Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sangat tergantung dari pada pengajarnya. Salah satu strategi pokok pembangunan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 adalah peningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sesuai dengan UU Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dari 12 sampel PTS yang diambil secara purporsive dan 74 staf pengajar sampel diambil dari stratifikasi random sampling. Dan temuan hasil penelitian dihitung dengan Cara statistik model regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil pengujian secara statistik adalah sebagai berikut : 1. Bahwa komponen-komponen : Kemampuan staf pengajar Upaya professional Kesesuaian waktu dengan tugas Kesesuaian keahlian dengan tugas Masa kerja dan kepangkatan Upah dan insentif serta Kebijaksanaan pemerintah Berpengaruh terhadap produktivitas Tenaga Pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta. 2. Bahwa sebesar 30,68 % produktivitas tenaga pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dipengaruhi oleh kemampuan staf pengajar (kinerja), upaya profesional (motivasi), kesesuaian waktu dengan tugas, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, upah dan insentif serta kebijaksanaan pemerintah. Perlunya mengadakan langkah-langkah penyesuaian kebijaksanaan pemerintah tentang kewenangan menguji Ujian Negara bagi PNS pada PTS di Lingkungan Wilayah III DKI Jakarta."

"Penelitian tentang Analisis Faktor-Fakator yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dilakukan dengan diiatarbelakangi oleh ketertarikan penulis pada kinerja PNS bidang administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi otonomi perguruan tinggi. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan secara stratified sample random sampling kepada 37 orang pegawai. Data jawaban dari responden di analisa menggunakan persamaan regresi linier tunggal dan ganda dengan bantuan perangkat Iunak komputer program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dalam penelitian ini data dikelompokkan dalam dua variabei yaitu kinerja sebagai variabel terikat sedangkan pendidikan dan Iatihan, pengembangan pegawai, motivasi, kepemimpinan sebagai variabel bebas. Dari hasil peneiitian yang telah diolah menujukkan bahwa secara bersama-sama maupun individual variabel motivasi mempunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dengan nilai signifikasi yang paling besar, kemudian disusul variabei pendidikan dan latihan. Sementara variabel kepemimpinan yang diolah bersama-sama dengan variabei Iainnya menuniukkan korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akan tetapi secara individual korelasi maupun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja, sedang variabei pengembangan karier diolah secara bersama maupun individual korelasi dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan data penelitian ini secara keseluruhan dan simulatan bahwa keempat variabel bebas mempunyai sumbangan terhadap peningkatan kinerja sebesar 67%, ini merlgandung arti bahwa 33% tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini atau berasal dari sumbangan variabei lain diiuar variabel penelitian. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja pegawai disarankan agar dalam pengelolaan pegawai administrasi secara bertahap dilakukan penyempurnaan meialui sistem pengembangan sumber daya manusia dengan memperhatikan urutan perioritas pada faktor motivasi disusul oieh faktor pendidikan dan iatihan serta kepemimpinan."

"Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman p = 0,01 dan evaluated need p = 0,041 merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, perceived need dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM. PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh evaluated need, perceived need, dan pengetahuan OR = 2,24, 95 CI = 1,21 ndash; 4,16.

---

Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support p 0,01 and evaluated need p 0,041 were determinants of PNS NCD screening, perceived need and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by evaluated need, perceived need, and knowledge OR 2,24, 95 CI 1,21 4,16. "

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1989, salah satu bidang yang terdapat dalam organisasi BKPMD adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Bidang Dalwas) dengan tugas pokok melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal. Penelitian pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat mengenai efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai penulis lakukan guna mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor-faktor efektivitas organisasi Bidang Dalwas, BKPMD Jawa barat, Berada pada tingkat sedang (skor = 1258). Ini berarti faktor-faktor organisasi seperti struktur organisasi, karakteristik pegawai, kebijakan, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum optimal. Hal yang sama ditemukan, bahwa kepuasan kerja pegawai pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat juga belum optimal, atau berada pada tingkat sedang (skor = 754). Dengan demikian suasana dan sistem organisasi belum berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai relatif lemah (r=0,474). Hal ini menunjukkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai kurang erat (kuat). Untuk mengoptimalkan tingkat efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai, maka pimpinan BKPMD diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong motivasi pegawai, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat rutin, dan memberikan keleluasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, misalnya menyertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, dan lain lain, guna meningkatkan keterampilan dan wawasannya."

"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."

"Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering, disingkat IPO) atau go publik merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan melalui peningkatan ekuitas perusahaan dengan Cara menawarkan saham kepada masyarakat. Penetapan harga saham perdana pada IPO atau pada saat go publik sangat sulit, karena tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi untuk dipakai sebagai penetapan penawaran. Selain itu, kebanyakan dari Perusahaan yang akan go publik mempunyai sedikit atau bisa juga tidak ada pengalaman terhadap penetapan harga ini. Untuk hal tersebut di atas, Perusahaan yang hendak go publik berhubungan dengan Underwriter dalam usaha bersama menetapkan harga saham.Terdapat Anomali dalam IPO ini yang dapat difragmentasikan menjadi tiga : Pertama, Underpricing / Positive Initial Return (IR), adapun yang dimaksud Underpricing adalah harga perdana (IPO) berada di bawah harga Pasar Sekunder yang terjadi setelah Pasar Perdana berakhir. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya Positive Initial Return (IR) ). Perhitungan dilakukan lewat : (Aftermarket Price - Offer Price)/Offer Price * 100%].Bukti empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa Anomali ini terjadi juga di berbagai bursa negara lain. Kedua, Kinerja Jangka Panjang yang jelek ( Long Term Underperfbmance of IPO Shares). Ketiga, Pasar Hot dan Cold, Pada saham- saham IPO pada periode Hot mempunyai kinerja jangka panjang yang lebih jelek dibanding sahamsaham IPO pada periode Cold.Penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena Anomali IPO tersebut pada Pasar Modal Indonesia yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Studi yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena tersebut menggunakan penjelasan Withdrawn IPO (WIPO) Model yang dikembangkan Roy Sembel(1996) sebagai penjelasan atau model terbaru dalam menjelaskan fenomena Anomali IPO. Model ini berpijak pada lima konsep dasar: (1) IPO dapat dilakukkan penundaan; (2) Reputasi Underwriter jadi penting; (3) Terdapat dua grup Investor: Pertama, Frequent Investor (Investor yang berpengalaman), Kedua, Occasional Investor (Investor yang tidak berpengalaman) ; (4) Keheterogenan penilaian Investor ; (5) Faktor Random dan Sistematis yang mempengaruhi Excess Demand saham IPO. Pengamatan dilakukan dari tahun 1992 hingga Maret 1998. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan yang melakukan IPO selama kurun waktu tersebut dan ditemukan sebanyak 153 Perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 1996 hingga Maret 1998, dengan menggunakan metode Weighted Average Model, WIPO Model mampu menjelaskan 7,83% dari 13,79 % (56,78 %) fenomena anomali pada rata-rata positif IR terhadap IPO yang dapat terobservasi, sedangkan dengan menggunakan The Truncated a - Left Tail Model dan Gradually Decreasing Probability of Withdrawal Model menjelaskan 5,6328 % dan 3,6 % dari 13,79 % rata-rata positif Initial Return (IR).Selanjutnya, Penelitian menghasilkan faktor Offer price, Age dan Risk sebagai Proxy yang baik dari Uncertainty. Hasil ini berarti ketiga faktor tersebut dalam WIPO Model dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat/level keheterogenan penilaian Investor. Penelitian juga melihat adanya hubungan positif yang signifikan antara positif Initial Return (IR) dengan Excess Demand.Untuk Penelitian terhadap Kinerja Jangka Panjang yang jelek sebagai fenomena Anomali yang kedua, diambil sampel sebanyak 81' Emiten yang melakukan IPO pada tahun 1992,1993 dan 1994 agar Kinerja Jangka Panjang selama I tahun, 2 tahun dan 3 Tahun secara konsisten dapat teramati. Hasil menunjukkan bahwa dalam jangka panjang saham IPO berkinerja jelek, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, Kinerja Jangka Panjang saham-saham IPO (termasuk IR disertakan) adalah not hanya berada di tahun pertama saja.Pada fenomena Anomali ketiga, Penelitian juga memperoleh hasil bahwa pada Pasar saham Hot, kinerja jangka panjangnya sesudah tahun kedua lebih jelek dibandingkan dengan kinerja jangka panjang saham Cold , hasil ini juga konsisten dengan WIPO Model."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mewujudkan e-Government For Good Governance membutuhkan dukungan sumber daya manusia (aparatur negara) yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kebutuhan aparatur negara di bidang TIK dalam struktur organisasi DJP terwakili dengan ada jabatan fungsional pranata komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor kelompok kerja, pendidikan dan pelatihan, peraturan dan prosedur kerja, lingkungan kerja serta rasa aman terhadap kepuasan kerja pegawai jabatan fungsional pranata komputer.Analisis statistik yang digunakan untuk uji pengaruh pada penelitian ini adalah Multiple Regression Linear. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatif dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sample penelitian diambil dari seluruh pegawai dalam jabatan fungsional pranata komputer yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) pegawai. Terdapat 5 (lima) variabel bebas dalam penelitian yaitu, kelompok kerja (X1), pendidikan dan pelatihan (X2), peraturan dan prosedur kerja (X3), lingkungan kerja (X4) serta rasa aman (X5). Sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan kerja.Koefisien korelasi hasil analisis sebesar 0,677 mencerminkan adanya hubungan agak kuat antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien determinasi yang diperoleh menjelaskan bahwa 36,1 % variasi kepuasan kerja dapat diprediksi oleh variabel-variabel kelompok kerja, pendidikan dan pelatihan, peraturan dan prosedur kerja, lingkungan kerja dan rasa aman sedangkan 63,9 % sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian.Hasil uji Anova dari analisis statistik diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kelompok kerja, pendidikan dan pelatihan, peraturan dan prosedur kerja, lingkungan kerja serta rasa aman secara bersamasama terhadap kepuasan kerja pegawai jabatan fungsional pranata komputer. Sedangkan hasil uji t membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara rasa aman terhadap kepuasan kerja.

---

Directorate General of Taxes (DGT) in realizing the e-Government For Good Governance requires the support of human resources who have the ability in the field of Information and Communication Technology (ICT). Human resource of ICT in the organizational structure is represented by workers in the computer functional pranata position. Limited number of employees in a computer functional pranata in the institutions of DGT is an important reason in this study, namely to determine employee job satisfaction factors.Statistical analysis was used to test the effect in this study are Multiple Linear Regression. The study uses a quantitative approach to the type of explanatory research and questionnaires as research instruments. Samples were taken from all employees in the computer functional institutions numbering 34 (thirty four) employees. There are 5 (five) independent variables in the study namely, the teamwork (X1), education and training (X2), rules and working procedures (X3), workplace (X4) and safety (X5). While the dependent variable is job satisfaction.Correlation coefficient of 0.677 for the analysis results reflect a somewhat stronger relationship between the variables independently with the dependent variable. The coefficient of determination obtained 36.1% of variation explained that job satisfaction can be predicted by variables teamwork, education and training, regulations and work procedures, work environment and a sense of security while the remaining 63.9% is explained by other variables not included in research.According to the result of regression analysis, there is positive and significant effects between teamwork, education and training, regulations and working procedures, work environment and sense of security simultaneuosly toward the employees job satisfaction. Meanwhile it is partially known that there is a positive and significant effects between the sense of security (X5) and job satisfaction than another variables."

"Kejahatan di Pasar Modal Indonesia saat ini sudah sangat merajalela. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan peranan yang sangat luas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menghadapinya. Salah satu kewenangan Bapepam yang diberikan dalam UUPM adalah berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peranan yang sangat luas tersebut di atas akan menjadi tidak effektif dan dapat disalah-gunakan, apabila tidak dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Dalam tesis ini akan dianalisa dan dibahas sebuah studi kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUPM. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 95 UUPM diatur berdasarkan Pasal 104 UUPM dan penjelasannya. Terhadap kasus "perdagangan orang dalam" (insider trading) saham PT. Ades Alfindo Tbk., Bapepam hanya merekomendasikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM. Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UUPM mengandung pengertiannya yang terlalu luas, hal ini dapat memberi kesan bahwa Bapepam tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Bapepam harus segera membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci dari Pasal 101 ayat 1 tersebut. Secara keseluruhan isi dari tesis ini bersifat normatif dan merupakan suatu studi kepustakaan, dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan effektifitas Bapepam dalam menghadapi kejahatan di Pasar Modal Indonesia."