Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belajar dari kegagalan Soekarno yang administrasi pemerintahannya relatif tidak stabil disertai indikator ekonomi yang makin memburuk, Rezim Orde Baru memprioritaskan kestabilan politik yang dijadikan dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Kedua strategi ini dipromosikan kepada negara Barat yang sedang kuat sentimen anti-komunismenya guna menarik modal asing. Bagi rezim Soeharto, pengintegrasian struktur ekonomi nasional ke dalam pasar bebas dengan spirit Neoliberalisme (ekspansi modal global yang agresif dengan tuntutan membebaskan pasar dari segala intervensi), dilakukan dalam upaya meningkatkan legitimasi (pencapaian) ekonomi Orde Baru. Namun pada masa itu pun telah terdapat dilema, berupa upaya melindungi modal nasional dalam industri media yang antara lain dilakukan secara sepihak oleh Harmoko selaku Menteri Penerangan; serta terlibatnya bagian dari elite yang berkuasa dalam permodalan industri media (integrasi vertikal). Lebih jauh, pengintegrasian ke dalam pasar bebas ini juga membawa dilema berupa kerentanan terhadap arus informasi dan perubahan persepsi, misalnya (atau utamanya) terhadap perpindahan modal asing. Penekanan pada kestabilan politik mendorong pemerintah Orde Baru melakukan kontrol preventif dan korektif yang menyeluruh terhadap pers di Indonesia, dalam bungkus hegemoni "Pers yang bebas dan bertanggung jawab", "Pers Pancasila" dan lain lain. Di luar TVRI, kelima stasiun TV swasta pertama dimiliki oleh anggota atau kroni bisnis Keluarga Cendana. Kontrol ini justru membuat mereka tidak dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai persoalan yang mengancam kelangsungan rezim tersebut tepat pada waktunya. Krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun 1997, meningkatnya intensitas gerakan mahasiswa dan aktivis dengan alur informasi dari media alternatif (internet, jaringan berita kampus dan LSM) membantu aksi sosial jurnalis secara bertahap guna mengatasi hambatan struktural di ruang-ruang redaksi media cetak, radio dan TV. Perpindahan modal sebagai konsekuensi logis dari kerentanan pengintegrasian ke dalam pasar bebas, akhirnya ikut berkontribusi pada terjadinya the unthinkable Revolusi Mei 1998. Jatuhnya Soeharto memulai suatu pemerintahan baru yang relatif lemah karena masih terasa kuatnya perlawanan elemen-elemen Civil Society menuntut perubahan di segala bidang. Pembubaran Departemen Penerangan oleh Abdurrahman Wahid membuat terdapatnya semacam kondisi lawlessness pada industri penyiaran, karena eksekutor dari Undang-Undang Penyiaran No 24/1997 tidak lagi eksis. Di tengah tuntutan akan demokratisasi sistem media, yang muncul kemudian hanyalah 5 stasiun TV komersial yang masih berlabel nasional, juga dengan prinsip-prinsip Neoliberalisme. Sejalan dengan advokasi dari elemen-elemen Civil Society untuk menghasilkan Undang-Undang Penyiaran yang baru, bermunculanlah stasiun-stasiun TV lokal. Hal ini antara lain banyak dikaitkan dengan spirit desentralisasi sebagaimana yang tercermin pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Rancangan Undang-Undang Penyiaran pun mengedepankan prinsip Diversity of Ownership dan Plurality of Content yang mendorong lahirnya stasiun-stasiun TV lokal, dan mengubah secara prinsipil istilah stasiun TV nasional menjadi sistem berjaringan. Untuk memberikan dimensi historical situatedness, analisis disertasi ini dilakukan dalam konteks historis spesifik pada zaman Orde Baru hingga pascareformasi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif terutama berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam di lapangan dengan nara sumber dari berbagai kalangan yang relevan pada industri penyiaran Indonesia dalam jumlah cukup besar. Figure (Model) untuk menggambarkan Theoretical Framework (Kerangka Teori) dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa baik di Masa Orde Baru maupun Reformasi terdapat sejumlah dilema dalam industri penyiaran Indonesia yang terkait dengan spirit Neoliberalisme, pada 3 level, yakni: level struktur, organisasi, dan individu. Pada level struktur, baik di masa Orde Baru maupun Reformasi, keinginan mengintegrasikan atau membuka diri pada pasar bebas umumnya diikuti oleh keinginan melindungi modal nasional dari penetrasi dan ancaman modal global. Hal ini pada gilirannya juga menimbulkan dilema berupa monopoli oleh pemain nasional. Untuk mengimbanginya, Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran yang lahir di masa reformasi, mendorong keberagaman kepemilikan pada TV-TV lokal sekaligus membatasi area jangkauan sebuah stasiun televisi pada ambang yang akan ditentukan kemudian. Pada level organisasi, di masa Orde Baru, dilema antara fungsi ekonomis dan ideologis, umumnya dimenangkan oleh fungsi ekonomis sejalan dengan kuatnya kontrol politik oleh pemerintah. Hal tersebut, berimbas pada level individu yang membuat praktisi atau pekerja media relatif lebih menjadi "buruh industri media" yang tunduk pada seluruh keinginan dan kepentingan modal yang overlapped dengan kepentingan kontrol pemerintah. Sekalipun TV-TV lokal di Masa Reformasi relatif tidak memiliki hubungan langsung dengan modal global, namun mereka juga termakan imbas kekuatan Neoliberalisme. Misalnya, pada level organisasi, mereka juga relatif tergantung pada dominasi produk-produk yang dianggap sebagai sebuah super culture terhadap produk-produk lain, baik itu dengan melakukan peniruan atau adaptasi dari produk global, yang pengenalan atau popularitasnya dijembatani oleh TV-TV besar yang telah lebih dulu bersiaran di Jakarta. Selain soal selera global ini, standar keberhasilan TV lokal pun umumnya didasarkan pada fungsi-fungsi ekonomis, yang mengacu pada spirit Neoliberalisme seperti rating. Begitu pula dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, referensi terhadap keahlian dan kebaruan, serta pembelian dan perawatan alat-alat juga mengacu pada ukuran-ukuran dan pasar global. Di sisi lain, harapan akan munculnya TV Publik Lokal dan TV Komunitas yang dapat menjadi alternatif untuk memutus terkaman imbas kekuatan modal global dalam berbagai level tersebut, masih belum menjadi sebuah realitas yang menjanjikan. Untuk itulah diperlukan sebuah intervensi politik dari publik, melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Jika tidak terdapat contoh-contoh praktek alternatif seperti itu, maka pada level individu, atau lebih spesifik dalam dunia jurnalistik, maka jurnalis Indonesia dikhawatirkan tidak lagi merupakan insan kreatif, namun hanya merupakan one-dimensional man yang dalam segala arah tunduk pada keinginan dan kepentingan pemodal."

"ABSTRAKPersaingan industri pertelevisian di Indonesia sangat ketat. Stasiun televisi berlomba-lomba menyajikan program yang dapat meraih penonton dan pengiklan yang banyak. Dalam hal ini, rating share dan perolehan iklan sangat menentukan hidup dan matinya stasiun televisi. Dihadapkan pada fenomena demikian, NET justru hadir secara berbeda. Alih-alih membuat program yang mirip dengan stasiun televisi lain, NET menyajikan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen tertentu yang tidak dilayani oleh stasiun televisi sebelumnya. Dengan kata lain, NET telah memiliki niche marketnya. Niche market NET adalah mereka yang jenuh dengan tayangan televisi pada umumnya dan membutuhkan tayangan yang baru. Meskipun jumlahnya sedikit, niche market NET diperkirakan mampu membuat stasiun televisi baru ini bertahan.

---

ABSTRACTThe competition of television industry in Indonesia is very firm. Television stations are competing to provide programs which tend to gain many audiences and television commercials. In this case, the rating share and the gaining of commercials revenue really determine the life of television stations themselves. Faced by such phenomena, NET, in fact, came differently. Instead of making similar programs to other television stations’, NET provides programs which are suitable to specific needs of certain audience segment that are not well served by other television stations. In other words, NET already has its niche market. The niche market of NET are those who got tired of television programs in general and need a new kind of fresh program. Although it might be just a few, it is predicted to be able to make this station survives. "

"ABSTRACTPenelitian bertujuan mengungkap bagaimana ideologi neoliberalisme mempengaruhi struktur dan perilaku industri penyiaran, dalam hal ini televisi, baik pada masa orde baru maupun pada pasca revolusi Mei 1998. Dengan pendekatan ekonomi politik penelitian menyimpulkan bahwa pendirian industri penyiaran didorong semangat neoliberalisme alih-alih demokratisasi yang mengutamakan keberagaman isi dan kemajemukan kepemilikan"

"Kebijakan Direktif Television Without Frontiers merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa, terkait skema subsidi, distribusi produk, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Globalisasi telah mengubah arah dan visi kebijakan sektoral. Sisi lain, dinamika politik dan budaya muncul pada tingkat Negara Nasional, terkait tahap implementasi kebijakan tersebut. Upaya perlindungan terhadap sektor pertelevisian kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis, dengan mengatur tatapenyiaran dan kuota acara televisi. Hal ini merepresentasikan peran Negara dalam perlindungan konten kultural terhadap kebijakan pada tingkat supranasional. Sebagai hasilnya, konsep ruang publik dalam pertelevisian berubah, terkait fungsinya dalam konteks globalisasi dan sebagai salah satu pilihan kebijakan Komunitas Eropa yang berdimensi sistem ekonomi neoliberalisme.

---

Television Without Frontiers Directive is a cornerstone of the European Community audiovisual policy, related to the subsidy schemes, the European product distribution, the advertising and the protection of minors. Globalization and the development of satellite had altered the direction and vision of the European Community sectoral policies. Inversely, political and cultural dynamics occurred at the National level, related to the implementation of the Directive. Efforts to protect television sector were carried out by the French government by setting up rules of broadcasting. It represents the government's role in the protection of cultural content or cultural exception vis à vis policy imposed by the European Community. As a result, the concept of public space in European television had shifted, related to its functions in the context of globalization and as policy choices of a neoliberalism dimension."

"ABSTRAK Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leaderindustry televisi, dengan studi kasus pada NET terhadap Trans TV. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis denganmenggunakan kerangka analisis Industrial Organization Model yang membahas marketstructure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structureyang oligopoli mempengaruhi conduct Trans TV sebagai market leader dan NET sebagai marketchallenger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market challenger NETmelakukan strategi frontal attack terhadap Trans TV dengan content strategy yang berbeda.Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan

---

ABSTRAK This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader oftelevision industry, with case study in NET towards Trans TV. This research is aqualitative studyusing descriptive analysis design. The findings were analized by usingthe Industrial OrganizationModel of analytical framework that explore the marketstructure, conduct and performance. Theanalisys is shows that condition of an oligopolymarket structure influences the conduct of TransTV as the Market leader and NET as themarket challenger in competing the same target audienceand advertising. As the marketchallenger NET conduct a frontal attack strategy against Trans TVwith a differentcontent strategy. The performances of the content strategies can be showed inrating,share and advertising revenue."

"Tesis ini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang ada pada Televisi selaku Lembaga Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program acara televisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya film yang diputar ditelevisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisensi atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran televisi secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara tergas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist or producer (actor) as a filler in a television program. Based on research results obtained showed that the existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the film. Television Broadcasters should buy a license or give royalties to the actors the film because the film's actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright."

"ABSTRAKSebagaimana yang umum terjadi di negara-negara lainnya, pertumbuhanindustri pertelevisian juga diikuti oleh integrasi kepemilikan. Hal tersebutdilakukan oleh para pemimpin pasar untuk mendirikan dan melanggengkankerajaan bisnis raksasa milik mereka. Merujuk kepada model analisis StukturPerilaku-Kinerja,penelitian ini akan mengungkapkan meski performa ekonomigrup-grup media saat ini terkena imbas dari perlambatan ekonomi danperkembangan teknologi secara cepat, dominasi PT Global Mediacom Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam industri media saat ini tetap sama selama satu dekade terakhir. Studi kasus kolektif dalam penelitian ini akan mengelaborasikan kinerja kedua grup dalam rangka mendapatkan kesimpulan terkait bagaimana keduaperusahaan mengukuhkan dan menguatkan keberadaan mereka di dalam eradigitalisasi industri media Indonesia saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa (1)struktur pasar pertelevisian selepas 1998 bersifat oligopolistik dan terkonsentrasitinggi kepada sejumlah kelompok saja, (2) Global Mediacom dan Elang MahkotaTeknologi sebagai pemimpin-pemimpin pasar telah melakukan strategi-strategiintegrasi dan digitalisasi produk yang menghasilkan penguasaan yang stabil ataspasar khalayak dan iklan, serta (3) meskipun perusahaan-perusahaan ini telahmelakukan sejumlah strategi digital besar, hasilnya tetap belum mampumenghasilkan keuntungan yang signifikan karena tetap saja keduanya bergantungkepada lini-lini usaha konvensionalnya seperti penyiaran dan TV berlangganan.

---

ABSTRACTAs what commonly happens to any other nations, Indonesian Televisionindustry growth is also followed by ownership integration. This was done by themarket leaders to establish and sustain a massive business empire. Relying on theStructure-Conduct-Performance analysis model, this study reveals that although theeconomic performance of media holding companies are impacted by both the recenteconomic slowdown and the technology rapid development, the domination of PTGlobal Mediacom Tbk and PT Elang Mahkota Teknologi Tbk in this mediaindustry is in fact remain intact throughout decade. The collective case study in thisresearch will elaborate the performance of the two groups in order to get aconclusion on how these corporations solidify and strengthen their existence in theIndonesian media industry in the current digitazion era. This research finds that (1)the television market structure after 1998 is oligopolistic and is highly concentratedonto very few groups, (2) Global Mediacom and Elang Mahkota Teknologi asmarket leaders, have been trying to apply integration strategies and productdigitization resulting in their stable domination in both audience and advertisingmarket and (3) although these two holding companies have had committed severalmajor digital strategies, the results have yet to generate significant profit becausethese two groups eventually still dependent on its conventional line of businesslines like broadcasting and pay TV."