Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era globalisasi, Merger tidak hanya dilakukan antar perusahaan lokal saja tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asing. Merger Asing yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap persaingan di pasar Indonesia, sehingga perlu diatur. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Merger Asing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Merger Asing tersebut. Batasan Merger Asing diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU tersebut menjelaskan Merger Asing yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU, adalah: i) Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; ii) berdampak langsung pada pasar Indonesia; iii) Merger memenuhi batasan nilai; dan iv) Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam mengatur dan mengawasi Merger Asing, KPPU menghadapi beberapa kendala, namun yang terberat adalah terkait dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi kendala karena Merger tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, sehingga KPPU tidak dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk tunduk dan patuh kepada KPPU. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPPU harus melakukan kerjasama baik dengan lembaga persaingan di negara lain, maupun lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

---

In the era of globalization, Merger is not only conducted by and between national companies but also by and between foreign companies. Even though Foreign Merger is conducted outside Indonesian jurisdiction it could also affect the competition on Indonesian market and therefore should be regulated. On this perspective this thesis study on how to regulate Foreign Merger which may cause unfair business competition as well as the barriers faced by Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in doing so. Foreign Merger is explicitly regulated and clearly stated on KPPU Regulation No. 10 Year 2011 regarding Guidelines on Merger or Consolidation and Acquisition Shares of Company which may Result in Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. On the said Regulation, it is stated that Foreign Merger that should be notified to KPPU, namely: i) Merger conducted outside Indonesian jurisdiction; ii) Merger that has a direct impact on the Indonesian market; iii) Merger that meets threshold, and iv) Merger between unaffiliated companies. However KPPU faces some barriers on controlling and supervising the Foreign Merger with law enforcement as the hardest barrier. Foreign Merger is beyond the Indonesian jurisdiction, where KPPU is not able to force foreign companies to comply. To overcome that matter, KPPU should propose cooperation agreement with competition agencies in other countries, as well as other government agencies in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat dihindari adanya kesalahan penafsiran.

---

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions. Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic to avoided misinterpretation in implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan PP No. 57 Tahun 2010 dalam menilai kasus merger dan akuisisi. Studi kasus dilakukan pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour. Metode penelitian yang digunakan adalah ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan.Hasil penilaian terhadap akuisisi Indosat oleh Temasek menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi yang sangat tinggi, hambatan masuk pasar yang tinggi dari segi teknis, adanya potensi koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan Induk kepada Telkomsel dan Indosat dalam upaya membatasi respon pesaing dengan mengubah kondisi pasar, potensi mengendalikan pasar, dan potensi menetapkan harga layanan telekomunikasi seluler yang tinggi, inefisiensi, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi diduga dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian memiliki kesesuaian dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007.Hasil penilaian terhadap akuisisi Alfa oleh Carrefour menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi tinggi namun perubahan HHI rendah sehingga akuisisi tidak menyebabkan perubahan pasar secara signifikan, tidak ada hambatan atau halangan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar ritel modern setelah akuisisi, potensi perilaku anti persaingan yang rendah, manajemen Alfa yang lebih efisien, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi tidak menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian tidak sesuai dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009.

---

This thesis discuss the implementation PP No. 57 Year 2010 in assessing the merger and acquisition case. Case study done on acquisitions case that was decided as a violation to the provisions of the Law No. 5 Year 1999, i.e. KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007 about violations by business group of Temasek and KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009 about the acquisition Alfa by Carrefour. This research using a method based on the provision of article 3 subsection (2) PP No. 57 year 2010, i.e. concentration market analysis, barriers to entry, potential anticompetitive behavior, efficiency, and failing firms.

The assessment of the acquisition Indosat by Temasek shows that the market concentration before and after the acquisition is very high, barriers to entry from a technical point is high, the coordination by parent company to Telkomsel and Indosat to limit competitor's response by changing the market conditions, potentially control the market, and potentially make the high price on cellular telecommunication services, inefficiency, and the firms is not in the failing condition. So the acquisition allegedly can create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result has compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007.

The assessment of the acquisition Alfa by Carrefour shows that the market concentration before and after the acquisition already high but the change of HHI is low so the aquisition doesn`t change the market significantly, no barriers to entry for new firms to enter the market after the acquisition, potential anti competition behavior is low, Alfa`s management is more efficient, and the firms is not in the failing condition. So acquisition allegedly can`t create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result hasn`t compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009."

"Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang saham berhak menjual sahamnya kepada Perusahaan Pengambilalih tanpa persetujuan Direksi Perusahaan Sasaran. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya, Direksi-lah yang mengetahui segala sesuatu yang tcrjadi di dalam tubuh perusahaan. Oleh karena itu, Akta Merger dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif prjanjian, yakni kesepakatan. Secara internal, hal ini mengakibatkan chaos karena antara pemegang saham dengan Direksi Perusahaan Sasaran terdapat informasi asimetris yang (dalam ilmu manajemen) memicu terjadinya principal-agent problem.Di sisi lain, Perusahaan Pengambilalih umumnya menerapkan strategi-strategi tertentu supaya pemegang saham Perusahaan Sasaran mau menjual sahamnya. Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan Pengambilalih mengiming-imingi pemegang saharn Perusahaan Sasaran dengan memberikan argumentasi yang seolah-olah akan menguntungkan Perusahaan Sasaran. Namun, sering kali, dalam rangka melancarkan niatnya tersebut, Perusahaan Pengambilalih memberikan alasan-alasan yang tidak jujur sehingga muncul informasi asimetris yang menyebabkan pemegang saham Perusahaan Sasaran mengambil keputusan yang salah. Bahkan, dalam jangka panjang, informasi asimetris mengakibatkan kegagalan pasar (market failure). Strategi yang diterapkan dengan cara yang tidak jujur merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Talmn 1999. Bahkan, secara luas praktek seperti ini dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

---

Acquisition under the provision of Article 125 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 shall be conducted directly through the shareholders of the target company. This kind of takeovers is permitted by law, if it is approved by the Boaid of Directors of the target company. In business practices, the Board of Directors of the target company sometimes does not agree to be acquired, while the shareholders is entitled to sell their shares without approval from the Board of Directors. This is understandable because in reality, the Board of Directors knows more every single point in the company than shareholders itself. Therefore, the deed of merger can be canceled due to non-fulfillment of the terms subjective agreement, ie agreement by the parties. Internally, this could resulted a chaos becaue of Directors that (in theory of management) trigger a principal-agent problem.On the other hand, acquirer Gompany generally apply certain strategies so that shareholders of the target company agree to sell their shares. In conducting its business strategy, the acquirer company hereafter persuade the shareholders of the target company by a rguing reasons that seems to favor the whole target company. However, in order to rei nforce its intention, the acquirer company presents some unlawful reasoning trigger asymmetric infonnation that makes the shareholders of the target company made a wrong decision. In fact, in the long term, asymmetric information leads to the market failure. These kind of strategies is unlawful because trigger an unfair business competition that was prohibited by Article 17 and Article 25 Law N umber 5 Year 1999. In future research, such practice is widely categorized as a corporate crime."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaturan serta kewenangan yang dimiliki oleh Komisi PengawasanPersaingan Usaha di Indonesia, Belanda dengan Autoriteit Consument en Markt serta Singapuradengan Competition Commission of Singapore. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)memiliki tugas untuk menegak Hukum Persaingan Usaha serta mengadili terjadinya pelanggaranlarangan di dalam Hukum Persaingan Usaha. Walaupun KPPU telah melaksanakan tugasnya,namun KPPU memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya tidak menegak hukumpersaingan usaha dengan maksimal. Karena kekurangan tersebut, skripsi ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan membandingkan dua komisi serta perundang-perundangan yangterkait di luar Indonesia, yakni Belanda dan Singapura dengan melihat persamaan dan perbedaandi antara para komisi agar dapat mengaplikasikan perbedaan tersebut kepada KPPU.

---

ABSTRACTThis research will explain the regulations and the authority which are given to the Commissionof the Supervisory of Business Competition in Indonesia, the Netherlands with AutoriteitConsument en Markt and Singapore with Competition Commission of Singapore. TheCommission of the Supervisory of Business Competition has the obligation to enforce & protectthe Competition Law in Indonesia and also to judge any cases which violate the CompetitionLaw. Though Commission of the Supervisory of Business Competition has executed it?s job, itcurrently faces disadvantages which prevent them from executing their obligations maximally.Because of those disadvantages, this research will use the judicial normative method, bycomparing two foreign competition commission and the statutes which are applied in twoforeign countries, the Netherlands and Singapore, to observe the advantages and thedisadvantages made between those commissions that can be applied to the Commission of theSupervisory of Business Competition in Indonesia."

"PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Penggabungan antara kedua perusahaan yang resmi dilaksanakan di awall tahun 2022 menimbulkan pertanyaan, mengingat pada penilaian awal kedua perusahaan memiliki berpotenssi menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pendapat KPPU terhadap merger yang telah dilakukan antara kedua perusahaan yang saat ini dikenal sebagai PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Analisis berfokus pada pendapat KPPU pada dampak pelaksanaan merger Indosat dan Hutchison terhadap persaingan usaha di industri telekomunikasi seluler, serta dampak yang ditimbulkan akibat merger yang dilakukan oleh Indosat dan Hutchison. Untuk mengetahui hasilnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, di mana penulis akan menguraikan permasalahan persaingan usaha, yaitu merger yang timbul kemudian akan menganalisis permasalahan berdasarkan pendapat yang diberikan oleh KPPU disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa penggabungan antara Indosat dengan Huitchison tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maupun menimbulkan posisi dominan dalam pasar bersangkutan, namun penggabungan memang berdampak langsung bagi beberapa pihak.

---

PT Indosat Ooredoo Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia are companies engaged in providing cellular telecommunications services and are one of the largest in Indonesia. The merger between the two companies which was officially implemented in early 2022 raises questions, considering that at the initial assessment the two companies had the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Therefore, this thesis discusses the suitability of KPPU's opinion regarding the merger that has been carried out between the two companies which is currently known as PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. The analysis focuses on KPPU's opinion on the impact of the Indosat and Hutchison merger on business competition in the cellular telecommunication industry, as well as the impact caused by the merger carried out by Indosat and Hutchison. To find out the results, this research was conducted using a normative analysis method, in which the author will describe the problem of business competition, namely the merger that arises then will analyze the problem based on the opinion given by KPPU according to the applicable laws and regulations. The author concludes that the merger between Indosat and Huitchison did not result in monopolistic practices and/or unfair business competition or create a dominant position in the relevant market, but the merger did have a direct impact on several parties."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."