Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, danperdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satupun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggotamasyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakatinternasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalahInternational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkankovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnyadengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwaselanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyaikewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentangHak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan MahkamahKonstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusiawarganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalamhukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnyadikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakhukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan prosespenyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijennegara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenanganpenyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidaksecara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanismepemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanismekomplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasadirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akanmelanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasimanusia.

---

ABSTRACTDevelopment of science and technology is fast on all fronts, especially in the fieldis the development of economic, financial, and trade that will give effect to thelaw also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as amember of the international community. State of Indonesia as a member of theinternational community has ratified international conventions, one of which isthe International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enactedinternational covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the ActRepublic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is acountry of law, which has the protection of human rights obligations in the runrule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rightsand through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of theConstitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 datedMarch 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 hasbeen protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, butimplementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesiaare practical there are conflicts, particularly associated with practical conductedby law enforcement officers or law enforcement and other state officials,especially associated with the process of tapping the interests of law enforcementand intelligence interests of the state. Because of the ten laws governingwiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, brightand clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do noteven regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically providedfor citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then theconcern would violate the privacy rights that are the foundation of human rightsprotection."

"Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitian normative dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana diwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitu pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitu pada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan hak tersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginya tersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknya pada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yang menetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasi terhadap tugas dalam proses peradilan pidana, maka kurang memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa kurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulah menjadi penting dan dapat digunakan pada saat yang tepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalah tahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilan pidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan oleh kurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanya untuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnk normative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilan menyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta pada tahap praadjudikasi."

"Buku ini membahas berbagai macam problema tentang hak atas tanah bagi orang asing, sekaligus solusi-solusinya. Dari uraian dan pembahasan itu terlihat bahwa azas kebangsaan yang telah dipatok oleh Pemerintah sebagai salah satu azas hukum pertanahan nasional, dijelaskan secara mendasar dan argumentatif, untuk tetap dipertahankan sepanjang kehidupan bernegara."

"ABSTRAKHak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu memang dibolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pengakuan negara terhadap enam agama tersebut menimbulkan dampak terlanggarnya beberapa hak asasi manusia, khususnya para penganut aliran kepercayaan dan agama-agama selain agama resmi yang diakui negara. Dampak yang timbul dari pengakuan negara terhadap agama-agama tertentu tersebut adalah pembubaran aliran-aliran yang dianggap sesat, pencantuman agama di dalam KTP yang kemudian menjadi pintu masuk pembatasan hak-hak para penganut aliran kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara, pendirian rumah ibadat, dan pendidikan agama di sekolah.

---

ABSTRACTThe right to freedom of religion is a human right that should not be restricted in any circumstances. Right to freedom of religion not only includes the freedom of every human being to choose beliefs which he said is true, but it also includes a right for every human being to express his convictions and also right to perform any religious doctrine or belief that he believes. Indonesia through Law No. 1/PNPS of 1965 only recognizes six religions: Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. State recognition of a particular religion is permissible and does not violate human rights. Unfortunately the state recognition of the six religious impact some human rights violations, especially the adherents of religions, beliefs and religions other than official religions recognized by the state. Impacts arising from the state recognition of certain religions is the dissolution of streams that are considered heretical, the inclusion of religion on identity cards which later became the entrance to the restrictions of the rights of followers of religions, beliefs and religions that are not recognized by the state, the establishment of the synagogue, and religious education in schools."

"Tesis ini menganalisis bagaimana pengaturan pada saat ini, pelaksanaan dan pengaturan di masa yang akan datang terkait akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja Industri Nikel di Indonesia berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia saat ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah melalui pengawasan ketenagakerjaan setempat dan terdapat jaminan sosial yang dapat diakses oleh korban berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpu Cipta Kerja dan UU BPJS. Pelaksanaan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia berdasarkan UNGPs terdiri dari akses terhadap pemulihan berbasis negara dan non-negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, Komnas HAM, perusahaan dan asosiasi bisnis. Masih terdapat banyak tantangan hukum dalam pelaksanaan akses terhadap akses pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja nikel seperti tidak adanya pengaturan komprehensif mengenai kompensasi dan berbagai resiko terbaru, sistem pengawasan atau mitigasi resiko, koordinasi dalam pemerintahan. Pengaturan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia yang seharusnya berlaku pada masa yang akan datang adalah mengimplementasikan prinsip bisnis dan HAM secara internasional terhadap perbaikan UU Keselamatan kerja. Perbaikan yang dapat dilakukan terhadap UU Keselamatan kerja yaitu menyusun pengaturan yang komprehensif dengan pendekatan HAM, kewajiban dan membangun uji tuntas industri nikel dan menjamin mekanisme pengaduan terhadap korban.

---

This thesis analyzes the current regulation, implementation, and future regulation concerning access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Nickel Industry in Indonesia based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. This thesis is compiled using a doctrinal research method. Currently, access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry is governed by Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety, through local labor supervision and social security guarantees accessible to victims under the National Social Security System Law, the Job Creation Omnibus Law, and the Social Security Administrator Law.  Implementation of access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry based on the UNGPs includes access to both state-based and non-state-based grievance mechanisms such as BPJS Employment, the Department of Manpower, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), companies, and business associations.  There are still many legal challenges in implementing access to non-judicial recovery for victims of nickel industry workplace accidents, such as the lack of comprehensive regulations on compensation, various emerging risks, risk supervision or mitigation systems, and governmental coordination. Future regulation governing access to non-judicial recovery for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry should involve implementing international business and human rights principles to improve Occupational Safety Laws. Improvements to Occupational Safety Laws should include drafting comprehensive regulations with a human rights approach, obligations to conduct thorough assessments of the nickel industry, and ensuring complaint mechanisms for victims."

"Tesis ini membahas tugas dan kewenangan Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Notaris. Semakin berkembangnya peranan Notaris dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mengharuskan lembaga pengawas profesi Notaris untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris serta keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adanya banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan dari masyarakat tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membentuk suatu tim bernama Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Susunan keanggotaan dari Tim Investigasi adalah persis sama dengan keanggotaan yang ada pada Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah tidak ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi bagi Notaris Terlapor, maka akibat hukum dari temuan Tim Investigasi bukanlah penjatuhan sanksi melainkan sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris, salah satunya dengan peningkatan anggaran biaya operasional dan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Pengawas Daerah di seluruh Indonesia.

---

This thesis discussed about duties and authorities from Investigation Team of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Relating Notary Development and Supervision. The development of notary`s role in every aspect of social life requires a professional Notary supervisory institution to be able to manage an optimal supervision and guidance, to ensure the creation of certainty, order and legal protection for the public as a user of Notary`s service. The problems that will be discussed in this study are about the background of the establishment of an Investigation Team with authorities in the field of Notary supervision and legal settlement of the findings of the Investigation Team on the duties and authorities of the Notary. This study will use normative research methods with explanatory research typologies. The existence of many lawsuits from the people that submitted directly to the Minister of Law and Human Rights indicates that reports of alleged violations of UUJN from the society are not processed further by MPD or MPW, then the Minister of Law and Human Rights formed a team called the Regional Notary Investigation Team with the main task are to help continuity the tasks and functions of the Notary Supervisory Board. The composition of the members of the Investigation Team are always the same from those who are in the Regional Supervisory Board from the government element. With the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-03.UM.01.01 of 2018 concerning the Regional Notary Investigation Team, there is no one supporting the Supervisory Articles of Association and nothing involving overlapping which is feared that there will be other organs that have the authority in the field of Notary supervision. Therefore, there is no privilledge or authority to issue a decision or giving sanction for the Reported Notary, the legal consequences of the Investigation Team`s findings only as much as agreed by the Minister of Law and Human Rights for closing access to an investigated notary account that can provide more real assistance to prevent society from getting a loss. Constraints concerning the budget and human resources spent by MPD must be a priority for the Ministry of Law and Human Rights to be immediately resolved as a solution to facilitate the task of supervising and develop Notaries, two of the solutions are by increasing operational costs and increasing the number of human resources all over Indonesia."

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."