Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan. "

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI baik kualitas maupun kuantitas dirasakan belum memadai dihadapkan sejumlah tuntutan Anggota Dewan yang harus dipenuhi. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini mengemukakan konsep-konsep tentang sumber daya manusia dan manajemen kepegawaian yang meliputi konsep umum peningkatan sumber daya manusia diambil dari rumusan yang tercantum dalam GBHN 1993, fungsi-fungsi operasional manajemen kepegawaian diambil dari pendapat Edwin B. Flippo yaitu pengadaan pegawai, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Juga dikemukakan model analisisnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis populasinya adalah pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan mengambil sampel secara acak dan purposive dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan-temuan sebagai berikut bahwa dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI belum sepenuhnya didukung dengan pegawai yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena implementasi sistem pengadaan, sistem pendidikan dan pelatihan dan sistem pengembangan karir belum sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen kepegawaian yang baik dan benar. Sebagai saran perbaikan yang disampaikan adalah bagi sistem pengadaan : perlu dibuat analisis jabatan, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta memanfaatkan tes psikologi. Bagi sistem pendidikan dan pelatihan : perlu peningkatan institusi yang menangani Diktat, peningkatan sarana/prasarana dan peningkatan metode belajar mengajar. Bagi sistem pengembangan karir perlu peningkatan obyektifitas penilaian DP-3, perlu dibuatnya Pola Karir Pegawai dan perlu pemanfaatan tes psikologi dalam proses promosi jabatan."

"

Neurologi dalam bentuk pengetahuan kedokteran dan keilmuan di Indonesia memang belum mendapat perhatian selajaknja, baik dari para dokter maupun dari masjarakat. Untuk dapat mengerti tugas neurologi dalam rangka "nation building", hendaknja dikenal dahulu potensi neurologi. Jang mengenal tugas neurologi tanpa mempunjai pengertian tentang ilmu tersebut ialah para penderita penjakit saraf Jang seharusnja mengerti tentang tugas neurologi, akan tetapi sering tidak mengetahuinja ialah para. dokter. Kegandjilan tersebut disebabkan oleh berbagai keadaan dimasa jang lampau.

Dizaman kolonial Belanda, meskipun para gurubesar dalam mata peladjaran neurologi ialah orang kenamaan jang meninggalkan hasil karia jang sangat berharga, neurologi tidak dapat berkembang sebagaimana mestinja, Bantuan materiil, dari pimpinan sangat kurang, sedangkan para dosen dalam mata peladjaran neurologi; baik pada , Geneeskundige Hogesehool" di Djakarta (Profesor VAN WULFFTEN PALTHE) maupun pada NederIands Indische Artsen School di Surabaja (DR. VAN DER SCHAAR) ialah seorang psikiater-neurolog jang lebih memperhatikan psikiatri daripada neurologi.

Gurubesar jang kemudian diberi tugas khusus dalam neurologi, jaitu Profesor VERHAART, ialah seorang jang memang menjerahkan djiwa dan raganja kepada neurologi, akan tetapi titik berat kegiatannja diletakkan pada bidang riset, terutama pada bidang neuroanatomi, sedangkan klinik neurologi kurang diperhatikan. Pendidikan dalam neurologi untuk para mahasiswa dan dokter oleh karena itu tidak dapat menambah semangat untuk lebih memperdalam pengertian tentang neurology.

Berkat kemerdekaan bangsa kita kini dalam memperkeimbangkan neurologi maka kita dapat menentukan keinginan dan keaktifan kita sendiri.

Konfrontasi terhadap penderitaan rakjat disegala bidang telah membangkitkan semangat pada kita ,untuk ikut meringankan beban penderitaan tersebut dan menimbulkan hasrat untuk bekerdja menudju kekemakmuran bangsa Indonesia. Profesor SLAMET IMAM SANTOSO ialah gurubesar pertama dalam neurologi dan psikiatri di Indnnesia jang mempunjai pandangan luas untuk masa depan, sehingga dibawah pimpinannja neurologi dan psikiatri dipisahkan dan diserahkan kepada tenaga angkatan muda. Dibawah bimbingannja Bagian Neurolagi dapat berkembang dan mengikuti kemadjuan ilmiah dalam bidang neurologi internasional. Dibawah pimpinannja angkatan muda di Bagian Neurologi diberi kebebasan seluasnja untuk dapat mendjalankan pekerdjaan sebaik-baiknja. Berkat peladjaran dari Profesor SLAMET IMAN SANTOSO saja menjadari benar tugas neurologi dalam membentuk masjarakat Indonesia jang sehat dan makmur.

Meskipun neurologi dapat dianggap sebagai salah satu tjabang ilmu kedokteran jang termuda, namun sebenarnja telah lama neurologi dipraktekkan diberbagai tjabang ilmu kedokteran lainnja.

Djustru karena sifatnja jang universal dan berintegrasi maka neurologi lama sekali tidak dianggap sebagai tjabang ilmu kedokteran jang berdiri sendiri.

"

"Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perannya untuk mengantisipasi risiko, pihak Bank Mega Syariah Indonesia selalun akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional walaupun Dewan Pengawas Syariah tidak selalu hadir setiap saat di bank

---

Result of this research had indivated that in the rule to anticipate risk, Mega-Indonesia Shariah Bank countinuosly asking the opinion and approval from Shariah Supervisory Board to prohibit mistakes in management. That could affect infraction of Isamic Principles or mistakes in applying instruction from National Shariah Board although Shariah Supervisoty Board are not present in Bank is daily activity."

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas mengumpulkan dana masyarakat yang digali dari sumber dalam negeri di sektor pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus meningkat rata-rata diatas 17.3%, keadaan seperti ini merupakan tugas yang sangat berat. Tugas ini akan dapat terwujud apabila didukung oleh 4 unsur yang saling menunjang yaitu undang-undang perpajakan yang adil dan sederhana, sumber daya manusia pajak yang profesional, masyarakat yang mengerti pajak dan sarana serta prasarana pelayanan masyarakat. Dalam merealisir penerimaan dan menggali wajib pajak baru, Direktorat Jenderal Pajak terus mengintensifkannya dengan menambah kantor-kantor pelayanan pajak baru disetiap daerah yang memiliki potensi ekonomi yang memungkinkan. Pembukaan kantor-kantor baru tersebut menyebabkan tersedianya jabatan-jabatan yang perlu diisi. Cara yang paling cepat untuk mengisinya adalah dengan menambah pegawai baru, terutama untuk pegawai golongan III setara sarjana ( S1 atau S2 ) dan setelah itu kepada mereka diberi pendidikan dan pelatihan keahlian di bidang perpajakan. Adapun tujuan diberikannya pendidikan dan pelatihan adalah untuk memperoleh petugas pajak yang profesional dan berfikir spesialisasi. Adapun nama pendidikan dan pelatihan tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Penyesuaian Tugas III Khusus Keahlian Pajak atau DPT-III KKP dan sebagai pelaksananya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pajak ( Pusdiklat Pajak ). Setelah mereka bekerja, selanjutnya kepada mereka dilakukan evaluasi yang meliputi unsur-unsur kemampuan penyerapan akademis, perubahan sikap kerja, loyalitas, kerja sama dan kreativitas kerja. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung arti bahwa proses alih pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh Pusdiklat Pajak dengan metode yang dipakai, telah berhasil sesuai dengan harapan. Oleh karena alasan itulah maka apabila ada rekrutmen pegawai baru untuk golongan III setara sarjana (S1 dan S2), sebaiknya model DPT-III KKP ini dapat ditetapkan sebagai diktat yang baku."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui proses pendidikan dan pelatihan pegawai Perum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) dan sejauh mana kontribusinya pada efektivitas pelaksanaan tugas, dengan tujuan untuk memberikan masukan sebagai bahan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai di masa mendatang.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, dengan wawancana dan observasi.Perum Percetakan Uang RI (Perum Peruri), adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang percetakan uang dan benda-benda cetakan sekuriti. Menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi bisnis, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu dilakukan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.Proses pendidikan dan pelatihan di Perum Peruri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan didasarkan pada analisis organisasi, analisis pekerjaan dan analisis individu, dan penyusunan program. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan cara magang, intern, ekstern dan intern-ekstern. Tahap evaluasi, khususnya evaluasi paska pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga belum terdapat data empiris sejauh mana kontribusi pendidikan dan pelatihan pada efektivitas pelaksanaan tugas perusahaan.Dengan mendasarkan pada teori-teori tentang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, dan efektivitas, selanjutnya diasimilasikan dengan kondisi di lapangan, dengan penelitian ini disampaikan saran-saran guna peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai Perum Peruri."

"Kemampuan berkomunikasi, merencanakan dan merancang, serta kode etik profesi yang diamati oleh beberapa industriawan terhadap lulusan S1 baru bidang Teknik Mesin masih lemah. Oleh karenanya untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan perguruan tinggi dan dunia kerja, perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan strategi pembelajarannya. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran yang mampu mengantisipasi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja. Inovasi Iptek Kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok yang terdiri dari lima kompetensi, yaitu pertama, kemampuan dalam merancang rekayasa di bidang permesinan yang memperhatikan kaidah prosedur dalam desain, kaidah penelitian dan ekonomi, kedua, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan (kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam grup, perilaku sesuai dengan kode etik profesi). Ke lima kompetensi di atas selanjutnya disebut '5SB'."