Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Dasar Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pembubaran badan hukum bank berbentuk perusahaan daerah didukung adanya Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan, dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri. LPS merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan pada bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang diserahkan penanganannya oleh LPP/BI. Agar pelaksanaan pembubaran dan likuidasi oleh LPS dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: 1. adanya kewenangan publik yang dimiliki oleh LPS yang dapat mengesampingkan ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran dan likuidasi bank; 2. dukungan dan perananan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi bank berbentuk perusahaan daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah.

---

The focus of this study is the freshman student of Faculty of Law at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when they enroll in 'Program Dasar Pendidikan Tinggi' 2007. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclution of this research suggest to make The Regional Government's Regulation (Perda) by the regional government who established the regional rural bank to support Indonesia Deposit Insurance Corporation's decision in dissoluting and liquidating the regional rural bank on the bases of Law concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

IDIC is a legal entity that was established on the basis of Law No. 24 of 2004 concerning IDIC. In accordance with its role and responsibilities, IDIC insures depositors funds in the banks and actively maintains the stability of the banking and financial systems in close coordination with the Minister of Finance, Bank Indonesia, and the LPP (Financial Supervisory Authority). Within the context of the maintaining the stability of the banking system, IDIC resolves and handles failed banks that are turned over by LPP/BI.

The following aspects are required to ensure that the closure and liquidation process are effectively carried out by IDIC: 1) IDIC is duly authorized by the public, whereby it will be able to override other provisions governing bank closures and liquidation; 2) Support and role of the regional government to ensure the effectiveness of the closure and liquidation of regional/provincial-owned banks through the issuance of a Regional/Provincial Regulation."

"Semenjak berlakunya Undang-undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selain berfungsi dalam penjaminan simpanan nasabah penyimpan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dengan melakukan likuidasi terhadap bank gagal. Ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang mengatur bahwa pembubaran dan penunjukkan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan menyebabkan terjadinya konflik kelembagaan yang mengakibatkan independensi dan kewenangan yang luas dari LPS dalam melikuidasi bank menjadi tidak dapat secara efektif dilakukan. Skripsi ini membahas mengenai proses likuidasi bank menurut hukum Indonesia serta kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undangundang. Penulis menggunakan data sekunder dengan analisa kualitatif. Proses likuidasi secara ringkas meliputi pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, dan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank. Dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, dan analogi tampak bahwa LPS yang lebih berwenang dalam melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah.

---

Since the Law No. 24 Year 2004 concerning Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) has prevailed, IDIC has its function both in insuring customer's deposits and actively participate in maintaining the stability of banking system in accordance with its authorities by liquidate the failing bank. The provision about the dismission and assignment of the liquidator as stipulated with the Regional Regulation caused the conflict between the IDIC with the Regional Government to liquidate the bank. It makes the independency and authority of IDIC to liquidate the bank ineffective.

The focuses of this research are the liquidation process of the bank refers to Indonesian legal system and the authority of IDIC in the Regional Company Bank. This research use normative juridical method based on statute approach. This research also uses the secondary data with qualitative analysis. The bank liquidation process consists of revocation of business license, dismission of the bank as a legal entity, and payment of the bank's liabilities to creditors from the proceeds of the disposal, collection of receivables from debtors, and transfer of the assets and liabilities to other parties. With the implementation of lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, and analogy, the IDIC have more authority to liquidate the Regional Company Bank."

"Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpananya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL).

---

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment becauses the deposits is take when bank in special survailance unit.

In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liqiuidation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL)."

"Likuidasi bank adalah proses pembubaran yang diikuti pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank yang izin usahanya telah dicabut. Ketika Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berlaku likuidasi bank dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 kewenangan dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS). Skripsi ini membahas mengenai perbedaan likuidasi bank yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan likuidasi bank menurut Bank Indonesia dan LPS, yaitu peranan Tim Likuidasi, mekanisme likuidasi, pengawasan, perubahan kewenangan, campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengadilan, jangka waktu, dan program penjaminan.

---

Bank liquidation is a dissolution process followed by the resolution of asset and obligation from banks which business license have been revoked. When the Banking Act No.7 of 1992 was applied, the liquidation of banks was conducted by the Minister of Finance, after the legalization of the new Banking Act No. 10 of 1998, this authority now held by Bank Indonesia. Then Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC) was form by the Act No. 24 of 2004 about IDIC (IDIC Act).

This thesis discusses the differences of bank liquidation that was arranged before and after the legalization of IDIC Act. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. After IDIC Act was applied, the authority to conduct the liquidation of bank licenses that have been revoked is held by IDIC.

The comparison of bank liquidation before and after the legalization of IDIC Act can be seen from the similarities and differences of bank liquidation according to Bank of Indonesia and IDIC, which are the role of Liquidation Team, mechanism of liquidation, supervision, change of authority, the intervention from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the court, the period, and the guarantee program."

"Fokus tesis ini membahas eksistensi Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (Aset Eks BDL) yang permasalahannya timbul akibat dilakukannya penghapusan Aset Eks BDL dari Neraca Sementara Likuidasi (NSL) oleh Tim Likuidasi. Tesis ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif dengan teknis analisis deskriptif dan kritis. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank (PLPS LB) diatur ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mengelola Aset Eks BDL, namun permasalahannya adalah tidak ditemukannya alas hak bagi LPS untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sebelum status badan hukum BDL hapus, tidak dilakukan terlebih dahulu penyerahan (levering) atau pengalihan piutang (cessie) dari Tim Likuidasi kepada LPS sehingga, secara yuridis tindakan penghapusan Aset Eks BDL dari NSL tidak benar-benar menghapuskan kepemilikan aset oleh BDL. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi permasalahan hukum kedepannya, ada baiknya LPS memberi pengaturan yang jelas mengenai alas hak bagi LPS dalam melakukan pengelolaan Aset Eks BDL dengan tetap memperhatikan pelaksanaan likuidasi 16 bank yang dicabut izinnya pada tahun 1997, dimana Negara (c.q. Kementerian Keuangan) sebagai kreditur mayoritas menerima sisa Aset Eks BDL sebagai pembayaran non-tunai.

---

The focus of this thesis is the existence of Ex Liquidated Bank Assets (Ex BDL Assets) whereby the issue at hand arises from the removal of Ex BDL Assets from the Liquidation Team?s (Liquidator) Balance Sheet of Liquidation (NSL) by the Liquidators. This thesis uses normative legal research methods which is presented in qualitative approach and the technical analysis is descriptive and critical. Pursuant to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) Regulation on Bank Liquidation (PLPS LB), IDIC has the authority to manage the Ex BDL Assets, however the issue at hand is that IDIC does not have the legal right to manage the Ex BDL Assets. Prior to the cessation of BDL?s legal status, since a delivery (levering) or transfer of receivables (cessie) has never been carried out by the Liquidator, the removal of such Ex BDL Assets from the NSL does not factually eliminate the ownership of BDL. Due to such issue, to avoid potential legal issue in the future, IDIC needs to make a clear regulation on the legal rights of IDIC to manage Ex BDL Assets by referring to the implementation of liquidation upon 16 banks whose licenses were revoked back in 1997, whereby the Government of Indonesia as (c.q. the Ministry of Finance) as majority creditor has accepted Ex BDL Assets as non-cash payment."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sudah terbentuk namun keberadaan lembaga ini belumlah dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normative yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konstruksi hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tidak terlepas dari masalah penanggungan dan pertanggungan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dapat melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."

"Tulisan ini menganalisis mengenai perkembangan pengaturan tindak lanjut pengawasan dan penanganan Bank dalam Resolusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta bagaimana perkembangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan penyelamatan BPR sebagai Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal. Berlakunya UU PPSK mengubah status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan Bank oleh LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu implikasi berlakunya UU PPSK terhadap penanganan Bank dalam Resolusi adalah dengan memperluas peran LPS sebagai pengurang risiko (risk minimizer) krisis Perbankan yang memungkinkan LPS menerapkan metode keterlibatan dini Bank dalam Resolusi. LPS kini dapat menentukan berbagai metode termasuk penjajakan kepada investor untuk memperbaiki kondisi finansial Bank sebelum menentukan opsi resolusi yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memungkinkan LPS untuk menerapkan konversi pinjaman pemegang saham menjadi modal inti tambahan sebagai bentuk penyehatan kembali Bank sebagaimana diterapkan pada kasus BPR X.

---

This paper analyzes the development of supervision and banks in resolutions management after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) and how these developments influence decision making to save BPRs as banks in resolutions by the Deposit Insurance Authority (LPS). This paper was written using doctrinal research method. The enactment of the PPSK Law changes the status of supervision and follow-up to bank supervision by LPS and the Financial Services Authority (OJK). One of the implications of the enactment of the PPSK Law on Banks in Resolution management is the expansion of LPS’ role as a risk minimizer for banking crises, which allows LPS to implement methods of early involvement in Banks in Resolution. LPS can now determine various methods including seeking investors to aid a Bank’s financial condition before determining the resolution options regulated in the Law. This allows LPS to implement the conversion of shareholder loans into additional core capital as a form of bank restructuring as applied in the case of BPR X."