Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi , dan struktur organisasi.Implementasinya adalah dengan membentuk kantor pajak modern yang salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari beberapa wajib pajak tentang modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan formal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu.Penelitian ini menggunakan survei dengan melibatkan 98 wajib pajak yang diambil secara acak sederhana. Data modernisasi administrasi pajak melalui kuesioner, sedangkan data kepatuhan formal wajib pajak dikumpulkan dengan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik terdiri dari korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak secara umum berpendapat baik tentang pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, dan struktur organisasi. Sementara terkait dengan indikator kepatuhan formal, secara umum wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak, yaitu pelaporan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 25, SPT Tahunan PPh 25/29 dan SPT Tahunan PPh 21. Sementara untuk pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak cenderung tidak patuh. Dalam hal pembayaran pajak, wajib pajak patuh dalam membayar PPh 21 masa, PPh 21 tahunan, dan PPh 25/29 tahunan, sedangkan untuk pembayaran PPh 25 masa dan PPN masa wajib pajak cenderung tidak patuh.Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik implementasi modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan formal wajib pajak. Indikator sumber daya manusia merupakan indikator yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, diikuti teknologi informasi dan struktur organisasi. Modernisasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan mengintensifkan dan menyempurnakan secara menyeluruh aspek modernisasi administrasi perpajakan. Aspek yang perlu dibenahi adalah sistem pendaftaran wajib pajak dengan e-register. Sedangkan untuk indikator kepatuhan, perlu diberi pengawasan lebih terhadap pelaporan SPT masa PPN, pembayaran masa PPN, dan pembayaran masa PPh 25.

---

One of the goals of the tax administration modernization is to improve taxpayers? compliance. The modernization performed by the Directorate General of Tax includes human resources, information technology, and organizational structure aspects. It is implemented by establishing modern tax offices, which among others are Jakarta Menteng One Small Tax Office. In regard with the matter, this research is aimed to identify the perception of several taxpayers regarding the modernization of the tax administration and its impact on formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One.This research utilizes survey by involving 98 taxpayers, which were selected in a simple random basis. Data regarding tax administration modernization were obtained through questionnaire, whereas data regarding taxpayers? formal compliance are collected through documentary study. The data were analyzed using descriptive analysis and statistical analysis, which consists of correlation, determination coefficient, t-test and regression analysis.The research result demonstrates that in general, taxpayer have positive perception regarding the implementation of the tax administration odernization, which consists of the human resources, information technology, and organizational structure aspects. Meanwhile, in relation with formal compliance indicators, taxpayers, in general are compliant in performing their tax reporting obligation, namely the submittal of the Periodic Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Masa PPh 21), Periodic Tax Return of Income Tax Article 25 (SPT Masa PPh 25), Annual Tax Return of Income Tax Article 25/29 (SPT Tahunan PPh 25/29) and Annual Tax Return of Income Tax Article 21 (SPT Tahunan PPh 21). Unfortunately, taxpayer showed noncompliance in terms of the submittal of Periodic Tax Return of Value Added Tax. In terms of tax payment, taxpayers are compliant in paying their Periodic Income Tax Article 21 (PPh 21 Masa), Annual Income Tax Article 21 (PPh 21 tahunan), and Annual Income Tax Article 25/29 (PPh 25/29 tahunan), but they tends to be non-compliant in terms of the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 masa) and Periodic Value Added Tax (PPN masa).Based on the hypothetical test, it is identified that the tax administration modernization has given positive and significant impact on taxpayers? formal compliance at the Small Tax Office of Jakarta Menteng One. This finding confirms that the better the implementation of the tax administration modernization is, the higher the taxpayers? formal compliance. Human resources is the indicator that has dominant impact on taxpayers? formal compliance, followed by the information technology and the organizational structure The modernization need to be resumed, and the performance shall be improved through overall intensification and improvement of the entire aspects of the tax administration modernization. Aspect to improve are taxpayer register system using e-register. Meanwhile, in regards of formal compliance indicators, closer supervision need to be given on the reporting of the Periodic Tax Return of the Value Added Tax (SPT Masa PPN), the payment of the Periodic Value Added Tax (PPN Masa), and the payment of Periodic Income Tax Article 25 (PPh 25 Masa)."

"Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi obyek pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di lokasi usaha terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra lainnya, serta kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 2% dari peredaranusaha tiap bulan di masing-masing lokasi usaha tersebut, di mana pembayaran ini diperlakukan sebagai pajak final.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan ini telah memenuhi azas keadilan. Di samping itu juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Pembuatan suatu kebijakan perpajakan harus memperhatikan azas-azas perpajakan. Salah satu azas perpajakan yang harus dipegang teguh adalah azas keadilan. Suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaannya itu. Apabila azas keadilan ingin diterapkan dalam sistem pajak penghasilan, maka baik syarat keadilan horizontal maupun syarat keadilan vertikal harus dipenuhi. Tingkat keadilan (fairness) yang tinggi dalam sistem perpajakan akan memicu setiap individu untuk patuh secara sukarela.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap para informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha Tertentu. Informan dipilih dari pihak fiskus dan Wajib Pajak. Dari pihak fiskus wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan salah seorang petugas seksi ekstensifikasi. Selain itu kajian dokumentasi yang merupakan data sekunder juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan. Kewajiban pendaftaran di setiap lokasi usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebenarnya sudah tepat dan dapat membawa pada keadilan, tetapi adanya pengecualian bagi pedagang kendaraan bermotor dan restoran menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang ditetapkan sebesar 2% dari peredaran bruto serta diperlakukan sebagai pajak final juga tidak memenuhi azas keadilan dengan tidak terpenuhinya lima syarat keadilan horizontal dan dua syarat keadilan vertikal.Pada tingkat implementasi, ketidakadilan tersebut membawa kepada banyaknya ketidakpatuhan pada kebijakan ini. Dari sisi kantor pajak, lemahnya law enforcement, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan ini, juga memiliki andil dalam membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya ketidakpatuhan ini dapat membawa pada ketidakadilan dalam implementasi peraturan, karena Wajib Pajak yang berada dalam kondisi sama mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

---

In its effort to increase the income tax, the government has conducted taxpayers expansion and tax base intensification. One of the expansion and intensification effort is to give Taxpayer Identification Number (NPWP) to each of certain entrepreneur person having shop in a trading or shopping centre or stores or mall or plaza or industrial area or other centre, as well as the obligation to pay income tax Article 25 at 2% of gross revenue per month in respective business location. The payment is treated as final tax.This research is made to find out whether this policy has met the requirement of equity principle. In addition it is also aimed to recognize how the implementation of this policy at Pratama District Tax Office of Jakarta Gambir Dua. Determining a tax policy should comply with taxation principles. One of the tax principles that must be obeyed is the equity principle. A tax collection is considered fair if those who are in equal economic condition were imposed with equal tax, while those who are in unequal economic condition were treated unequal, relative to its difference. If equity principle would be applied in income tax system, then both horizontal equity requirements and vertical equity requirements should be fulfilled. The high fairness level in tax system will motivate every taxpayer to comply voluntarily.This research used descriptive qualitative method. Primary data collection was conducted through interview with informants having knowledge and experience on individual taxpayer of certain enterpreneurs. Informants were selected from tax officers and taxpayers. Interview with the tax officers were conducted with the Head Officer of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, head of supervision and consultancy section, head of expansion section, and one of the expansion section officer. In addition documentation evaluation representing secondary data was also conducted on various documents. The obligation to register for each business location for individual taxpayer of certain entrepreneur actually is proper and can direct to equal treatment, but the fact that motor vehicle and restaurant enterpreneu were excluded from this obligation make it become unfair. Further the imposition of income tax Article 25 at 2% of gross revenue and treated as final tax does not fulfill equity principle, in the way that it does not fulfill five requirements of horizontal equity and two requirements of vertical equity.In implementation level, the inequality can caused much incompliance with this policy. From the tax office side, the weakness of law enforcement, among of them s indicated by none penalty for the tax violator pursuant to this policy, also contribute in creating taxpayer incompliance. Further this incompliance may caused unfairness in policy implementation, because taxpayer in similar condition get different treatment in tax area."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis model kepatuhan pajak yang diterapkan dan pengaruh pelayanan prima terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan modelnya diukur dengan Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Data penilitian berupa jawaban kuesioner dari Wajib Pajak atas pelayanan dan kepatuhan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan software LISREL 8.7 menunjukkan bahwa pelayanan prima berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimensi reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan emphaty, sedangkan dimensi audit administration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks pelayanan prima. Dari hasil pengolahan data ternyata indikator terbesar adalah keadilan dalam pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan adil menjadi sesuatu yang penting terutama berkaitan dengan layanan unggulan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the tax compliance model adopted and the influence of excellent service to taxpayers' compliance in Jakarta Gambir Empat Tax Office. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) and the model was measured with the Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Research data in the form of answers to questionnaires from the taxpayer service and compliance. Results of data processing by using LISREL 8.7 software showed that excellent service affect taxpayers' compliance with the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, tangible, and emphaty, while the dimensions of the audit administration no significant effect on compliance in the context of excellent service. From the data processing was the biggest indicator is the justice in the services, this suggests that fair treatment is especially important to be something related to superior service has been determined."

"Directorate General of Tax as a public organization has to implement tax administration reform in order to improve the service quality to taxpayer. For that purpose, Foreign Investment For Tax Office has applied Modern Tax Administration System since the year 2004. This research is meant to know how significant is the influence of Moern Tax Administration System at Foreign Investment Four Tax Office to service quality. Modern Tax Administration System is an implementation of the tax adminsitrative reform that is defined as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its structure procedure, strategy, and culture to improve public sector performance. Meanwhile, service quality id defined as a stake holder value regarding the service dimension whch is perceived as positive value acquirement to the degree of satisfaction. It is measured by ten dimensions that is tangibel, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acess, communication, and understanding the customers. This research is carried out by using an explanation method which explaining a causal relationship between independent variables and a dependet variable. It uses a quantitative approach. Data is collected with survey by giving questionnaires to all officer of Foreign Investment Four Tax Office. Then the data is analysed with correlation and regression. The result of this analysis indicate that there is a positive strong relationship between Modem Tax Administration System together which consist of organization chart modemization, organizational procedure modernization, organizational strategy modernization, and organizational culture modernization and service quality. All sub variables of the Modern Tax Adrninistration System have significant influences to service quality of Foreign Investment Four Tax Ofiice. The research proposes that Foreign Investment Four Tax Office should improve Modem Tax Administration System higher either organization chart, organizational procedure, organizational strategy, and organizational culture to support the service quality using approaches: making a job description more detail to prevent duplication, making an easier access of getting new regulations from the intemet or intranet, promoting knowledge and skill of the employees through in house training, out bond training, and improving moral and ethics of the employees through ?kultum" and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"ABSTRAKSebagai instansi yang memiliki tugas pokok menangani penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan memberikan layanan di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang pajak, sebagaimana yang diamanatkan oleh APBN, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan selalu meningkat. Dalam hal ini reformasi administrasi di bidang perpajakan menjadi hal yang sangat relevan. Wujud nyata reformasi administrasi perpajakan tersebut diantaranya dapat dilihat sejak akhir tahun 2003, dimulai perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menguji variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar Satu. Terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mengacu pada hasil penelitian ini, apabila dalam jangka panjang seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang berdampak pada penerimaan pajak yang diperkirakan juga meningkat pesat. Pemeriksaan pajak perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif pada upaya peningkatan penerimaan pajak

---

"

"Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu diibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besamya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Norma Penghftungan Penghasilan Neto adalah angka persentase yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan bersih, dengan cara mengalikannya dengan peredaran bruto selama satu tahun. Sejak Tahun Pajak 2001 telah diubah beberapa angka persentase dimaksud, khusus untuk Sektor Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, angka persentasenya naik. Disamping itu terdapat pula angka persentase yang menjadi lebih kecil untuk 31 sektor usaha tertentu, selain 118 sektor usaha yang tetap angka persentasenya. Dan hasil kajian terhadap norma penghitungan tersebut dan data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2000 dan Tahun Pajak 2001 yang disampaikan kembali oleh 17.910 Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di dalam wilayah Kantor Wilayah Xvi1 Direktorat Jenderal Pajak, ternyata penerapan norma penghitungan tersebut berdampak cukup efektif dan positif terhadap pemenuhan kewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu dengan cukup besarnya penambahan jumlah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada Tahun Pajak 2001 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun sebenamya ketentuan norma yang cukup sederhana dan memudahkan Wajib Pajak tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, khususnya apabila dikaitkan dengan kemampuan membayar pajak oleh Wajib Pajak (ability to pay).Berdasarkan hasil penelitian tersebut, agar lebih efektif, seyogyanya Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi masalah kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan penggunaan norma kepada masyarakat terutama masyarakat Wajib Pajak, bekerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pendidikan akuntansi/pembukuan, dan juga pelaksanaan law enforcement terhadap Wajib Pajak yang seharusnya telah menyelenggarakan pembukuan tapi saat ini belum melaksanakan kewajibannya."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."