Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang value relevance pada perusahaan yang menerima going-concern audit opinion. Penelitian ini juga menguji value relevence pada komponen laporan posisi keuangan yaitu net cash, piutang, persediaan, property, plant and equipment, utang jangka panjang, intangibles, dan aset lain-lain pada perusahaan yang menerima going-concern audit opinion. Value relevance menggambarkan kemampuan informasi akuntansi dalam menjelaskan nilai perusahaan. Hasil model 1 menunjukkan bahwa perubahan value relevance dari net income menjadi book value of equity pada perusahaan yang menerima goingconcern audit opinion tidak dapat dibuktikan. Selain itu, hasil model 2 menemukan bahwa persediaan, aset lain-lain dan utang jangka panjang dapat mencerminkan value relevance pada perusahaan yang menerima going-concern audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan manajemen laba terhadap opini audit-going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Edek Indonesia periode 2012-2016 dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel penelitian yang terpilih sebanyak 535 perusahaan. Variabel independen yakni manajemen laba dihitung berdasarkan akrual dan riil. Manajemen laba akrual diproksikan berdasarkan besarnya beban diskresioner sesuai dengan Kothari Model (2005), sedangkan manajemen laba rill diproksikan dengan Roychowdhurry Model (2006) dengan memperhitungkan abnormal cash flow from operation, abnormal production cost dan abnormal discretionary expenses. Variabel dependen adalah opini audit-going concern yang merupakan variabel dummy, bernilai 1 jika sampel penelitian memperoleh opini audit qualified, adverse, disclaimer dan unqualified audit opinion with emphasis of matter retaled to going concern., selainnya itu bernilai 0. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel independen yang memiliki hubungan signifikan positif adalah manajemen laba akrual dan manajemen riil melalui abnormal production cost, sedangkan variabel yang berhubungan signifikan negatif yakni manajemen riil melalui abnormal cash flow from operation. Namun, untuk variabel manajemen riil melalui abnormal discretionary expenses tidak ditemukan adanya hubungan dengan opini audit-going concern.

---

This study aims to examine the relationship of earnings management to audit opinion-going concern on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2012-2016 with using purposive sampling method. The number of selected samples are 535 companies. The independent variable of earnings management is calculated based on accrual and real. Accrual earning management is proxied based on the amount of discretionary expenses in accordance with Kothari Model (2005), while the real earnings management is proxied with Roychowdhurry Model (2006) with abnormal cash flow from operation, abnormal production cost and abnormal discretionary expenses. Dependent variable is audit opinion-going concern which is dummy variable, value 1 if sample of research get qualified opinion opinion, adverse, disclaimer and unqualified audit opinion with emphasis of matter retaled to going concern, besides it is value 0. Based on result, the independent variables that have a significantly positive are the accrual earnings management and real earning management through abnormal production cost, while the variables that are significantly negative is real earnings management through the abnormal cash flow from operation. However, for real earnings management variable through abnormal discretionary expenses, no correlation found related to audit opinion-going concern"

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh audit tenure dan financial distress terhadap pemberian opini audit going-concern. Penelitian ini menggunakan sebanyak 201 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2008 - 2010. Opini going-concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap opini going-concern karena bertambahnya pemahaman auditor yang lebih baik atas kliennya. Sedangkan financial distress juga berpengaruh positif terhadap opini going-concern yang berarti auditor akan mengeluarkan opini going-concern pada perusahaan yang mengalami masalah pada kelangsungan hidupnya.

---

The purpose of this research is to examine the influence of audit tenure and financial distress to the issuance of going-concern opinion. The research is conducted by using samples of 201 manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) at year 2008 - 2010. Going-concern opinion is an audit opinion which is issued by auditor to ensure that the companies would meet its going-concern assumption. Audit tenure affects going-concern opinion positively to it because of his increased understanding about the clients. Whereas financial distress also affects positively to going-concern opinion. It means auditors will issue going concern opinion to the companies that have doubt in its going-concern. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah opini audit going-concern dan persentase kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya ekuitas cost of equity serta moderasi persentase kepemilikan institusional terhadap hubungan antara opini audit going-concern dan biaya ekuitas. Dari hasil regresi menggunakan 1.428 laporan keuangan tahunan dari tahun 2011-2016 dan menggunakan metode CAPM dalam pengukuran biaya ekuitas, penulis menemukan bahwa ada hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hal ini menunjukkan opini audit going-concern dapat meningkatkan biaya ekuitas perusahaan. Teori mengatakan bahwa opini audit going-concern mencerminkan risiko bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan dari sisi ekuitas. Penelitan ini juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan biaya ekuitas, sehingga pada pengujian moderasi, penelitian ini menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memperlemah hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi implikasi, khususnya bagi para auditor agar lebih meningkatkan kualitas audit dan juga investor agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine whether going concern audit opinion and institutional ownership measured by percentage of institutional ownership have impact on the cost of equity, furthermore whether the institutional ownership can weaken the impact between going concern audit opinion and cost of equity. From regression using 1.428 annual report from 2011 2016, with CAPM method to measure the cost of equity, we found that there is a positive relationship between going concern audit opinion and the cost of equity. This shows the going concern audit opinion will raise the company rsquo s cost of equity. Theories said that the going concern audit opinion reflects risk for company, so it can raise equity financing. This research also find that percentage of institutional ownership has a negative relationship on cost of equity, so this gives an evidence that institutional ownership weaken the positive relationship between going concern audit opinion and cost of equity. Hopefully, the results from this study can be implied for auditor to improve their audit quality and investor to increase the awareness when they will make an investment."

"Company's ability to survive is a fundamental uncertainty faced in the preparation and auditing financial statements.  Provision of going-concern opinion on these financial statements the company is still being debated.  Public Accountant Professional Standards in section 341 states that the auditor is responsible for evaluating whether there is a major doubt on the ability of entities in the continued survival of the appropriate period of time,  not more than one year from the date of the financial statements being audited.  This research analyzed the financial and non- financial factors that affected the provision of going-concern opinion.  This research used samples of 63 companies with 315 observations, taken from years 2005-2009.  The logistic regression analysis showed that the company's financial condition variables, mitigating evidence, and disclosure significantly influence the acceptance of going-concern opinion.  Enterprise risk was not significant at propensity of going-concern opinion.  "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh corporate governance dan rencanamanajemen terhadap kemungkinan penerimaan opini audit dengan paragrafpenjelas going concern. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakanmetode regresi logistik dengan menggunakan sampel perusahaan yang mengalamifinancial distress dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukurandewan komisaris dan rencana mengeluarkan saham berpengaruh negatif terhadapkemungkinan penerimaan opini audit dengan paragraf penjelas going concern.Sementara rencana melakukan peminjaman dan/atau restukturisasi hutang danrencana mengurangi biaya berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaanopini audit dengan paragraf penjelas going concern.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the impact of corporate governance andmanagement’s plan on the probability of receiving audit opinion with goingconcern explanatory paragraph. Hypothesis testing is carried out by using logisticregression model using financial distress firms year 2007-2009. The result of thisstudy indicate that institutional ownership, family ownership, commissioner sizeand plans to issue stock have negatively influenced of the probability of receivingaudit opinion with going concern explanatory paragraph. While plans to borrowmoney and/or restructure debt and plans to reduce expenditures have positivelyinfluenced of the probability of receiving audit opinion with going concernexplanatory paragraph."

"Penelitian ini menguji pengaruh tingkat ketergantungan auditor pada klien terhadap opini going concern dan opinion shopping terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2012. Tingkat Ketergantungan Auditor pada Klien dilihat dari ukuran KAP, masa penugasan audit dan fee audit. Sedangkan opinion shopping diukur dengan menggunakan model yang dikembangkan Lennox (2000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena opinion shopping tidak terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian juga membuktikan bahwa opini going concern pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan auditor pada klien.

---

This study investigates the effect of auditor dependence on going concern opinion and opinion shopping on auditor switching in financially distressed companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2007-2012. Auditor dependence was measured by auditor size, audit tenure, and audit fee. Opinion shopping was measured by model which developed by Lennox (2000). The result of this study shown that opinion shopping does not occur in Indonesia. Furthermore, this study also found that going concern opinion in financially distressed companies are not affected by auditor dependence."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan dan piutang yang dilakukan beserta hasil auditnya, serta menganalisis going concern PT ABC dan keterkaitannya dengan hasil audit. Pembahasan dimulai dari pemahaman siklus pendapatan PT ABC, penilaian dan pengujian pengendalian internal, pengujian substantif audit atas akun pendapatan dan piutang. Kemudian, dilakukan analisis terkait proses pengakuan pendapatan, analisis hasil audit yang dilakukan dan kesesuaiannya dengan teori yang berlaku, serta analisis going concern yang mana merupakan risiko yang ada pada PT ABC. Laporan Magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal PT ABC berjalan dengan baik karena adanya pemisahan tugas-tugas dan hal lainnya, siklus pendapatan dan piutang secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, namun PT ABC memiliki risiko yang cukup serius terkait kelangsungan hidup usahanya.

---

This internship report discusses about audit procedures on Revenue and Account Receivable along with the results of the audit, as well as analysis going concern of PT ABC and its linkage with the audit results. The discussion starts with understanding revenue cycle of PT ABC, assessment and test of internal control, and test of substantive on revenue and account receivable. In addition, this report also analyzed related to revenue recognition process, analyzed the results of audit and its compliance with applicable theory, as well as analysis of going concern PT ABC. This internship report concludes that the internal controls work well because there is a separation of duties and etc, revenue cycle and receivable as a whole is fairly stated, but PT ABC has a pretty serious risk related to going concern of their business."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy."

"Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based theory oleh Donald Korobkin serta bagaimana perbandingannya dengan penerapan dan ketentuan antara hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan ini dijawab dengan metode doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa amandemen akta perdamaian homologasi diluar pengadilan di Indonesia tidak sesuai dengan nilai value-based theory. Selanjutnya terhadap hasil perbandingan, hukum kepailitan Amerika membenarkan dan mengatur adanya amandemen akta perdamaian dan pembatalan perjanjian perdamaian bersifat opsional, sebaliknya Indonesia tidak mengatur dan melarang adanya amandemen akta perdamaian karena akan menghilangkan sanksi pembatalan akta perdamaian berupa dijatuhkannya status pailit bagi debitor. Saran Penulis terhadap isu ini adalah untuk memberikan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia tentang amandemen akta perdamaian, baik melalui perubahan UU yang sudah ada atau melalui pembentukan peraturan pelaksana.

---

There is no single provision in the Indonesian bankruptcy law which states that the accord can be amended outside the court proceeding. However, there are several cases where this is happened. The issues discussed in this research are how the amendment of the accord in Indonesia viewed based on value-based theory by Donald Korobkin and also the comparison of the provisions regarding the issue in Indonesian and America bankruptcy law. These problems are answered with doctrinal method research. The results of this study indicate that the amendment of the homologated accord outside the court in Indonesia is not in accordance with the value-based theory. Furthermore, in comparison to the results of the comparison, American bankruptcy law justifies and regulates the amendment of the peace deed and the cancellation of the peace agreement is optional, whereas Indonesia does not regulate and prohibits the amendment of the accord because it will eliminate the sanction of cancelling the accord in the form of imposing bankruptcy status for the debtor. The author's suggestion on this issue is to provide a clear regulation in Indonesian bankruptcy law regarding the amendment of the accord, either through amendments to existing laws or through the establishment of implementing regulations."