Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai model implementasi yang terjadi dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang terjadi pada tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar DAS Ciliwung yang pada waktu itu tidak tertata baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan seperti apakah model implementasi kebijakan yang terjadi pada pembangunan rumah susun BidaraCina. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan merupakan penelitian murni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Adapun teoriteori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori model implementasi kebijakan, dan teori hubungan negara dan masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa adanya indikasi pemerintah melakukan pendekatan secara represif pada masyarakat yang tinggal di DAS Ciliwung tersebut, sehingga model implementasi kebijakan yang dipakai dalam pembangunan rumah susun BidaraCina ini adalah State Oriented-Elitis.Saran yang diberikan oleh peneliti adalah harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

---

This Thesis studies about implementation model, which happened on policy of BidaraCina?s construction in 1994, particularly. The background of the policy is government?s willingness (aspiration/intention) to recover environment in the region of DAS Ciliwung, which is cluttered at that time.The aim of this research is to see and describe implementation model policy that government used on construction BidaraCina?s flat. In this thesis, researcher was using a qualitative approach with descriptive studies, cross sectional and genuine research. Researcher was using library research and field research, which includes in depth interview and observation, as a data collecting technique.Theories that are used in this research are public policy theory, implementation model policy theory, and society-state relation theory. Based on the research, it can be concluded there is indication that government had made repressive approach to citizen who lived in DAS Ciliwung, therefore implementation model policy, which had been used by government on BidaraCina flat construction, is State Oriented-Elitis.Researcher suggests better coordination between government and citizen should be associated in a policy process, in order to make the policy run efficiently."

"Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan.Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas.Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible.

This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch.

Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value.

Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor.

Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible."

"This study is about the readiness and willingness of stakeholders to upgrade slum areas through the construction of flats. The results of this study are expected to provide more information and new ideas on the subject. The study includes four principal issues, namely the readiness of local governments in providing a flat area; willingness of the developer in the construction of flats; willingness of agencies to support the construction of flats, and the willingness of the people living in the slums to occupy flats. The study was concluded in Semarang.The conclusion of this study is that in general the stakeholders (local government, Developer, PLN, PDAM, Society) has the readiness to rejuvenate rundown areas through the construction of flats. In order to rejuvenate, it is required cooperation and incentives. In addition, some recommendatios need to be followed up that is the socialization and coordination on planning and implementation of regional rejuvenation through the flats so that each stakeholder understands and support the steps that can be implemented in a secure, peaceful and constitutional."

"Bentuk pemanfaatan Cagar Budaya sangat beragam antara lain untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemanfaatan situs untuk kepentingan sosial yang melibatkan pembangunan seringkali menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya pemanfaatan situs untuk pembangunan rumah susun di Kawasan Kotatua Jakarta (Situs Pelabuhan Tua Jakarta, Tembok Kota Batavia dan Sisa Struktur Kastil Batavia). Penelitian ini membahas mengenai proses dan alur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam memanfaatkan situs untuk pembangunan rumah susun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Pihak yang diwawancara adalah stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan rusun, seperti pemerintah, akademisi/peneliti, swasta dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemanfaatan situs di Kawasan Kotatua Jakarta untuk rumah susun merupakan suatu tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan khusus di dalam pengambilan keputusannya dengan mempertimbangkan banyak faktor dan melibatkan berbagai pihak. Pengambilan keputusan dengan membangun rumah susun di Kawasan Cagar Budaya memiliki dampak positif dan dampak negatif yang cukup berpengaruh. Keputusan memanfaatkan situs di Kawasan Kotatua Jakarta untuk pembangunan rumah susun dilihat sebagai pengambilan keputusan model political view melalui kontrak politik antara pejabat yang berwenang dengan masyarakat dan model garbage can.

---

The utilization of cultural heritage sites varies greatly, including for religious, social, educational, scientific, technological, cultural, and tourism purposes. Using cultural heritage sites for social purposes, including development, sometimes poses challenges. One such challenge stems from using site for constructing apartment buildings in the Kawasan Kotatua Jakarta (Situs Pelabuhan Tua Jakarta, Tembok Kota Batavia dan Sisa Struktur Kastil Batavia). This research discussed the process and decision-making flow carried out by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta in utilizing the site for apartment building construction. This study applied a qualitative method. In-depth interviews were conducted with stakeholders involved in the apartment construction, including government officials, academics/researchers, private entities, and the community. This study revealed that utilizing the sites in Kawasan Kotatua Jakarta for apartments poses a complex challenge that requires a special approach in decision-making by considering multiple factors and involving various parties. The decision to building apartment in Kawasan Kotatua Jakarta has positive and negative impacts influentially. The decision to utilize the sites in the Kawasan Kota Tua Jakarta for the construction of apartments is deemed to be a decision-making process influenced by the political view through political contracts (between authorized official and the community) and the garbage can models."

"Kebijakan pembangunan rumah susun sebagai alternatif perumahan dan permukiman bagi penduduk padat dilaksanakan di Kota Palembang, rumah susun ini berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil merupakan daerah strategis di tengah kota yang merupakan tujuan pendalang untuk menetap.Wilayah rumah susun ini sebelumnya merupakan daerah perkampungan di tengah kota, dan dipicu oleh kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 1981 maka kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya wilayah kumuh ditetapkan kebijakan pembangunan wilayah permukiman dan untuk masalah kebakaran yang terjadi, relokasi merupakan salah satu solusi agar tidak terjadi kekumuhan terhadap lahan yang ada.Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (BPPRS) yang semestinya badan yang mengelola rumah susun ini, namun kenyataan sekarang bahwa lokasi rumah susun tersebut terlihat kotor, padat dan kumuh terutama pada blok-blok tipe F.18 dan berada di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang yang merupakan daerah yang diobservasi dalam penelitian ini.Permasalahan-permasalahan yang muncul menimbulkan pertanyaan bahwa faktor apa yang menjadi penyebab keadaan yang kumuh tersebut, dan bagaimana pula dengan kebijakan pemerintah dengan membangun rumah susun yang dihubungkan dengan keadaan yang demikian.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun2. Mengevaluasi hasil kebijakan pembangunan rumah susun oleh pemerintah daerah.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:Terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik rumah susun dan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang.Lokasi Penelitian yaitu ada di 3 Blok dari Zona I yang terdiri dan 12 Blok. dan ketiga blok tersebut berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Lokasi ditentukan berdasarkan purposive sampling, sampel ditentukan secara simple random sampling.Variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu:1. Variabel kondisi lingkungan fisik terdiri dari: variabel-variabel fisik lingkungan (keadaan drainase dan pengelolaan sampah) dan variabel-variabel fisik bangunan (keadaan ventilasi dan pencahayaan).2. Variabel Kualitas Hidup (kemiskinan, pengeluaran non makan, pengadaan air bersih. kepadatan, tingkat pendidikan dan kesehatan balita).Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan serta wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jelas informasi yang dirasakan belum mencukupi dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari literature dan pihak instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan data kualitatif dan kuantitatif, analisis menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa:Faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang adalah tidak berjalannya Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, dengan didukung pula kualitas hidup penghuninya yang rendah.Tidak terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik dengan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 I1ir (hanya 3 variabel yang berhubungan dari 24 variabel yang dihubungkan atau 12,5%) , menunjukkan bahwa pembangunan runah susun yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekumuhan antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ternyata pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya, bahkan kondisi fisik rumah susun menjadi kumuh.Perlu pertimbangan yang berbeda antara penghapusan kekumuhan dan peningkatan kualitas hidup dimana kedua masalah tersebut memerlukan solusi yang berbeda.Untuk penanggulangan permasalahan kualitas hidup penghuni di rumah susun ini, penentuan mendahulukan penanganan yang paling kritis keadaannya seperti keadaan kemiskinan, air bersih dan faktor kepadatan penghuni perlu ditetapkan, disamping perlunya dibentuk kembali Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk mengelola rumah susun tersebut.

---

Correlation between Multi-storey Residential Buildings and the Quality of life of its Inhabitants (A case study on multi-storey apartments at Kampong 23 I1ir Palembang City)Multi-storey residential building (MSRB) policy has been applied in Palembang City as an alternative for housing in dense-populated area. The MSRB built in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, is a strategic area in the city center that become a popular place to stay for the urban. The location was a slum area.

A fire on August 1981 forced the government to issue a regional development and relocation policy to prevent similar accidents happen. The policy included articles on housing to deter the prompt of other slum areas in the city.

The Association of MSRB Residents has founded to run its main function to manage the building. But the fact could be found currently is hardly contrasted from the slum since the association failed to act. The worse condition could be found in F.18-hype blocks that being observed by this research.

Based on those problems, there is some questions arose: 1). What are the main factors that prompted slum areas in the city?, 2) What are the government policies related to the problems?

The purposes of this research are:

1. To identify the main factors have caused the prompt of slum condition at MSRB,

2. To evaluate the government policies on the problems.

The hypothesis of this research is:

- There is correlation between the physical condition of the MSRB in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, and the social; economic status of its residents.

The research took place in three blocks on Zone 1 of the MSRB in Kampong 23 Ilir, Bukit Kecil Sub District Palembang City which consist 12 blocks. Data collected by using simple random sampling.

The variables of this research are:

1. Physical condition variables, including: environmental physic variables (drainage and waste management) and building physic variables (ventilation and lightening).

2. Life quality variables (Primary data were collected by field observation and deep interview. The deep interview was done to fill gap information needed. Secondary data were taken from literature and from related institution.

This is result presented descriptively from the qualitative and quantitative data supported by analysis used Chi Square formulation. The calculation was made by using Statistical Package for Social Science (SPPS) software.

The results of this research are:

- The main factor result in the slum condition at the MSRB: The Association of MSRB Residents is failed to function beside its residents life quality is low.

- There's no correlation between Physical condition at the MSRB and the social economic status of its residents (only 3 out of 24 variables has correlation or only 12,5% totally). The finding show that the MSRB policy made by government failed to come to its goals increasing the life quality of the community and to provide a good life conditions.

Difference consideration and judgment would be needed to solve the problems of the slum condition of the community since both problems need different solutions.

The poverty, non-consume expenses, clean water supply, population density, education degree and the health condition of the children under 5 years old). The main factors ill be done to increase a part of the problems the quality of life in this location beside the Association of MSRB is acted."

"Penelitian ini bertujuan menguraikan aspek struktural, kultural dan prosesual dalam implementasi kebijakan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri. Mengambil lokasi penelitian di wilayah transmigrasi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengkesplanasi hubungan aspek struktural dalam pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Penelitian ini kualitatif, dengan hasilnya agen dan struktur pemerintahan formal pusat dan Kabupaten lebih mendominasi tanpa melibatkan agen pada lembaga adat yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat, sebagai kewenangan lokal dan hak asal usul. Perkembangan terbaru studi ini adanya pembangunan sosial hubungan struktur yang lebih mendominasi dari kekuatan kultural. Akibatnya pembangunan kawasan perkotaan baru terhambat.

---

This study describes structural, cultural, and processual aspects of policy implementation on New City in Rural Area using Economically Integrated, Selfreliant City scheme, located at transmigration area in Silaut District, West Sumatera Province. The study explains relations between structural aspects in physical and social development. This qualitative study shows that agent and Central and Regency formal government structures are more dominant, no involvement of recognized, respected cultural institution agent as local authority and rights origin. The study depicts the latest situation of social development, i.e. structural relation is more dominant than cultural power, impeding development of the new city in rural area."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."