Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namundemikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidakmau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu(diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupasituasinya sehingga Polmas akan juga terlihat sepcrti bisa berbuat apasaja dimana saja dan kapan saja.Dalam kaitan ltu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yangmenjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyalkini, konsep Polmaspasti juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalankeluar tersebut?"

"Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri sertabahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yangdisusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis danimplementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem PeradilanPidana - CJS).Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya."

"Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombakpolisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungandengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengankelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public)dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangunhubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkandalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkunganhidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan wargayang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosialdalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisiankomuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesiamenuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyaioleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dancorak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakatdan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yangmemadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyaiketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindakkejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa,sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugaspemolisian komuniti."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"Kepolisian pada hakikatnya lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakatakan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan atas norma sosial yang berlakudi dalam lingkungan masyarakat. Semula fungsi tersebut diemban oleh masing-masing individu dalam hubungan informal satu sama lain (informal social control). Kepolisian sebagai suatu kekuatan dibentuk setelah pranata informal tidakmampu mengatasi masalah-masalah, gangguan keamanan dan ketertiban sertapelanggaran hukum sehingga merupakan kendala bagi upaya pencapaiankesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKPelestarian lingkungan hidup dari bahaya pencemaran limbah industri akan semakin penting seiring dengan bertambah pesatnya pembangunan di sektor industri. Keberhasilan pelestarian lingkungan hidup membutuhkan organisai Kepolisian yang capable agar hukum lingkungan dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian pencemaran. Organisasi Kepolisian akan dapat dan mampu menegakkan hukum lingkungan bila terdapat kesesuaian antara struktur dan lingkungannya dan memiliki aspek-aspek internal yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi Kepolisian agar mampu menegakkan hukum lingkungan, sehingga berperanan dalam misi pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif sederhana, melalui pendekatan pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, wawancara terstruktur, dan survey. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil pengukuran kualitas lingkungan di Bekasi menunjukkan bahwa 80% dari 29 sampel air limbah telah melampaui ambang batas dan potensial bagi pencemaran air kali terutama dari parameter Biochemical Oxigen Demand (BOD) dan Chemical Oxigen Demand (COD), sedangkan 40% dari 48 sampel udara telah melampaui ambang batas tingkat kebisingan untuk lingkungan pabrik. Pengaruh limbah industri pada kesehatan penduduk menunjukkan perbedaan terhadap sakit yang diderita di 3 lokasi penelitian dan masing-masing limbah pabrik mengakibatkan penderitaan tertentu terhadap penduduk disekitarnya. Limbah industri kertas mengakibatkan sakit gangguan pernapasan bagi 53% keluarga responden, limbah industri kimia mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek bagi 32% keluarga responden dan 33% gatalgatal, sedangkan industri tekstil mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek terhadap 47% penduduk disekitarnya. Reaksi masyarakat di lingkungan kawasan industri menunjukkan 81% dari subyek yang diwawancarai merasa terganggu oleh aktivitas rutin industri kertas sedangkan aktivitas rutin industri tekstil dan kimia mengakibatkan 47% warga disekitarnya terganggu. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi Kepolisian Resort di Bekasi belum efektif untuk menyidik kasus-kasus pencemaran lingkungan yang antara lain disebabkan oleh belum terakomodirnya masalah pencemaran lingkungan ke dalam struktur organisasi, dan faktor-faktor internal lainnya seperti keterbatasan personil penyidik, anggaran, beban tugas rutin, tunggakan penyelesaian perkara, serta kemampuan teknis yang berkaitan dengan limbah industri. menurut teori contingency keadaan ini menunjukkan belum adanya kesesuaian (a good fit) antara struktur dan lingkungannya. Disarankan perlu ditempuh strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan kemampuan khususnya dalam penyidikan pencemaran lingkungan yang berfokus pada reengineering struktur, sejalan dengan meningkatnya pembangunan industri di Bekasi, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya."