."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25296
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Arta Magdalena
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18257
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Rosita Uli
"Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pemberi kerja di Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun tentang konsep dan bentuk penyelenggaraan program pensiun serta perlakuan akuntansinya. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan input kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang diharapkan berguna untuk penyusunan Standar Khusus Akuntansi Dana Pensiun. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. studi kepustakaan dilakukan pada berbagai literatur dan peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan program dana pensiun. studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan 5 (lima) pemberi kerja di Jakarta yang telah menyelenggarakan program pensiun serta menyebarkan kuesioner kepada 100 pemberi kerja di seluruh Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun. Data penelitian diolah dan dianalisa dengan analisa statistik deskriptif dan analisa statistik inferensi. Metode statistik infernsi yang dipakai adalah metode non-parametri Koefisien Korelasi Rangking Spearman karena data penelitian merupakan data ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan program pensiun ,serta perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun luran Pasti. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia merasakan banyak manfaat dari penyelenggraan program pensiun. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi pemberi kerja di Indonesia tentang bentuk penyelenggaraan program pensiun dengan RUU Dana Pensiun kecuali dalam hal cara pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pemberi kerja di Indonesia sehubungan dengan penyelenggaraan program pensiun belum tepat dan cenderung memakai perspektif badan hukum dalam melihat hubungan antara pemberi kerja dan pengelola dana pensiun."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
S18458
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riska Alfriani
"Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan uang untuk pembayaran pensiun. Melihat jumlahnya yang cukup membebani fiskal APBN maka dalam pelaksanaan pembayaran pensiun diperlukan pengendalian internal untuk menjaga agar dana tersebut tersalurkan kepada penerima yang berhak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pembayaran pensiun serta pengendalian internal yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN. Adapun hasil penelitian ini berupa gambaran proses dan prosedur pengendalian internal dari pembayaran pensiun. Manfaat yang diperoleh manajemen PT TASPEN (Persero) adalah pemahaman atas pengendalian internal yang telah dilakukan dengan teori dan best practice yang ada dimana selanjutnya hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko yang ada.

Pension is one kind of social security provided by the government for retired Civil Servant (PNS). Every year the government spend money for pension payments. By seeing a considerable amount that burden fiscal budget pension payments need an internal control to ensure that funds are distributed to eligible recipients. This research is aimed to analyze the mechanisms of pension payments and its internal control perforrmed by PT TASPEN (Persero) as executant of this program. The results of this study are a description of internal control process and procedure of pension payments. Besides, the benefit for the management of PT TASPEN (Persero) is also in terms of a better understanding regarding the internal control done in TASPEN between the theory and best practice, through which can further enhance the eficiency and minimize the risks."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47112
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setya Pratiwi Andajani
"Kondisi makro ekonomi Indonesia yang buruk karena inflasi yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Maret dan Oktober 2005 menyebabkan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penurunan laba, tercatat per 30 September 2005 sebesar Rp.1,76 triliun turun dari Rp.2,32 triliun pada periode sama tahun 2004 dan oleh karena itu BNI perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam intern perusahaan salah satunya adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu program BNI yang berkaitan dengan perbaikan sumber daya manusia adalah Program Pensiun Sukarela (PPS) tahun 2006. Jumlah pegawai BNI semakin bertambah banyak sedangkan kompetensi dan kualifikasinya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan BNI pada saat ini. Program ini ditujukan terutama untuk para pegawai yang memiliki performa kinerja yang rendah atau low performance dan diharapkan setelah program tersebut dilaksanakan, pegawai-pegawai yang ada di lingkungan BNI hanya pegawai-pegawai yang memiliki performa kinerja baik, bermotivasi kerja tinggi, kompetensi dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan BNI. Akhir dari Program Pensiun Sukarela (PPS) mengarah kepada efisiensi biaya tenaga kerja (labor cost) karena program tersebut adalah program pengurangan jumlah pegawai yang ada di lingkungan BNI. Walaupun begitu BNI dalam mengeluarkan program-program yang berkaitan dengan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja dengan pegawai selalu mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Dalam rangka program ini, BNI menyediakan dana Rp.150 milyar untuk uang pesangon bagi kurang lebih 500 orang peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 akan tetapi dalam pelaksanaannya temyata peminatnya melebihi perkiraan yaitu sebanyak 1.091 orang pegawai. Besarnya jumlah pegawai BNI yang bcrminat pada Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 melebihi perkiraan tersebut berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa alasan utama atau terbesar para pegawai tersebut memutuskan untuk pensiun sukarela adalah karir yang tidak lagi berkembang atau kendala dalam karir yang merupakan salah satu dari alasan-alasan yang diungkapkan dalam surat pengunduran diri pegawai yang antara lain kendala karir, imbalan yang tidak sesuai, pekerjaan, kondisi kesehatan, masalah keluarga, kondisi usia yang lanjut, dan lain-lain (buka usaha sendiri, melanjutkan sekolah dan aktif dalam parpol) dan dari hasil interview mendalam dengan 10 orang pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri di wilayah JABOTABEK diperoleh 1 alasan lainnya lagi yang tidak mereka ungkapkan di dalam surat pengunduran diri yaitu tertarik pada jumlah pesangon yang diberikan oleh manajemen BNI bagi peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006. Para pegawai tersebut mengungkapkan bahwa ketertarikan terhadap uang pesangon yang diberikan oleh BNI bagi peserta PPS bukanlah merupakan alasan utama mereka pensiun tetapi merupakan alasan tambahan dari alasan-alasan yang mereka sampaikan dalam surat pengunduran diri.
Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu hasil rekap seluruh surat pengunduran diri pegawai BNI dalam rangka mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 sebanyak 1.091 surat yang berhasil dikumpulkan oleh Divisi SDM BNI baik dari kantor BNI dalam negeri maupun luar negeri dan untuk memperkuat data penelitian ini dilakukan interview mendalam dengan beberapa pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri dan pejabat SDM BNI yang menangani PPS. Profil pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri dalam rangka PPS secara umum mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berusia diatas 50 tahun, berpendidikan S1, berjenjang jabatan Asisten Manager, berasal dari kantor cabang, dan berkinerja bagus karena penilaian yang diperoleh pegawai diatas 5KN (Kredit Nilai) dalam 3 tahun atau rata-rata per tahunnya 2 KN (katagori baik sekali). Apabila dilihat secara lebih detail lagi antara profit pegawai BNI yang disetujui pensiun dan tidak disetujui terdapat beberapa perbedaan antara lain profit pegawai BNI yang disetujui pension mayoritas adalah berusia 40-49 tahun, berpendidikan SMU dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemimpin Unitnya sedangkan profit pegawai BNI yang tidak disetujui pensiun mayoritas adalah pegawai usia 50 tahun keatas, berpendidikan S1 dan semua surat pengunduran diri pegawai yang tidak disetujui pensiun tersebut tidak disertai rekomendasi dari Pemimpin Unitnya. Dan hasil analisa korelasi variabel-variabel individu dan variabel-variabel lingkungan keda pegawai dengan variabel alasan pensiun pegawai ditemukan sebagai berikut:
1. Pada pegawai BNI yang disetujui pensiun (549 orang)
Diantara 4 variabel individu yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan jenjang jabatan ditemukan hanya variabel usia yang terdapat hubungan atau korelasi dengan alasan pensiun pegawai dan tingkat hubungannya cukup erat yang artinya bahwa usia cukup menentukan alasan pensiun para pegawai BNI yang disetujui permintaan pensiun sukarelanya. Diantara 3 variabel lingkungan kerja pegawai yaitu unit kerja, penilaian dan rekomendasi, 2 diantaranya yaitu variabel penilaian dan rekomendasi ditemukan adanya hubungan atau korelasi dengan variabel alasan pensiun pegawai tetapi tingkat hubungannya lemah yang artinya bahwa besar kecilnya penilaian dan ada tidaknya rekomendasi yang diperoleh pegawai dari Pemimpin Unitnya kurang menentukan alasan pensiun para pegawai BNI yang disetujui permintaan pensiun sukarelanya.
2. Pada pegawai BN! yang lidak disetujui pensiun (542 orang)
Diantara 4 variabel individu yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan jenjang jabatan ditemukan hanya variabel usia dan variabel jenjang jabatan pegawai yang terdapat hubungan atau korelasi dengan variabel alasan pegawai pensiun tetapi tingkat hubungannya lemah yang artinya bahwa usia pegawai dan jenjang jabatan yang disandang pegawai tidak cukup atau kurang menentukan alasan pensiun pegawai yang tidak disetujui permohonan pensiun sukarelanya sedangkan variabel-variabel lingkungan kerja yang terdiri dari variabel unit kerja, penilaian dan rekomendasi tidak ditemukan adanya korelasi dengan variabel alasan pensiun pegawai.
Melihat profil pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut dalam Program Pensiun Sukarela (PPS) mayoritas berpendidikan tinggi dan berkinerja bagus tampak dari penilaian yang diperoleh pegawai diatas 5KN dalam 3 tahun terakhir atau rata-rata dalam satu tahun mendapatkan penilaian dengan katagori balk sekali, BNI berpotensi besar kehilangan pegawai-pegawai potensialnya (berpendidikan tinggi dan berkinerja bagus) yang tentu raja akan berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan apabila tidak ada perbaikan berkaitan dengan perencanaan karir pegawai atau promosi pegawai karena alasan utama para pegawai tersebut memutuskan untuk pensiun sukarela adalah adanya kendala dalam karirnya. Kebijakan level maksimal sebaiknya memang dihapus agar pegawai masih bisa mengembangkan karirnya. Tes untuk kenaikan jabatan seperti ODTP dan lainnya sebaiknya terjadwal rutin sehingga tidak ada pegawai yang kehilangan kesempatan untuk tes tersebut dikarenakan faktor usia sedangkan pegawai tersebut sebenamya sudah memenuhi kualitkasi untuk itu (pendidikan, jenjang jabatan dan kredit nilai). Peran dan perhatian para pemimpin unit dalam hal ini sangat diperlukan dalam membantu perkembangan karir pegawai karena hanya mereka yang mengetahui kondisi para pegawainya dan siapa saja yang pantas dipromosikan untuk diusulkan ke Divisi SDM BNI (kantor pusat) dibantu oleh staff SDM di unitnya agar segera mendapatkan kesempatan untuk tes kenaikan jabatan tanpa menunggu lama. Unit SDM yang ada di kantor cabang juga perlu diberdayakan lagi, tidak hanya menangani masalah administrasi saja misalnya pembayaran gaji pegawai, absensi pegawai, file pegawai, dan masalah administrasi lainnya tetapi juga dapat memberikan masukan kepada pemimpin mengenai pegawai-pegawai yang pantas untuk dipromosikan dan membuat suatu perencanaan karir bagi pegawai untuk memudahkan dalam monitoring perkembangan pegawai berkaitan dengan rotasi pegawai, kinerja pegawai, penempatan pegawai dan promosi. Kecepatan Divisi SDM BNI dalam menanggapi usulan pemimpin tersebut juga sangat diperlukan. Apabila semua hal tersebut diatas benar-benar terwujud, pegawai sangat termotivasi bekerja dan BNI tidak akan kehilangan pegawai potensialnya yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan.

Bad macro economic condition of Indonesia because of high inflation as an effect of Government Policy raising fuel price in March and October 2005 caused a profit decrease of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk from Rp.2, 32 trillion in 2004 to Rp.1,76 trillion in 2005 and for that reason BNI needs to do some improvements in intern company such as improvements of human resources. One of BNI programs concerning HR improvements is Voluntary Retirement Program (Program Pensiun Sukarela) 2006. BNI employees rise up but their competency or qualification sometimes does not proper with the needs of BNI recently. This program was dedicated to low performance employees and after implementing this program, the remaining and the next BNI employees are expected to be high performed and motivated ones and have proper competency or qualification as BNI needs. The Program at the end referred to a labor cost efficiency for BNI because the program was an employees reducing program. In launching such HR programs, BNI always complies with the recent employment regulation namely UU RI No.1312003. The budget provided was Rp.150 billion for about 500 employees expected joining this program but in fact the BNI employees interested in this program were more than the expectation, 1.091 employees applied to retire. Based on research it is found that the exceeded amount of employees interested in this program was mostly caused by serious career problem which is one of the reasons written on employees' resigning letter. Based on a depiii interview with 10 employees who applied to resign in Jabotabek area, another reason of resigning was found namely interest in payment of the voluntary retirement program. The reason was not conveyed by employees on their resigning letters because it was not their main reason but supported their willingness to resign. The main data resources of the research was taken from secondary data namely 1.091 employees' resigning letters collected by BNI HR Division from all BNI branches both local and abroad branches. For supporting data, depth interviews with some BNI employees and HR staffs in charge of the program were executed. The general profile of resigning employees was mostly male, 50 years of age and above, Strata I (S1) of education background, Manager Assistant of job level, from operational branches, very good performed employees, and not recommended by their supervisor. In more detail, the profile of employees who had been agreed to resign was 40-49 years of age, Senior High School of education background, and recommended by their supervisor whereas the profile of employees who were not agreed to resign was 50 years of age and above, undergraduate (S 1) of education background, and not recommended by their supervisor. Based on correlation analysis of individual and employees work environment variables with employee?s reasons to resign variable was found as following below:
1. BNI employees who were agreed to resign (549 persons)
Among 4 individual variables such as gender, age, education background and job level only age was found a strong enough correlation with employees retirement reason variable meaning that the age of employees affected strongly enough the employees reasons to resign variable. Among 3 work environment variables such as work unit, performance, and recommendation only performance and recommendation variables were found a correlation with employees reasons to resign variable but the correlation was weak meaning that whatever performance of employees and the existence of recommendation from supervisor less affected the employees' reasons to resign variable.
2. BNI employees who were not agreed to resign (542 persons)
Among 4 individual variables only age and job level variables were found a correlation with employees' reasons to resign variable but their correlations were weak meaning that age and job level which employees have less affected the employees' reasons to resign variable.
The work environment variables of BNI employees who were not agreed to resign were not found a correlation with the employees' reasons to resign variable. From the profile of resigning employees who are mostly high educated background and have very good performance, can be concluded that BNI are potentially losing their valuable employees if there is no any improvement in HR policies concerning employees career planning or promotion as the biggest reason of resigning employees based on their resigning letters is career problems.
HR policy of maximum level should be better deleted in order that the employees can further developed their career. Promotion tests such as ODTP (Officer Development Training Program) or the other same tests should be good scheduled so that there are no employees losing a chance of promotion. Participation and attention of employees' supervisor is required in developing employees? career because he is the only one who knows the potency of his own employees with the assistance of his HR staffs so that his employees who have been qualified could get a chance to have promotion as soon as possible through his recommendation to BNI HR Division.
HR unit staffs should be more activated not only handling administrative tasks but also give a suggestion about qualified employees to be promoted to their supervisor and design a employees career planning every year to make easier in monitoring employees rotation, performance, and promotion. The quick response of BNI HR Division staffs towards supervisor recommendations to give a chance of promotion tests for their qualified employees is badly needed.
If all of the mentioned above have been realized, BNI will have high motivated employees and will never lose their valuable employees that affect the reach of company goal.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18419
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Awal Putro Kurnianto
"Tesis ini meneliti formulasi program pensiun untuk jaminan sosial nasional yang berskema program pensiun manfaat pasti sehingga dengan formulasi yang ada maka dapat dihasilkan besaran manfaat pensiun yang memadai bagi penerima manfaat pensiun untuk hidup layak. Dengan menggunakan pendekatan baik The Basic Satisfaction Level BASAL maupun The Replacement Ratio RR diperoleh tingkat akrual untuk formulasi manfaat pensiun adalah sebesar 2,1 dan 2,0 . Tingkat iuran pensiun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jaminan pensiun tersebut dengan menggunakan metode pembiayaan fully funded jika menggunakan metode Projected Unit Credit adalah sebesar 20,2 dari gaji dan dengan metode perhitungan aktuaria Attained Age Normal sebesar 20,3 dari gaji. Namun dengan mempertimbangkan adanya program pensiun lain di Indonesia yang dapat melengkapi penghasilan masa pensiun untuk dapat hidup layak maka tingkat akrual yang dapat dipertimbangkan dalam formulasi mafaat pensiun pada jaminan pensiun dapat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0 dengan tingkat iuran yang diperlukan berkisar antara 5,0 hingga 10,1 dari gaji.

This thesis examines the formulation of the pension benefits for national social security which using defined benefit pension program and with the formulation results it can produce an adequate amount of retirement benefits for pensioners to live a decent retirement. By using the approach of The Basic Satisfaction Level BASAL and The Replacement Ratio RR obtained formulations accrual rate for pension benefits is 2.1 and 2.0 . Pension contribution rates required to meet pension obligations by using the financing method of fully funded using the projected unit credit actuarial cost method is amounted to 20.2 of the salary and using the Attained Age Normal actuarial cost method is amounted to 20.3 of salary. However, taking into account the presence of other pension programs in Indonesia that can supplement retirement income to be able to live a decent then the accrual rate that can be considered in the formulation of pension benefit on a social security plan can range between 0.5 to 1.0 with the contribution rates required ranged from 5.0 to 10.1 of salary."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Firman Alamsyah
"Pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Penulis untuk dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
Apakah status yuridis dari iuran Pensiun Pegawai Negeri yang dipotong dari penghasilannya tiap bulan pada PT. Taspen (Persero) merupakan Keuangan Negara?
Apakah dasar kewenangan Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil?
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya?
Tujuan Penelitian
Untuk memahami dan mengetahui apakab status yuridis dari iuran pensiun Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) termasuk pengertian Keuangan Negara atau bukan; Untuk mengetahui dasar kewenangan dari Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri sebagai sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri. Sipil, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18702
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>