Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum keagenan memainkan peranan penting di dalam transaksi-transaksi komersial, khususnya dalam perusahaan modern, yang menurut hukum, dianggap memiliki pribadi dan dapat mengadakan transaksi atas namanya sendiri. Bahkan dengan individu sekalipun, seringkali dianggap lebih mudah bila bertransaksi melalui pihak perantara. Dengan demikian, banyak transaksi komersial sehari-hari yang dilakukan melalui pihak perantara yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya baik secara tegas maupun tersirat. Pihak yang bertindak atas nama pihak lainnya disebut agen dan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh agen adalah pihak untuk siapa ia bertindak, akan terikat oleh tindakannya tersebut dan dapat menimbulkan kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang berurusan dengan agennya. Dengan demikian, hukum keagenan dapat memperluas pribadi hukum dari suatu individu. Agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen sebagai perantara umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan. Namun demikian, agen mungkin saja mengadakan perjanjian atas nama prinsipal tetapi untuk keuntungan agen juga. Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang.

---

The law of agency plays an important role in commercial transactions, particularly in the modern enterprise, which by law, be deemed to have personal and transactions in its own name. Even with individual ones, are often considered more convenient to transaction through intermediaries. Thus, many commercial transactions are conducted daily through intermediaries that in this case acted within the scope of authority given to him either expressly or implied. Person acting on behalf of another party called the agent and the legal consequences of actions taken by the agent is the party for whom he acts, will be bound by these actions and may cause legal liability to third parties who deal with agents. Thus, the law of agency to expand the personal law of an individual. Agents in legal actions by third parties, its place is a power of principals. Agent as an intermediary generally does not cause any liability to third parties under the agreement held. However, the agent may have entered into agreements on behalf of the principals but also for the benefit agent. Should be with the principle of freedom of contract, the position of both parties are the same and equal. However, in actual practice the two parties are not in a equal position."

"Perjanjian Keagenan mengatur hak dan kewajiban antara agen dan principal sekaligus merupakan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran yang tujuannya mengesahkan setiap perbuatan agen dan principal. Perjanjian Keagenan berisi kesepakatan para pihak, namun untuk perolehan Surat Tanda Pendaftaran membuat Perjanjian Keagenan menjadi diatur khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa, apakah pengaturan pengaturan tersebut mengubah sifat dari perjanjian keagenan tersebut serta bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang me-waarmaking perjanjian keagenan yang seharusnya di legalisasi oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder guna menunjang penulisan karya ilmiah. Wawancara dilakukan terhadap Kasubdit Usaha Dagang Asing dan Keagenan Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang mana Kasubdit lebih menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada Notaris, sehingga dengan adanya tandatangan baik karena waarmaking ataupun legalisasi dari Notaris, Perjanjian Keagenan tersebut diterima dan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Surat Tanda Pendaftaran.

---

Agency Agreement governing the rights and obligations between an agent and principal and the required documents to get a Certificate of Registration that purpose authorize any action agent and principal . Agency Agreement contains the agreement of the parties , but the acquisition of Certificate of Registration became Agency Agreement specifically regulated in the Ministerial Regulation No. 11 / M - DAG / PER / 3/2006 regarding Provisions and Procedure for Issuance of Certificate of Registration Agents and Distributors of Goods and / or Services , whether the settings to change the nature of the agency agreement and how the responsibility of a Notary who had waarmaking agency agreement which should be legalized by the Notary.

This study uses the method of literature and interviews with collecting primary data and secondary data to support the writing of scientific papers. Interviews were conducted with Kasubdit Foreign Trade Enterprises and the Ministry of Trade Agency of the Republic of Indonesia which is handed Kasubdit fully trust the Notary, so with good marks because waarmaking or legalization of Notaries, the Agency Agreement is accepted and considered eligible for the acquisition of Certificate of Registration."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuatdengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakanakta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenanpada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atauDistributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatuperjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris.Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahuisejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentikdibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakahperjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangandengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach.;This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach., This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using acertificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic ofIndonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of theRepublic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditionsand Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributorsof Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between theprincipal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue inthis thesis is to determine the extent of the benefits of making the agencyagreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also todetermine whether the standard contract of the principal in the agency agreementis not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the researchby using the juridical normative approach.]"

"Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan akan pemenuhan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, maka lahirlah lembaga keagenan di Indonesia. Hubungan keagenan adalah hubungan antara agen yang merupakan perusahaan nasional dengan prinsipal yang merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, yang diawali dengan dibentuknya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang mengatur mengenai hal apa yang akan mereka perdagangkan. Perjanjian keagenan muncul apabila prinsipal, menunjuk agen untuk bertindak sebagai wakil perusahaan luar negeri tersebut dalam wilayah Indonesia. Dalam hal membuat suatu perjanjian, didalamnya terdapat suatu asas yang menyatakan, bahwa pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian, serta norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam melakukan suatu perjanjian haruslah orang yang memiliki kapasitas, kewenangan dan kemampuan untuk melakukan perjanjian tersebut.

---

Along with the business development and the need for community economic activities, it brings out agency relationship in Indonesia. Agency is a relationship between an agent who is a national company with a principal who is a company that comes from abroad, it begins with an agreement that organize what will be traded. Agency agreement existed whereby the agent is authorized by the principal to act as the representative company in Indonesia.

In conducting an agreement, there are one principle that said, that the parties who make the agreement can decide the content of the agreement suitable for their needs, as long as the content is not contradictory to the law, norms, and public policy. In conducting an agreement, that should be someone who has the capacity, authority and ability to perform the agreement."

"Di Masyarakat modern, setiap hari banyak dibuat perjanjian. Perjanjian itu dapat di buat secara tertulis dan dituangkan dalam akta di bawah tangan atau akta Otentik. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata). Hukum Perjanjian Indonesia menganut azas kebebasan untuk membuat perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Di dalam Buku III KUHperdata diatur mengenai berbagai macam perjanjian yang dikenal oleh masyarakat salah satunya perjanjian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli ) berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam KUHPerdata di atur pula mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Salah satunya yaitu kewajiban dari penjual (pasal 1499 KUHPerdata) bahwa jika sipenjual dengan iktikad buruk telah menjual barang milik orang lain, maka ia diwajibkan mengendalikan kepada si pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan, bahkan juga biaya yang dikeluarkan adalah barangnya semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan. Di Pengadilan terjadi suatu kasus mengenai perjanjian jual beli barang sita jaminan. Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara. Terjadinya kasus ini disebabkan karena si penjual menjual barang (mobil Truk) kepada si Pembeli lengkap dengan surat-suratnya (BPKP) sehingga pembeli tidak merasa curiga. Tetapi ternyata barang tersebut dalam penyitaan pengadilan. Dan Pembeli menggugatnya di Pengadilan. Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kalah namun di Mahkamah Agung si pembeli menang."

"Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau Ruang ASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif yang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur dengan Permenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurut kemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyak tempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal ini menunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting, formulasi dan adopsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi, adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan content kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkes ditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkes belum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerja dan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

---

The provision of special facilities for breastfeeding and/ or breastmilk pumping is one of some efforts made to increase the declining number of exclusive breastfeeding coverage. Procedures for providing breastfeeding rooms are regulated by Permenkes (Ministerial Regulation) No. 15 of 2013, an amendment to Peraturan Pemerintah (Government Regulation) No. 3 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. Permenkes No. 15 of 2013 requires every work place and public place to provide breastfeeding rooms according to proper standards or as good as the management?s capacity. Nonetheless, at the moment, one year after the bill was passed, many work and public places have not provided breastfeeding rooms. This indicates that the implementation of the regulation has not been well achieved. The implementation of such policy is influenced by the preceding policies, namely: agenda settings, formulation, and adoption.

This study aims at analyzing these agenda settings, formulation, adoption, as well as the implementation of this Permenkes concerning the procedures for providing breastfeeding facilities and/ or breast milk pumping through its context, policy actors, and content.

Results show that the government has initiated Permenkes together with several other parties. The formulation process was in accordance with the health legislation procedures. The content of Permenkes reviewed by Undang-Undang (Act) No. 5 of 2011 concerning Legislation Procedures, needs revision. The implementation of Permenkes is quantitatively immeasurable, however, the fact that not all work places and public places provide breastfeeding facilities is identifiable."

"ABSTRAKPerkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasus yang dijumpai adalah adanya perbedaan sistem pemetaan yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah khususnya tentang metode pemetaan manual dan digital, dimana pada akhirnya menyebabkan sengketa pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ketiadaan kepastian hukum bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia yang tentu memiliki dampak domino terhadap perekonomian di Indonesia antara lain ketiadaan pembukaan lapangan kerja, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan terhambatnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, permasalahan pendaftaran tersebut disebabkan oleh karena belum adanya sinkronisasi dan kesamaan sistem pemetaan yang digunakan antar kantor pertanahan di Indonesia. Selain itu, masih belum adanya landasan hukum yang memaksa para pemilik sertipikat hak atas tanah untuk menyesuaikan wilayah dalam sertipikatnya ke dalam sistem pemetaan digital. Dengan masih belum sempurnanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini, maka kehati-hatian dan penelitian yang mendalam sebelum melakukan transaksi pembelian atau akuisisi tanah sangat perlu dilakukan khususnya bagi penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan legal due diligence dengan memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif seluruh data-data terkait dengan tanah yang akan dibeli.

---

ABSTRACTThe development of the era and technology has entered various sectors of the Indonesian societies 39 life recently, including in the field of land registration. Various regulations on land registration have been enacted from time to time which was lastly stipulated in the Government Regulation Number 24 of 1997. However, the issues of land registration are still often found in various regions in Indonesia. One of the cases encountered was different of mapping systems used by the National Land Agency for the issuance of land rights certificates, particularly in the transition from manual mapping method to digital mapping methods, which ultimately led to land disputes. In relation to this, one of the impact is the lack of legal certainty for investors who are going to invest in Indonesia which may raise a domino effect on the economy in Indonesia, among others, the absence of job openings, the reduction of state revenues from the tax sector and stranded the equity of development and economy in Indonesia. After conducting research by the writer, the registration issues may be caused by the lack of synchronization and harmonization of mapping system used among land offices in Indonesia. Furthermore, there is still no legal basis which forces the owners of land titles certificates to adjust the territory in their certificates into the digital mapping system. With the incomplete of the land registration system in Indonesia nowadays, prudent and thorough research prior to entering into a transaction of land purchase or acquisition is necessary to be conducted, especially for investors who will carry out their business activities in Indonesia. One of the ways that can be done is to do legal due diligence by checking thoroughly and comprehensively all the data related to the land to be purchased."

"Tesis ini mencoba melihat jetentuan-ketentuan yang terdapat dalan WTO terkait dengan adnya pngecualian-pengevualian yang memperbolehkan suatu negara anggota WTO menyimpang dari aturan yang ada. Indonesia sejak meratifikasi WTO, selain untuk kepentingan nasional juga harus menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada agar sesuai dengan yang diamanatkan WTO. Pembatasan yang dibuat oleh suatu negara pada prinsipnya tidak diperbolehkan namun perkembangan yang terjadi akibat pengaruh kepentingan internasional sanga mempengaruhi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional dengan pertibangan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap industri domestik sehingga para regulator harus dituntut untuk membuat kebijakan yang bijaksana yang bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidakharmonisan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional

---

This thesis attempts to observe the regulations which are stated in WTO d

exceptions of WTO's members to cross the regulations. Since ratif Indonesia has to harmonize its regulations to the WTO. Basically, The limitations which are made by a country are not allowed. However, international's nterests

e very influencing the policy that is made for national's interest gulators ought to make wise policies which is aimed to minim disharmonization between international's and national's interests."