Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri sertabahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yangdisusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis danimplementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem PeradilanPidana - CJS).Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya."

"Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namundemikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidakmau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu(diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupasituasinya sehingga Polmas akan juga terlihat sepcrti bisa berbuat apasaja dimana saja dan kapan saja.Dalam kaitan ltu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yangmenjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyalkini, konsep Polmaspasti juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalankeluar tersebut?"

"Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombakpolisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungandengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengankelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public)dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangunhubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkandalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkunganhidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan wargayang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosialdalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisiankomuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesiamenuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyaioleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dancorak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakatdan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yangmemadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyaiketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindakkejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa,sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugaspemolisian komuniti."

"Masalah penelitian ini menyangkut Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan kamtibmas saat ini. Standar mutu pelayanan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading. Kedua, adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Faktor yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, adalah Upaya yang dilakukan Polsek Kelapa Gading dalam rangka meningkatkan implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading demi terwujudnya Kamtibmas. Upaya ini merupakan strategi Polsek Kelapa Gading dalam mengimplementasikan standar mutu pelayanan masyarakat oleh Polisi RW. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW dalam konteks implementasi standar mutu pelayanan masyarakat belum tercapai secara optimal karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun strategi Polsek Kelapa Gading dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Tim Manajemen Polisi RW dan mengoptimalkan kemampuan Polisi RW yang ada.

---

This research is about the implementation of Public Services Quality Standards by The Neighborhood Policemen of Kelapa Gading Police Sector in order to maintain public safety and order. The success of RW 012 in achieving ISO 9001?2008 certification on its public services have become the focus in the case study. Several issues are being observed, first, the implementation of public service quality standards by the Neighborhood Polic of Kelapa Gading Police Sector in order to achieve the stability of public security and order.

Second, factors that influenced the implementation of public services quality standards by the neighborhood police of Kelapa Gading Police. What are the strengths and weaknesses within the organization as well as the opportunities and constraints as the effect of external development of the environment.

Third, are the efforts that had been executed by the Kelapa Gading Police Sector in order to improve the public services quality standards as part of Kelapa Gading Police Sector strategic implementation of its public services.

This study use a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon. Data being collected through in-depth interview technique, literatures study, and observations involved (participant observer).

This research came to the conclusion that the public services by the neighborhood police in the context of the implementation of public services quality standards have not reached the desired quality. The lack of standard parameters to measure its quality has been the main cause. Numerous factors from the internal as well as external of the organization can be identified as the cause of this limitation. As part of the strategy to lower the gap, The Kelapa Gading Police Sector try to optimize the Neighborhood Police Management Team and the cability of Neighborhood Policemen."

"Penelitian ini berfokus pada peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah Hukum Polsek Bangun. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. FKPM Nagori Senio telah terbentuk sejak 23 Mei 2006. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan. Anggota forum berperan dalam memberdayakan warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejahatan.Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Pembentukan FKPM Nagori Senio mencerminkan adanya kesadaran bahwa upaya pencegahan kejahatan memerlukam konsultasi dan kerjasama antara polisi dan warga; 2) Dengan terbentuknya FKPM Nagori Senio, persepsi warga terhadap polisi cenderung semakin positif.Terbentuknya FKPM Nagori Senio merupakan cerminan hubungan positif antara polisi dengan warganya; 3) Peran anggota FKPM Nagori Senio diwujudkan dalam kegiatan berupa membuat perdamaian antara warga yang berselisih. (4) Anggota FKPM Nagori Senio berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar warga sehingga konflik tidak berkembang. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi anggota FKPM adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pemolisian komunitas, tidak adanya anggaran FKPM, minimnya fasilitas pendukung kegiatan anggota FKPM, anggota FKPM terikat dengan pekerjaan masing-masing, dan anggota FKPM merasa kurang mendapat perhatian dan dukungan dari kepolisian.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa momentum pembentukan FKPM Nagori Senio harus dijaga dengan baik dengan memberdayakan anggota FKPM Nagori Senio yang sudah ditunjuk; FKPM Nagori Senio harus menyusun program kerja agar eksistensi dan manfaat lembaga FKPM dapat dirasakan oleh warga; kepolisian dalam hal ini Polres Simalungun khususnya Polsek Bangun harus sungguh-sungguh dalam mendukung kegiatan FKPM Nagori Senio.

---

This research is focused on the roles of Police-Community Partnership Forum members at Nagori Senio in preventing crimes inside Bangun Police precint jurisdiction area.This reasearch is categorized as qualitative research with descriptive design. FKPM Nagori Senio was founded since May 23th 2006. This forum was formed with the purpose of preventing crimes. The forum members have roles in empowering the neigbourhood in order to make them actively involved in the effort of preventing crimes.Based from the result analysis of the research?s outcome, it concludes: 1) The formation of the FKPM Nagori Senio reflecting the awareness that criminal prevention needs consultations and cooperations among police and the community; 2) By forming the FKPM Nagori Senio, the community?s perception of police tends to move towards positive direction.The formation of FKPM Nagori Senio reflecting the positive relationship between police and the served community.; 3) The roles of FKPM Nagori Senio members are materialized in form of settlements efforts for disputes occured in the community, and (4) The members of FKPM Nagori Senio have the mediating role in settling conflicts inside the community to make the seeds of conflict confined and settled. Some of the problems faced by the FKPM members are the lack of understanding of Comunity Police Concept, the absence of FKPM funding, the lack of activity supporting facilities for the FKPM members, the FKPM members are tied to their own formal works, and the emerged feeling of lack of police support and attention that occured among the FKPM members.This research?s outcome suggesting that the momentum of FKPM Nagori Senio formation has to be maintained well by empowering the appointed members of FKPM Nagori Senio ; FKPM Nagori Senio has to build a work program in order to make this FKPM?s presence and benefits are sensed by the community; The Police, in this particular case, Simalungun Police Resort and especially the Bangun Police Sector has to make genuine efforts in supporting FKPM Nagori activities."

"Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif)

---

This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies."